<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p></p> <p class="pf0"><strong><span class="cf0"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> </span></strong></p> <p class="pf0"><strong><span class="cf0">JawaPos.com</span></strong><span class="cf1"> - Perkebunan kelapa sawit dinilai memberikan dampak serius terhadap kondisi lingkungan dan ekosistem di Indonesia, terutama ketika ditanam secara masif dalam skala lahan yang sangat luas. Bahkan, kini terdapat sekitar 17,128 juta hektare lahan sawit.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian menyatakan, ketidakmampuan sawit dalam menyerap air secara optimal membuat fungsi ekologis lahan menjadi terganggu. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air tidak tertahan dengan baik di kawasan perkebunan sawit, sehingga meningkatkan risiko banjir dan kerusakan lingkungan di wilayah sekitarnya.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">&ldquo;Sawit itu sangat berdampak terhadap ekosistem di Indonesia. Bisa dilihat dari dua hal, satu itu, karena memang secara fisiologi karena memang sawit itu dia satu rakus air, kedua dia itu tidak mampu menyerap air dengan baik secara batang pohonnya,&rdquo; kata Uli saat dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Rabu (7/1).</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">Berdasarkan data WALHI, saat ini terdapat 20 juta hektare lahan sawit. Namun, luasan tersebut dinilai tidak seluruhnya memiliki legalitas yang jelas. &ldquo;Kalau kita pakai pendekatan izin usaha perkebunan sawit itu ada sekitar 17 juta hektare, tapi kalau kita lihat data HGU, itu hanya sekitar 9-10 jutaan, jadi ada gap juga sekitar 7-8 juta hektare sawit yang itu nggak punya HGU, artinya dalam konteks itu dia dapat dikategorisasikan sebagai sawit yang ilegal,&rdquo; ungkap Uli.</span></p> <p class="pf0"><span class="cf1"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017045336/presiden-prabowo-sebut-kejaksaan-kembali-akan-sita-4-5-juta-hektare-lahan-sawit">Presiden Prabowo Sebut Kejaksaan Kembali akan sita 4-5 Juta Hektare Lahan Sawit</a></strong></span></p> <p class="pf0"><span class="cf1">Ia menambahkan, secara ekologis sawit tidak memiliki fungsi tata kelola air atau hidrologi yang baik. Karena itu, ketika ditanam dengan tata kelola yang masif akan berdampak sangat besar bagi lingkungan. &ldquo;Secara tidak mampu menyerap air dengan baik, dia juga nggak punya fungsi tata kelola air hidrologi," bebernya.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/WhatsApp-Image-2026-01-08-at-131626-975110574.jpeg" alt="Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </p> <p class="pf0"><span class="cf1">Dia menyayangkan dampak kerusakan lingkungan semakin besar karena banyak perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan. Menurut dia, sejak 2023 perubahan status kawasan hutan untuk perkebunan sawit terjadi dalam skala besar.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">&ldquo;Sampai 2023 ada sekitar 8 juta hektare hutan yang sudah diubah statusnya. Artinya dia (hutan) dilepaskan dari status kawasan hutan dan 70 persennya untuk perkebunan sawit,&rdquo; ujarnya.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">&ldquo;Belum lagi ada sawit ilegal dalam kawasan hutan seluas 3,4 juta, dan juga sawit banyak ditanami juga di ekosistem gambut,&rdquo; sambungnya.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">Uli Arta Siagian tak memungkiri bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) turut disumbang dari kerusakan alam, salah satunya kontribusi lahan sawit. Apalagi terdapat lahan seluas 5.208 hektare kawasan hutan yang saat ini terdampak bencana. Kawasan hutan itu kini dialihkan menjadi perkebunan sawit.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">&ldquo;Itu memang faktanya. Temuan kami kan beberapa kali juga sudah dipublikasikan pandangan Walhi terhadap ekologis di Sumatera, dan kontribusi dari masifnya perkebunan sawit itu juga sangat besar konstribusinya,&rdquo; urainya.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0 class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/017016488/viral-dipalak-preman-bkt-duren-sawit-pedagang-ini-berdarah-darah-hingga-diancam-pisau">Viral! Dipalak Preman BKT Duren Sawit, Pedagang Ini Berdarah-darah hingga Diancam Pisau!</a></strong></p> <p class="pf0"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/deforest-2-2290289920.jpg" alt="ILUSTRASI DEFORESTASI. (AI/DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI DEFORESTASI. (AI/DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> </p> <p class="pf0"><span class="cf1">Meski demikian, Uli menegaskan sawit bukan satu-satunya penyebab terjadinya kerusakan alam yang mengakibatkan terhadinya bencana di Sumatera. WALHI mencatat terdapat 62 aktivitas tambangemas tanpa izin di Sumatera Barat.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">"Meskipun tidak satu-satunya sawit, ada tambang juga, ada HTI juga, kemudian ada proyek-proyek energi lainnya,&rdquo; ungkapnya.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">Pembukaan lahan sawit terhadap kawasan hutan bersinggungan dengan klaim tingginya ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia. Namun, ia menyebut klaim tingginya ekspor CPO tidak sebanding dengan tutupan hutan yang luas.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"><span class="cf1">Jika dibandingkan dengan Malaysia yang hanya memiliki 7 juta hektare lahan sawit, tetapi mampu menghasilkan CPO yang lebih besar dari Indonesia. &ldquo;Dia (Malaysia) sebenarnya hanya setengah dari tutupan sawit Indonesia, bahkan nggak sampai setengah, tapi hasil dari CPO itu jauh lebih tinggi dari Indonesia,&rdquo; cetusnya.</span>&nbsp;</p> <p class="pf0"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/WhatsApp-Image-2026-01-09-at-130937-1274043573.jpeg" alt="INFOGRAFIS DEFORESTASI. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>INFOGRAFIS DEFORESTASI. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> </p> <p class="pf0"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016987563/hashim-sebut-prabowo-tak-punya-satu-hektare-pun-lahan-sawit-ini-fitnah-dari-pengusaha-nakal">Hashim Sebut Prabowo Tak Punya Satu Hektare Pun Lahan Sawit: Ini Fitnah dari Pengusaha Nakal!</a></strong></p> <p class="pf0"><span class="cf1">Menurut dia, hal tersebut menunjukkan rendahnya produktivitas sawit nasional. Padahal, pemerintah selalu mengklaim tingginya ekspor CPO, tetapi hasilnya tidak berbanding lurus dengan luasan lahan sawit. "Itu membuktikan bahwa secara produktivitas sawit kita juga rendah,&rdquo; ujarnya.</span>&nbsp;</p> <p><span class="cf1">Lebih jauh Uli menegaskan struktur bisnis sawit Indonesia masih bertumpu pada bahan mentah. Hal itu dinilai pemerintah belum mampu melakukan hilirisasi sawit secara maksimal.</span></p> <p><span class="cf1">"Sudahlah banyak ekosistem yang diubah menjadi sawit, terus kemudian produktivitasnya juga rendah. Sebenarnya rantai bisnis sawit kita itu hanya penyedia material aja, artinya kita tidak bisnis hilirisasi dari sawit itu sendiri, toh buktinya yang kita kirim banyak keluar itu adalah CPO bukan prodak yang itu diproduksi di negara kita sendiri,&rdquo; pungkasnya.</span></p> <p></p>

Bencana banjir bandang di Sumatera disebut dipicu oleh kerusakan alam. Kerusakan alam itu dinilai disumbang oleh masifnya perkebunan sawit.

Sawit Bukan Satu-satunya Penyebab Terjadinya Kerusakan Alam yang Berujung Bencana di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/Cagar-Alam-Morowali-889061039.jpg" alt="Cagar Alam Morowali, Sulawesi Tengah. (Dok. Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah)" width="100%">
<figcaption>Cagar Alam Morowali, Sulawesi Tengah. (Dok. Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, menilai perkembangan pariwisata Indonesia selama beberapa dekade terakhir masih jauh dari optimal dan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.</p> <p>&ldquo;Kita memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai yang panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, serta ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia," kata Ricky dalam keterangannya, Minggu (28/9).</p> <p>Ia menekankan, setidaknya ada tiga persoalan utama dalam pembangunan pariwisata nasional. Pertama, jumlah devisa dan wisatawan yang dihasilkan masih kalah dari negara tetangga. Kedua, potensi alam dan budaya justru banyak mengalami kerusakan. Ketiga, distribusi manfaat pariwisata tidak merata.</p> <p>&ldquo;Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata," jelasnya.</p> <p>Ricky juga mengkritik kebijakan penyegelan dan pembongkaran sejumlah lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Ia menilai langkah itu tergesa-gesa dan cenderung menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan.</p> <p>&ldquo;Perihal Puncak, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup saya kategorikan salah satu bentuk individual over acting dan juga bentuk dari abuse of power, karena terlihat grasak-grusuk untuk cawe-cawe secara tidak bijaksana," tegasnya.</p> <p>Menurutnya, tindakan tersebut tidak dilakukan dengan prosedur yang tepat sehingga berdampak luas bagi masyarakat serta pelaku usaha. Ia menegaskan praktik semacam itu tidak boleh diulang oleh siapa pun.</p> <p>Lebih lanjut, ia menyarankan agar hak usaha para pelaku pariwisata dikembalikan serta didukung pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Menurutnya, pemerintah semestinya memberi dukungan penuh dalam segala hal, dan jika ada kekurangan dari pihak swasta, sebaiknya diarahkan serta dibimbing dengan bijak.</p> <p>&ldquo;Pola hentikan dan bongkar adalah bentuk arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan serta secara sosial-ekonomi sangat merugikan masyarakat luas dan juga negara,&rdquo; pungkasnya.</p>

Guru Besar IPB, Ricky Avenzora, menyoroti perlunya dukungan pemerintah untuk kemajuan pariwisata Indonesia yang tertinggal.

Guru Besar IPB Sebut Pariwisata Indonesia Masih Tertinggal, Minta Pemerintah Beri Dukungan

<p></p> <h3><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/Screenshot_2025-06-26-09-48-25-695_comandroidchrome-edit-3375319956.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) merangkul seorang anak, didampingi Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. (ANTARA/Pemkot Bogor)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) merangkul seorang anak, didampingi Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. (ANTARA/Pemkot Bogor)</figcaption>
</figure> </strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengajak warganya untuk terus menjaga dan mencintai alam di sekitarnya. Dia pun tak lupa untuk memberikan belasungkawa atas bencana alam longsor di Garut yang sebabkan empat orang meninggal dunia.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016214397/ma-kabulkan-permohonan-pk-setya-novanto-hukumannya-dipangkas-jadi-125-tahun-penjara">MA Kabulkan Permohonan PK Setya Novanto, Hukumannya Dipangkas jadi 12,5 Tahun Penjara</a></strong>&nbsp;</p> <p>Seperti diketahui, bencana longsor ini terjadi lantaran adanya kerusakan alam. Alhasil, Dedi Mulyadi meminta masyarakat untuk tidak menggunduli hutan.</p> <p>Eks Bupati Purwakarta ini juga menjelaskan bahwa bencana alam tidak akan terjadi jika masyarakat memang mencintai sekaligus menjaga alam yang ada di sekitarnya.</p> <p>"Karena kita tidak mungkin terlepas dari bencana selama kita tidak bersahabat dengan alam yang kita tinggali," kata Dedi Mulyadi pada akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Rabu, (2/7).</p> <p>Dia pun menekankan bahwa semua kebijakan yang ada selama ini untuk melindungi alam Jawa Barat yang telah dirusak oleh manusia yang tak bertanggung jawab. Kebijakan ini pula yang ditujukan untuk menjaga alam sebagai warisan leluhur agar tak terjadi bencana serupa di masa depan.</p> <p>"Kebijakan-kebijakan saya selama ini sesungguhnya merupakan upaya untuk mencegah bencana dalam jangka panjang. Saking sayangnya kepada masyarakat," ujar Dedi Mulyadi.</p> <p>Tak lupa, Dedi Mulyadi mengungkapkan sejumlah kebijakan untuk melindungi kerusakan alam, seperti halnya penutupan pertambangan hingga revitalisasi sungai serta area perbukitan. Hal ini ia lakukan untuk kesejahteraan kehidupan rakyat di Jawa Barat, bukan untuk kepentingan pribadi.</p> <p>&ldquo;Kebijakan menutup pertambangan, kebijakan alih fungsi lahan, mengajak semua orang untuk menanam pohon, membuang sampah dan mengelolanya dengan baik, melakukan upaya untuk revitalisasi sungai, danau, area perbukitan, semua dilakukan untuk kepentingan masyarakat," jelas dia.</p> <p>Tentunya, kebijakan tersebut memiliki resiko sendiri, mulai dari serangan dari orang tak dikenal hingga benturan dengan kepentingan kelompok pihak tertentu.</p> <p>Meski begitu, Dedi menekankan tak akan ada halangan untuk mengimplementasikan kebijakan yang tegas, demi kebaikan semua pihak.&nbsp;</p> <p>"Tetapi bagi saya tidak ada masalah. Lebih baik saya diserang, di-bully, yang penting rakyat saya selamat, baik hari ini maupun ke depan," tegas Dedi Mulyadi. (*)</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Gubernur Dedi Mulyadi mengajak masyarakat Jawa Barat menjaga alam setelah bencana longsor di Garut yang merenggut nyawa.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ungkap Longsor di Garut Diakibatkan Kerusakan Alam, Minta Warga untuk Jaga dan Cintai Alam di Sekitarnya

<p><span style="text-decoration: underline;"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/korupsi-3970013800.jpg" alt="Ilustrasi korupsi. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi. (Antara)</figcaption>
</figure> </span></p> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Perilaku korupsi dinilai mencederai bangsa lantaran membuat perekonomian negara semakin sulit yang bisa saja berdampak pada kerusakan alam. Koordinator Harian Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) Niken Ariati menyebut, korupsi sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh apapun inovasi yang dilakukan negara selama masih ada&nbsp;korupsi, pertumbuhan&nbsp;ekonomi&nbsp;menjadi sulit &nbsp;digapai," kata Niken dalam diskusi Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Senin (9/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masifnya praktik korupsi juga mengakibatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) masih stagnan dengan nilai yang relatif tidak berubah. Perbandingan IPK ini perlu dilakukan dengan negara maju seperti Denmark, jika Indonesia ingin &nbsp;bergerak menjadi negara maju. &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, prilaku korupsi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Aparat penegak hukum yang tak dapat mencegah dan memberantas korupsi akan semakin memperparah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, kerusakan alam, hingga biaya ekonomi yang tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015404190/di-hakordia-kapolri-tegaskan-bakal-optimalkan-kortas-tipikor">Di Hakordia, Kapolri Tegaskan Bakal Optimalkan Kortas Tipikor</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) mencatat dampak dari korupsi itu melanggar hak asasi manusia secara umum," ucap Niken.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Jaleswari Pramordhawardani menyatakan, peringatan Hakordia diharapkan tidak hanya sebatas seremonial. Tetapi juga harus mampu menjadi agen perubahan, agar Indonesia bisa terbebas dari prilaku korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjadi&nbsp;penting untuk&nbsp;melihat seberapa jauh kita melangkah dalam membendung banjir korupsi yang merendam negara ini," ucap Jaleswari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <h3 dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015403973/apresiasi-peluncuran-dua-buku-antikorupsi-di-hakordia-kapolri-isinya-pedas">Apresiasi Peluncuran Dua Buku Antikorupsi di Hakordia, Kapolri: Isinya Pedas</a></strong></h3> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengapresiasi, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmennya dalam pengentasan korupsi di berbagai forum dan perlu menjadi pedoman pada setiap aparat penegak hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita perlu melakukan bedah&nbsp;besar terhadap sistem kita. Sebab&nbsp;korupsi &nbsp;bukan&nbsp;tindakan&nbsp;individu yang serakah,</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">melainkan sistem yang memungkinkan tindakan itu dapat terjadi," ucap Jaleswari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, struktur&nbsp;kekuasaan yang sentralistik, birokrasi yang kaku, dan lemahnya pengawasan publik menjadi lahan subur untuk korupsi. Ia menekankan, peran masyarakat sipil dan media sangat krusial&nbsp;dalam pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengawasan dan kontrol sosial dari masyarakat sipil dapat menjadi benteng pertama dalam melawan korupsi," pungkasnya.</div> </div>

Perilaku korupsi dinilai mencederai bangsa lantaran membuat perekonomian negara semakin sulit yang bisa saja berdampak pada kerusakan alam.

Korupsi Tak Hanya Berdampak pada Kerugian Keuangan Negara, Tapi juga Ekonomi dan Pelanggaran HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/pilahpilih-3077429843.jpg" alt="Festival Pemilu yang diinisiasi Bijak Memilih dan didukung oleh pilahpilih.id, kemarin Minggu (28/1). Komitmen ketiga paslon dalam isu lingkungan masih belum tampak meskipun hari coblosan makin dekat." width="100%">
<figcaption>Festival Pemilu yang diinisiasi Bijak Memilih dan didukung oleh pilahpilih.id, kemarin Minggu (28/1). Komitmen ketiga paslon dalam isu lingkungan masih belum tampak meskipun hari coblosan makin dekat.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Hari pemungutan suara tinggal sekitar dua pekan saja. Namun sayangnya, dalam berbagai debat dan forum diskusi maupun kampanye, ketiga pasangan calon presiden-wakil presiden (paslon) belum menunjukkan komitmen kuat terhadap isu lingkungan. Isu yang menjadi <em>concern</em> para pemilih muda.</p> <p>Bahkan dalam acara Festival Pemilu yang diinisiasi Bijak Memilih dan didukung oleh pilahpilih.id, kemarin Minggu (28/1), tim pemenangan capres-cawapres dinilai belum mampu menjawab keresahan anak muda. Padahal semestinya, forum yang dihadiri ribuan calon pemilih muda dan pemula ini diharapkan bisa memberikan edukasi kepada calon pemilih mana paslon yang punya komitmen terhadap isu lingkungan.</p> <p>"Para perwakilan tidak ada yang menyebutkan spesifik jumlah target bauran energi. Mereka hanya bilang transisi energi dari batu bara menjadi energi terbarukan sebagai salah satu prioritas. Normatif saja, tanpa ambisi yang jelas,"&nbsp;kata&nbsp;Elok F. Mutia, Pemimpin Inisiatif PilahPilih, ditemui di&nbsp;sela kegiatan.</p> <p>Dari survei yang melibatkan 1.035 pemilih muda, mayoritas memandang isu transisi energi sangatlah mendesak untuk diselesaikan presiden-wakil presiden terpilih mendatang. Sayangnya, dalam acara tersebut, tim pemenangan ketiga paslon tidak ada yang menyinggung soal rencana pensiun dini PLTU sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mengenai keresahan anak muda terhadap isu transisi energi, <em>co-captain</em> dari paslon nomor urut 01, Tom Lembong menyampaikan bahwa pihaknya memberi tempat bagi transisi energi, mengganti pembangkit listrik berbahan fosil menjadi berbahan energi baru terbarukan (EBT). Utamanya adalah geothermal karena cadangan yang dimiliki mencapai 30.000 GW.</p> <p>"Dimana yang terpasang baru 1.200 GW. Bagaimana caranya? Dengan menanggung renteng risiko dari eksplorasi. Karena risiko eksplorasi ini tinggi, tidak bisa cuma diserahkan ke swasta. Pemerintah harus memberi jaminan, selain itu juga tenaga surya kita yang luar biasa dan biomassa," jelasnya.</p> <p>Sementara itu, anggota timses paslon nomor urut 3 Satya Heragandhi mengungkapkan hal senada tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan. Menurutnya, energi matahari dan angin masih menemui kendalan intermiten. Sehingga, perlu dipikirkan sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan dari pagi hingga malam hari.</p> <p>"Seperti geothermal, gas, dan sebagainya. Jadi, kita prioritaskan keduanya dari base dan energi terbarukan dan pelan-pelan kita tinggalkan fosil secara bertahap," ujarnya.</p> <p>Di sisi lain, timses paslon nomor urut 02 Astri Feligent berpendapat, transisi ke energi baru terbarukan semestinya dilakukan tanpa mengorbankan potensi ekonomi Indonesia. "Ketika kita bicara hari ini mau transisi perlu kita ingat bahwa batu bara adalah salah satu penyumbang surplus ekonomi kita dan subsidi listrik dalam elektrifikasi seperti kendaraan listrik masih lebih baik, dibanding subsidi kendaraan BBM," imbuhnya.</p> <p>Menanggapi jawaban tim pemenangan ketiga paslon terkait isu iklim dan lingkungan, akademiki FISIPOL UGM Mahesti Hasanah menyampaikan bahwa setiap calon pemimpin di ajang pemilu mendatang harus menyadari pentingnya kontekstualitas dengan isu yang berkembang saat ini. Untuk meraup suara pemilih muda, konteks lingkungan penting untuk dipahami.</p> <p>Hal ini didukung dengan hasil survei yang dilakukan pilahpilih.id yang mengungkap 97&nbsp;persen responden survei yang merupakan anak muda berpendapat akan sangat mempertimbangkan dan cukup mempertimbangkan masalah lingkungan saat memilih pemimpin di pemilu 2024.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014011314/debat-cawapres-masih-kebanyakan-gimik-tak-tunjukkan-pemahaman-kandidat-terhadap-isu-krisis-iklim">Debat Cawapres Masih Kebanyakan Gimik, Tak Tunjukkan Pemahaman Kandidat terhadap Isu Krisis Iklim</a></strong></p> <p>Ini artinya, isu lingkungan menjadi faktor kunci bagi pemilih muda dalam pesta demokrasi mendatang. "Nah artinya apa? Kalau pemimpin tidak kontekstual dan <em>aware</em> soal ini, maka tidak bisa adaptasi. Sementara porsi pemilih pemula dan anak muda itu sangat tinggi dan anak muda saat ini memanfaatkan media untuk menyuarakan keresahan mereka termasuk dalam isu lingkungan dimana mereka terdampak secara langsung," jelas Mahesti.</p> <p>Hadir dalam kesempatan yang sama, Jazilul Fawaid dari PKB yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ade Armando dari PSI pendukung Paslon Nomor Urut 2, serta Masinton Pasaribu dari PDIP yang mendukung Paslon Nomor Urut 3.</p> <p>Sebelumnya, survei daring yang dilakukan oleh pilahpilih.id terhadap pemilih muda dari 36 provinsi juga mengungkap bahwa 90 persen responden khawatir terhadap masa depan lingkungan. Selain itu, temuan di survei pilahpilih.id juga menunjukkan bahwa 87 persen pemilih muda merasa bahwa isu lingkungan belum cukup dibahas secara mendalam di berbagai diskusi politik menjelang pemilihan umum.</p>

Dari survei yang melibatkan 1.035 pemilih muda, mayoritas memandang isu transisi energi sangat mendesak diselesaikan pemimpin terpilih.

Coblosan Makin Dekat, Pemilih Muda Masih Belum Lihat Komitmen Paslon terhadap Isu Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/Cawapres-nomor-urut-3-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-3JPG-42985489.jpg" alt="Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD berjanji akan kembalikan&nbsp; hak rakyat secara bertahap jika memenangkan Pilpres 2024. Dalam melontarkan janji ini, Mahfud pun mengutip pernyataan Presiden ke 4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mengawali pernyataan penutupnya dalam debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1) dengan menegaskan masalah-masalah penting yang berkaitan dengan masa depan bangsa. Akarnya, adalah pedang hukum yang tumpul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau tidak tumpul pasti bisa tabrak habis-habisan. Program pembangunan akan berjalan dengan baik," kata Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada anak cucu bangsa. Sebab secara tak langsung terlibat tanpa bisa berbuat apa-apa terhadap perusakan alam yang dihuni. Ia lalu mengutip Surat Ar-Rum ayat 41.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (dampak) perbuatan mereka. Semoga mereka kembali (ke jalan yang benar)," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ayat tersebut, menurut Mahfud juga mengingatkannya pada penghalan lagu berjudul Berita Kepada Kawan yang dinyanyikan Ebiet G. Ade. Kemudian, Mahfud menyampaikan komitmennya ketika terpilih di Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berjanji kami akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu, kita akan tagih ke dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengakhiri pernyataan penutup, Mahfud mengutip pernyataan yang pernah disampaikan Gus Dur. "Tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya," tandasnya.</div>

Mahfud menyampaikan permintaan maaf kepada anak cucu bangsa. Sebab secara tak langsung terlibat tanpa bisa berbuat apa-apa terhadap alam.

Mahfud: Tugas Pemerintah Terhadap Rakyat adalah Mengurusi Kesejahteraannya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/WhatsApp-Image-2024-01-10-at-214729-1462151504.jpeg" alt="Cawapres Mahfud MD di Surabaya, Rabu (10/1)." width="100%">
<figcaption>Cawapres Mahfud MD di Surabaya, Rabu (10/1).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD mengutip ayat Al-quran saat mengawali debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1). Ia menutip Al-quran Surat Ar-rum ayat 41 terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan ulah manusia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Allah mengingatkan dalam Alquran telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia, di darat dan di laut," kata Mahfud saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini ditunjukan oleh Allah agar manusia sadar bahwa mereka telah merusak alam di negaranya yang dikuasai," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyatakan bahwa&nbsp;sumber daya alam (SDA) Indonesia sangat melimpah, tetapi ketahanan pangan Indonesia belum berdaulat. Terlebih, Mahfud menyebut jumlah petani semakin sedikit.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Petani semakin sedikit, lahan pertanian semakin sedikit, tapi subsidi pupuk semakin besar. Pasti ada yang salah, petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik, pasti ada yang salah," ucap Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Mahfud menyatakan bahwa SDA Indonesia belum berhasil dikelola dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Laut kita berlimpah, udara kita meracuni paru-paru kita, investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita, kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa di antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah," pungkasnya.</div> </div> </div>

"Allah mengingatkan dalam Alquran telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia, di darat dan di laut," kata Mahfud MD.

Kutip Ayat Alquran saat Debat, Mahfud MD Singgung Kerusakan Alam oleh Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Ilustrasi-wujud-virus-penyebab-cacar-monyet-CDC.jpg" alt="Ilustrasi wujud virus penyebab cacar monyet (CDC)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wujud virus penyebab cacar monyet (CDC)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Penyakit cacar monyet saat ini meluas dan dinyatakan sebagai status darurat oleh WHO. Pasalnya penyakit ini menular ke luar wilayah yang bukan endemik seperti Afrika. Eropa dan AS menjadi negara paling terdampak di luar Afrika. Perubahan iklim dan suhu yang semakin memanas memicu virus melompat ke manusia.<br /> <br /> Dalam jurnal internasional Nature disebutkan, meski penyebab pasti munculnya kembali Monkeypox belum diidentifikasi, kemungkinan pendorong penyebaran global cacar monyet saat ini dapat mencakup penghentian vaksinasi cacar pada tahun 1980. Hal itu telah menyebabkan kurangnya atau berkurangnya kekebalan populasi.<br /> <br /> Berdasar itu, data demografi mengungkapkan bahwa individu yang terinfeksi berusia 50 tahun ke bawah dan vaksinasi dengan MVA-BN yang tidak bereplikasi (JYNNEOS atau Imvanex) telah terbukti memberikan perlindungan terhadap MPX.<br /> <br /> Kemungkinan pendorong lain yang menyebabkan munculnya kembali cacar monyet di daerah endemik dan kemungkinan lebih besar virus melompat ke negara lain karena peningkatan situasi global dalam hubungan ekonomi, politik dan budaya yang kian dinamis. Perubahan iklim dan kerusakan alam seperti penggundulan hutan juga menjadi penyebabnya.<br /> <br /> "Perubahan iklim menjadi salah satu faktor penyebab. Data historis monkeypox menunjukkan bahwa wabah biasanya terjadi selama musim gugur sebagai akibat dari peningkatan curah hujan yang mengakibatkan banjir serta penggundulan hutan, baik faktor pendorong hewan, inang reservoir potensial, ke populasi manusia dan tempat tinggal, dan tidak adanya pengawasan aktif untuk cacar monyet," jelas jurnal tersebut.<br /> <br /> Jurnal tersebut mengatakan wabah cacar monyet yang sedang berlangsung di negara-negara non-endemik kemungkinan merupakan konsekuensi dari kegagalan untuk membatasi penyebaran penyakit di daerah endemik Afrika meskipun wabah terus-menerus selama beberapa dekade. Monkeypox virus (MPXV), virus DNA, merupakan penyebab penyakit zoonosis yang dikenal sebagai monkeypox dan dikelompokkan menjadi dua clade genetik, yaitu clade Afrika Barat (WA) dan clade Congo Basin (CB).<br /> <br /> Cacat monyet memiliki masa inkubasi 4-21 hari dan gejalanya berkisar dari demam hingga gangguan pernapasan, yang mirip dengan gejala cacar kecuali limfadenopati. Cacar monyet endemik di Afrika bagian barat dan tengah, tetapi kemunculan baru-baru ini di beberapa wilayah non-endemik di luar Afrika telah menimbulkan keprihatinan besar.<br /> <br /> Meski virus umumnya menyebabkan gejala ringan pada individu namun gejala parah atau kematian dapat terjadi jika virus menyebar ke individu dengan gangguan sistem imun, anak-anak, individu lanjut usia, ibu hamil dan individu yang hidup dengan penyakit penyerta seperti HIV/AIDS dan diabetes.

Kerusakan Alam dan Perubahan Iklim Picu Munculnya Wabah Cacar Monyet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-penyebab-utama-pemanasan-global_m_182605.jpeg" alt="Pemanasan Global" width="100%">
<figcaption>Pemanasan Global</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Panasnya suhu di bumi saat ini dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global salah satunya diakibatkan oleh manusia yang menyumbang kerusakam alam. Sejumlah negara seperti India dan Pakistan hingga Arab Saudi mencatat rekor hampir menembus 50 derajat Celcius. Virus dari hewan juga semakin mengancam untuk lompat ke manusia. Maka negara di kawasan ASEAN ikut peduli dengan hal ini.<br /> <br /> Studi terbaru menyebutkan perlindungan alam di Asia Tenggara dapat menumbuhkan ekonomi sebesar USD 2,19 triliun dan pembukaan lapangan kerja. Laporan ini adalah yang pertama menghitung nilai alam bagi ekonomi ASEAN sebagai seruan bagi kawasan ini untuk mendukung tujuan perlindungan bagi 30 persen tanah dan laut planet ini sebelum tahun 2030.<br /> <br /> Suatu studi terbaru yang dilakukan di seluruh wilayah ASEAN dari Academy of Sciences Malaysia mengungkapkan bahwa Asia Tenggara memiliki alam dan keanekaragaman hayati yang potensial jika negara-negara di kawasan ini memprioritaskan konservasi dan restorasi. Laporan ini merupakan laporan terlengkap dari laporan lain sejenis yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan alam di kawasan ini saling terkait dan bahwa konservasi bisa menjadi dasar bagi aktivitas ekonomi di kawasan yang menghasilkan kekayaan, lapangan pekerjaan, serta keamanan pangan.<br /> <br /> Studi ini yang bertajuk, The Nexus of Biodiversity Conservation and Sustainable Socioeconomic Development in Southeast Asia, memberikan argumentasinya bahwa seiring bertambahnya penduduk, kawasan ASEAN tidak mesti mengikuti arah dari negara-negara kaya G7 yang menghabiskan modal nasional serta membangun ekonomi mereka.<br /> <br /> ASEAN harus menciptakan lapangan pekerjaan melalui strategi yang melindungi bukan menghancurkan sumber daya alamnya.<br /> <br /> Menurut laporan ini, keanekaragaman hayati yang kaya dan luas di Asia Tenggara, bentangan alam yang utuh, termasuk hutan tropis, hutan bakau, serta ekosistem lainnya, dapat menempatkan kawasan ini menjadi sebuah contoh tentang bagaimana memperoleh dan mengambil nilai dari alam. Sebagai rumah dari tiga negara dari 17 negara dengan keberagaman terbesar (World’s 17 megadiverse nations) dan hotspot keanekaragaman hayati, yaitu Indonesia, Malaysia, dan FIlipina, Asia Tenggara memiliki kesempatan yang unik untuk melakukan riset, teknologi, dan kolaborasi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berdasarkan alam.<br /> <br /> Studi ini menunjukkan studi kasus yang berhasil dilakukan di kawasan ASEAN yang mengungkapkan bagaimana perlindungan alam telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi kawasan ini serta memberi nilai tambah bagi masyarakat setempat.<br /> <br /> "Asia Tenggara memiliki penduduk yang terus bertambah, serta semakin menekan sumber daya alam yang melimpah di kawasan ini. Laporan ini mengungkapkan bahwa kawasan ASEAN tidak mesti mengikuti jalur pembangunan yang membahayakan alam justru membuat perlindungan alam menjadi landasan bagi keberhasilan strategi ekonomi," kata Academy of Sciences Malaysia, Helen Nair, kepada wartawan baru-baru ini.<br /> <br /> "Melindungi atau melestarikan sekurangnya 30 persen dari tanah dan samudera planet ini di tahun 2030, yang dikenal sebagai 30x30," tambahnya.<br /> <br /> Komite Pengarah Global, Campaign for Nature Zakri Hamid mengatakan hampir 100 negara di dunia sudah bergabung dalam suatu koalisi negara yang mengkampanyekan target global untuk melindungi 30 persen lahan dan samudra dunia planet bumi di tahun 2030. Sejauh ini, Kamboja adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bergabung dalam koalisi ini, yaitu High Ambition Coalition for Nature and People (HAC).<br /> <br /> "Studi terbaru ini merupakan bukti yang kuat yang berlandaskan ekonomi dan ilmiah untuk mengajak semua negara ASEAN dapat bergabung," kata Zakri.<br /> <br /> <strong>Contoh Kerusakan Alam di ASEAN:</strong><br /> <br /> <strong>Filipina</strong><br /> <br /> Sebagai rumah bagi elang Filipina yang terancam punah, the Mt. Kitanglad Range Natural Park (MKRNP) di Filipina merupakan juga tanah asal leluhur tiga suku adat: suku Higaonon, Talaandig, dan Bukidnon. Kelompok adat ini berperan aktif dalam Dewan Pengelolaan Kawasan Lindung atau Protected Area Management Board (PAMB) dari taman ini, yang berhasil mengurangi aktivitas ilegal serta pelanggaran serta perluasan ekowisata di taman ini.<br /> <br /> <strong>Malaysia</strong><br /> <br /> Sebuah prakarsa di Tun Mustapha Park (TMP) di Malaysia, yaitu taman laut seluas 898.763 hektar. Taman laut terbesar di negara ini serta area lindung laut multiguna terbesar ini mencoba melestarikan keanekaragaman hayati, melindungi spesies langka, mengembangkan perikanan lokal, serta mengurangi kemiskinan bagi penduduk pesisir yang berpenduduk 85.000 orang. Taman ini menaungi 250 spesies terumbu karang, 400 spesies ikan, serta berbagai spesies yang terancam punah, seperti ikan duyung, berang-berang, paus bungkuk, dan penyu.<br /> <br /> <strong>Vietnam</strong><br /> <br /> Sebuah proyek yang berhasil di di Laos dan Vietnam yang berupaya melindungi 200 ribu hektar hutan di sepanjang deretan pegunungan Annam dari aktivitas ilegal, mendorong pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, dan melestarikan spesies unik serta keanekaragaman hayati. Proyek ini juga bertujuan untuk mengurangi emisi karbondioksida sebesar 1,8 juta ton dalam waktu lima tahun.

Atasi Pemanasan Global, ASEAN Sepakat Selamatkan 30 Persen Tanah-Laut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kerusakan alam

Berita Terkini