<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/yusril-774632996.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra saat seminar terkait hukum kepailitan di Indonesia akhir pekan lalu di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra saat seminar terkait hukum kepailitan di Indonesia akhir pekan lalu di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sistem kepailitan di Indonesia dinilai belum cukup selaras dengan praktik global. Hal ini mengemuka dalam seminar internasional bertema &ldquo;Does Indonesia Speak The Same Language? Harmonizing Domestic and Global Rules&rdquo; yang digelar beberapa praktisi hukum di Jakarta akhir pekan lalu.&nbsp; Acara ini menghadirkan lebih dari 100 peserta dari kalangan hukum, regulator, akademisi, dan pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya: mendorong penyelarasan hukum kepailitan Indonesia dengan standar internasional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra yang hadir di acara tersebut, menjelaskan bahwa UU Kepailitan saat ini belum mencakup konvensi dan praktik global yang sudah lazim.&nbsp; Ia menekankan pentingnya studi perbandingan dan reformasi aturan agar hukum kepailitan lebih adil, praktis, dan sesuai kebutuhan zaman. &ldquo;Undang-undang yang ada belum mencakup praktik internasional dan putusan-putusan luar negeri. Kita perlu memperbarui dan menyelaraskan dengan norma global,&rdquo; kata Yusril. Dalam kesempatan yang sama, Pandu Patria Sjahrir, COO Danantara, juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara regulator, praktisi, dan investor dalam menciptakan sistem hukum yang terpercaya.&nbsp; Kejelasan hukum, menurutnya, menjadi kunci membangun kepercayaan pasar.&nbsp; "Kolaborasi antara regulator, praktisi, dan investor dapat mengubah kebijakan menjadi dampak nyata dan membangun kepercayaan pasar," kata Pandu. Diskusi juga menyoroti tantangan domestik, termasuk peran kurator yang selama ini masih terbatas. Martin Patrick Nagel dari FKNK Law Firm, sekaligus anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), menekankan perlunya perubahan mendasar. &ldquo;Hukum kepailitan kita sudah mulai diakui di kawasan, tapi belum mengadopsi UNCITRAL Model Law. Indonesia perlu menyederhanakan proses PKPU dan memperkuat perlindungan bagi kreditor serta pelaku UMKM,&rdquo; ungkap Martin. Ia juga menambahkan bahwa peran kurator perlu diperluas agar tak hanya menjadi pelaksana hukum, tapi juga agen strategis dalam pemulihan ekonomi perusahaan. &ldquo;Profesi kurator harus ikut mendorong transformasi sistem. Hukum yang lebih baik berarti kepercayaan yang lebih kuat, dan itu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,&rdquo; tegasnya. Seminar ini berlangsung di tengah proses pemilihan Ketua Umum AKPI 2025&ndash;2028, yang menambah relevansi isu pembaruan kelembagaan dan profesionalisme dalam ekosistem kepailitan nasional. Di tengah tekanan ekonomi global dan meningkatnya kompleksitas restrukturisasi perusahaan, regulasi kepailitan Indonesia &nbsp;kini dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kemudahan berusaha oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia.&nbsp; Harmonisasi hukum kepailitan bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan langkah strategis dalam membangun kepercayaan pasar dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan seminar ini, terbuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem hukumnya agar lebih responsif, adil, dan kompetitif secara global.

Seminar internasional ini membahas pentingnya harmonisasi hukum kepailitan Indonesia dengan praktik global.

Yusril Ihza Mahendra: Pentingnya Harmonisasi Hukum Kepailitan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/ebenezer-3689458135.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pihaknya telah memastikan kebenaran bahwa tidak ada PHK terhadap pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Ia mengungkapkan, hasil kunjungannya ke pabrik tekstil itu di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah pada Jumat pekan lalu. Ia mengakui bahwa telah menanyakan perihal itu pada para pekerja serta serikat pekerja Sritex. "Sritex positif. Kita masih fokuskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kan saya datang ke sana untuk memastikan di Sritex tidak ada PHK," ujar Wamen Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (20/11). Meski sebelumnya manajemen perusahaan telah menyampaikan tidak ada PHK, namun ia ingin memastikan sendiri dari sisi pekerja atau buruh bahwa tak ada PHK. "Saya tidak mau dari sudut pandang manajemen ya, saya juga tanya ke kawan-kawan buruh, ada tidak PHK? Jawaban kawan buruh tidak ada. Lantas saya ke serikat pekerja tidak ada. Artinya saya atau persoalan ini kan tidak dari satu sudut pandang jadi dari serikat juga kawan-kawan buruh juga gitu," ujarnya pula. Sementara soal 2.500 pekerja yang dirumahkan, Wamenaker mengungkapkan perusahaan hingga kini masih membayarkan kewajibannya. "Tetap dibayar, kewajiban tetap kok," katanya. PT Sri Rejeki Isman (Sritex) menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.500 pekerja di perusahaan tekstil itu. "Sritex tidak melakukan PHK. Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini. Tetapi, Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan kita," ujar Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Iwan menjelaskan karyawan yang diliburkan karena adanya persoalan mengenai pasokan bahan baku yang tersendat. Ia juga mengakui bahwa pekerja yang diliburkan tetap mendapatkan gaji. Jumlah itu disebut Iwan akan terus meningkat bila tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha, pasalnya ketersediaan baku disebutnya hanya mampu bertahan untuk produksi selama tiga minggu ke depan.

"Saya tidak mau dari sudut pandang manajemen ya, saya juga tanya ke kawan-kawan buruh, ada tidak PHK? Jawaban kawan buruh tidak ada".

Sudah Konfirmasi ke Karyawan dan Serikat Pekerja, Wamenaker Immanuel Ebenezer Pastikan Tak Ada PHK di Sritex

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/sritex-kurator-1871303968.jpg" alt="Kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil, Rabu (13/11). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil, Rabu (13/11). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kuasa Hukum BNI menyatakan keprihatinannya atas status pailit yang disandang oleh Sritex. Pernyataan itu diucapkan dalam Rapat Kreditor Pertama Sritex yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2024 di Pengadilan Niaga Semarang. "Kami menyatakan prihatin atas status pailit yang disandang oleh Sritex dan tiga anak usahanya. Peristiwa hukum ini merupakan bencana bagi industri tekstil Indonesia," kata Yudhi Wibisana, Kuasa Hukum BNI dalam Rapat Kreditor Pertama, Rabu (13/10). Dalam rapat tersebut, Yudhi juga mengajukan usul dibentuknya Panitia Kreditor Sementara untuk menjaga transparansi kurator dalam menjalankan tugasnya. "Panitia kreditor sementara ini penting dibentuk untuk menjaga agar kurator tetap menjalankan prinsip independensinya, transparan, dan profesional," katanya. Menurutnya, BNI sebagai salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terbesar harus menjadi Panitia Kreditor Sementara agar mampu menjaga prinsip kehati-hatian kurator sehingga terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum baik oleh debitor, kurator, maupun salah satu kreditor dalam proses kepailitan ini. "Kami meminta kurator untuk menjaga prinsip kehati-hatian kurator sehingga terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum baik oleh debitor, kurator, maupun salah satu atau lebih kreditor dalam proses kepailitan ini," sambungnya. Sebelumnya, perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo ini digugat pailit oleh vendornya PT Indo Bharta Rayon karena polemik utang yang belum terbayarkan. Sritex bersama dengan perusahaan afiliasinya, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon. Total utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun. Jumlah tersebut adalah total utang tercatat Sritex kepada 27 bank dan tiga perusahaan multifinance per September 2024. Kemarin, Rabu (13/11), kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil untuk mengenalkan serta menyampaikan tugas-tugas yang dilakukan ke depannya. Salah seorang kurator PT Sritex, Denny Ardiansyah, mengatakan, rapat pertama baru sebatas memperkenalkan diri bersama hakim pengawas dari PN Semarang. Rapat perdana tersebut, kata dia, nantinya akan dilanjutkan dengan langkah-langkah teknis berikutnya. Menurut dia, hingga saat ini baru ada sembilan kreditur yang sudah tercatat oleh kurator dengan nilai tagihan mencapai Rp 600 miliar. "Paling besar (Ditjen) pajak, nilainya mencapai Rp 500 miliar," katanya, dikutip dari Antara, Kamis (14/11). Ia mengatakan, tagihan dari kreditur lainnya masih belum disampaikan seluruhnya. Ia memastikan, kurator akan bekerja hati-hati untuk melindungi kreditur, debitur, maupun karyawan Sritex. "Jangan sampai langkah yang dilakukan kurator justru blunder atau mengakibatkan kerugian," katanya. Berkaitan dengan karyawan Sritex, lanjut dia, kurator hingga saat ini belum memperoleh data lengkap dari debitur. Pemerintah, lanjut dia, memberi atensi dan dukungan kepada kurator dalam melaksanakan tugasnya. Ia menambahkan, kurator bekerja normatif berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Yudhi juga mengajukan usul dibentuknya Panitia Kreditor Sementara untuk menjaga transparansi kurator dalam menjalankan tugasnya.

Terkait Kepailitan Sritex, Kuasa Hukum BNI Meminta Kurator Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/akpi-54756633.jpg" alt="CETAK KURATOR: Ketua Umum AKPI Imran Nating Surabaya kemarin (17/7)." width="100%">
<figcaption>CETAK KURATOR: Ketua Umum AKPI Imran Nating Surabaya kemarin (17/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pascapandemi Covid-19, banyak perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang masuk ke pengadilan niaga. Itu disebabkan perusahaan-perusahaan masih terbebani utang buntut dari pandemi. &rdquo;Kondisi dunia usaha pasca-Covid masih lesu. Baru merangkak naik, perusahaan terbebani utang sehingga sulit untuk recovery," ujar Imran Nating, ketua umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) saat membuka Pendidikan Kurator dan Pengurus AKPI di Surabaya kemarin (17/7). Menurut dia, perkara kepailitan dan PKPU pada 2021 mencapai 900 perkara. Jumlah itu masih statis. Tahun ini hingga kemarin ada 400 perkara. Di Pengadilan Niaga Surabaya, misalnya, jumlah perkara kepailitan dan PKPU tahun ini hingga kemarin tercatat 80 perkara. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah hingga akhir tahun. Sedangkan tahun 2021 mencapai 139 perkara dan 2022 sebanyak 115 perkara. Imran menambahkan, perusahaan-perusahaan yang sudah tidak dapat diselamatkan akan jatuh pailit. Dari situ kurator bakal berperan untuk mengurus pemberesan boedel pailit. &rdquo;Karena itu, dibutuhkan kurator-kurator profesional untuk menanganinya,&rsquo;&rsquo; tambahnya. Untuk itu, AKPI menyelenggarakan Pendidikan Kurator dan Pengurus. Tahun ini organisasi profesi kurator dan pengurus tersebut menyelenggarakan pendidikan di Jakarta dan Surabaya selama dua pekan. Di Jakarta diikuti 100 peserta dan di Surabaya 50 peserta. Menurut dia, calon kurator dan pengurus melalui seleksi ketat sebelum mendapatkan lisensi. &rdquo;Di akhir pendidikan kami ada dua lapis ujian. Begitu lolos, kami ajukan ke Kemenkum HAM untuk mendapat lisensi sebagai kurator dan pengurus,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. AKPI tidak hanya mencetak kurator dan pengurus yang profesional, tetapi juga berintegritas agar tidak melanggar aturan saat menjalankan tugas. Salah satunya membuat kurikulum yang memuat kode etik. &rdquo;Harapan kami, kurator-kurator AKPI bisa menjadi mitra kerja bagi dunia bisnis," kata Imran. (gas/c6/ttg)

Pascapandemi Covid-19, banyak perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang masuk ke pengadilan niaga.

Pascapandemi, Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PKPU-Garuda.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan perpanjangan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dengan demikian, menjadi PKPU Tetap selama 60 hari yang berakhir pada 21 Maret 2022. Keputusan itu atas permintaan dari debitur dan mayoritas kreditur.  "Waktu tambahan ini memberikan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk menuntaskan verifikasi dan memastikan proses PKPU berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Perpanjangan ini juga sekaligus memberi kami waktu untuk menyiapkan rencana perdamaian yang lebih matang melalui negosiasi yang semakin intens dan konstruktif," papar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra Jumat (21/1).  Selama 60 hari ke depan, lanjut Irfan, seluruh pemangku kepentingan akan berkoordinasi dengan tim pengurus untuk melengkapi berbagai aspek administratif dalam tahapan PKPU ini. Termasuk di antaranya melengkapi dokumen verifikasi serta menyelesaikan perhitungan utang piutang agar tim pengurus dapat menerbitkan daftar piutang tetap (DPT) sebagai dasar pemungutan suara.  Secara paralel, BUMN itu juga mempersiapkan rencana perdamaian dan melanjutkan negosiasi dengan kreditur. Proses itu selama ini telah berlangsung dan berupaya melakukan finalisasi usulan rencana perdamaian tersebut dalam kerangka komersial yang selaras dengan kepentingan semua pihak.  Selama proses PKPU berlangsung, Irfan menyebutkan bahwa Garuda memastikan seluruh layanan penerbangan, termasuk layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat tetap beroperasi secara normal. "Garuda juga berkomitmen untuk terus berakselerasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai langkah optimalisasi layanan yang terus dijalankan di tengah proses PKPU yang saat ini masih terus berlangsung," tegasnya.  Pada kesempatan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan proses penundaan kewajiban pembayaran utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bisa diselesaikan dalam 180 hari sejak dimulai atau sampai pertengahan tahun. "Kalau PKPU kan maksimum 270 hari. Kami akan dorong, bahkan kalau bisa selesaikan dalam 180 hari. Sampai pertengahan 2022," ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.  Menurut Kartika, perseroan kini telah mengajukan proposal soal PKPU yang sedang didiskusikan dengan para kreditur dan lessor. Dia berharap para kreditur dan lessor mendaftar di PKPU dalam waktu dekat.

Bisa Bernapas 60 Hari ke Depan, PKPU Garuda Indonesia Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/201708093489-1.jpg" alt="PT Nyonya Meneer, produsen jamu yang berdiri sejak 1919 tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang pada 2017 karena memiliki tunggakan utang puluhan miliar kepada sekitar 35 kreditur. Aji Styawan/Antara" width="100%">
<figcaption>PT Nyonya Meneer, produsen jamu yang berdiri sejak 1919 tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang pada 2017 karena memiliki tunggakan utang puluhan miliar kepada sekitar 35 kreditur. Aji Styawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha meminta agar proses hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimoratorium alias dihentikan sementara. Sebab, selama pandemi banyak perusahaan yang divonis pailit karena ketidakmampuan perusahaan sebagai debitur untuk membayar utang.  Anggota Satgas Moratorium Kepailitan dan PKPU Apindo Ekawahyu Kasih mengaku, dalam kondisi krisis akibat pandemi banyak pengusaha yang mengalami kesulitan membayar utang. Namun, proses hukum PKPU dan kepailitan menurutnya hanya memudahkan para pemberi utang atau kreditur untuk menagih.  "Banyak pihak tidak sabar dan hanya semata-mata untuk berikan tekanan agar perusahaan debitur segara melunaskan utang-utang," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (7/9).  Ekawahyu memaparkan, untuk mengajukan gugatan PKPU dan kepailitan pun sangat mudah, yaitu hanya membutuhkan dua kreditur, yang satu di antaranya memiliki piutang yang sudah jatuh tempo dan belum juga dibayar. Bahkan, nominal utangnya pun tidak memiliki minimal. Berapapun utangnya, kreditur bisa saja mengajukan gugatan PKPU dan kepailitan.  Selain itu, lanjutnya, perusahaan juga dapat dikenakan gugatan kepailitan dan PKPU hanya karena memiliki wanprestasi alias perbuatan di luar perjanjian bisnis dan menjadi sengketa. "Definisi utang di UU 37 itu diperluas, wanprestasi pun bisa saja masuk ke PKPU," imbuhnya.  Padahal, kata dia, hal-hal semacam ini dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan ataupun masuk ke pengadilan perdata. Tapi, semua dikesampingkan karena bisa masuk ke gugatan PKPU dan kepailitan.  "Tidak ada lagi komitmen dalam perjanjian, perjanjian apapun kalau ada masalah harusnya kembali ke pengadilan negeri. Tapi sekarang, kalau ada sengketa dikesampingkan dan masuk ke PKPU," jelasnya.  Ia mengatakan perlu ada batasan-batasan yang lebih jelas untuk mengajukan gugatan PKPU dan kepailitan. Mulai dari gugatan cuma diberikan untuk masalah utang piutang yang bermasalah hingga batas minimal nominal utang yang diperbolehkan digugat PKPU.  "Supaya hak mana saja yang bisa masuk ke PKPU dan kepailitan dan mana yang tidak masuk," pungkasnya.

Lagi Pandemi, Apindo Usul Moratorium Proses Hukum Kepailitan dan PKPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-tahun-jokowi-354-juta-rumah-terbangun-tipe-ini-yang-paling-laris_m_.jpg" alt="Ilustrasi rumah tipe MBR yang banyak dikembangkan pengembang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah tipe MBR yang banyak dikembangkan pengembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kepailitas terhadap perusahaan pengembangan nasional menambah persoalan baru di tengah masa pandemi Covid-19. Di tengah perjuangan menghadapi pandemi, industri properti yang menghadapi anjloknya penjualan perumahan harus menghadapi persoalan serius yang dipicu oleh terjadinya kasus kepailitan.  Ketua Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia Erwin Kallo mengingatkan, maraknya kasus kepailitan bisa berdampak merugikan banyak pihak. "Perlindungan terhadap konsumen dan developer properti harus jadi prioritas," ujar Erwin di Jakarta, Jumat (18/9)  Pada kenyataannya, menurut Erwin, konsumen properti adalah pihak yang paling dirugikan jika terjadi kasus pailit. Hal ini karena konsumen bukan kreditur preferen sehingga pengembalian dana dilaksanakan paling akhir, jika semua pihak telah terbayarkan.  “Justru itu, konsumen mau tidak mau harus mencegah terjadi pailit dalam rapat kreditur dengan menggunakan hak suara,” kata Erwin.  Dengan kondisi tersebut, Erwin sepakat revisi UU Kepailitan dan PKPU wajib diakselerasi oleh Pemerintah dan DPR, revisi UU Kepailitan dan PKPU diharapkan mampu menjaga dan melindungi industri properti termasuk konsumen dan developer dari ulah para oknum.  Sementara praktisi hukum dari Hermawan Juniarto &amp; Partners Cornel B Juniarto, menilai undang-undang maupun peraturan tentang kepailitan ibarat pisau bermata dua. Ia mencontohkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). "Keduanya secara prinsip merupakan payung hukum bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang mengatur tata cara atau mekanisme penyelesaian kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian atau transaksi," jelasnya.  Menurutnya, sebagai pijakan hukum, UU Kepailitan dan PKPU telah mengalami beragam ujian, khususnya berkaitan dengan tingkat efektifitasnya sebagai sumber hukum dalam penyelesaian kewajiban antara kreditur dan debitur di masyarakat.  Secara sederhana, kepailitan dikenal sebagai sarana yang dapat digunakan oleh para kreditur untuk “memaksa” debitur menyelesaikan kewajibannya, sementara sebaliknya PKPU merupakan sarana yang dapat digunakan bagi debitur untuk menyelamatkan usahanya dari ancaman kebangkrutan.

Pengembang dan Konsumen Banyak Dirugikan Persolan Kasus Kepailitan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/AIA-INDONESIA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan asuransi PT AIA Financial (AIA) menegaskan tuduhan gagal bayar dan gugatan pailit yang dilakukan oleh dua mantan agennya yang baru-baru ini diajukan kepada OJK, tidak berdasar. Perusahaan memastikan bahwa pendapatan perusahaan dari tahun ke tahun meningkat, keuntungan juga meningkat.  Direktur Hukum, Kepatuhan dan Risiko PT AIA Financial, Rista Qatrini Manurung mengatakan, adapun keputusan terhadap para penggugat dilakukan mengingat AIA menjunjung standar kepatuhan yang tinggi dan standar perilaku profesional yang diatur dalam kode etik perusahaan. "AIA tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran dan akan mengambil tindakan tegas terhadap hal tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi kepada JawaPos.com, Kamis (6/8).  Menurutnya, terjadi pelanggaran yang dilakukan penggugat yang telah terbukti dan diakui sepenuhnya oleh penggugat. Selain itu pelanggaran dilakukan secara berulang dan AIA telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Pelanggaran yang dilakukan penggugat juga tidak sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama.  Ia menjelaskan, AIA merujuk pada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator industri terkait pengajuan PKPU dan kepailitan. Rista juga menegaskan bahwa AIA dalam kondisi keuangan yang sangat sehat.  Ia menegaskan, AIA berhasil mencatatkan kinerja positif sepanjang kuartal II-2020 dengan tingkat solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) yang kuat yakni sebesar 739 persen. Angka ini jauh di atas batas minimum yang ditetapkan oleh OJK yakni sebesar 120 persen.  AIA mencatatkan peningkatan laba bersih setelah pajak pada kuartal II-2020 sebesar Rp 1.025 miliar atau tumbuh sebesar Rp 763 miliar dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya Rp 262 miliar.  Lebih jauh, Rista melanjutkan, bahkan di tengah kondisi ekonomi yang terimbas pandemi Covid-19 dengan banyak industri raksasa terkena dampak dan orang kehilangan pekerjaan, AIA justru membuka lapangan pekerjaan untuk tenaga pemasar asuransi melalui Premier Academy dan SA Pro. Dalam 1 bulan, AIA menerima lebih dari 2.000 peserta yang mengikuti sesi Entrepreneurship Opportunity Program yang dilakukan secara virtual.  Selain itu, Rista juga menggarisbawahi bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnis, AIA selalu berpegang teguh pada prinsip operasional "Melakukan hal yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan orang yang tepat," imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/05/08/2020/mitra-bisnis-pt-aia-financial-ajukan-pkpu-dan-pailit-ke-ojk/">Mitra Bisnis PT AIA Financial Ajukan PKPU dan Pailit ke OJK</a>  Rista menegaskan, AIA telah menyelesaikan dan memenuhi kewajiban sepenuhnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. "Keputusan yang diambil AIA terhadap Bapak Jethro dan Bapak Kenny Leonara Raja merupakan keputusan yang tidak mudah, dan AIA telah melalui berbagai proses termasuk mediasi, sebagai upaya mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak," ucap Rista, dalam Siaran Pers, Rabu (5/8).  Mengenai hal penyelesaian permasalahan dengan Surianta Tarigan, AIA mengaku telah menjalankan proses sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. "Kami mengimbau agar Ibu Surianta Tarigan menghormati perjanjian penyelesaian yang telah disepakati bersama dan yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," pungkas Rista. Hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memberikan keterangan mengenai kelanjutan proses dari kasus tersebut.  https://www.youtube.com/watch?v=0PJXgNapSTE

AIA: Gugatan Pailit Tidak Berdasar, Keuangan Perusahaan Sangat Sehat

kepailitan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepailitan

Berita Terkini