<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/WhatsApp-Image-2026-02-11-at-173229-4283773099.jpeg" alt="Menteri Haji Mochammad Irfan Yusuf (tengah). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Haji Mochammad Irfan Yusuf (tengah). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jemaah haji Indonesia patut berbangga. Pasalnya biaya haji reguler di Indonesia menjadi yang paling murah, di antara negara-negara ASEAN. Di banyak negara, harga paket haji paling murah sudah di atas Rp 100 juta. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengatakan, tahun ini kembali ada penurunan biaya haji. Penurunannnya sekitar Rp 2 juta, dibandingkan biaya haji reguler tahun lalu. "Biaya haji di Indonesia itu paling murah di ASEAN," tegas ujar Abdul Wachid dalam pembukaan Manasik Haji Nasional di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur (11/2). Selama ini biaya haji Indonesia sering dibandingkan dengan di Malaysia. Wachid mengatakan biaya haji paling murah di Malaysia itu di atas Rp 100 juta per jemaah. "Sementara rata-rata biaya haji reguler di Indonesia Rp 87,4 juta per jemaah. Turun sekitar Rp 2 juta dari tahun lalu," kata Politikus Partai Gerindra itu. Besaran biaya haji ini masih bersifat total. Biaya haji yang ditanggung jemaah hanya sekitar Rp 54 jutaan saja. Sisanya dibayar atau disubsidi dari hasil pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Meskipun biaya haji tahun ini turun, Abdul Wachid menegaskan kualitas layanan tidak diturunkan. Bahkan ada sejumlah peningkatan pelayanan. Di antaranya kartu Nusuk dibagikan sejak jamaah masih di tanah air. Sehingga jemaah tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan kartu Nusuk setibanya di Saudi. "Sehingga jemaah tidak lagi rebutan bus dan kamar hotel saat di Saudi," tandasnya. Adapun kegiatan Manasik Haji Nasional dibuka langsung oleh Menhaj Mochammad Irfan Yusuf. Dia menyampaikan sebagai kementerian baru dan perdana menyelenggarakan haji, mereka sudah menyiapkan sejumlah inovasi. Salah satu inovasi yang disampaikan Irfan adalah penguatan pelayanan yang berpusat pada jemaah. Dia menyebut seluruh kebijakan haji dirancang dengan mempertimbangkan kondisi riil jemaah Indonesia. Termasuk usia, kesehatan, serta kebutuhan pendampingan selama beribadah. Dia juga menyampaikan penguatan program strategis penyelenggaraan haji. Antara lain penurunan biaya haji, penyamarataan daftar tunggu yang lebih berkeadilan, serta optimalisasi peran haji dalam mendorong ekspor produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jemaah di Arab Saudi. Selain itu, konsep Kampung Haji terus dikembangkan sebagai bagian dari layanan jemaah yang terintegrasi. (wan)

Jemaah haji asal Indonesia patut berbangga. Karena biaya haji reguler hanya Rp 100 juta per jemaah. Angka itu tidak semua dibayar jemaah.

Biaya Haji Indonesia Jadi yang Termurah di Kawasan ASEAN, Tidak Sampai Rp 100 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/09fd3272-313d-4f6a-a272-df0cfe6bd9fd-1860511548.jpeg" alt="Menhaj RI, Mochamad Irfan Yusuf melarang kepala daerah, Bupati dan Wali Kota untuk merangkap sebagai Petugas Haji Daerah 2026, Surabaya (22/1). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menhaj RI, Mochamad Irfan Yusuf melarang kepala daerah, Bupati dan Wali Kota untuk merangkap sebagai Petugas Haji Daerah 2026, Surabaya (22/1). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara tegas melarang kepala daerah untuk merangkap sebagai Petugas Haji Daerah (PHD) dalam operasional ibadah haji 1447 Hijriah/ 2026 Masehi. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, saat membuka seleksi CAT Petugas Haji Daerah dan meninjau kesiapan Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis (22/1). "Tahun ini InsyaAllah tidak boleh, seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa teman saya yang bupati minta izin, Boleh nggak saya (bupati) ikut tes petugas haji? Saya katakan tidak boleh," ucap Menhaj Irfan. Menurutnya, kepala daerah seperti bupati atau wali kota memiliki agenda kegiatan yang padat, sehingga dikhawatirkan jika merangkap sebagai PHD, pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan optimal. "Kita ingin memaksimalkan pelayanan, walaupun Bupati tidak berarti nggak bisa memberikan pelayanan, tetapi beliau (bupati atau wali kota) punya banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggal untuk melayani jamaah," imbuhnya. Bagi ulama yang akrab disapa Gus Irfan itu, Petugas Haji Daerah memiliki peran yang cukup krusial. Kehadirannya dituntut untuk mendampingi jamaah selama pelaksaan ibadah di Tanah Suci. Oleh karenanya, Kemenhaj RI memperketat seleksi Petugas Haji Daerah untuk memperoleh Sumber Daya Manusia yang benar-benar profesional dan bisa melayani jemaah haji dengan optimal. "Hari ini kita memulai tes untuk Petugas Haji Daerah seluruh Indonesia, secara serentak ya. Di Indonesia ini yang ikut tes ada 1.455 peserta, namun yang akan kita ambil 1.050, khusus Jawa Timur sebanyak 221," terang Gus Irfan. Menhaj mengingatkan petugas haji memikul tanggung jawab besar dan integritas tinggi. Pemerintah pun tidak akan segan untuk menindak tegas PHD yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian. "Petugas harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kalau ada pelanggaran di tengah tugas, harus ada pertanggungjawaban, termasuk sanksi dipulangkan pada saat kegiatan belum selesai," pungkas Irfan. &nbsp;

Kemenhaj larang bupati dan wali kota jadi Petugas Haji 2026 karena tugas penting dan seleksi ketat dengan integritas tinggi.

Tegas! Menhaj Irfan: Bupati dan Wali Kota Tak Boleh Rangkap Jadi Petugas Haji 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/prabooo2-2148617812.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan terkait hasil kunjungan kenegaraannya ke KTT Sharm el-Sheikh di Mesir pada Selasa (14/10). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan terkait hasil kunjungan kenegaraannya ke KTT Sharm el-Sheikh di Mesir pada Selasa (14/10). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengungkap alasan pemerintah membentuk Kementerian Haji dalam kabinetnya. Menurut Prabowo, keputusan itu bukan tanpa dasar, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap permintaan langsung dari Pemerintah Arab Saudi.&nbsp; &ldquo;Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi," ujar Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet 1 tahun pemerintahan di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10).&nbsp; Prabowo menjelaskan, selama ini urusan penyelenggaraan ibadah haji ditangani oleh lembaga setingkat badan. Namun, pihak Arab Saudi menginginkan agar komunikasi dan koordinasi dilakukan langsung antarpejabat setingkat menteri.&nbsp; "Karena dia bilang &lsquo;Kami urusan haji adalah dengan Menteri Haji. Jadi minta urusannya sama pejabat', Oke ini Kepala Badan, tetapi enggak dia (pemerintah Arab) maunya menteri. Ya sudah, apa boleh buat, kita menyesuaikan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang (UU). Melalui pengesahan ini, Badan Penyelenggara (BP) Haji secara resmi ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah.&nbsp; Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi sejumlah pimpinan DPR lainnya, termasuk Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.&nbsp; Sebelum pengambilan keputusan, pimpinan DPR memberi kesempatan kepada Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, untuk menyampaikan laporan pembahasan RUU tersebut.&nbsp; Dalam laporannya, Marwan menegaskan bahwa perubahan undang-undang ini bertujuan memperkuat kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar lebih efektif, profesional, dan akuntabel.&nbsp; &ldquo;Substansi utama revisi ini adalah menjadikan penyelenggaraan haji dan umrah sebagai fokus satu kementerian tersendiri. Dengan begitu, pelayanan, pengawasan, dan tata kelola dapat lebih maksimal serta responsif terhadap kebutuhan jemaah,&rdquo; ujar Marwan di hadapan anggota dewan.&nbsp; Marwan juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang menjadi alasan lahirnya perubahan ini, di antaranya antrean panjang keberangkatan haji, keterbatasan kuota, biaya penyelenggaraan yang kerap menjadi polemik, hingga perlunya peningkatan kualitas layanan di Tanah Suci.

Pemerintah bentuk Kementerian Haji untuk tingkatkan koordinasi dengan Arab Saudi, demi pelayanan ibadah haji yang lebih baik.

Prabowo Ungkap Alasan Bentuk Kementerian Haji: Permintaan Langsung dari Pemerintah Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/03/IMG_20240623_232609-1503613317.jpg" alt="Kedatangan pesawat Garuda Indonesia jenis A340-300 yang mengangkut 319 jamaah haji. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kedatangan pesawat Garuda Indonesia jenis A340-300 yang mengangkut 319 jamaah haji. Firman/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar pembentukan kementerian atau badan yang khusus menyelenggarakan haji dan umrah semakin menguat. Bahkan menurut informasi yang beredar, nomenklatur sudah ada di tim sinkronisasi Prabowo-Gibran. Jika terwujud, Kemenag tidak lagi menjadi regulator sekaligus operator dalam penyelenggaraan haji. Wacana pembentukan kementerian atau badan penyelenggara haji itu menuai banyak dukungan. Diantaranya disampaikan pengamat haji Ade Marfudin. Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Bhakti Nugraha itu mengatakan beban Kemenag saat ini semakin besar. Sementara yang menonjol dan seksi di Kemenag adalah soal haji. Apalagi merujuk data BSI, perputaran uang dalam haji mencapai Rp 90 triliun. Padahal di sisi lain, tugas Kemenag juga soal pendidikan. Madrasah yang bagus memang semakin banyak. Tetapi madrasah dengan kualitas yang kurang, jauh lebih banyak. "Belum lagi urusan moralitas anak bangsa yang semakin terkikis," katanya pada Minggu (18/9). Menurut Ade jika penanaman pendidikan agama benar-benar diurusi Kemenag, anak-anak memiliki benteng moral yang kuat.&nbsp; Ade mengatakan, sampai saat ini Kemenag memiliki peran ganda untuk urusan haji. "Kemenag sebagai regulator sekaligus operator atau pelaksana," katanya. Peran ganda dalam satu lembaga itu tidak baik. Karena kurang kontrol. Menteri Agama kecil kemungkinan akan mengatakan penyelenggaraan haji berjalan buruk. Karena yang menyelenggarakan bawahan yang dia pimpin sendiri. "Saya sempat membuat forum untuk memisahkan antara regulator dan operator haji pada 2003 lalu," katanya. Sampai akhirnya setelah sepuluh tahun berlalu, kewenangan pengelolaan dana haji dilepas dari Kemenag ke BPKH. Dia menegaskan tidak menutup kemungkinan pembentukan kementerian atau badan haji, akan terwujud di kabinet Prabowo-Gibran. Dia mengatakan Indonesia bisa meniru konsep Malaysia. Di sana kewenangan haji diserahkan oleh Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Perindustrian (MITI) kepada Lembaga Tabung Haji. Selanjutnya, Lembaga Tabung Haji tidak hanya menerima dan mengelola dana pendaftaran haji. Tetapi juga menjadi operator atau penyelenggara haji. "Di Indonesia BPKH hampir sama dengan Lembaga Tabung Haji di Malaysia," kata Ade. Hanya saja BPKH cenderung menjadi kasir atau juru bayar Kemenag selaku operator haji. Pelibatan BPKH dalam negosiasi atau mencari layanan akomodasi jemaah haji sangat minim. Ade peihatin, karena sejatinya yang punya uang adalah BPKH. Di bagian lain, Kemenag masih enggan komentar soal wacana pembentukan kementerian atau badan haji dan umrah itu. "Maaf, saya belum dengar soal (kementerian atau badan haji) itu," kata jubir Kemenag Anna Hasbie. Sebelumnya dukungan terhadap pembentukan kementerian atau badan haji sebelumnya disampaikan pengamat politik sekaligus dosen Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Dia mengungkapkan informasi, bahwa nomenklatur kementerian atau badan yang khusus menangani haji serta umrah sudah di catatan tim transisi Prabowo-Gibran. "Ada niat (membentuk) nomenklatur Kementerian Haji dan Umrah. Ya bagus dan positif jika itu direalisasikan," katanya. Menurut Ujang, saat ini layanan haji sudah 80 persen. Menurutnya jika dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah, kualitas penyelenggaraan haji bisa mendekati 100 persen.&nbsp; "Sekarang Kemenag mengurus pesantren, mengurus madrasah, dan haji," jelasnya. Ujang mengatakan di dalam UU Kementerian saat ini, tidak ada batasan jumlah kementerian. Jumlah kementerian atau lembaga, disesuaikan dengan kebutuhan Presiden yang sedang memimpin. Untuk diketahui, di Arab Saudi juga sudah lama berdiri Kementerian Urusan Haji dan Umrah. Sementara itu Anshori selaku Wakil Ketua Umum PP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mengatakan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bisa menjadi sebuah inovasi haji dari sisi regulasi. Dengan demikian, urusan haji bisa ditangani secara terpisah antara regulator dengan operator. Kemenag fokus bertindak sebagai regulator, dalam tataran keagamaannya saja. Sedangkan teknis pelayanan haji, dilakukan oleh badan atau kementerian yang khusus melayani haji.

Jika wacana pembentukan Kementerian Haji ini terwujud, Kemenag tidak lagi menjadi regulator sekaligus operator dalam penyelenggaraan haji.

Jika Kementerian Haji Terbentuk, Kemenag Tak Lagi jadi Regulator sekaligus Operator Penyelenggaraan Haji