<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/ImgResizer_20251230_2154_22702-1675273962.jpg" alt="Kepala Kejati Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi merilis perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas. (Kejati Sulsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejati Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi merilis perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas. (Kejati Sulsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengajukan cegah tangkal (cekal) terhadap mantan Penjabat Gubernur Sulsel berinisial BB. Sebab, terkait dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel tahun anggaran 2024. Kepala Kejati Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, pengajuan cekal bepergian ke luar negeri itu diajukan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) terhadap enam orang yang dinilai berkaitan erat dengan perkara pengadaan bibit nanas yang berpotensi merugikan keuangan negara. &rdquo;Ada enam orang yang diajukan pencekalan untuk bepergian ke luar negeri termasuk mantan Pj Gubernur Sulsel,&rdquo; ujar Didik Farkhan Alisyahdi seperti dilansir dari Antara. Didik menjelaskan, langkah pencekalan ini diambil untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar. Selain itu, mencegah kemungkinan para pihak tersebut mempersulit atau melarikan diri ke luar negeri di tengah proses hukum yang sedang dijalankan. Bukan hanya mantan Penjabat Gubernur Sulsel, cekal juga diberlakukan terhadap lima orang lainnya yakni HS, 51, seorang PNS di Pemprov Sulsel; RR, 35; dan UN, 49, yang juga merupakan PNS. Selanjutnya RM, 55, seorang direktur utama di salah satu perusahaan swasta; dan RE, 40, karyawan swasta. &rdquo;Langkah pencekalan ini diambil untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar dan mencegah kemungkinan para pihak tersebut mempersulit atau melarikan diri ke luar negeri di tengah proses hukum yang sedang kami intensifkan,&rdquo; terang Didik Farkhan Alisyahdi. Sebelum pengajuan cekal ini, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap mantan Pj Gubernur Sulsel BB, pada Rabu (17/12). Pemeriksaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 jam guna mendalami kebijakan terkait proyek pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar. Penyidik menduga adanya praktik penggelembungan harga (mark-up) serta indikasi pengadaan fiktif. Status keenam orang yang dicekal saat ini masih sebagai saksi. Tim penyidik terus mendalami proses perencanaan dan penganggaran pengadaan bibit nanas tersebut. Selain itu, dalam kasus ini penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas TPHBun, BKAD, serta kantor rekanan. Dalam operasi ini, penyidik menyita dokumen kontrak dan bukti transaksi keuangan. Termasuk memeriksa lebih dari 20 orang saksi dari unsur birokrasi, swasta, hingga kelompok tani.

Kejati Sulsel mengajukan cekal terhadap mantan Penjabat Gubernur Sulsel, terkait dugaan korupsi pengadaan bibit nanas

Kejati Sulsel Ajukan Cekal Terhadap Mantan Penjabat Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/kasi-penkum-kejati-soetarmi-darwn-ftr-2463106098.jpg" alt="Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III. Kasus tersebut merugikan keuangan negara senilai Rp 1,1 miliar lebih. &rdquo;Ini sementara jalan (pemeriksaan) di atas. Masih dilakukan pemeriksaan. Sudah (pemanggilan saksi),&rdquo; ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi seperti dilansir dari Antara di Makassar. Saat ditanyakan apakah terlapor dalam hal ini mantan Kepala BP2P Sulawesi III periode 2022-2024 inisial II sudah diperiksa, Soetarmi menyatakan, belum diketahui. Namun yang sudah terduga sudah dimintai keterangan dan klarifikasinya. &rdquo;Kalau yang bersangkutan saya belum tahu (belum dicek), tetapi terkait kasus itu kepada pihak-pihak yang diduga, sudah (diperiksa penyidik),&rdquo; tutur Soetarmi. Tim penyidik sejauh ini, kata dia, sedang menindaklanjuti laporan yang diberikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman belum lama ini. Melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di BP2P Sulawesi III di Kantor Kejati Sulsel. &rdquo;Kalau terkait yang lain, misalnya (saksi) dari pelayanan administrasi dan sebagainya sudah berjalan (pemeriksaan), dipanggil semua, kecuali inisial EAS (Kepala BP2P Sulawesi III 2024) saya belum tahu kalau orangnya. Tapi, kegiatan klarifikasi masih berjalan di atas (kantor Kejati),&rdquo; ucap dia. Mengenai kapan penyidik Pidsus Kejati Sulsel menetapkan tersangka dalam perkara ini, Soetarmi menambahkan, akan disampaikan setelah proses penyelidikan selesai, sebab masih dalam proses pendalaman kasus. Sebelumnya, Irjen Kementerian PKP Heri Jerman mendatangi Kantor Kejati Sulsel untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BP2P Sulawesi III. &rdquo;Hari ini saya menyerahkan (dokumen) dugaan kasus korupsi yang terjadi di Balai Perumahan Sulawesi III yang dilakukan oleh berinisial II, mantan Kepala Balai periode 2022-2024,&rdquo; ujar Heri di Kantor Kejati Sulsel, Selasa (27/5). Dia mengatakan laporan tersebut sudah diserahkan langsung kepada Kepala Kejati Sulsel Agus Salim berupa sejumlah dokumen-dokumen pendukung untuk segera ditindaklanjuti penyidik Kejaksaan. Heri menyebutkan, modus dilakukan terduga inisial II dan orang-orangnya yaitu pertama, dugaan terkait perjalanan dinas fiktif periode 2022-2023 dengan menyewa kendaraan dilakukan bersama-sama orangnya serta bendahara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 914 juta lebih. Kedua, terkait dugaan korupsi dan kolusi pada pengadaan proyek Detail Enginering Design (DED) sebesar Rp 201,7 juta lebih. &rdquo;Ada tujuh pekerjaan telah selesai pada Oktober 2022, sedangkan penandatanganan kontrak baru dilaksanakan pada November 2022. Dugaan mempermainkan proyek DED. Paket pengerjaan dibuat dipecah menjadi lima paket, tapi ternyata hanya dikerjakan satu orang yaitu inisial HM kolega saudara II. Kalau di total, kerugian negara Rp 1,1 miliar lebih,&rdquo; ungkap Heri.

Kejati Sulsel dalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III merugikan keuangan negara R

Kejati Sulsel Dalami Dugaan Korupsi BP2P Sulawesi III Rp 1,1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/sidang-pn-kosmetik-berbahaya-foto-drw-1212484827.jpg" alt="Terdakwa pemilik dan pengedar produk kosmetik berbahaya mengandung merkuri Mustadir Daeng Sila divonis 18 bulan penjara dan denda Rp1 miliar di PN Makassar, Selasa (3/6). (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pemilik dan pengedar produk kosmetik berbahaya mengandung merkuri Mustadir Daeng Sila divonis 18 bulan penjara dan denda Rp1 miliar di PN Makassar, Selasa (3/6). (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Makassar. Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Mustadir Daeng Sila pemilik kosmetik berbahaya hanya 18 bulan penjara. &rdquo;Sesuai dengan petunjuk pimpinan atas putusan itu, kami menyatakan banding. Karena, putusan dijatuhkan kepada terdakwa jauh dari tuntutan,&rdquo; ujar Ketua tim JPU Kejati Sulsel Parawansah seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (4/6). Alasannya, tuntutan JPU terhadap pemilik produk kosmetik merek Fenny Frans (ff) Cream Glowing tersebut telah terbukti melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan tuntutan yang dimohonkan JPU sebelum putusan yakni 4 tahun penjara dikurangi selama terdakwa selama berada dalam tahanan, dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan penjara. Namun vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 1,6 tahun atau 18 bulan penjara. Putusan itu jauh dari tuntutan JPU, meski dendanya tetap sama Rp 1 miliar. Selain itu, Majelis Hakim PN Makassar menyatakan perbuatan terdakwa hanya melanggar pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara Undang-Undang tentang Kesehatan tidak menjadi pertimbangan. Dalam tuntutan JPU ada beberapa dijadikan pertimbangan, baik yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Hal memberatkan terdakwa telah meresahkan masyarakat, serta kurangnya kehati-hatian sebelum mengedarkan produk kosmetiknya sehingga memberi dampak kerugian bagi konsumen. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yang merupakan suami Fenny Frans (brand nama istrinya) telah bersikap sopan selama proses persidangan dan dinyatakan tidak pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya. Sebelumnya, Majelis Hakim PN Kelas I A Makassar menjatuhkan vonis bersalah kepada seorang terdakwa pemilik dan pengedar kosmetik berbahaya mengandung merkuri yakni Mustadir Daeng Sila dengan hukuman 18 bulan penjara serta denda senilai Rp 1 miliar subsider dua bulan penjara. &rdquo;Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan. Oleh karena itu maka dijatuhi hukuman pidana satu tahun enam bulan (18 bulan),&rdquo; ujar Hakim Ketua Angeliky Handajani Day membacakan putusan di Ruang Sidang Mudjono PN Makassar, Sulsel, Selasa (3/6). Selain putusan pidana penjara, terdakwa Mustadir Daeng Sila selaku Direktur CV Fenny Frans juga diberikan hukuman tambahan berupa denda Rp 1 miliar dengan subsider dua bulan penjara bila tidak membayarkan denda tersebut. Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim menyebut Direktur CV Fenny Frans tersebut terbukti melanggar pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JPU Kejati Sulsel nyatakan banding atas putusan PN Makassar yang memvonis terdakwa pemilik kosmetik berbahaya 18 bulan penjara

JPU Kejati Sulsel Banding Vonis Terdakwa Kosmetik Berbahaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/teras-kejati-foto-drw-646444349.jpg" alt="Teras Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Teras Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan menyelidiki kasus dugaan korupsi penyimpangan dana cadangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar senilai Rp 24 miliar. &rdquo;Saat ini masih sebatas klarifikasi. Kita (Pidsus) masih dalam proses penyelidikan, belum bisa dirilis,&rdquo; kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi seperti dilansir dari Antara, Senin (2/6). Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya belum dapat memberikan penjelasan secara rinci, karena dalam proses penyelidikan. Namun demikian, langkah awal yang ditempuh adalah melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait. Dari informasi diperoleh, diketahui dana cadangan tersebut senilai Rp 24 miliar adalah hasil akumulasi laba usaha PDAM Makassar periode 2023-2024 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) independen serta dilaporkan secara terbuka. Proses audit tersebut tujuannya mencerminkan kinerja keuangan sehat dan efisien. Tapi diduga dana itu didepositokan ke beberapa bank tanpa pelibatan dari Dewan Pengawas serta Kuasa Pemilik Modal (KPM), dalam hal ini Wali Kota Makassar. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar Hamzah Ahmad mengungkapkan, ada dugaan penyalahgunaan wewenang itu sedang dalam proses indentifikasi siapa saja pihak terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Dana cadangan tersebut adalah hasil kerja keras seluruh jajaran dalam meningkatkan efisiensi terhadap pelayanan masyarakat sehingga mampu mendapatkan dana tersebut. Hanya saja, diduga pengelola tidak mengikuti aturan dan prinsip transparansi keuangan. &rdquo;Sayangnya, kami menemukan penempatan dana dalam bentuk deposito diduga tidak melalui mekanisme yang semestinya. Kami sangat menyayangkan praktik yang tidak sesuai regulasi ini,&rdquo; ungkap Hamzah. Hasil audit KAP menunjukkan adanya bunga dari penempatan dana itu tidak tercatat masuk ke dalam kas perusahaan. Tentu saja, ini menimbulkan pertanyaan, sebab seluruh pendapatan PDAM merupakan bagian dari aset publik serta harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Hamzah Ahmad memerintahkan unit terkait menelusuri seluruh dokumen termasuk proses menyertai penempatan dana melalui skema deposito serta membangun komunikasi antara manajemen lama dengan pihak perbankan. Diperlukan dievaluasi dan tidak ada kompromi menyangkut kepentingan umum. &rdquo;Kami tidak akan menutup-nutupi pada persoalan ini. Saat ini kami sedang membangun budaya perusahaan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Ini adalah momentum PDAM memperkuat kepercayaan publik serta menunjukkan kita mampu melakukan pembenahan dari dalam,&rdquo; papar Hamzah Ahmad. Hamzah menegaskan, tidak ada toleransi bagi para oknum yang menjalankan praktik-praktik merugikan perusahaan dan publik. Apabila terbukti ada penyalahgunaan wewenang, proses hukum menanti sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kejati Sulsel selidiki kasus dugaan korupsi penyimpangan dana cadangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar senilai Rp 24 miliar

Kejati Sulsel Selidiki Dugaan Penyimpangan Dana Cadangan PDAM Kota Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/WhatsApp-Image-2024-02-06-at-203926-2079239642.jpg" alt="Tim penyidik Kejati Sulsel pasang spanduk saat menyita barang tidak bergerak berupa bangunan milik tersangka kasus dugaan korupsi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan." width="100%">
<figcaption>Tim penyidik Kejati Sulsel pasang spanduk saat menyita barang tidak bergerak berupa bangunan milik tersangka kasus dugaan korupsi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menyita aset terduga korupsi berinisial AA terkait kasus dugaan mafia tanah pada kegiatan pembayaran ganti rugi lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, pada 2021.&nbsp; &rdquo;Penyitaan aset tersebut sebagai upaya antisipatif Penyidik Pidsus Kejati Sulsel untuk pengembalian kerugian negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan,&rdquo; ujar Kepala Seksi Hukum dan Penerangan Kejati Sulsel Soertami seperti dilansir dari Antara di Makassar.&nbsp; Dia mengatakan upaya tersebut sebagaimana ketentuan pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor&nbsp;31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik Kejati Sulsel menyita barang tidak bergerak berupa tiga tanah dan bangunan milik tersangka AA. &rdquo;Yakni satu unit rumah dan tanah di Perumahan Bumi Aroepala Grand Phinisi Blok U Nomor 30 type 40, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, diketahui milik istri tersangka AA,&rdquo; papar Soertami. Selanjutnya, kata dia, satu unit rumah dan tanah di Perumahan Bumi Aroepala Grand Phinisi Blok U Nomor 14 type 40, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, milik adik ipar tersangka AA dan satu unit rumah dan tanah di Perumahan Villa Mutiara VIII/22, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, milik Istri tersangka AA. Sebelumnya, tim penyidik Kejati Sulsel juga telah melakukan penyitaan barang bergerak milik para tersangka. Yakni sembilan unit mobil dan 1 unit motor. Antara lain satu unit mobil Hilux dan unit mobil truk Dyna, dua unit mobil Avanza, satu unit mobil Rush, satu unit mobil Raize, satu unit mobil Innova, satu unit mobil pick up, satu unit mobil HRV, satu unit Honda CRV, dan satu unit motor Honda Beat. Dalam penyidikan kasus ini, Soertami menjelaskan, penyidik Pidsus Kejati Sulsel sudah menetapkan enam orang tersangka masing-masing berinisial AA selaku Ketua Satgas B Badan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Wajo. Kemudian AJ selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) sekaligus Kepala Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Selain itu, JK, anggota P2T sekaligus Kepala Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Wajo; dan NR, AN, serta serta ND, anggota Satuan Tugas (Satgas) B dari perwakilan masyarakat. Dari perbuatan tersangka AA telah memerintahkan beberapa honorer di Kantor BPN Kabupaten Wajo membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau sporadik sebanyak 246 bidang tanah secara bersamaan pada 15 April 2021. Sporadik tersebut diserahkan kepada tersangka AJ selaku Kepala Desa Paselorang untuk ditandatangani dan tersangka JK selaku Kepala Desa Arajang turut menandatangani sporadik untuk tanah eks kawasan yang termasuk di Desa Arajang. Isi sporadik tersebut diperoleh dari informasi dari tersangka ND, NR, dan AN, selaku anggota Satgas B dari perwakilan masyarakat. Namun, belakangan terungkap isi sporadik tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga pembayaran terhadap &nbsp;246 bidang tanah yang merupakan eks kawasan hutan tersebut telah merugikan keuangan negara Rp 75,6 miliar lebih berdasar hasil penghitungan BPKP Provinsi Sulsel. Sebelumnya, Kepala Kejati Suslel Leonard Eben Ezer Simanjuntak menegaskan, agar seluruh saksi maupun pihak lain untuk tidak merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara tersebut. Tim penyidik Pidsus Kejati Sulsel tidak ragu menindak tegas para pelaku yang merintangi, menghilangkan, atau merusak alat bukti, sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor&nbsp;20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejati Sulsel menyita aset terduga korupsi kasus dugaan mafia tanah pembayaran ganti rugi lahan PSN Bendungan Paselloreng

Penyidik Kejati Sulsel Sita Aset Terduga Korupsi Bendungan Passeloreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/IMG_20231128_230412-99709909.jpg" alt="Tersangka JH (tengah) digiring penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi proyek fiktif PT Surveyor Indonesia (SI), Selasa (28/11) malam." width="100%">
<figcaption>Tersangka JH (tengah) digiring penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi proyek fiktif PT Surveyor Indonesia (SI), Selasa (28/11) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menetapkan satu orang tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi PT Surveyor Indonesia (SI), sehingga dalam kasus ini sudah ada lima orang ditetapkan tersangka. Kasus itu merugikan keuangan negara senilai Rp 20 miliar lebih untuk proyek tahun anggaran 2019-2020. &rdquo;Setelah memeriksa enam orang saksi dan telah dilakukan ekspose di hadapan Wakil Kepala Kejati Sulsel&nbsp;bahwa dari lima orang saksi&nbsp;telah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan satu orang tersangka baru berinisial JH,&rdquo; ucap Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel Jabal Nur seperti dilansir dari Antara di&nbsp;Makassar, Selasa (28/11) malam. Selain menetapkan tersangka, tim penyidik Kejati Sulsel juga telah melakukan penahanan terhadap JH setelah dilakukan tes Covid-19 oleh tim Dinas Kesehatan Makassar dan dinyatakan negatif. Hal tersebut guna mempercepat proses penyelesaian penyidikan&nbsp;serta dikhawatirkan upaya melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Penetapan status tersangka tersebut berdasar Surat Perintah Penetapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: /P.4/Fd.2/11/2023 tanggal 28 November 2023. Selanjutnya, tersangka ditahan di Lapas Kelas I A Makassar selama 20 hari dari 28 November sampai 17 Desember 2023 sesuai Surat Perintah Kajati Sulsel Nomor: Print-/P.4.5/Fd.2/11/2023. Modus operandi yang dilakukan tersangka JH meminjam perusahaan PT Basista Teamwork dari tersangka berinisial MRU sebagai Direktur Utama yang sudah ditahan. Selanjutnya, bekerja sama dengan tersangka berinisial ATL&nbsp;selaku Junior Officer PT SI Cabang Makassar sekaligus Manajer Proyek atau Personal Incharge (PIC) yang juga ditahan. Tersangka inisial TY selaku Kepala Cabang PT SI Surveyor Indonesia Cabang Makassar (sudah ditahan) dan AH sebagai Kepala Bagian Komersial 2 PT SI (sudah ditahan) melakukan persekongkolan jahat membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) total sekitar&nbsp;Rp 30,5 miliar lebih. Anggaran tersebut untuk empat pekerjaan atau proyek jasa pengawasan, konsultasi dan pendampingan yang seolah-olah sesuai dengan kegiatan usaha core bisnis PT SI. Kemudian tersangka ATL mengajukan dropping dana RAB yang disetujui Kabag Komersial 2 (AH) dan diteruskan tersangka TY ke PT SI. Setelah dana diterima, kata Jabal, lalu diteruskan PT SI Cabang Makassar ke rekening tersangka ATL. Belakangan, dana tersebut tidak dibelanjakan sesuai dengan RAB untuk empat proyek tersebut. Namun, digunakan untuk kepentingan pribadi serta diberikan kepada para tersangka serta PT Basista Teamwork, PT Cahaya Sakti dan PT Inovasi Global Solusindo yang kini terus dikembangkan penyidik. &rdquo;Tersangka JH menerima sejumlah dana dari PT SI Cabang Makassar melalui PT Basista Teamwork yang dimasukkan ke rekeningnya dan saksi BRS (anak tersangka JH) sebesar Rp 4,6 miliar lebih. Karena proyek ini fiktif, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi serta disalurkan ke pihak lain. Penyidik terus mengembangkan kasus ini,&rdquo; papar Jabal. Tersangka JH usai menjalani pemeriksaan hingga ditetapkan tersangka, saat digiring untuk dilakukan eksekusi penahanan sempat membela diri dan melontarkan dirinya tidak bersalah. &rdquo;Saya tidak bersalah, saya tidak bersalah,&rdquo; ucap JH lalu dinaikkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke Lapas Kelas I Makassar. Menurut Jabal, perbuatan tersangka telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam primair dan subsidair pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Kejati Sulsel kembali tetapkan satu tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi PT Surveyor Indonesia. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka

Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka Baru Korupsi PT SI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/WhatsApp-Image-2023-11-02-at-010741-177544248.jpeg" alt="Mantan pimpinan PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar berinisial TY (tengah) digiring tim penyidik kejaksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, Rabu (1/11/2023) malam." width="100%">
<figcaption>Mantan pimpinan PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar berinisial TY (tengah) digiring tim penyidik kejaksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, Rabu (1/11/2023) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menetapkan mantan Pimpinan Cabang PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar berinisial TY sebagai tersangka. Yakni terkait kasus dugaan korupsi merekayasa proyek sejak 2019-2020 yang mengakibatkan kerugian negara Rp 20,06 miliar lebih. &rdquo;Pada hari ini (1/11), tim penyidik telah melakukan ekspose, bahwa telah ditemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Selanjutnya, tersangka ditahan di Lapas Kelas I Makassar selama 20 hari,&rdquo; ujar Kepala Kejati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (1/11) malam. Dia pun telah menandatangani surat perintah penetapan tersangka Nomor : 234/P.4/Fd.2/11/2023 tanggal 1 November 2023. Tim Penyidik Pidsus telah memeriksakan kesehatan tersangka TY dari tim dokter dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan Covid-19. Selain itu dia pun telah dikeluarkan surat perintah penahanan Nomor : Print- 197/P.4.5/Fd.2/11/2023 tanggal 1 November 2023 selama 20 hari terhitung sejak 1 November sampai 20 November 2023 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar. Pihaknya juga telah meningkatkan status penyidikan perkara sejak 9 Oktober dan tim penyidik secara profesional, berdasar ketentuan perundang-undangan bergerak cepat menentukan tersangka yang bertanggungjawab dalam tindak pidana korupsi pada PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar yang merupakan salah satu perusahaan BUMN. Sedangkan untuk modus operandi tersangka, lanjut dia, sebagai mantan Kepala Cabang PT Surveyor Indonesia di Makassar menjabat Agustus 2018-September 2021 dengan sengaja telah merekayasa empat pekerjaan atau proyek jasa pengawasan, konsultasi, dan pendampingan sejak 2019-2020. Dimana seolah-olah keempat pekerjaan atau proyek jasa pengawasan, konsultasi, dan pendampingan merupakan core bisnis atau bidang usaha PT Surveyor Indonesia. Perbuatan tersangka, ungkap Eber Ezer, dilakukan bekerja sama dengan oknum-oknum Surveyor Indonesia Cabang Makassar serta bekerja sama dengan tiga perusahaan. &rdquo;Tiga perusahaan itu saya inisialkan karena masih dalam proses penyelidikan yakni PT B, PT CS, dan PT IGS, serta oknum lainnya,&rdquo; ungkap Leonard Eben Ezer Simanjuntak yang juga Ketua Umum Karatedo Gojukai Komda Sulsel itu. Setelah berhasil melakukan rekayasa tersebut, lanjut dia, PT Surveyor Indonesia pusat mendroping dana ke PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar. Dari PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar ditransfer ke tiga perusahaan tadi, selanjutnya uang tersebut telah ditransfer dan telah dinikmati bersangkutan serta oknum-oknum tersebut. Dari perbuatan tersangka TY telah bertentangan dengan pasal 3 Anggaran Dasar (AD) Perusahaan PT Surveyor Indonesia Nomor 029 tanggal 28 Juni 2011. Atas perbuatannya dan oknum lain telah merugikan PT Surveyor Indonesia sebesar Rp 20,06 miliar lebih. &rdquo;Dari perkiraan kerugian tersebut, tim penyidik saat ini telah berhasil menemukan aliran uang yang telah dinikmati tersangka TY dan oknum-oknum lain sekitar kurang lebih Rp 12,4 miliar. Tim penyidik akan terus mendalami dan mengembangkan tersangka lain setelah ada 20 orang saksi diperiksa,&rdquo; ucap Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Perbuatan tersangka melanggar ketentuan Primair dan subsidair pasal 2 ayat (1) pasal 3 jucnto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Kejati Sulsel tetapkan mantan Pimpinan Cabang PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar berinisial TY sebagai tersangka kasus dugaan korupsi

Kejati Sulsel Tetapkan Eks Pimpinan Surveyor Cabang Makassar Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/IMG-20231101-WA0005_3-836535291.jpg" alt="Tim penyidik Pidsus Kejati Sulsel menggeledah kantor wilayah BPN Sulsel di Kota Makassar." width="100%">
<figcaption>Tim penyidik Pidsus Kejati Sulsel menggeledah kantor wilayah BPN Sulsel di Kota Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menggeledah kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel. Penggeledahan itu terkait dugaan mafia tanah pembayaran ganti rugi lahan proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Passeloreng, Kabupaten Wajo, Tahun Anggaran 2021. &rdquo;Di Kantor BPN Sulsel&nbsp;didapatkan berupa 27 bundel dokumen terdiri dari revisi dokumen perencanaan&nbsp;pengadaan pembangunan Bendungan Passeloreng,&rdquo; ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi seperti dilansir dari Antara di Makassar, Rabu (1/11). Selanjutnya, dokumen perencanaan jaringan air baku Passeloreng, dokumen tentang poin-poin tentang kawasan hutan Passeloreng, dokumen tentang gambaran kondisi areal Bendungan Passeloreng yang masuk dalam kawasan hutan. Penyidik juga menyita peta genangan Bendungan Passeloreng yang masuk dalam kawasan hutan dan dokumen usul perubahan kawasan hutan dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan dan penanganan kontrak. Penggeledahan kantor BPN tersebut sebagai tindak lanjut setelah penyidik Pidsus Kejati Sulsel menetapkan enam orang sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan tindakan penahanan. Mereka terkait dugaan mafia tanah pembayaran ganti rugi lahan pada proyek pembangunan bendungan tersebut. Selain penggeledahan di Kantor Wilayah BPN Sulsel, di Jalan Opu Daeng RisadjuRisadju (eks Jalan Cenderawasih) Kecamatan Mamajang, Makassar, tim juga menggeledah rumah tersangka AA (Ketua Satgas B BPN Wajo) di Perumahan Bumi Aroepalla nomor. U32 Kabupaten Gowa, Sulsel pada Kamis (31/10). Di rumah tersangka AA diamankan beberapa dokumen terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Paselloreng Wajo. Yakni satu buah ponsel milik Istri tersangka, satu buah flashdisk dengan kapasitas 16 gigabyte milik tersangka. &rdquo;Terhadap dokumen-dokumen maupun barang bukti tersebut akan dilakukan penelitian dan selanjutnya diajukan penyitaan sebagai alat bukti surat dan barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian di pengadilan,&rdquo; ungkap Soetarmi. Dia menyampaikan sesuai instruksi Kepala Kejati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak, seluruh saksi-saksi maupun pihak lain untuk tidak merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara tersebut. Tim penyidik tidak ragu menindak tegas para pelaku sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka setelah diperiksa selama 12 jam atas dugaan tindak pidana korupsi mafia tanah pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Pasellorang di Kabupaten Wajo, tahun 2021. &rdquo;Enam orang masing-masing inisial AA, ND, NR, AN, AJ dan JK ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP,&rdquo; kata Soetarmi pada Kamis (26/10).

Kejati Sulsel geledah kantor wilayah BPN Sulsel terkait dugaan mafia tanah pembayaran ganti rugi lahan proyek strategis nasional di Wajo

Penyidik Kejati Geledah Kantor BPN Wilayah Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG_20231026_235143-459170452.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi mafia tanah pembebasan dan pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek strategis pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi mafia tanah pembebasan dan pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek strategis pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menetapkan enam orang tersangka tindak pidana dugaan korupsi mafia tanah. Tim telah memeriksa mereka selama 12 jam terkait pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo pada 2021. &rdquo;Enam orang masing-masing inisial AA, ND, NR, AN, AJ, dan JK, ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP,&rdquo; papar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi seperti dilansir dari Antara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kata dia, penyidik selanjutnya memeriksakan kesehatan para tersangka oleh tim dokter dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tim dokter menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta tidak dalam keadaan Covid-19. Dia menjelaskan, para tersangka dilakukan tindakan penahanan masing-masing selama 20 hari mulai 26 Oktober sampai 14 November. Untuk tersangka AA dilakukan penahanan di Rutan Kelas IA Makassar dan untuk tersangka AJ, JK, ND, NR, dan AN, dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1A Makassar. &rdquo;Alasan penahanan para tersangka karena dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti dan alat bukti yang berkaitan dengan transaksi dan pembayaran tanah eks kawasan hutan,&rdquo; papar Soetarmi. Tersangka AA merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) B pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wajo. Sedangkan ND, NR, dan AN, diketahui anggota Satgas B perwakilan dari masyarakat. Dan AJ selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) sekaligus Kepala Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Serta JK selaku Anggota P2T sekaligus Kepala Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Soetarmi menyebut, pembebasan lahan sekitar 72 hektare dengan 241 bidang tanah tersebut merupakan eks kawasan hutan yang merupakan tanah negara dan tidak dapat dikategorikan sebagai lahan atau tanah garapan. &rdquo;Maka pembayaran terhadap 241 bidang tanah itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 13,2 miliar lebih berdasar hasil perhitungan BPKP Provinsi Sulsel,&rdquo; ungkap Soetarmi. Untuk pasal yang disangkakan yakni primer pasal 2 ayat (1), subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dengan ancaman empat tahun penjara.

Kejati Sulsel tetapkan enam tersangka dugaan korupsi mafia tanah pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan Bendungan Paselloreng di Wajo

Kejati Sulsel Tetapkan Enam Tersangka Korupsi Bendungan Passeloreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG-20231026-WA0048-3906617376.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penggunaan dana PDAM di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar, Sulawesi Selatan." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penggunaan dana PDAM di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar, Sulawesi Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menghadirkan saksi ahli dalam perkara dugaan korupsi penggunaan dana Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Makassar Tahun 2016-2019. &rdquo;JPU telah menghadirkan alat bukti dua orang saksi dan satu orang ahli guna pembuktian atas dakwaan tiga terdakwa dalam kasus ini,&rdquo; ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi seperti dilansir dari Antara di Makassar. Tiga terdakwa masing-masing Hamzah Ahmad, mantan Direktur Utama PDAM Periode 2018-2019; Tiro Paranoan,&nbsp;mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan PDAM 2019; dan Asdar Ali, mantan Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar 2020. Untuk alat bukti dua orang saksi yang dihadirkan JPU di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar, yakni saksi inisial SB sebagai Akuntan Publik Tahun 2019. Selanjutnya, saksi inisial SS sebagai Akuntan Publik Tahun 2016-2018 serta satu orang ahli inisial R selaku Ahli dari Kementerian Dalam Negeri yang menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM Makassar untuk pembayaran tantiem dan bonus atau jasa produksi tahun 2017-2019 dan premi asuransi dwiguna Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2016-2019. Dakwaan primer Pasal 2 ayat (1), subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dari perbuatan para terdakwa yang telah menginisiasi penggunaan dana PDAM Kota Makassar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah, khususnya PDAM Kota Makassar dengan nilai total Rp 20,3 miliar lebih. Usai memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan, majelis hakim selanjutnya menunda persidangan pada Kamis (26/10), dengan agenda pembuktian. Yakni memberikan kesempatan kepada JPU&nbsp;untuk menghadirkan alat bukti saksi dan ahli lain.

JPU Kejati Sulsel menghadirkan saksi ahli dalam perkara dugaan korupsi penggunaan dana PDAM Kota Makassar tahun 2016-2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejati sulsel

Berita Terkini