<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/KAI-26-3639237730.jpg" alt="Kejari Jatim menahan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset PT KAI di Surabaya. (Dokumentasi Kejari Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kejari Jatim menahan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset PT KAI di Surabaya. (Dokumentasi Kejari Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil menangkap dan menahan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik PT Kereta Api Indonesia di Jalan Pacar Keling. Ia adalah Edwin Syahbuddin, 52 tahun, warga Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Kabar penahanan ini disampaikan Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana pada &nbsp;Selasa (26/8). &ldquo;Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Surabaya telah menemukan dua alat bukti sah, sehingga penyidik menaikkan status yang bersangkutan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan,&rdquo; ujar Putu Arya. Tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menyalahgunakan aset dari PT KAI, yang berada di Jalan Pacar Keling No. 11 Surabaya. Akibatnya, negara rugi hingga Rp 4.779.800.000 (Rp 4,7 M). "Pelaku ini menyalahgunakan aset milik PT KAI untuk usaha komersial tanpa membayar sewa tempat. Tersangka saat ini sudah dibawa ke Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya," imbuhnya. Kejaksaan Tinggi Jatim kemudian melakukan penahanan terhadap Edwin Syahbuddin selama 20 hari, terhitung mulai 22 Agustus 2025 hingga 10 September 2025 Kasus dugaan penyalahgunaan aset PT KAI ditangani berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor: Print-01/M.5.10/Fd.1/03/2025 tanggal 4 Maret 2025. Sejak diterbitkannya surat tersebut, penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan hingga akhirnya menetapkan Edwin Syahbuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan aset PT KAI. Kejari Surabaya menegaskan, proses hukum akan dilakukan secara transparan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyidik terus mengembangkan penyidikan. Termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. "Kami masih akan memeriksa beberapa saksi dan tersangka untuk mengembangkan kasus ini, apa ada tersangka lainnya," tukas Putu Arya. Atas perbuatannya, Edwin Syahbuddin dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejari Surabaya berhasil menangkap dan menahan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik PT KAIdi Jalan Pacar Keling.

Kejari Surabaya Tahan Tersangka Kasus Penyalahgunaan Aset PT KAI, Negara Rugi Rp 4,7 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/IMG-20241121-WA0068-1-3689451978.jpg" alt="Kejari Surabaya memusnahkan barang bukti perkara dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). (Humas Kejari Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kejari Surabaya memusnahkan barang bukti perkara dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). (Humas Kejari Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Negeri Surabaya (Kejari Surabaya) melalui Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan (Seksi B3R), memusnahkan barang bukti perkara dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman belakang kantor Kejari Surabaya, Jalan Sukomanunggal Jaya nomor 1 pada Kamis, 21 November 2024. Dihadiri oleh para Kasi Kejari Surabaya, Jaksa, pegawai Kejari Surabaya, perwakilan Polrestabes Surabaya, perwakilan BNN Kota Surabaya, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi PAP-BB) Tri Satrio Wahyu Murthi menyampaikan, barang bukti yang dimusnahkan beragam. Mulai dari narkoba hingga senjata tajam. "Diantaranya narkoba jenis sabu-sabu seberat 400 gram, 181.000 butir Triheksifenidil HCL atau lebih dikenal pil double L, narkoba jenis ekstasi sebesar 11 gram," ujar Tri Satrio. Adapun barang bukti lain yang dimusnahkan, yakni ganja seberat 1,1 kilogram, handphone sebanyak 26 unit, 8 bilah senjata tajam, serta yang palsu sebanyak 144 lembar. "Seluruh barang bukti yang dimusnaskah telah berkekuatan hukum, di mana amar putusannya adalah dirampas untuk dimusnahkan," tambah Kasi PA-BB Kejari Surabaya itu. Sementara itu Kasi Intelijen Putu Arya Wibisana mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sita dari sejumlah perkara pidana umum (Pidum). "Jadi barang bukti yang dimusnahkan itu asalnya dari 75 pidana umum yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surabaya," jelas Kasi Intelijen Putu Arya Wibisana.

Pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman belakang kantor Kejari Surabaya, Jalan Sukomanunggal Jaya nomor 1 pada Kamis, 21 November 2024.

Kejari Surabaya Musnahkan Ribuan Barang Bukti Perkara, dari Narkoba hingga Senjata Tajam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/ronnald-1789015854.jpg" alt="Gregorius Ronald Tannur saat melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan dengan korban Bernama Dini Sera Afrianti. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Gregorius Ronald Tannur saat melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan dengan korban Bernama Dini Sera Afrianti. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Resmi hari ini (5/8), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mendaftarkan akta kasasi kasus vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Yakni terkait kasus penganiayaan kekasihnya hingga meninggal dunia di Pengadilan Negeri Surabaya. JPU Ahmad Muzakki hadir pukul 09.00 di Pengadilan Negeri Surabaya. Melihat awak media, dia bergegas ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Surabaya. Ahmad Muzakki tampak irit bicara. Selesai mendaftarkan berkas kasasi, Ahmad Muzakki keluar dari ruang PTSP. Muzakki tak menyampaikan banyak kata kepada awak media. "Nanti ya, Kasi Intel saja,&rdquo; ujar Muzzaki ditemui di PN Surabaya. Sebelumnya, pada 24 Juli, Ronald Tannur divonis bebas atas kematian Dini Sera Afrianti pada tahun lalu di Lenmarc Surabaya. Ronald Tannur dibebaskan majelis hakim PN Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik. (dimas nur) &nbsp; &nbsp;

JPU Kejari Surabaya mendaftarkan akta kasasi kasus vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya

Kejari Surabaya Resmi Seret Ronald Tannur ke Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/69_jaksa_2-4084788451.jpg" alt="Gregorius Ronald Tannur setelah sidang pembacaan putusan di PN Surabaya, Rabu (24/7). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gregorius Ronald Tannur setelah sidang pembacaan putusan di PN Surabaya, Rabu (24/7). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ronald Tannur mantan terdakwa kasus kematian Dini Sera Afrianti sudah menghirup udara bebas. Ronald Tannur juga tidak bisa dicekal. Hal itu disampaikan Kasi Intel Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana. Putu mengatakan, dengan adanya vonis bebas untuk Ronald Tannur, Kejari Surabaya sudah melakukan eksekusi mengeluarkan dari tahanan pada 24 Juli. Saat ini, Ronald Tannur sudah merdeka. &rdquo;Artinya tidak bisa kita lakukan penahanan ataupun upaya paksa untuk melakukan penahanan,&rdquo; tutur Putu Arya Wibisana di Kejari Surabaya. Putu menambahkan, saat ini, pihaknya tengah fokus melakukan kasasi. Hal itu, menjadi dasar Kejari Surabaya untuk melakukan cegah tangkal kepada Ronald Tannur. &rdquo;Upaya cegah tangkal ini adalah adanya upaya dari jaksa untuk bisa melanjutkan kembali&nbsp; persidangan ini setelah upaya kasasi dimulai,&rdquo; jelas Putu Arya Wibisana. &rdquo;Artinya setelah kita nyatakan kasasi, salinan sudah kami terima barulah nanti kami berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk bisa supaya terdakwa ini tidak ke luar negeri,&rdquo; tambah dia. Ronald Tannur dinyatakan sebagai tersangka akibat kematian Dini Sera Afrianti oleh Polrestabes Surabaya pada Oktober 2023. Dalam reka adegan ulang di Lenmarc Surabaya, Dini tampak dilindas Ronald Tannur menggunakan mobil.

Ronald Tannur mantan terdakwa kasus kematian Dini Sera Afrianti sudah menghirup udara bebas dan tidak bisa dicekal

Kejari Surabaya Sebut Ronald Tannur Tidak bisa Dicekal Sekarang, Apa Alasannya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/WhatsApp-Image-2024-07-25-at-111558-3396115153.jpg" alt="Kasi Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana (tengah). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kasi Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana (tengah). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Buntut Ronald Tannur divonis bebas atas tewasnya Dini Sera pada Oktober 2023 di Surabaya, Kejari Surabaya tak tinggal diam. Kejari Surabaya memastikan akan lakukan kasasi usai vonis bebas kepada Ronald Tannur terhadap tewasnya Dini. Kasi Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana mengatakan, tim jaksa penuntut umum (JPU) akan menempuh kasasi. Tim JPU bakal melakukan proses administrasi untuk mendaftarkan kasasi. &rdquo;Sambil nanti 14 hari ke depan, kami akan memberikan memori kasasinya,&rdquo; terang Putu Arya Wibisana di Kejari Surabaya. Lantas, apa pertimbangan JPU menempuh kasasi? Putu Arya menyampaikan, ada beberapa pertimbangan. Pertama terkait pertimbangan majelis hakim di PN Surabaya yang menyatakan tidak ada saksi. Hakim mengungkapkan bahwa tidak ada saksi satupun yang tahu penyebab kematian dari korban Dini. Lalu pertimbangan kedua, lanjut Putu Arya Wibisana, penyebab kematian yang disampaikan hakim. Yaitu, Dini tewas karena alkohol di lambung. &rdquo;Kami sebagai tim jaksa penuntut umum tentunya sudah optimal menyampaikan secara lugas di persidangan itu bahwa hasil alat bukti atau surat visum et repertum (VER) itu ada juga luka di hatinya. Diduga luka itu akibat dari benda tumpul. Juga ada di korban pada saat itu ada bukti lindasan dari ban mobil kendaraan. Nah itu merupakan suatu bukti bahwa di situ ada fakta yang harus dipertimbangkan juga oleh majelis hakim,&rdquo; papar Putu Arya Wibisana. Sebelumnya Ronald Tannur divonis bebas oleh hakim PN Surabaya pada 24 Juli atas penyebab tewasnya Dini Sera. Vonis bebas tersebut menggegerkan ruang sidang Cakra PN Surabaya.

JPU Kejari Surabaya akan lakukan proses administrasi pendaftaran kasasi usai vonis bebas kepada Ronald Tannur atas tewasnya Dini

Buntut Ronald Tannur Divonis Bebas, Jaksa Kejari Surabaya Tempuh Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/penganiayaan-1592206726.jpg" alt="Tersangka kasus penganiayaan Ronald Tannur diserahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Surabaya." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penganiayaan Ronald Tannur diserahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus Ronald Tannur, anak anggota DPR RI, pelaku penganiayaan Dini Sera Afrianti hingga meninggal menghadapi babak baru. Ronald telah diserahkan dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Surabaya (Kejari Surabaya). Kasi Intel Putu Arya Wibisana mengatakan, Ronald Tannur telah diterima Kejari Surabaya dan saat ini sedang dilaksanakan tahap dua. Untuk pasal yang disangkakan kepada Ronald Tannur ada beberapa. &rdquo;Pertama, pasal 338 tindak hukum pidana atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga pasal 359 KHUP dan terakhir pasal 351 ayat 1 KUHP,&rdquo; papar Putu Arya Wibisana. &rdquo;Di sini kami lapisin dengan beberapa pasal yang tentunya nanti kami akan secara profesional akan membuktikan dalam persidangan,&rdquo; kata Putu Arya Wibisana. Ronald Tannur tiba di Kejari Surabaya sekitar pukul 11.30 dengan mengenakan kemeja putih dan rompi merah. Ronald Tannur terlihat kurus. Berbeda saat Ronald kali pertama dicokok kepolisian pada Oktober 2023. Tak ada satu kata pun yang keluar dari bibir Ronald mulai keluar mobil hingga masuk ke Kejari Surabaya. Putu Arya Wibisana menyebutkan, Ronald akan ditempatkan di Rutan Medaeng. Sebelumnya, Ronald Tannur ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (5/10/2023), atas kematian Dini Sera Afrianti, 27. Perempuan asal Jawa Barat itu tewas setelah dianiaya kekasih yang dipacari 5 bulan itu di basemen Lenmarc Surabaya. Peristiwa itu bermula pukul 21.00, keduanya karaoke bersama lima kawan di BlackHole Lenmarc pada 4 Oktober. Namun, ketika di lantai basemen, keduanya terlibat cekcok. Hingga berujung tewasnya Dini Sera Afrianti di Surabaya. Ronald Tannur diketahui anak dari Edward Tannur, anak dari DPR RI dapil Nusa Tenggara Timur.

Kejari Surabaya saat ini sedang melaksanakan tahap dua kasus penganiayaan hingga berujung kematian dengan tersangka Ronald Tannur

Berkas Kasus Ronald Tannur Anak Anggota DPR RI Pembunuh Dini Sera Masuk Kejari Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/13/WhatsApp-Image-2024-01-13-at-110149-1828684274.jpg" alt="Bos properti di Surabaya ditangkap setelah kemplang pajak Rp 465 juta." width="100%">
<figcaption>Bos properti di Surabaya ditangkap setelah kemplang pajak Rp 465 juta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jatim I) menyerahkan satu tersangka tindak pidana perpajakan. SS diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21. SS merupakan Direktur Utama PT PUI yang bergerak di bidang developer properti seperti rumah, ruko, kondotel, dan villa. Tersangka SS diduga kuat telah melanggar pasal 39 ayat (1) huruf d atau pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Modus operandi yang dilakukan, SS melalui PT PUI pada 2017 pernah melakukan transaksi berupa penjualan 13 (tiga belas) unit properti. Lawan transaksi dari PT PUI telah membayar seluruh nilai kesepakatan harga beserta nilai PPN 10 persen secara tunai dan PT PUI telah memungut PPN 10 persen tersebut dari lawan transaksi. Namun sesuai dengan data Sistem Informasi DJP bahwa PT PUI tidak melaporkan seluruh penjualan tersebut dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan status nihil. Perbuatan SS melalui PT PUI pada 2017 menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa pokok pajak sebesar Rp 465.016.364 dengan sanksi denda Rp 1.395.049.092. Kepala Kanwil DJP Jatim I Sigit Danang Joyo menyampaikan kasus itu telah resmi diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya oleh DJP guna pemeriksaan hukum lebih lanjut. Tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen DJP untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan mendukung aturan perpajakan. Kolaborasi erat DJP, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Kejaksaan Negeri Surabaya menjadi langkah kunci dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. &rdquo;Langkah ini diambil sebagai upaya terakhir setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif, selanjutnya tindakan tegas dilakukan untuk memberikan sinyal kuat bahwa WP yang nyata-nyata sengaja melanggar kewajiban perpajakan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka,&rdquo; ungkap Sigit. Pengusaha yang terlibat dalam penggelapan uang pajak diimbau untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan demi menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak mendorong kesadaran dan kepatuhan dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kontribusi pajak yang adil dan berkelanjutan demi pembangunan daerah yang lebih baik. DJP tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif kepada wajib pajak, pendekatan pidana semata-mata dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium) jika wajib pajak benar-benar tidak kooperatif. Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jatim I sebelumnya telah menyita harta kekayaan tersangka SS berupa tanah dan bangunan seluas 342 meter persegi di Kabupaten Badung, Bali.

Kanwil DJP Jatim I serahkan satu tersangka tindak pidana perpajakan ke Kejari Surabaya setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21

Bos Properti di Surabaya Ditangkap, karena Kemplang Pajak Rp 465 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/roy-3235060979.png" alt="TERIMA PUTUSAN: Terdakwa kasus pembunuhan mahasiswa Ubaya Rochmad Bagus Apriyatna alias Roy digelandang menuju ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (4/1). Dia divonis 20 tahun penjara." width="100%">
<figcaption>TERIMA PUTUSAN: Terdakwa kasus pembunuhan mahasiswa Ubaya Rochmad Bagus Apriyatna alias Roy digelandang menuju ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (4/1). Dia divonis 20 tahun penjara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Rochmad Bagus Apriyatna alias Roy, terdakwa kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Surabaya (Ubaya) Angeline, divonis 20 tahun penjara. Majelis hakim yang diketuai I Ketut Kimiarsa menyatakan, Roy terbukti bersalah membunuh Angeline secara terencana. Hukuman itu lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, jaksa menuntut Roy dipidana 19 tahun penjara. &rsquo;&rsquo;Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana,&rsquo;&rsquo; kata hakim Ketut saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (4/12). Menurut Ketut, pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya sangat sadis dan meresahkan masyarakat. Khususnya di dunia pendidikan. Selain itu, pembunuhan tersebut melukai perasaan orang tua Angeline. Terdakwa juga berbelit-belit selama persidangan. Roy menerima hukuman itu. Dia tidak mengajukan banding. Jaksa penuntut umum Suparlan dan Damang Anubowo dari Kejari Surabaya juga menerima putusan tersebut. Pihak keluarga pun merasa puas dengan putusan majelis hakim. Pengacara keluarga Angeline, Mahendra Suhartono, mengatakan bahwa pihak keluarga sebenarnya berharap terdakwa Roy dihukum pidana seumur hidup. Meski putusan tidak sesuai harapan, pihak keluarga menghormati putusan tersebut. &rsquo;&rsquo;Dengan putusan ini, kami berharap tidak ada kasus serupa yang menimpa para mahasiswa lain,&rsquo;&rsquo; ujar Mahendra. Roy sebelumnya membunuh Angeline di kamar kosnya di Ruko Starpaka Medokan Asri pada 3 Mei 2023. Ketika itu, Angeline tidur di kamar kos tersebut sepulang kuliah. Roy sempat membangunkannya karena akan menghadiri acara di luar. Namun, Angeline yang masih mengantuk sempat mengeluh. Keduanya terlibat cekcok. Angeline mengeluarkan kalimat yang menyinggung kekasihnya tersebut. Roy yang tersinggung dengan perkataan Angeline lantas membunuh kekasihnya itu. Setelah Angeline tewas, Roy segera menjual handphone dan menggadaikan mobil Angeline. Sedangkan jasad Angeline dia masukkan ke dalam koper, lalu dibuang di jurang tikungan Gajah Mungkur, Pacet, Mojokerto.&nbsp;(gas/c6/aph)

Rochmad Bagus Apriyatna alias Roy, terdakwa kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Surabaya (Ubaya) Angeline, divonis 20 tahun penjara.

Bagus Apriyatna, Pembunuh Mahasiswa Ubaya Divonis 20 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/viralblast-1010765492.png" alt="LEGA: Andry Ermawan (kiri) memeriksa uang dan aset yang diserahkan jaksa kepada LPSK di Kejari Surabaya, Jumat (10/11)." width="100%">
<figcaption>LEGA: Andry Ermawan (kiri) memeriksa uang dan aset yang diserahkan jaksa kepada LPSK di Kejari Surabaya, Jumat (10/11).</figcaption>
</figure> Kerugian korban member trading Viral Blast dari Paguyuban Viral Bangkit Bersama (PVBB) karena tertipu investasi bodong bakal dikembalikan. Uang dan barang sitaan dari terpidana diserahkan kepada para korban. --- PERWAKILAN&nbsp;korban member trading Viral Blast dari PVBB yang datang ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya tampak semringah. Kemarin (10/11) adalah momen yang paling ditunggu. Mereka menyaksikan penyerahan uang dan barang bukti sitaan milik terpidana penipuan investasi bodong untuk dikembalikan kepada para korban. Kasus investasi bodong itu menyeret tiga bos PT Trust Global Karya (TGK). Mereka adalah Zainul Huda Permana, Rizky Puguh Wibowo, dan Minggus Umboh. Berdasar putusan kasasi, hakim memerintahkan agar aset-aset yang tersisa untuk dikembalikan kepada para korban. Kejari Surabaya sebagai eksekutor menyerahkan uang dan barang-barang tersebut kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga itulah yang akan membagikan aset tersebut kepada 781 member PVBB. Kasipidum Kejari Surabaya Ali Prakoso menjelaskan, pengembalian barang bukti kepada para korban itu dilakukan berdasar putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. &rdquo;Bunyinya, barang bukti diserahkan kepada korban melalui LPSK sesuai dengan perhitungan proporsionalnya,&rdquo; ujar Ali. Aset yang diserahkan kepada LPSK dihitung satu per satu dengan dibeber di lantai. Ada uang tunai pecahan dolar Singapura dan rupiah serta 26 item barang. Nilainya mencapai Rp 26 miliar. Aset itu bakal diserahkan kepada para mantan member untuk mengganti kerugian mereka. &rdquo;LPSK akan bekerja selama dua pekan untuk merealisasikan penyerahan restitusi kepada para korban. Yang lebih dulu penyerahan uang,&rdquo; jelas pengacara PVBB Andry Ermawan. Setelah uang, LPSK menyerahkan aset barang berupa tas Hermes, handphone, BPKB mobil, dan kunci mobil. Namun, prosedurnya lebih rumit karena harus melalui lelang lebih dahulu. Menurut Andry, aset-aset yang telah dikembalikan bakal dibagi rata kepada semua korban yang telah terdaftar. &rdquo;Tidak ada yang diprioritaskan. Dibagi sama rata secara proporsional kepada para member. LPSK nanti yang mengatur pembagiannya,&rdquo; tegas Andry. Meski begitu, nilai aset yang dikembalikan tidak sebanding dengan kerugian para korban PVBB yang mencapai lebih dari Rp 100 miliar. &rdquo;Ini terobosan baru karena aset dari hasil kejahatan dikembalikan ke korban,&rdquo; kata Andry. Kasus penipuan ini bermula ketika ketiga terpidana melalui perusahaannya menjual trading forex dengan nama Smart Avatar yang seolah-olah robot trading. Uang yang digunakan untuk trading berasal dari member. Namun, dalam pelaksanaannya, para terpidana tidak menjual langsung robot trading. Mereka memanfaatkan keikutsertaan member untuk memperoleh pendapatan. Ketiga terpidana menerapkan skema piramida. Berdasar rekening koran, terdapat 11.930 member. Total uang yang masuk ke rekening dan menjadi kerugian para member mencapai Rp 1,8 triliun.&nbsp;(gas/c14/eko)

Kerugian korban member trading Viral Blast dari Paguyuban Viral Bangkit Bersama (PVBB) karena tertipu investasi bodong bakal dikembalikan.

Korban Robot Trading Viral Blast Terima Pengembalian Uang dan Aset Rp 26 M di Kejari Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/agil-akbar-616474722.png" alt="Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar." width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya M. Agil Akbar diperiksa jaksa penyelidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Selasa (1/8). Agil dimintai keterangan selama satu jam. &rdquo;Terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya,&rdquo; kata Putu. Berdasar informasi yang dihimpun, Agil diperiksa terkait dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan Bawaslu Surabaya dan gratifikasi. Sayangnya, Putu belum bersedia memberikan keterangan lebih detail. &rdquo;Belum bisa kami sampaikan karena masih lidik,&rdquo; ujarnya. Putu menjelaskan, jaksa penyelidik mengajukan 10 pertanyaan terkait dugaan kasus tersebut. Pemeriksaan berlangsung sekitar satu jam. Dia mengungkapkan, jaksa penyelidik juga akan memanggil pihak lain terkait kasus itu. &rdquo;Berdasarkan keterangan Saudara M. Agil Akbar, maka jaksa penyelidik pidsus Kejari Surabaya dijadwalkan akan memanggil pihak-pihak terkait lainnya,&rdquo; tutur Putu. Sementara itu, Agil membenarkan bahwa dirinya dimintai keterangan oleh Kejari Surabaya. Namun, dia enggan menjelaskannya lebih lanjut. &rdquo;Iya, saya hanya memenuhi undangan kejari jam 9 pagi. Terkait apa dan lainnya silakan tanyakan ke kejari,&rdquo; ucap Agil.&nbsp;(gas/c6/aph)

Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar diperiksa jaksa penyelidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Selasa (1/8).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kejari surabaya

Berita Terkini