<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/IMG-20251224-WA0028-230662224.jpg" alt="Satgas PKH memberikan sanksi administratif berupa denda kepada PT Toshida Indonesia sebesar Rp1,2 triliun. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satgas PKH memberikan sanksi administratif berupa denda kepada PT Toshida Indonesia sebesar Rp1,2 triliun. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memberikan sanksi administratif berupa denda kepada PT Toshida Indonesia sebesar Rp1,2 triliun atas aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tanpa izin resmi. Denda tersebut dikenakan atas aktivitas pembukaan kawasan hutan seluas 124,52 hektare. Dalam keterangan tertulisnya, Tim Satgas PKH telah melakukan penyegelan terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Toshida Indonesia dengan memasang plang peringatan di lokasi kegiatan tambang. Dankorwil Satgas PKH Kolaka, Kolonel Romadhon, menegaskan bahwa sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar akan tetap diberlakukan sesuai kewenangan lembaga terkait. &ldquo;Sanksi pasti ada. Itu merupakan kewenangan Satgas Gakkum dan Kejaksaan Agung. Kami di lapangan hanya bertugas memasang plang serta melakukan verifikasi teknis,&rdquo; kata Kolonel Romadhon, Rabu (24/12). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016995708/menko-pmk-pratikno-kunjungi-gereja-di-jakarta-di-malam-natal-sampaikan-upaya-penanganan-bencana-sumatera">Menko PMK Pratikno Kunjungi Gereja di Jakarta di Malam Natal, Sampaikan Upaya Penanganan Bencana Sumatera</a> Kolonel Romadhon juga menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan PT Toshida Indonesia telah melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. &ldquo;Perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin resmi akan dikenakan sanksi administratif dan pidana,&rdquo; tambahnya. PT Toshida Indonesia merupakan salah satu dari 50 perusahaan tambang terbesar yang terbukti melakukan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dikenai sanksi administratif. Hingga berita ini ditayangkan, pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada manajemen PT Toshida Indonesia terkait penetapan sanksi administratif tersebut. Sanksi administratif ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan lain yang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin resmi. Satgas PKH akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Sulawesi Tenggara. Aktivitas pertambangan ilegal di Sulawesi Tenggara telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan kerugian negara yang besar. Oleh karena itu, Satgas PKH berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan melindungi kawasan hutan di Sulawesi Tenggara. Dengan adanya sanksi administratif ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengkonfirmasi pihak PT Toshida Indonesia. Sebelumnya, Satgas PKH telah mulai menagih denda kepada korporasi yang menggunakan kawasan hutan menjadi lahan sawit atau tambang tanpa izin. Hingga kini, setidaknya ada 71 perusahaan yang telah dilakukan penagihan denda. "Itu sudah dilakukan (penagihan denda), per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi, yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang," kata Jubir Satgas PKH, Barita Simanjuntak, kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin 8 Desember 2025.

Satgas PKH memberikan sanksi administratif berupa denda kepada PT Toshida Indonesia sebesar Rp1,2 triliun karena langgar aturan.

Satgas PKH Beri Denda Rp 1,2 Triliun ke PT Toshida Indonesia Karena Langgar Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/JKT_-Raker-Komisi-IV-DPR-dengan-Menteri-Kehutanan-_Salman-Toyibi_-7JPG-3986089542.jpg" alt="Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Salman Toyobi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Salman Toyobi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyentil kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Ia menilai, Raja Juli gagal menjalankan tugasnya dalam menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah dan bertentangan dengan rekomendasi pemerintah daerah. Bahkan, ia tidak segan menyebut Raja Juli sebaiknya mundur dari jabatan Menteri Kehutanan, jika tidak mampu mengurus lingkungan kehutanan di Tanah Air. &ldquo;Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,&rdquo; kata Usman dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12). Usman menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan hanya dengan retorika atau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab pejabat yang sedang memegang kewenangan. &ldquo;Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,&rdquo; tegasnya. Legislator Fraksi PKB itu juga menyoroti pernyataan Menhut Raja Juli yang kerap mengutip ayat dan hadis, namun tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil.&nbsp; Ia mencontohkan, inkonsistensi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan, di mana Bupati setempat telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun Kementerian tetap menerbitkan izin baru pada 30 November 2025. &ldquo;Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,&rdquo; ujar Usman. Karena itu, ia meminta Menhut dapat memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang disebut mengalami degradasi parah.&nbsp; "Kerusakan hutan memiliki dampak besar terhadap bencana alam dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan," pungkasnya.

DPR RI mengkritik kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan meminta mundur jika tidak mampu atasi masalah kehutanan.

DPR Sentil Raja Juli: Kalau Tidak Mampu Mengurus Kehutanan Lebih Baik Mundur!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_HARGA-REFERENSI-CPO_SALMAN-TOYIBI_-1JPG-3987232408.jpg" alt="Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan bongkar muat kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah diminta lebih hati-hati dalam menertibkan penguasaan lahan sawit melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Sebagaimana diketahui, penertiban itu dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam.&nbsp; Pakar hukum kehutanan Universitas Al Azhar Indonesia Sadino mengingatkan perlunya kehati-hatian dan ketepatan data agar kebijakan penertiban lahan sawit agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun dampak negatif bagi investasi nasional.&nbsp; Sadino menyoroti data dari Rapat Kerja Komisi VI DPR bersama PT Agrinas Palma Nusantara pada 23 September 2025 yang menunjukkan ketidaksesuaian antara klaim Satgas PKH dan kondisi lapangan. Dari total 833.413 hektare lahan yang diserahkan kepada Agrinas dalam Tahap I&ndash;III, hanya 61 persen yang tertanami sawit, sementara 39 persen sisanya merupakan lahan kosong.&nbsp; Menurut dia, tindakan Satgas PKH menguasai kembali lahan kosong tidak sah jika didasarkan pada Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab, pasal itu hanya berlaku untuk kebun sawit yang telah terbangun. &nbsp; &ldquo;Secara hukum, lahan kosong atau semak belukar tidak bisa dikategorikan sebagai kebun yang telah terbangun. Jika Satgas tetap menggunakan pasal ini, maka terjadi error in objecto,&rdquo; dan menyebabkan data kebun tidak valid," ujar Sadino kepada wartawan pada Minggu (26/10).&nbsp; Sadino mengingatkan agar data yang digunakan Satgas PKH tidak dijadikan dasar langsung untuk penetapan denda. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2021 dan PP Nomor 45 Tahun 2025 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, perhitungan denda administratif seharusnya didasarkan pada luas kebun terbangun dan status kawasan hutan. &ldquo;Jika denda dihitung dari total lahan 100 persen padahal yang tertanami hanya 61 persen, maka denda itu berlebih dan cacat hukum,&rdquo; tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014375290/mengenal-wisata-pantai-gemah-di-jls-tulungagung-dulunya-dipenuhi-hutan-dan-semak-belukar-ternyata-begini-awal-mulanya">Mengenal Wisata Pantai Gemah di JLS Tulungagung Dulunya Dipenuhi Hutan dan Semak Belukar, Ternyata Begini Awal Mulanya</a> Dia menambahkan, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan setiap keputusan pemerintah didasarkan pada data yang akurat. "Kalau data tidak akurat tapi tetap dijadikan dasar kebijakan, itu bisa termasuk maladministrasi. Apalagi jika ketidakakuratan itu disengaja untuk mengejar target luasan atau PNBP, maka termasuk penyalahgunaan wewenang,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Untuk mencegah kesalahan kebijakan, perlu diterapkan verifikasi berlapis (multi-layered verification). Pertama, dilakukan verifikasi spasial menggunakan citra satelit resolusi tinggi untuk membedakan tutupan sawit, lahan terbuka, dan semak belukar. Kedua, dilakukan pengecekan tumpang tindih dengan database perizinan seperti izin lokasi, HGU dan IUP, serta izin pelepasan kawasan yang telah diberikan oleh Pemerintah. Ketiga, dilakukan verifikasi faktual (ground check) di lapangan. &nbsp; "Tim verifikator wajib turun langsung untuk mengukur dan mencatat luasan yang benar-benar terbangun secara by name, by address, by coordinate. Tanpa ground check, data yang dihasilkan hanyalah asumsi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sadino juga meminta Presiden Prabowo Subianto menempatkan persoalan ini sebagai isu strategis, bukan sekadar teknis administratif. Presiden dapat memerintahkan audit independen atas data Satgas PKH dan menunda pelaksanaan denda maupun penguasaan lahan hingga hasil audit keluar. &ldquo;Ini menyangkut kredibilitas data negara dan kepastian hukum investasi,&rdquo; tandasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013988402/geram-ke-ibu-yang-buang-bayinya-nana-mirdad-jika-tak-mau-urus-anak-banyak-opsi-lain-selain-buang-bayi-di-semak-belukar">Geram ke Ibu yang Buang Bayinya, Nana Mirdad: Jika Tak Mau Urus Anak, Banyak Opsi Lain Selain Buang Bayi di Semak Belukar!</a> Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) menemukan adanya ketidaksesuaian antara klaim Satgas PKH dengan kondisi faktual di lapangan terkait penguasaan kembali lahan kelapa sawit. &nbsp; Hingga 1 Oktober 2025, Satgas PKH mengklaim telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 3.404.522,67 hektare. Dari lahan tersebut, Satgas PKH telah menyerahkan 1.507.591,9 hektare lahan kelapa sawit kepada PT Agrinas Palma Nusantara. &nbsp; Data yang muncul dari Rapat kerja Komisi VI DPR bersama PT Agrinas Palma Nusantara pada 23 September 2025 justru menyingkap kenyataan yang berbeda. Dari total 833.413 hektare lahan yang diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara dalam Tahap I-III, hanya 61 persen yang tertanam sawit, sementara 39 persen sisanya hanyalah lahan kosong. &nbsp; Sementara itu, untuk data Penyerahan Tahap IV berdasarkan kajian PUSTAKA ALAM dari total luas lahan penguasaan kembali sebesar 674.178,44 hektare, ada sebagian besar lahan merupakan lahan kosong yang tidak tertanam. Salah satu contoh paling mencolok penguasaan kembali di Kalimantan Tengah adalah PT AKL yang dari total lahan penguasaan kembali seluas 8.696,09 hektare secara mengejutkan hanya 2,33 hektare yang tertanam. &nbsp; &ldquo;Temuan itu seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk meninjau kembali data yang dilaporkan Satgas PKH. Tidak semua lahan yang dikuasai kembali benar-benar berbentuk kebun sawit. Bahkan Agrinas Palma sendiri telah mengonfirmasi di hadapan DPR bahwa banyak data versi Satgas tidak akurat,&rdquo; ujar Direktur PUSTAKA ALAM Muhamad Zainal Arifin.

Pakar kehutanan mengingatkan, secara hukum lahan kosong atau semak belukar tidak bisa dikategorikan sebagai kebun yang telah terbangun.

Pakar Kehutanan: Lahan Kosong atau Semak Belukar Tidak Bisa Dikategorikan Kebun yang Telah Terbangun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/20250507_100428-0-1-4264889485.jpg" alt="Dekan FHUP Eddy Pratomo menjelaskan FGD yang mengkaji Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. (Feru Lantara/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dekan FHUP Eddy Pratomo menjelaskan FGD yang mengkaji Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. (Feru Lantara/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Pancasila berkomitmen mendorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, penghormatan hak hak masyarakat, serta komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim global. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomo berinisiatif melakukan kolaborasi lintas sektor untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) mengkaji Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Peraturan Presiden tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya pada klaster kehutanan. &rdquo;Ini dinilai membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan. Namun memunculkan kekhawatiran akan potensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,&rdquo; papar Eddy Pratomo. Lebih lanjut Eddy mengatakan, FGD ini untuk menjawab kebutuhan akan kajian mendalam terhadap Perpres No. 5 Tahun 2025. Terutama dalam menilai dampaknya terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hutan, kepastian hukum atas status kawasan hutan, perlindungan fungsi ekologis hutan, hingga potensi legalisasi pelanggaran kehutanan masa lalu. Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa lahan yang dijadikan kawasan hutan benar-benar clear melalui pengukuhan yang tepat. Hal itu demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sekitar serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia. &rdquo;Hal ini penting mengingat Indonesia memiliki komitmen internasional untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030, di mana perlindungan hutan menjadi salah satu pilar utama,&rdquo; terang Eddy Pratomo. Selain itu, menurut dia, forum ini juga mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak-hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Agar pelaksanaan Perpres ini tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola hutan dan lingkungan. Pejabat Sementara (Pjs) Rektor UP Adnan Hamid menyatakan dukungannya terhadap diskuai tentang Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. &rdquo;Ini merupakan bagian dari penelitian dari mahasiswa program doktor ilmu hukum UP. Kami sebagai pimpinan tentunya mendorong dan menyambut baik kegiatan ini,&rdquo; ujar Adnan Hamid. Dia mengatakan, walaupun yang dibahas bukan lingkup Undang-undang tapi Perpres namun dibahas secara mendalam. Sementara itu Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum UP Agus Surono mengatakan, hasil kajian ini akan kami sampaikan kepada pemerintah agar penyelesaian tata kelola hutan sesuai dengan harapan bersama. &rdquo;Hasil dari FGD ini akan kami rumuskan kembali dan akan kami sampai kepada pemerintah dan bisa juga kami sampaikan ke presiden,&rdquo; ungkap Agus Surono.

UP dorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup dan penghormatan hak-hak Masyarakat

Universitas Pancasila Komitmen Reformulasi Kebijakan Kehutanan untuk Lindungi Lingkungan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PicsArt_07-26-03.42.30.jpg" alt="Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemangku kepentingan kerap belum memahami implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PUU-IX/2011. Padahal dalam putusan itu dinyatakan dengan tegas bahwa penunjukan kawasan hutan tidak memiliki kekuatan hukum yang konstitutif untuk menjadikan suatu wilayah sebagai kawasan hutan secara sah. Peneliti Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) Muhamad Zainal Arifin menyoroti kekeliruan umum dalam memahami status kawasan hutan dan hubungannya dengan hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU). &ldquo;Penunjukan kawasan hutan oleh pemerintah sifatnya hanya deklaratif, bukan konstitutif. Ini berarti, selama belum dilakukan penetapan kawasan hutan secara sah sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, status hukum wilayah tersebut belum final,&rdquo; tegas Zainal dalam keterangannya pada Sabtu (3/5). Dalam sistem hukum kehutanan nasional, pengukuhan kawasan hutan harus melalui empat tahapan: penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Tanpa melalui tahapan akhir berupa penetapan oleh pemerintah, kawasan hutan tidak dapat diklaim sah menurut hukum. &ldquo;Banyak yang salah kaprah menganggap peta penunjukan sebagai peta hukum. Padahal dalam kerangka hukum positif, penetapan adalah satu-satunya bentuk legalitas kawasan hutan yang diakui secara konstitutif,&rdquo; jelasnya. Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 memperkuat prinsip ini dengan menyatakan bahwa tanpa proses penetapan, wilayah yang hanya didasarkan pada SK Penunjukan Kawasan Hutan belum dapat dinyatakan sebagai kawasan hutan secara hukum. Seperti diketahui, sejauh ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menyita lebih dari 1 juta hektare lahan sawit yang dinilai ilegal dan masuk kawasan hutan. Bahkan ada sejumlah lahan sawit yang sudah mengantongi HGU juga turut disita. Hal tersebut kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat terutama pelaku usaha sektor sawit yang lahannya diklaim masuk kawasan hutan. Padahal kawasan hutan yang dijadikan dasar Satgas PKH untuk tugasnya diduga menggunakan data Kementerian Kehutanan yang belum ditetapkan. Lebih jauh Zainal menjelaskan, masih banyak pihak yang mencoba menjadikan Pasal 81 UU No. 41 Tahun 1999 sebagai pembenaran untuk mempertahankan rezim penunjukan. Pasal tersebut menyatakan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan sebelum UU ini berlaku dinyatakan tetap berlaku. Namun, menurut Zainal, penafsiran tersebut tidak tepat. &ldquo;Pasal peralihan itu sifatnya sementara dan hanya berlaku selama SK penunjukan belum berubah. Faktanya, sejak UU No. 41 Tahun 1999 diundangkan, seluruh SK penunjukan kawasan hutan di seluruh provinsi telah mengalami perubahan atau penggantian. Maka rujukan hukumnya harus beralih ke pasal batang tubuh, yakni Pasal 14 dan Pasal 15,&rdquo; jelasnya. Artinya, untuk menetapkan kawasan hutan pasca tahun 1999, tidak lagi cukup hanya dengan penunjukan. Pemerintah wajib melakukan pengukuhan secara formal dan sah sesuai hukum yang berlaku. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015926755/jambore-karhutla-riau-2025-kapolri-sigit-ajak-masyarakat-aktif-cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan">Jambore Karhutla Riau 2025, Kapolri Sigit Ajak Masyarakat Aktif Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan</a> Penegasan tentang pentingnya penetapan juga tampak dalam praktik peradilan, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Agung No. 62 PK/PID.SUS/2015 yang membebaskan terdakwa Drs. Melanthon Manurung dari dakwaan pidana kehutanan. MA menilai bahwa tidak cukup hanya dengan SK penunjukan untuk membuktikan bahwa suatu tanah adalah kawasan hutan. Zainal menyoroti kekeliruan dalam memahami PP No. 40 Tahun 1996 (yang kini telah dicabut dan digantikan oleh PP No. 18 Tahun 2021). Beberapa pihak menafsirkan bahwa HGU tidak bisa diberikan pada tanah dalam kawasan hutan. Padahal regulasi kehutanan saat itu UU No. 5 Tahun 1967 menyatakan bahwa dasar kawasan hutan adalah penetapan, bukan penunjukan. &ldquo;HGU yang diberikan secara sah sebelum ada penetapan kawasan hutan tetap memiliki kekuatan hukum. Penunjukan administratif tidak bisa mengesampingkan keberadaan hak atas tanah yang telah diberikan negara sendiri,&rdquo; tegasnya. Dia mengungkapkan putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 juga mempertegas bahwa penguasaan negara atas kawasan hutan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat dan pihak ketiga yang sah menurut hukum. Negara wajib menyelesaikan hak-hak tersebut terlebih dahulu sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan hutan. Hal serupa ditegaskan dalam PP No. 23 Tahun 2021. Dalam Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dibebani hak atas tanah. &ldquo;Artinya, negara tidak bisa serta-merta menetapkan kawasan hutan di atas tanah yang sudah memiliki HGU, hak milik, atau hak pakai, kecuali hak-hak tersebut dicabut secara sah terlebih dahulu,&rdquo; ungkap Zainal. Dengan dasar-dasar hukum dan putusan pengadilan tersebut, Zainal menyimpulkan bahwa anggapan bahwa HGU otomatis gugur karena berada di kawasan hutan yang ditunjuk, tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.&ldquo;Negara harus taat asas dan tertib hukum. Tidak bisa menggunakan pendekatan kekuasaan untuk membatalkan hak warga hanya karena sebuah peta penunjukan administratif,&rdquo; tandasnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang mengatakan apabila HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang. (*)

Pengukuhan kawasan hutan harus melalui empat tahapan: penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan.

Pengamat Ingatkan Empat Tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan Menurut Hukum Kehutanan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/larangan-pakai-minyak-sawit-oleh-uni-eropa-ancam-petani-kecil_m_.jpg" alt="Lahan hutan yang ditanam sawit. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lahan hutan yang ditanam sawit. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia memiliki hutan yang tidak berhutan seluas 31,8 juta hektare (ha). Selama ini hutan itu tidak produktif dan kerap membahayakan. Salah satunya memicu kebakaran hutan dan tidak terpantau. Menurut guru besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) University Yanto Santoso, selama ini hutan rusak yang menganggur dan tidak terpantau justru bisa membahayakan, karena seringkali tiba-tiba kebakaran. "Seringkali ada kebun sawit yang terbakar, ternyata sumber api dari kawasan yang tidak terkelola. Hutan yang dibiarkan telantar," ujar Yanto Santoso kepada wartawan pada Sabtu (11/1). Lebih jauh Yanto mengatakan, jika hutan yang tidak berhutan apalagi itu hutan negara yang terdegradasi, lantas ditanami sawit maka hal itu tidak masuk dalam kategori deforestasi. Kategor bukan deforestasi itu, 30 persen dari luas hutan terdegradasi diisi dengan tanaman unggulan setempat seperti meranti, ulin, kayu hitam dan lainnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan ingin menambah tanaman kepala sawit. Keinginan itu diungkapkannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada 30 Desember 2024 lalu. Pada saat itu Prabowo menegaskan tidak perlu takut dengan deforestasi. "Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, enggak usah takut membahayakan, apa itu deforestation, iya kan," kata Presiden. Dia menambahkan, kelapa sawit juga pohon berdaun yang juga bisa mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida (CO2). Yanto Santoso kembali menyatakan, kalau sistem penanaman sawit nanti tetap memperhatikan komposisi untuk tanaman hutan bisa disebut reforestasi. "Dari tidak berhutan, tidak bertumbuh tumbuhan, kemudian diubah menjadi tanaman sawit. Tidak murni ya (70 persen sawit, 30 persen tanaman hutan). Maka justru itu menghutankan kembali. Jadi, tidak ada deforestasi," sambungnya. Dia menegaskan, 30 persen harus ditanami tanaman hutan setempat agar tidak terjadi monokultur yang sangat rentan munculnya gangguan ekologi. Lebih jauh Yanto menjelaskan, bila tujuan Presiden Prabowo dalam menambah lahan sawit untuk memastikan kecukupan ketersediaan pangan bagi bangsa tidak seharusnya hal tersebut diributkan. Apalagi kelapa sawit merupakan tanaman yang multimanfaat. "Saya juga tidak setuju kalau hutan yang rimba raya ditebang kemudian ditanami sawit. Sayang. Tapi ini kan hutan rusak, ya nggak apa-apa. Justru hutan yang rusak tersebut ditingkatkan produktivitasnya," jelas Ketua Dewan Pakar Pusaka Kalam itu. Yanto lantas menjelaskan definisi deforestasi. Ada perbedaan pandangan antara deforestasi menurut definisi internasional dan Indonesia. Deforestasi menurut definisi internasional adalah perubahan areal berhutan menjadi areal yang tidak berhutan. Tidak peduli apakah kawasan hutan atau tanah rakyat. "Hutan yang ditebang habis menjadi gundul itu namanya deforestasi. Demikian juga hutan alam. Pokoknya nggak peduli siapa yang punya mengubah hutan menjadi tidak berhutan itu disebut deforestasi," paparnya. Sementara deforestasi berdasarkan definisi Indonesia adalah perubahan kawasan hutan negara yang awal tujuannya untuk kehutanan berubah menjadi peruntukan bukan untuk kehutanan. Contoh untuk kepentingan industri, transmigrasi, kebun, sawah dan lainnya. "Itu namanya deforestasi. Dalam bahasa sederhana, namanya alih fungsi kawasan atau perubahan peruntukan area," ungkap Yanto. Mengacu pada definisi tersebut, ide menambah lahan kelapa sawit belum tentu masuk dalam kategori deforestasi. Apalagi, jika nantinya penambahan lahan sawit memanfaatkan hutan yang terdegradasi. Untuk menghentikan berbagai tudingan miring terkait rencana penambahan lahan sawit, guru besar kehutanan IPB University itu berharap pemerintah segera memberikan penjelasan yang transparan dan rinci. Pertama, penambahan kebun sawit yang disampaikan Presiden Prabowo akan dilaksanakan di kawasan-kawasan hutan yang sudah rusak atau terdegradasi. Kedua, penanaman sawit tersebut diusahakan berisi 70 persen tanaman sawit, 30 persen lainnya harus ada tanaman hutan unggulan setempat. "Pemerintah harus berani mengatakan bahwa saat ini dan ke depan sawit merupakan anugerah Tuhan yang memberikan dampak ekonomi luar biasa. Jadikanlah ini sebagai suatu proyek strategis nasional," tegas Yanto. Menanggapi pernyataan terkait tanaman sawit tidak bisa menyerap karbon dioksida (CO2), Yanto justru mempertanyakannya. Menurut dia, aneh bagi orang yang menyebut sawit tidak bisa menyerap CO2. Karena secara teori tanaman yang berbuah dan buahnya dipanen, pasti melewati proses fotosistesa yang membutuhkan CO2. "Mungkin kalau dibandingkan sama hutan rimba raya, struktur tajuknya mungkin kalah, tapi kalau kita bandingkan pohon per pohon tak mustahil sawit bisa kurang sedikit. Tapi intinya sawit itu sama dengan tumbuhan lainnya bisa menyerap CO2, karena mengalami fotosintesa," tandasnya. (*)

Selama ini hutan rusak yang menganggur dan tidak terpantau justru bisa membahayakan, karena seringkali tiba-tiba kebakaran.

Guru Besar Kehutanan IPB Ungkap Syarat Hutan Ditanam Sawit agar Tidak Tergolong Deforestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/Untitled11-4138783684.jpg" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya." width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melaksanakan refleksi kinerja pada 2023 di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta. Hadir dalam kegiatan tersebut 13 pejabat tinggi madya unit kerja operasional KLHK, memberikan keterangan kepada publik terkait capaian pekerjaan prioritas masing-masing unit kerja pada 2023. Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, perbaikan indeks kualitas lingkungan hidup pada angka 72.54 dengan yang menonjol Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,87. Pembelajaran isu kualitas udara yang lalu membuat kinerja KLHK jauh lebih bagus. &rdquo;Terdapat yang agak berat yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), kita sedang upayakan salah satunya adalah perluasan monitoring dan sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mendukung perbaikan langkah yang akan kita laksanakan,&rdquo; ujar Siti Nurbaya. Menteri mendukung langkah-langkah untuk penilaian indikator kinerja dunia usaha yang telah mengintegrasikan penilaian inovasi sosial, eco-inovasi, dan telah memasukkan penilaian green leadership yang sebelumnya telah dimulai dengan penilaian kepada pemerintah daerah dan DPRD. Hal itu baik, karena berarti semua mulai melakukan internalisasi pada setiap entitas. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL-KLHK) menyampaikan, refleksi akhir tahun mulai dari persoalan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan, hingga program penilaian kinerja perusahaan (Proper). Reflekesi akhir tahun disampaikan Dirjen PPKL KLHK Sigit Reliantoro. Itu merupakan bukti bahwa selama setahun, Dirjen PPKL telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara kontinu. Untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Sigit Reliantoro mengungkapkan, nilai IKLH pada 2023 meningkat 0,12 poin dan mencapai target nasional. Indeks Kualitas Udara (IKU) juga meningkat 0,61 poin dan mencapai target nasional. &rdquo;Indeks Kualitas Air (IKA) meningkat 0,71 poin, tetapi belum mencapai target nasional. Begitu juga Indeks kualitas lahan meningkat 1,07 poin tetapi belum mencapai target nasional. Sedangkan Indeks Kualitas Air Laut menurun 5,57 poin, tetapi mencapai target nasional,&rdquo; ujar Sigit Reliantoro. Untuk provinsi yang mencapai target IKLH sebesar 84 persen, lanjut dia, meningkat sebanyak 4,6 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang mencapai target IKLH sebesar 64 persen meningkat sebesar 13,8 persen. Mengenai Infrastruktur Pemantauan Kualitas Lingkungan, Dirjen PPKL Sigit Reliantoro memaparkan, sejumlah sistem/aplikasi yang selama ini dipergunakan Ditjen PPKL. Yakni jumlah stasiun ONLIMO sejak 2015-2023 sebanyak 194 unit dan jumlah stasiun yang terintegrasi sebanyak 154 unit. Stasiun ONLIMO berada pada 101 DAS di 33 provinsi dan 225 kabupaten/kota. Dari sisi jumlah, Stasiun ONLIMO pada 2023 sebanyak 121 unit di 25 provinsi. Dalam konteks pengendalian pencemaran lingkungan, Dirjen Sigit Reliantoro menjelaskan, beberapa kabupaten/kota wilayah Jabodetabek selama Juli hingga Oktober mengalami penurunan kualitas udara (ISPU tidak sehat). Langkah pemerintah untuk menangani penurunan kualitas udara dengan membentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Jabodetabek. Satgas PPU telah melakukan langkah strategis. &rdquo;Yakni pengawasan industri di wilayah Jabodetabek, penegakan hukum bagi industri di wilayah Jabodetabek yang melanggar persetujuan lingkungan, pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor gratis di Kementerian/Lembaga dan bersama pemerintah daerah Jabodetabek,&rdquo; papar Sigit Reliantoro. Selain itu, menurut dia, penanaman pohon di beberapa wilayah Jabodetabek, pembinaan teknis pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek. Uji emisi roda dua yang lulus sebanyak 77,6 persen, roda empat dengan bahan bakar bensin 94,4 persen, dan roda empat dengan bahan bakar solar 66,7 persen. Dirjen Sigit mengatakan, selama 10 tahun terakhir peserta program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Proper) meningkat 10 persen dilakukan evaluasi dan pembinaan terhadap 3.694 perusahaan. Peningkatan peserta itu berdampak terhadap penurunan tingkat perusahaan. Sebab, perusahaan baru masih memerlukan penyesuaian dalam pemenuhan kewajiban pemantauan dan pelaporan data, pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3, dan perizinan. &rdquo;Upaya perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan ini ternyata juga berdampak positif terhadap masyarakat. Pada 2023 tercatat Rp 1,56 triliun telah bergulir di masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat,&rdquo; tutur Sigit Reliantoro. Secara ringkas, dia menambahkan, evaluasi tingkat ketaatan yang dilakukan kepada 3.694 perusahaan peserta Proper 2023 adalah peringkat emas&nbsp; 79 perusahaan, hijau&nbsp; 196 perusahaan, biru&nbsp; 2.131 perusahaan, merah 1.077 perusahaan, dan hitam 0 perusahaan, tidak diumumkan karena penegakan hukum 211 perusahaan, dan tidak beroperasi 12 perusahaan. Selama 2023, masih kata Dirjen Sigit Reliantoro, telah dipulihkan 203.39 hektare di&nbsp; 17 lokasi. Antara lain 14 hektare agroforestri di Garut, 22 hektare di Wonosobo, 44 hektare di Trenggalek, 10 hektare di Pinrang, 24,25 hektare ruang terbuka hijau (RTH) Penajam Paser Utara, 9 hektare pertanian regenerative di Gunung Kidul, dan 12 hektare agro edu technopark, TTU, NTT. &rdquo;Kita juga telah melakukan pemulihan lahan bekas tambang batu bara dan batuan berbasis revitalisasi ekosistem melalui pembangunan kawasan ekoagrowisata Goa Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, seluas 24 hektare,&rdquo; ujar Sigit Reliantoro. Dia menjelaskan, salah satu pemulihan lahan itu merupakan hasil revitalisasi ekosistem karst Goa Tapak Raja, pengembangan wisata bekas void tambang, pembangunan ekoriparian dan lahan basah buatan Goa Air. Konsep pembangunan melalui kolaborasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan dengan sektor dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. &rdquo;Yang menarik, dari hasil pemulihan yang merupakan kolaborasi KLHK, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian, potensi ekonomi yang digarap mencapai 1,64 miliar rupiah per tahun,&rdquo; ucap Sigit Reliantoro.

Kementerian LHK laksanakan refleksi kinerja pada 2023 terkait capaian pekerjaan prioritas masing-masing unit kerja

Bukti Bukan Sekadar Janji, Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan selama 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/lahan-pertanian-1267698770.png" alt="TERIK: Kondisi Waduk Bunder yang mengering akibat musim kemarau panjang. Sebanyak 24 hektare lahan pertanian sudah terdampak kekeringan." width="100%">
<figcaption>TERIK: Kondisi Waduk Bunder yang mengering akibat musim kemarau panjang. Sebanyak 24 hektare lahan pertanian sudah terdampak kekeringan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)&nbsp;mengatakan ada enam sektor yang terkena dampak lanjutan kemarau kering di Indonesia. BMKG menyebut dampak lanjutan kemarau itu mempengaruhi enam sektor yakni pertanian, sumber daya alam, kehutanan, perdagangan, energi, dan kesehatan. Dikutip JawaPos.com dari laman resmi BMKG, Kamis (2/11/2023), dampak lanjutan kemarau dapat terjadi lantaran kombinasi dari El Nino dan IOD positif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013211012/gempa-magnitudo-66-guncang-kupang-bmkg-imbau-masyarakat-waspada-kemungkinan-gempa-susulan">Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Kupang, BMKG Imbau Masyarakat Waspada Kemungkinan Gempa Susulan</a> &ldquo;BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia memprediksi El-Nino terus bertahan pada level moderat hingga periode Desember 2023-Januari-Februari 2024, sementara IOD Positif akan terus bertahan hingga akhir tahun 2023," kata Dwikorita&nbsp;dalam siaran pers BMKG. Akibatnya untuk sektor pertanian, produksi tanaman pangan dapat mengalami penurunan karena masalah gagal panen, siklus masa tanam tak semestinya, dan penyebaran hama yang aktif pada kondisi kering seperti lalat, semut, dan rayap. Kemudian kemarau dapat mengakibatkan berkurangnya sumber daya air, sedangkan sektor perdagangan berpengaruh pada lonjakan harga bahan pangan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013172966/mulai-masuk-musim-pancaroba-bmkg-menghimbau-maryarakat-untuk-waspada-akan-cuaca-ekstrem">Mulai Masuk Musim Pancaroba, BMKG Menghimbau Maryarakat Untuk Waspada Akan Cuaca Ekstrem</a> Dampak lanjutan ini bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, sementara sektor energi menekankan jumlah produksi energi yang bersumber dari PLTA. &ldquo;Bagi daerah yang mengalami karhutla, kondisi ini juga dapat berakibat pada polusi udara dan memicu terjadinya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA),&rdquo; jelas dia. BMKG pun memaparkan kondisi cuaca beberapa wilayah di Indonesia yaitu curah hujan sangat rendah pada bulan Juli hingga Oktober 2023 terjadi di sebagian besar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013112808/bmkg-imbau-masyarakat-waspadai-banjir-rob-di-sejumlah-daerah-pesisir-di-indonesia">BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Banjir Rob di Sejumlah Daerah Pesisir di Indonesia </a> Lebih detail, BMKG menjelaskan hingga Oktober 2023, telah terjadi Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut sekitar 21-60 hari di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Selatan, Maluku, serta Papua Selatan. Ada pula wilayah di Indonesia yang mengalami HTH kategori Ekstrem Panjang lebih dari 60 hari seperti yang terjadi di Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Sedangkan HTH terpanjang selama 176 hari berlangsung di Sumba Timur dan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. &ldquo;Pulau Kalimantan memiliki titik panas terbanyak dengan tingkat kepercayaan tinggi, diikuti oleh Sumatera bagian selatan, kepulauan Nusa Tenggara, dan Papua Selatan," tutur Dwikorita. Apa yang bisa dilakukan? Dwikorita mengatakan ada beberapa upaya atau usaha kesiapsiagaan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dengan menerapkan strategi guna mengurangi dampak lanjutan kekeringan. Pertama, perlunya menguatkan manajemen air yang efisien untuk memastikan pasokan air cukup untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lalu, pemerintah dapat menguatkan penyebaran informasi pedoman kepada petani untuk beradaptasi dengan perubahan pola musim dan memilih tanaman yang lebih tahan kekeringan. Menyelenggarakan program penyuluhan dan pelatihan untuk membantu masyarakat dalam mengadopsi praktik pertanian yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013111141/suhu-di-surabaya-masih-tinggi-bmkg-ungkap-penyebabnya">Suhu di Surabaya Masih Tinggi, BMKG Ungkap Penyebabnya</a> Kemudian, penguatan pengelolaan hutan dan lahan untuk mencegah kebakaran hutan yang dapat dipicu oleh cuaca kering. Adanya program rehabilitasi ekosistem dan restorasi lahan yang terdegradasi akibat kekeringan atau kebakaran, menyusun rencana kesiapsiagaan logistik untuk memastikan pasokan air bersih dan bahan makanan cukup terutama di wilayah yang rentan. Terakhir, melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang praktik konservasi air dan upaya pengurangan risiko bencana.&nbsp;

BMKG sebut dampak kemarau pengaruhi enam sektor yaitu pertanian, sumber daya alam, kehutanan, perdagangan, energi, dan kesehatan.

BMKG Sebut Enam Sektor ini Terkena Dampak Lanjutan Kemarau Kering, Apa yang Bisa Dilakukan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6660_24043_Ilegal-Logging.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kajian tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor kehutanan. Berdasarkan hasil kajian selama 12 tahun sejak 2003, lembaga antirasuah itu menemukan kebocoran PNBP dari sektor kehutanan sebesar Rp 60 triliun atau jika dirata-rata Rp 5 triliun per tahun. &nbsp; Wakil Ketua KPK Zulkarnain menyatakan, dari hasil kajian tim penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan selama 12 tahun, negara belum menerima PNBP secara optimal. Misalnya, dari izin reboisasi dan produksi hasil hutan. &quot;Kita perlu bangun sistem PNBP yang betul-betul hutan itu harus dijaga, supaya tidak terjadi ilegal logging,&quot; kata Zul usai berdiskusi dengan Sekjen Kementerian LH dan Kehutanan, Bambang Hendroyono serta Direktur PNBP Kementerian Keuangan, Anandy Wati&nbsp; di KPK, Jumat (9/10). Karenanya, KPK dalam diskusi itu mengusulkan rencana tindak lanjut atas kajian tersebut. Termasuk, perbaikan sistem penerimaan bisa dilakukan secara real time untuk mencegah kembali terjadinya kebocoran PNBP. &quot;Setiap waktu bisa kita monitor dengan baik dan post-audit terhadap perkembangan di lapangan,&quot; tuturnya. Sedangkan Bambang Hendroyono mengaku telah menerima rekomendasi dari KPK berdasar hasil kajian PNBP di sektor kehutanan. &quot;Yang menarik untuk optimalisasi PNBP sangat terkait data informasi yang perlu kita gali di lapangan, khususnya pemegang izin,&quot; pungkasnya. Ia menambahkan, Kementerian LHK akan membangun sistem citra satelit dan penatausahaan hutan yang dapat membantu perjalanan produksi kayu bulat menuju industri.&nbsp; KLHK,&nbsp; kata Bambang, juga akan meningkatkan sistem informasi bagi para pemegang izin usaha perhutanan dan perkebunan agar bisa membayar PNBP secara online. &quot;Sehingga seluruh kegiatan produksi kayu bulat bisa dibayar secara real time dan kita bangun pengendalian hasil hutan secara online,&quot; kata dia menjelaskan. Dalam membangun sistem PNBP online, KLHK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Hal itu demi menjaga transparansi pembayaran. Sedangkan Direktur PNBP Kemenkeu Anandy Wati mengatakan, pihaknya akan memonitor penyetoran PNBP yang dilakukan secara online.&nbsp;Sistema itu juga akan membuat publik bisa ikut mengawasinya. &lrm; &quot;Kita semua bisa monitor real time bagaimana pengelolaan sumber daya hutan. Sehingga terbuka kepada masyarakat bisa ikut monitor,&quot; pungkasnya.(put/JPG)

Setiap Tahun PNBP Sektor Kehutanan Bocor Rp 5 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kehutanan

Berita Terkini