<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/uESw91qTKBHieU5IPaQ6wn0MtXtkXIXqYJWWfsEz-3455227542.jpg" alt="Penampakan uang sitaan dari Wilmar Group senilai Rp. 11.8 Triliun saat ditampilkan oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/6/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penampakan uang sitaan dari Wilmar Group senilai Rp. 11.8 Triliun saat ditampilkan oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/6/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai Rp 11,8 triliun. Uang sebanyak itu disita dari terdakwa korporasi dalam kasus CPO minyak goreng. Kejagung mengumumkan dan menunjukkan uang sitaan dalam jumlah fantastis pada Selasa (17/6).&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menyampaikan secara lebih terperinci besaran uang sitaan uang tersebut. Yakni Rp 11.880.351.802.619. Saat ditunjukkan, barang bukti tersebut nyaris memenuhi ruang konferensi pers.&nbsp; &rdquo;Tim Penuntut Umum dari Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah melakukan penyitaan pada tingkat penuntutan terhadap uang senilai Rp 11,8 triliun terkait perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil dan turunannya,&rdquo; terang dia.&nbsp; Harli menyebutkan lima terdakwa korporasi dalam kasus tersebut. Yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.&nbsp; Oleh Kejagung, para terdakwa perusahaan tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp; &rdquo;Seperti yang diketahui, kelima terdakwa korporasi tersebut telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga &nbsp;penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan kasasi,&rdquo; terang dia.&nbsp;

Kejaksaan Agung menyita uang tunai Rp 11,8 triliun dari kasus korupsi CPO dan mengungkapkan rincian serta terdakwa korporasi.

Fantastis, Kejagung Sita Uang Rp 11,8 Triliun dari Terdakwa Korporasi di Kasus CPO Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tian-3284590524.jpg" alt="Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Advokat Marcella Santoso (dok. Kejagung)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengembangkan kasus dugaan suap terhadap hakim dalam perkara tata niaga minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Dari hasil penyidikan, terungkap adanya permufakatan jahat antara advokat Marcella Santoso, dosen sekaligus advokat Junaidi Saibih, dan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar. Ketiganya diduga bekerja sama untuk membuat konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan dalam sejumlah penanganan perkara besar. Konten tersebut tidak hanya terkait kasus&nbsp;vonis ekspor CPO saja, tetapi juga menyasar&nbsp;perkara korupsi timah di IUP PT Timah serta&nbsp;perkara korupsi di PT Pertamina dan kasus importasi gula yang menjerat Tom Lembong. Tujuannya untuk menggiring opini publik dan mengganggu proses penegakan hukum. "Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan lebih dahulu diperiksa sebagai saksi dan diperoleh sejumlah fakta," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar. Salah satunya adalah upaya ketiganya untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. "Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan lebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh sejumlah fakta," paparnya. Yakni, terdapat permufakatan jahat yang dilakukan Marcela Santoso dan Junaidi, bersama dengan Tian Bahtiar selaku Direktur pemberitaan Jak TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana suap atas vonis ekspor&nbsp;CPO, tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah, dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong. "Baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan," paparnya. Diketahui tersangka Marcela dan Junaidi membayar Rp 478,5 juta kepada Tian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. "Tersangka MS dan JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara baik di penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan," terang Qohar. Tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif. Konten diarahkan bahwa Kejagung telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani tersangka Marcela dan Tersangka Junaidi selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa.&nbsp; "Kemudian, tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya, kemudian membuat metodologi perhitungan kerugian negara dalam penanganan perkara yang dilakukan Kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan," ujarnya. Langkah selanjutnya, tersangka Tian menuangkannya dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tindakan yang dilakukan Marcela, Junaidi, dan Tian bertujuan untuk membentuk opini publik negatif yang menyudutkan Kejaksaan maupun Jampidsus. "Hal itu dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah maupun tata niaga gula baik saat penyidikan maupun di persidangan yang saat ini sedang berlangsung, sehingga Kejaksaan dinilai negatif masyarakat, dan agar perkaranya tidak dilanjutkan, atau tidak terbukti di persidangan," ujarnya.

Kejagung menetapkan Direktur JAK TV dan dua tersangka lainnya terkait suap untuk menyudutkan penanganan kasus minyak mentah dan timah.

Kejagung Tetapkan Direktur JAK TV Tersangka, Terima Rp 478,5 Juta untuk Menyudutkan Jaksa di Kasus CPO hingga Tom Lembong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/tersangka-570125842.jpg" alt="Kejagung tetapkan Muhammad Syafei (MSY) selaku Social Security Legal Wilmar Group tersangka dugaan suap vonis lepas perkara CPO. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kejagung tetapkan Muhammad Syafei (MSY) selaku Social Security Legal Wilmar Group tersangka dugaan suap vonis lepas perkara CPO. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Satu tersangka itu merupakan, Muhammad Syafei (MSY) selaku Social Security Legal Wilmar Group. Penetapan tersangka itu dilakukan, setelah penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap MSY. "Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yait MSY selaku Legal PT Wilmar," kata Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar di Kompleks Kejagung, Jakarta, Selasa (15/4) malam. Kejaksaan telah menetapkan total tujuh delapan tersangka dalam kasus ini. Korps Adhyaksa sebelumnya telah menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta (MAN); Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan (WG); serta pengacara Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR). Serta tiga majelis hakim yang menangani perkara vonis lepas terhadap korupsi ekspor CPO yang melibatkan korporasi, mereka yakni Djuyamto selaku Ketua Majelis Hakim, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku hakim anggota. Qohar menjelaskan baswa MSY berperan menyetujui terjadinya suap dari pihak PT Wilmar Group melalui pengacara Marcella Santoso yang ditujukan kepada para hakim untuk bisa memvonis lepas atau ontslag perkara korupsi ekspor CPO yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Hal itu setelah adanya pertemuan antara pihak pengacara Marcella Santoso dengan Ariyanto dan Syafei. "MSY di rumah makan Daun Muda dan saat itu sdr MSY memberitahukan bahwa biaya yang disediakan pihak korporasi sebesar Rp 20 miliar untuk mendapatkan putusan bebas," ucap Qohar. Menindaklanjuti pembicaraan itu, Ariyanto, Wahyu Gunawan dan Muhammad Arif Nuryanto bertemu di rumah makan Layar Seafood Sedayu, Kelapa Gading, Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Arif Nuryanto mengatakan perkara minyak goreng tidak bisa diputus bebas. "Namun perkara tersebut diputus Ontslag dan meminta agar uang Rp 20 miliar itu dikali tiga, sehingga total menjadi Rp 60 miliar," paparnya. Pihak pengacara Marcella Santoso menghubungi Syafei, lalu menyanggupi akan menyiapkan permintaan&nbsp;tersebut dalam mata uang asing dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat. Sekitar tiga hari kemudian, Syafei&nbsp;menghubungi pengacara Marcella menyampaikan bahwa uang yang diminta sudah siap. "Selanjutnya tersangka MS memberikan nomor handphone tersangka AR kepada MSY. Setelah ada komunikasi antara tersangka AR dan MSY, kemudian AR bertemu dengan MSY di parkiran SCBD dan MSY menyerahkan uang tersebut kepada AR," tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015881455/coreng-sistem-peradilan-penangkapan-4-hakim-di-kasus-suap-cpo-disesalkan-bisa-terjadi">Coreng Sistem Peradilan, Penangkapan 4 Hakim di Kasus Suap CPO Disesalkan Bisa Terjadi</a> Kejaksaan Agung langsung melakukan penahanan terhadap Muhammad Syafei untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 28/F.2/Fd.2/04/2025 tanggal 15 April 2025. Muhammad Syafei disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 13 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejagung menetapkan Muhammad Syafei dari Wilmar Group sebagai tersangka dalam kasus suap CPO, mengungkap peran dan keterlibatannya.

Petinggi Wilmar Group Jadi Tersangka Kasus Perkara CPO, Kejagung Ungkap Peran Muhammad Syafei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/tMej2LCaXEg33oHu3fv6RfapDR0fdFAAVCdPtRYY-1-1884429883.jpg" alt="Mahkamah Agung (MA) menggelar konferensi pers menyikapi empat hakim dan satu panitera ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung (MA) menggelar konferensi pers menyikapi empat hakim dan satu panitera ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) membentuk tim satuan tugas khusus (Satgassus) menyikapi adanya empat hakim menjadi tersangka, kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi impor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Satgassus itu dibentuk untuk mengatur pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan peradilan. Adapun, empat hakim yang terjerat sebagai tersangka yakni Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AL) selaku hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat; Djuyamto (DJU) selaku hakim Pengadilan Jakarta Selatan dan Muhammad Arif Nuryanta (MAN) yang menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) telah membentuk satuan tugas khusus (satgassus) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim, dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada empat lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta," kata juru bicara MA, Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (14/4). Selain itu, Yanto juga memastikan MA segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik atau smart majelis pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, sebagaimana telah ditetapkan di MA. Hal itu penting untuk meminimalisir terjadinya potensi tindak pidana korupsi. "Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan. Disaat Mahkamah Agung sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional," tegasnya. Meski demikian, Yanto memastikan pihaknya menghormati tindakan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan tersangka terhadap empat hakim dan satu panitera dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi CPO yang melibatkan korporasi Permata Hijau Grup, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Karena itu, MA memberhentikan sementara terhadap empat hakim dan satu panitera yang diduga menerima suap dari penanganan perkara korupsi CPO tersebut. "Kita semua wajib menghormati asas peraduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara," ujarnya. Kejagung sendiri telah menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis lepas ekspor CPO terhadap tiga korporasi, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Mereka di antaranya, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta; Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan; dan pengacara Marcella Santoso.&nbsp; Terbaru, Kejagung juga menetapkan tiga orang hakim sebagai tersangka. Ketiga hakim itu yakni, Djuyamto selaku Ketua Majelis Hakim, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku hakim anggota.&nbsp; Kejaksaan menduga, Muhammad Arif Nuryanta menerima suap Rp 60 miliar. Sementara tiga hakim yang mengadili perkara itu diduga menerima suap Rp 22 miliar.&nbsp; Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis onslag atau lepas. Putusan onslag berarti tuntutan terhadap masing-masing terdakwa korporasi diputus terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Wahyu Gunawan dan Muhammad Arif Nuryanta disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a jo 12 huruf b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 jo Pasal 11 jo Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sementara, Marcella Santoso dan Aryanto disangkakan dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 13 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Adapun Arif dikenakan Pasal 12 huruf c jo Pasal 12 B jo Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 12 huruf a jo Pasal 12 huruf b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 11 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Sementara, tiga hakim Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom disangkakan melanggar pasal 12 huruf C juncto pasal 12 huruf B, juncto pasal 6 ayat 2, juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). &nbsp;

MA bentuk Satgassus setelah 4 hakim jadi tersangka suap dalam kasus CPO, langkah untuk perbaikan peradilan.

MA Bentuk Satgassus Buntut 4 Hakim jadi Tersangka Suap Perkara CPO Wilmar dkk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/SUPARDI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah CPO dan turunannya mencapai Rp20 triliun. Hal ini dikatakan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi.  Ia menjelaskan nilai Rp20 triliun total tersebut terdiri atas kerugian keuangan, kerugian perekonomian, dan pendapatan tidak sah (illegal gains).  "Total kerugian keuangan negara sekitar Rp 6 triliun, kemudian ada juga namanya (kerugian) perekonomian sekitar Rp12 triliun, terus ada Illegal gains itu sekitar Rp2 triliun. Total 20 triliun," kata Supardi ditemui usai Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Ke-62 di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (22/7) dikutip dari Antara.  Adapun perhitungan kerugian negara tersebut dilakukan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta penyidik Jampidsus, juga menggandeng ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM).  Dalam perkara ini, penyidik Jampidsus telah meminta keterangan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada hari Rabu (22/6). Pemeriksaan Lutfi sebagai saksi untuk tersangka Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana dan Lin Che Wei.  Penyidik telah melimpahkan tahap pertama berkas perkara terhadap lima tersangka pada hari Rabu (15/6). Kelima tersangka dalam perkara ini terdiri atas seorang dari unsur pemerintahan dan empat orang lainnya dari pihak swasta.  Kelima tersangka, yakni Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan.  Empat orang lainnya dari pihak swasta, yakni Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA.  Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA.  Berikutnya Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas dan pendiri dan penasihat kebijakan/analisis PT Independent Research &amp; Advisodry Indonesia Lin Che Wei.  Terkait perkembangan penanganan kasus ini, Supardi menyatakan sesegera mungkin untuk dilimpahkan ke persidangan atau tahap II.  "Sementara minggu ini. Kalo kepepet minggu depan," kata Supardi.

Kejagung: Total Kerugian Negara dalam Kasus CPO Capai Rp20 Triliun

Kasus CPO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kasus CPO

Berita Terkini

Fantastis, Kejagung Sita Uang Rp 11,8 Triliun dari Terdakwa Korporasi di Kasus CPO Minyak Goreng

Kejagung Tetapkan Direktur JAK TV Tersangka, Terima Rp 478,5 Juta untuk Menyudutkan Jaksa di Kasus CPO hingga Tom Lembong

Petinggi Wilmar Group Jadi Tersangka Kasus Perkara CPO, Kejagung Ungkap Peran Muhammad Syafei

MA Bentuk Satgassus Buntut 4 Hakim jadi Tersangka Suap Perkara CPO Wilmar dkk

Kejagung: Total Kerugian Negara dalam Kasus CPO Capai Rp20 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com