<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/THR-ojol-1242496091.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan aturan baru terkait tata cara penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 ini, perlindungan pekerja diatur lebih rinci dan pasti. "Perubahan Permenaker ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian perlindungan bagi peserta dalam penyelenggaraan program JKK, JKM, dan JHT,&rdquo; tutur Yassierli, dikutip Minggu (9/3). Permenaker 1 Tahun 2025 menyebutkan beberapa perubahan substansi. Antara lain, mewajibkan pegawai non-ASN yang bekerja pada penyelenggara negara untuk didaftarkan dalam program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan lainnya terkait dengan pemberian manfaat program JKM bagi pekerja yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja; perluasan manfaat JKK dengan menambahkan kriteria kecelakaan kerja yang mencakup kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan di tempat kerja; serta perluasan dan kemudahan penerima manfaat beasiswa pendidikan anak. Terpisah, Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengungkapkan, permenaker ini akhirnya meligitimasi kewajiban non-ASN untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, aturan itu merupakan langkah yang baik. Sebab, angka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. Namun, dia menggarisbawahi adanya ketidaksinkronan aturan ini dengan UU ASN. Pasalnya, UU ASN menyebutkan bahwa tak ada lagi honorer ataupun tenaga non ASN dalam pemerintahan, paling lambat Desember 2024. &ldquo;Permenaker ini akhirnya nggak nyambung dengan UU ASN. Harusnya sinkronisasi dulu,&rdquo; tegasnya. Ketidakpastian ini dikhawatirkan mempengaruhi implementasi permenaker. (mia/oni)

Menaker Yassierli menerbitkan aturan baru terkait tata cara penyelenggaraan program JKK, JKM, dan JHT.

Menaker Yassierli Terbtikan Aturan Baru, Pegawai Non-ASN Wajib Daftar BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/dana-pensiun-4252479386.jpg" alt="Jaminan Hari Tua (JHT) dan dana pensiun penting disiapkan oleh para pekerja, untuk hari tua yang lebih aman finansial dan mandiri. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jaminan Hari Tua (JHT) dan dana pensiun penting disiapkan oleh para pekerja, untuk hari tua yang lebih aman finansial dan mandiri. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sebagian orang mungkin menganggap istilah Jaminan Hari Tua (JHT),&nbsp;Jaminan Pensiun, dan Tabungan Pensiun adalah suatu hal yang sama. Namun ternyata, ketiga program ini mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga hal ini penting untuk diketahui di tengah gencarnya wacana pemerintah untuk menambah program pensiun baru bagi para karyawan di Tanah Air, meskipun program tersebut belum rilis karena masih menunggu aturan yang diterbitkan pemerintah. Agar tidak keliru, berikut ini JawaPos.com rangkum pengertian dan perbedaan antara JHT, Jaminan Pensiun, dan Tabungan Pensiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apa itu JHT?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, Senin (9/9), JHT atau Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun. Tak hanya itu, program ini juga dapat diklaim ketika karyawan tersebut mengalami cacat total atau meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari manfaatnya, JHT akan diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun, yakni 56 tahun. Selain itu juga diberikan kepada mereka yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja di manapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, manfaat JHT yang berupa uang tunai juga dapat diberikan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari besarannya, JHT bisa diberikan kepada karyawan yang telah memasuki masa persiapan masa pensiun. Dimana karyawan itu berhak mencairkan sebesar 10 persen dari total saldo yang dimiliki. Selain itu, bagi peserta yang berencana untuk ikut program kepemilikan rumah, mereka dapat menarik hingga 30 persen dari total saldo JHT mereka, asalkan mereka telah menjadi peserta program JHT selama minimal 10 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apa itu Jaminan Pensiun?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, yang diberikan pada peserta untuk mempertahankan kehidupan yang layak ketika peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena telah memasuki usia pensiun. Jaminan ini diharapkan bisa membuat para karyawan yang telah memasuki masa pensiun tidak perlu pusing untuk memikirkan keuangan di masa depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, karyawan akan mendapatkan berupa uang tunai bulanan yang diberikan sejak peserta memasuki usia pensiun sampai dirinya meninggal dunia. Meski begitu, pemberian manfaat ini baru dapat direalisasikan apabila peserta sudah memenuhi usia masa iuran minimum 15 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apa itu&nbsp;Tabungan Pensiun?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Tabungan Pensiun merupakan salah satu produk dana pensiun dengan aset lancar yang telah kita persiapkan untuk dimanfaatkan guna memenuhi semua kebutuhan setelah pensiun. Berbeda&nbsp;dari JHT dan Jaminan Pensiun yang biasanya ditampung oleh lembaga khusus dan dipungut iuran bulanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tabungan Pensiun biasanya disiapkan untuk nasabah pensiun sebagai sarana untuk menampung uang pensiun dan gaji pensiun setiap bulannya. Adapun program ini biasanya dimiliki oleh perbankan melalui lembaga khusus, yakni Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Tabungan Pensiun sifat iurannya dapat dilakukan secara fleksibel, baik dalam jumlah iuran maupun frekuensi iutan. Dalam masa kepesertaan dana peserta tidak akan dikenakan pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, iuran yang disetorkan maupun pengembangan yang diperoleh mendapat fasilitas pajak ditunda selama masa kepesertaan. Kemudian, dana peserta akan dikembangkan dan hasil pengembangannya diperhitungkan secara harian.</div>

JHT adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki pensiun.

Apa itu JHT, Jaminan Pensiun, dan Tabungan Pensiun? Cek Perbedaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/JHT-1106565978.jpg" alt="Wamenakar Afriansyah Noor pada acara Sosialisasi Program Perlindungan Pekerja di Hari Tua dan Sosialisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kamis (11/7/2024) di Surakarta, Jawa Tengah. (Kemnaker)." width="100%">
<figcaption>Wamenakar Afriansyah Noor pada acara Sosialisasi Program Perlindungan Pekerja di Hari Tua dan Sosialisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kamis (11/7/2024) di Surakarta, Jawa Tengah. (Kemnaker).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program yang diselenggarakan negara berdasarkan prinsip tabungan wajib Tujuannya untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor pada acara Sosialisasi Program Perlindungan Pekerja di Hari Tua dan Sosialisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah, Kamis (11/7/2024) di Surakarta, Jawa Tengah. "Program JHT ini ramah terhadap lanjut usia, dan dapat memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja setelah memasuki masa pensiun," ucap Wamenaker. Lebih lanjut, Afriansyah menekankan pentingnya menjadi peserta program JHT mengingat pada tahun 2050 usia harapan hidup orang Indonesia mencapai 76,56 tahun, dan diperkiran Indonesia akan mengalami aging population (populasi lansia berusia lebih dari 60 tahun) lebih dari 20 persen pada 2045. Selain itu, tren perpindahan pekerjaan dari pekerja formal menjadi informal atau sebaliknya, mengharuskan adanya jaminan sosial yang adaptif dan kepesertaan yang portabilitas, yaitu jaminan yang berkelanjutan bagi peserta yang berpindah pekerjaan atau tempat tinggal. Sementara itu, data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan kepesertaan program JHT secara nasional masih sangat rendah, yakni 18.442 juta tenaga kerja atau sebesar 12,97% dari angkatan kerja yang bekerja di 10 Indonesia. Dirinya berharap, para peserta yang hadir pada kegiatan ini dapat memahami secara utuh tentang pentingnya menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. "Saya berharap, pemberi kerja dapat meningkatkan kepatuhan dalam rangka memberikan pelindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerjanya, dan bagi pekerja dapat meningkatkan pemahaman tentang program jaminan sosial tenaga kerja, serta menumbuhkan kesadaran untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.

Program JHT dapat memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja setelah memasuki masa pensiun.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/Perumahaan-KPR-Salman-Toyibi-2-436458253.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (31/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (31/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Berdalih akan membantu pekerja, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) justru disebut tidak menyentuh kesejahteraan buruh. Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar menyebut pekerja/buruh tidak otomatis mendapat manfaat dari program yang diikuti. Baik itu manfaat KPR, pembangunan rumah, maupun perbaikan (renovasi) rumah. Pasal 38 ayat (1b dan 1c) UU Tapera hanya mensyaratkan pekerja yang termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan belum memiliki rumah. Artinya, ada pembatasan upah yang menjadi kriteria penerima manfaat Tapera. Hal itu dikuatkan dengan Pasal 39 ayat (2c) yang menyatakan pemberian manfaat berdasar tingkat kemendesakan kepemilikan rumah yang dinilai oleh BP Tapera. Dengan kata lain, akses peserta ke manfaat Tapera akan ditentukan lebih lanjut. &rdquo;Jadi, pekerja swasta/BUMN/BUMD diwajibkan menjadi peserta Tapera, tetapi tidak mendapat manfaat, seperti pekerja yang memiliki upah di atas kriteria MBR,&rdquo; katanya. Pekerja/buruh seolah hanya dikeruk pendapatannya tanpa keuntungan apa pun. Mengingat, tidak ada kepastian imbal hasil. Hal itu berbeda dengan dana jaminan hari tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Imbal hasilnya jelas, minimal sama dengan rata-rata deposito bank pemerintah. &rdquo;Dan, selama ini rata-rata imbal hasil yang dikembalikan kepada peserta JHT adalah di atas 1 hingga 2 persen di atas rata-rata suku bunga deposito pemerintah,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, lanjut dia, pemerintah sepertinya lupa bahwa saat ini sudah ada fasilitas perumahan bagi pekerja formal swasta dan BUMN/BUMD di BPJS Ketenagakerjaan. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 17 Tahun 2021 tentang Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan. Program JHT memberikan manfaat yang sama dengan Tapera. Yakni, KPR, pembangunan rumah, atau renovasi rumah. Dalam aturan tersebut, nilai besaran program uang muka perumahan yang diberikan kepada peserta terbilang cukup besar. Untuk KPR paling banyak Rp 500 juta dan untuk renovasi paling banyak Rp 200 juta. Selain MLT perumahan, pekerja bisa menggunakan Pasal 37 ayat (3) UU SJSN untuk menggunakan paling banyak 30 persen dari saldo JHT-nya untuk perumahan. Dengan syarat, sudah menjadi peserta minimal 10 tahun. &rdquo;Jadi, ada overlapping antara MLT perumahan dengan UU Tapera. Oleh karenanya, maksimalkan saja MLT perumahan dan Pasal 37 UU SJSN untuk keperluan perumahan pekerja. Sehingga pekerja tidak perlu lagi dibebani dengan wajib membayar iuran di Tapera,&rdquo; tegasnya. Dia mengusulkan agar pemerintah dan DPR segera merevisi UU Tapera, khususnya Pasal 7, 9, dan 18, dengan mengubah kewajiban bagi pekerja menjadi kepesertaan sukarela. Pemerintah juga sebaiknya fokus untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi ASN dan masyarakat, termasuk masyarakat miskin melalui bantuan APBN. Di sisi lain, Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin mengakui bahwa kebijakan Tapera belum tersosialisasikan dengan baik. Menurut dia, tujuan dibentuknya Tapera adalah saling membantu atau bergotong royong dalam penyediaan rumah. Yang belum punya rumah bisa mendapatkan akses KPR lewat Tapera. Lalu, bagi pekerja yang sudah punya tanah, tapi kesulitan uang untuk membangun rumah, disiapkan kredit bangun rumah (KBR). Kemudian, yang sudah punya rumah bisa mendapatkan layanan kredit renovasi rumah (KRR). Bagi pekerja peserta Tapera yang tidak membutuhkan tiga fasilitas itu, uang iurannya seperti ditabung. &rdquo;Pada saatnya nanti dikembalikan. Jadi, ini seperti tabungan,&rdquo; kata Ma&rsquo;ruf di sela kunjungan kerja di Aceh kemarin. Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah memahami adanya polemik di masyarakat mengenai Tapera. Dia menyatakan, Tapera adalah program yang memiliki segmen khusus. Yaitu, pekerja atau masyarakat yang sulit mendapatkan akses pada pembiayaan KPR atau sejenisnya. &rdquo;Kemudian, ini diberlakukan untuk semua pekerja. Dengan semangat gotong royong,&rdquo; katanya. Padahal, tidak semua pekerja membutuhkan dana tersebut. Misalnya, pekerja yang sudah memiliki rumah atau pekerja yang memiliki tabungan rutin untuk masa pensiunnya. Wajar mereka merasa keberatan. Apalagi, pekerja yang dipaksa ikut Tapera, tetapi statusnya non-MBR tidak bisa merasakan manfaat maksimal dari Tapera. Pekerja kelompok itu hanya akan mendapatkan pengembalian iuran Tapera sekaligus hasil pengelolaannya. &rdquo;Iya kalau investasinya benar. Sebelumnya kan ada kasus Jiwasraya dan Asabri,&rdquo; katanya. Terpisah, anggota DPR RI Herman Khaeron mengatakan, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan Tapera. &rdquo;Kemudian me-review mana yang diterapkan dan mana yang harus memberikan rasa keadilan serta mana pula yang harus menjadi mandatory,&rdquo; terangnya dalam acara diskusi di kompleks parlemen Senayan kemarin. Sebenarnya, kata Herman, Tapera diatur sejak munculnya UU 4/2015 tentang Tapera. Kemudian, lahir Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2020. Pro-kontra muncul ketika terbit PP Nomor 21/2024. &rdquo;Karena iuran Tapera diwajibkan untuk semua sehingga memberatkan masyarakat. Jadi, PP yang baru itulah yang menjadi masalah,&rdquo; ucapnya. Herman menegaskan, sebelum aturan itu dibuat, seharusnya ada pengkajian dan sosialisasi yang bermakna kepada masyarakat. &rdquo;Karena user-nya adalah seluruh masyarakat, user-nya kita semua. Oleh karena itu, saya harapkan pemerintah bisa merespons karena ini peraturan pemerintah,&rdquo; tegasnya. (mia/wan/idr/lum/c6/fal)

Berdalih akan membantu pekerja, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) justru disebut tidak menyentuh kesejahteraan buruh.

Pekerja Non-MBR Tidak Dapat Manfaat Maksimal Tapera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/jpg_20231029_125559_0000-3298889327.jpg" alt="Klaim atau pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan oleh pekerja yang masih berstatus sebagai pegawai di perusahaan." width="100%">
<figcaption>Klaim atau pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan oleh pekerja yang masih berstatus sebagai pegawai di perusahaan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua. Selain itu, juga meliputi Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk seluruh pekerja di Indonesia. Selama bekerja, pekerja akan memiliki saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan ke rekening tabungan masing-masing setelah 1 bulan sejak waktu keluar dari perusahaan, dengan syarat: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013110714/biaya-tes-medis-cjh-membengkak-diusulkan-ditanggung-bpjs-kesehatan">Biaya Tes Medis CJH Membengkak, Diusulkan Ditanggung BPJS Kesehatan</a> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telah mengundurkan diri/ PHK -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Usia pensiun -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cacat total tetap -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Meninggalkan wilayah NKRI untuk selamanya (WNI) -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Meninggalkan wilayah NKRI untuk selamanya (WNA) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/013104172/lindungi-jantung-tanpa-beban-dengan-bpjs-kesehatan"> Lindungi Jantung Tanpa Beban dengan BPJS Kesehatan</a> Akan tetapi, untuk pekerja yang masih berstatus aktif bekerja di sebuah perusahaan, juga dapat melakukan pencairan JHT sebesar 10% dengan syarat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun. Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pencairan JHT 10% antara lain: <ol> <li style="font-weight: 400;">Kartu peserta BPJAMSOSTEK</li> <li style="font-weight: 400;">E-KTP</li> <li style="font-weight: 400;">Kartu keluarga</li> <li style="font-weight: 400;">Buku tabungan</li> <li style="font-weight: 400;">Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan</li> <li style="font-weight: 400;">NPWP</li> </ol> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013096807/sejumlah-perwakilan-elemen-masyarakat-datangi-bpjs-pusat-minta-aplikasi-mobile-jkn-dikembalikan-seperti-awal">Sejumlah Perwakilan Elemen Masyarakat Datangi BPJS Pusat, Minta Aplikasi Mobile JKN Dikembalikan Seperti Awal</a> Prosedur klaim atau pencairan JHT bisa dilakukan di kantor cabang yang berada di area sekitar perusahaan atau tempat tinggal, atau bisa juga melalui klaim JHT online. Untuk prosedur layanan di kantor cabang, yaitu: <ol> <li style="font-weight: 400;">Pastikan membawa dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan JHT.</li> <li style="font-weight: 400;">Ambil nomor antrian.</li> <li style="font-weight: 400;">Nomor antrian kamu akan dipanggil untuk wawancara.</li> <li style="font-weight: 400;">setelah verifikasi dan wawancara berhasil, kamu akan mendapat tanda terima.</li> <li style="font-weight: 400;">Proses selesai, dan berikan penilaian kepuasan di e-survey.</li> <li style="font-weight: 400;">Tunggu hingga saldo JHT masuk ke rekening kamu (biasanya akan membutuhkan waktu beberapa hari).</li> </ol> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013057533/bpjs-kesehatan-efektifkan-layanan-kepesertaan">BPJS Kesehatan Efektifkan Layanan Kepesertaan</a> Berikut prosedur layanan online: <ol> <li style="font-weight: 400;">Klik portal layanan di Lapak Asik pada website berikut&nbsp;www.lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id</li> <li style="font-weight: 400;">Isi data diri kamu berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.</li> <li style="font-weight: 400;">Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6MB.</li> <li style="font-weight: 400;">Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.</li> <li style="font-weight: 400;">Selanjutnya, kamu akan mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email kamu.</li> <li style="font-weight: 400;">Kamu akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call.</li> <li style="font-weight: 400;">Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah kamu lampirkan di formulir.</li> </ol> Untuk pengecekan status klaim, bisa dilakukan deengan membuka website&nbsp;www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking&nbsp;lalu masukkan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan klik informasi status klaim.

Pekerja yang masih berstatus aktif bekerja, juga dapat melakukan pencairan JHT sebesar 10% dengan syarat tertentu.

Begini Cara Mencairkan Saldo BPJS Ketenagakerjaan untuk yang Masih Aktif Bekerja Tanpa Perlu Resign

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/WhatsApp-Image-2023-07-28-at-155522-2049405170.jpeg" alt="Peserta forum dialog soal jaminan sosial ketenagakerjaan. KEMNAKER UNTUK JAWAPOS.COM" width="100%">
<figcaption>Peserta forum dialog soal jaminan sosial ketenagakerjaan. KEMNAKER UNTUK JAWAPOS.COM</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar forum dialog dan edukasi jaminan sosial ketenagakerjaan bersama masyarakat dan stakeholder terkait. Forum dialog itu dalam rangka harmonisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek), yakni Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), serta memberikan pemahaman Jamsostek. "Kami berharap semua peserta dapat memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial, serta dapat berkontribusi memberikan pandangan dan masukan terkait harmonisasi program JHT dan JP dalam rangka memberikan perlindungan secara utuh bagi pekerja di masa tua," ujar Dirjen PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri saat membuka dialog dan edukasi Jamsostek di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/7). Indah Anggoro Putri mengatakan harmonisasi program JHT dan JP dilaksanakan sesuai amanat UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk meningkatkan perlindungan, layanan dan manfaat program bagi peserta Jamsostek. "Hasil evaluasi akan menjadi bahan perubahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan program Jamsostek, " ujarnya. Indah menambahkan UU P2SK merevisi beberapa pasal dalam UU SJSN, antara lain adanya perubahan akun pada program JHT menjadi dua akun, yakni akun utama dan akun tambahan. "Akun utama harus lebih besar dari pada akun tambahan dan peserta dapat mencairkan dana JHT pada akun tambahan apabila terdapat kondisi mendesak, " katanya. Indah meyakini partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan yakni Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pengusaha dan pemberi kerja, serta Pemda terhadap perumusan maupun evaluasi kebijakan publik menjadi salah satu hal penting dalam prosesnya. "Partisipasi menjadi indikator penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang sesuai dan tepat sasaran," katanya. Ditjen PHI Jamsos Kemnaker lanjut Indah, saat ini sedang melakukan serap aspirasi revisi PP 35 dan PP 36 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja ke beberapa kota di Indonesia. Setelah di kota Solo, serap aspirasi dilanjutkan ke kota Palangka Raya, Balikpapan, Jambi, dan kota lainnya.

Kemnaker menggelar forum dialog dan edukasi jaminan sosial ketenagakerjaan bersama masyarakat dan stakeholder terkait.

Lindungi Pekerja di Masa Tua, Kemnaker Harmonisasikan Program JHT dan JP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/WhatsApp-Image-2023-07-06-at-152425-2405253526.jpg" alt="BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa menggenjot jumlah kepesertaan melalui kerja sama dengan beberapa pihak." width="100%">
<figcaption>BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa menggenjot jumlah kepesertaan melalui kerja sama dengan beberapa pihak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Surabaya Karimunjawa terus menyerahkan beberapa klaim kepada peserta. Salah satunya adalah jaminan hari tua (JHT). Hingga Juli, BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa mencairkan JHT sebanyak Rp 267.592.100.790. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimunjawa Adventus Edison Souhuwat atau yang akrab dipanggil Sonny mengatakan, terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Terutama mereka yang belum tergabung sebagai peserta. &rdquo;Terkhusus pekerja mandiri. Kami genjot sosialisasi manfaatnya seperti apa ketika mereka bergabung dengan BPJAMSOSTEK,&rdquo; ujar Adventus Edison Souhuwat. Sonny menyatakan, jaminan sosial yang diberikan BPJAMSOSTEK bertujuan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi seluruh pekerja rentan di berbagai sektor. Selain sosialisasi, BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa juga memasifkan kerja sama dengan berbagai pihak. Untuk menggaet banyak kepesertaan. Mulai dengan hotel, pemerintahan, hingga sektor makanan dan minuman seperti restoran. Nah, selain JHT, BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa hingga Juli 2023 telah menyalurkan klaim beasiswa kepada 443 orang dengan total nominal Rp 2.832.500.000. &rdquo;Untuk Jaminan Kematian (JKM) sejumlah Rp 9.528.000.000 untuk 560 klaim. Lalu, jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebanyak 2.252 klaim dengan nominal Rp 30.247.897.550,&rdquo; papar Sonny.

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Surabaya Karimunjawa menyerahkan beberapa klaim kepada peserta. Salah satunya jaminan hari tua (JHT)

Hingga Juli, Belasan Ribu Orang Cairkan JHT di BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ida-Fau.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Kemenaker for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Kemenaker for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT) pengganti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 2/2022. Dalam aturan yang baru, banyak kemudahan yang diberikan bagi para pekerja/buruh.  Misalnya, para pekerja/buruh yang mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat melakukan klaim JHT meski terdapat tunggakan iuran oleh pengusaha. Namun, bukan berarti tunggakan tidak akan dibayar. BPJS Ketenagakerjaan akan tetap menagih “utang” tersebut ke pihak pengusaha.  ”Jadi hak pekerja atas JHT tidak akan hilang,” jelas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam sosialisasi Permenaker 4/2022, Kamis (28/4).  Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam aturan terbaru ini, aturan mengenai klaim manfaat JHT juga dikembalikan ke aturan semula sesuai permenaker 19/2015. Sehingga, bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengundurkan diri atau terkena PHK bisa mencairkan JHT secara tunai. Cukup menunggu maksimal 1 bulan untuk proses verifikasi. ”Jadi tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun untuk mengklaim JHT,” ungkapnya.  Kemudian, dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, persyaratan klaim manfaat JHT juga disederhanakan. Sebagai contoh, bagi peserta yang mencapai usia pensiun yang semula disyaratkan 4 dokumen untuk pencairan maka kini tidak lagi. Cukup menggunakan dua dokumen saja, yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP.  Bukan hanya itu, Permenaker ini juga memberikan kemudahan dalam pengajuan klaim manfaat JHT. Mulai kini, dokumen yang dilampirkan dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi, klaim dapat dilakukan secara daring/online, serta kemudahan dalam penyampaian bukti PHK. ’’Namun, perlu saya ingatkan bukan berarti pengusaha dapat dengan leluasa untuk melakukan PHK. Proses PHK tetap harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan!,” tegas Ida.  Selain kemudahan-kemudahan tersebut, Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 juga mengatur sejumlah ketentuan baru. Yakni, klaim manfaat JHT bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak, klaim manfaat JHT bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU), pembayaran manfaat JHT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.  Meski Permenaker sudah kembali semula, Ida tetap mengingatkan, bahwa JHT dibuat sebagai bantalan pekerja saat memasuki masa tuanya. Pemerintah memang memberikan opsi untuk bisa mengklaim langsung, namun jika ingin tetap meneruskan program ini agar lebih optimal pun dibolehkan. Sebagai gantinya, ketika pekerja/buruh mengalami PHK, mereka dapat memanfaatkan program, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Sehingga, JHT bisa digunakan untuk masa tua. ”Tapi tergantung preferensinya masing-masing,” pungkasnya. (*)

Nunggak Iuran, Pekerja Tetap Bisa Cairkan JHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IDA-FAUZIYAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara leluasa, meski ketentuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) telah kembali ke aturan sebelumnya dan dipermudah persyaratannya.  "Saya ingin menekankan di sini, dengan kemudahan ini bukan berarti pengusaha dapat dengan leluasa melakukan PHK. Proses PHK harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual terkait aturan JHT, yang diikuti di Jakarta, Kamis (28/4).  Ida menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT pada 26 April 2022 sebagai revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.  Aturan baru terkait JHT itu diterbitkan, ujarnya, setelah melalui tahapan serap aspirasi publik dan dialog dengan serikat pekerja dan buruh, dinas ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait. Permenaker itu juga telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional yang anggotanya terdiri dari perwakilan serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha serta pemerintah.  Dengan adanya aturan baru itu, menurut Ida, maka ketentuan klaim JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dan terkena PHK dikembalikan seperti Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Dengan demikian manfaat JHT dapat diambil secara tunai dan sekaligus tanpa perlu menunggu usia 56 tahun.  Selin itu, katanya, juga dilakukan penyederhanaan persyaratan klaim manfaat JTH, seperti bagi peserta yang mencapai usia pensiun dapat melakukan klaim hanya dengan dua dokumen, yaitu kartu BPJS Ketenagakerjaan dan KTP, dengan sebelumnya disyaratkan memiliki empat dokumen.  Pengajuan klaim juga dipermudah dengan dokumen yang dilampirkan kini dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi dan penyampaian permohonan kini dapat dilakukan secara daring, selain dengan mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan.  Aturan itu juga menambahkan ketentuan baru, seperti klaim manfaat JHT bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak dan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masuk dalam kategori bukan penerima upah (BPU).  Ida menuturkan bahwa dengan terbitnya Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, maka Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.  "Saya harap semua pekerja atau buruh, sekali lagi tetap fokus dan produktif dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, karena aturan JHT yang baru dipastikan sudah sesuai dengan harapan teman-teman pekerja dan buruh," kata Ida Fauziyah. (*)

Menaker: Pengusaha Tak Bisa Leluasa PHK meski Klaim JHT Dipermudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Demo-Buruh-Tuntut-Permenaker-JHT-Dicabut-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pers" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pers</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengatakan bahwa revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Permenaker JHT) yang belum efektif ini harus dikawal bersama.  Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah juga menyebut, karena Permenaker 2/2022 masih dalam pembahasan revisi, maka kebijakan soal pencairan JHT masih mengacu kepada Permenaker 19/2015. Menurutnya, revisi tersebut harus dipelototi secara seksama.  "Terkait JHT kembali ke aturan lama, yang membolehkan pekerja mengambil haknya (JHT) sebelum usia 56 tahun harus dikawal bersama, dan jangan cuman menjadi gimmick politik," terang dia kepada wartawa, Kamis (3/3).  Dia pun berharap juga, seharusnya proses revisi Permanaker 2/2022 segera rampung. Pasalnya, sudah ada aspirasi serta tuntutan para buruh, pekerja dan Anggota DPR RI yang telah disampaikan dan perlu didengar.  "Pada bulan Mei nanti, Permenaker 2/2022 ini akan berlaku efektif jika tidak ada kebijakan tegas dan revisi aturan JHT ini rampung, jadi mohon sekali lagi kepada pemerintah, jangan korbankan rakyat," tegas Alifudin.  Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus selalu melalui tes policy public opinion, atau selalu mengecek opini rakyat, agar fokusnya diaduk-aduk dengan berbagai masalah. Tidak seperti sekarang ini yang langsung mengelurkan kebijakan tanpa sepengetahuan publik.  "Kita harus tetap mengawal, karena jika nantinya tidak ada kritik-kritik keras, maka kebijakan tersebut tetap jalan, walau kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat," tambah legislatof Fraksi PKS ini.  Ia pun mengimbau kepada pemerintah untuk membuat kebijakan atau lakukan revisi yang konkrit dan nyata. Lalu kepada buruh, pekerja, dan rakyat agar terus mengawal bersama proses revisi tersebut.

Legislator Minta Publik Pelototi Revisi Permenaker 2/2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jht

Berita Terkini