<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/Screenshot_2025-09-23-09-13-51-181_comandroidchrome-edit-1261158234.jpg" alt="DIBLOKIR: Siswa sekolah berkendara di atara barisan truk tambang yang menutup jalan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor." width="100%">
<figcaption>DIBLOKIR: Siswa sekolah berkendara di atara barisan truk tambang yang menutup jalan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk menghentikan jalur neraka di Parung Panjang dan sekitarnya setelah terjadi selama bertahun-tahun. Cara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor adalah dengan membangun jalan khusus tambang. Pembangunannya akan dimulai pada tahun 2026 ini dengan melakukan pembebasan lahan membantang sepanjang 12 kilometer mulai dari Cigudeg hingga Rumpin. Menurut Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan dana ratusan miliar untuk pembebasan lahan pembangunan jalan khusus tambang dalam ABPB 2026. "Total anggarannya sekitar Rp 100 miliar sudah kita siapkan," kata Rudy Susmanto. Anggaran dana sebesar itu sudah termasuk kegiatan melakukan land clearing, persiapan trase jalan, kerja bakti bersama TNI, dan lain-lain. Rudy Susmanto memastikan pembebasan lahan jalan khusus tambang ini harus tuntas 100 persen pada tahun 2026. "Pembebasan lahan kami tidak menunggu 2027, harus tuntas di tahun 2026," tegas Rudy Susmanto di hadapan para pengusaha tambang di Pendopo Bupati Bogor. Rudy mengimbau kepada para pengusaha tambang untuk terlibat berkontribusi terkait pembebasan lahan jalan khusus tambang. Dia tidak melihat besar kecilnya karena yang paling dibutuhkan adalah semangat kebersamaan. "Alangkah bahagianya kalau perusahaan turut serta bersama-sama. Tidak perlu tuntas 100 persen (dibebaskan lahannya oleh pengusaha), tapi itu menunjukkan kebersamaan. Walaupun nyumbangnya 100 meter, tidak masalah," ungkap Rudy Susamanto. Dalam video unggahan akun Instagram Sang Bupati, terlihat antusiasme para pengusaha tambang untuk ikut berpartisipasi dalam program penting pembebasan lahan jalan khsusus pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. "Kita siap Pak. Tinggal instruksi gerak, gerak kita Pak," tutur salah satu pengusaha. Menurut Rudy Susmanto, jalan khusus tambang saat ini sangat penting untuk memastikan ekosistem bisnis perusahaan pertambangan dapat berjalan dengan baik yang akan memberikan dampak positif pada perputaran roda ekonomi. Dan yang lebih penting, jalan khusus tambang mendesak untuk dibangun supaya tidak ada lagi konflik antara pihak pengusaha pertambangan dengan warga, sebagaimana kerap terjadi di Parung Panjang dan sekitarnya selama bertahun-tahun. &ldquo;Karena itu, kami memutuskan membangun jalan khusus angkutan barang dan tambang agar tidak lagi bersinggungan dengan aktivitas warga,&rdquo; tegas Rudy Susmanto.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk menghentikan jalur neraka di Parung Panjang dan sekitarnya setelah terjadi selama be

Putus Jalur Neraka di Parung Panjang, Bogor Siapkan Rp 100 Miliar Pembebasan Lahan Jalan Khusus Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/1002864102-3524266579.jpg" alt="Bupati Bogor Rudy Susmanto beraudiensi dengan pengusaha tambang dan warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (13/1). (M Fikri Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Rudy Susmanto beraudiensi dengan pengusaha tambang dan warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (13/1). (M Fikri Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Parung Panjang tanpa truk-truk tambang mengalami perubahan besar. Mulai dari ekosistem wisata yang mulai terbentuk, perumahan kelas menengah menjamur, hingga aneka kuliner yang memanjakan lidah mengalami perkembangan dengan sangat baik. Hal itu terlihat sekali di momen libur panjang tahun baru 2026 saat truk tambang tidak melintas dan jalanan di Parung Panjang selesai diperbaiki. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten ini menjadi destinasi wisata bagi ribuan orang di wilayah Jabodetabek. Banyak orang menjadikan Parung Panjang sebagai destinasi liburan alternatif mereka. Di hadapan para pengusaha tambang, Bupati Jawa Barat Rudy Susmanto mengungkapkan potensi besar yang dimiliki Parung Panjang ke depannya. Orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu menunjukkan rasa sayangnya kepada wilayah ini. "Parung Panjang memiliki segudang potensi. Dari sisi kewilayahan, tidak jauh dengan Tangerang potensi untuk perumahan, dll," kata Rudy Susmanto di Pendopo Bupati Bogor, dalam video diunggah di akun Instagram pribadinya. Rudy Susmanto merasa tidak tepat apabila Parung Panjang terus dijadikan sebagai jalan lintasan truk-truk tambang untuk jangka panjang ke depannya. Pasalnya, wilayah ini memiliki segudang potensi yang dapat dioptimalkan dengan strategi tepat dari pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Rudy Susmanto menganggap tidak ada pilihan lain selain membangun jalan khusus tambang untuk memutus akses truk-truk tambang melintas di jalan Parung Panjang. Di sisi lain, aktivitas perusahaan pertambangan akan dapat berjalan lebih optimal tanpa terganggung ekosistemnya dengan adanya jalan khusus pertambangan karena tidak lagi mengganggu aktivitas warga. "Harus ada jalan khusus untuk angkutan barang dan angkutan tambang. Ini yang kami persiapkan. Jalan angkutan khusus tambang tidak berbayar karena bukan jalan tol," kata Rudy Susmanto. Rudy Susmanto menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan jalan khusus tambang di APBD 2026. Dia memastikan pembebasan lahannya harus tuntas di tahun ini. "Di 2026 anggarannya sudah ada pembebasan lahan sepanjang 12 kilometer. Jalan ini kita khususkan angkutan jalan khusus angkutan barang dan tambang,"paparnya.

Parung Panjang tanpa truk tambang mengalami perubahan besar. Mulai dari ekosistem wisata yang mulai terbentuk, perumahan kelas menengah,dll.

Parung Panjang Sangat Disayang, Bupati Rudy Susmanto: Punya Segudang Potensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/Jalan-Parung-Panjang-Tanpa-Truck-7-3821700803.jpg" alt="Suasana Jalan Raya Mohammad Toha, Parung Panjang bebas tanpa truk tambang, Minggu (12/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Jalan Raya Mohammad Toha, Parung Panjang bebas tanpa truk tambang, Minggu (12/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pembangunan jalan khusus tambang kompak disuarakan oleh warga Parung Panjang hingga warga Cigudeg Kabupaten Bogor sebagai solusi menguntungkan bagi semua pihak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016722673/tekuk-argentina-2-0-di-final-maroko-juara-piala-dunia-u-20">Tekuk Argentina 2-0 di Final, Maroko Juara Piala Dunia U-20</a>&nbsp; Saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM, Kepala Desa Rengasjajar Cigudeg Rusli, sempat menyampaikan harapan supaya pembangunan jalan khusus tambang dapat segera dikerjakan. Jika tidak bisa dibangun secara bagus, yang paling penting dapat digunakan untuk jalan truk-truk tambang terlebih dahulu. Harapan tersebut disampaikan Rusli mengingat ekonomi masyarakat di daerah Rengasjajar dan sekitarnya sangat bergantung pada aktivitas pertambangan. Meski tidak semua masyarakat bekerja di sektor pertambangan, namun banyak usaha warga mati suri setelah tambang ditutup sementara oleh KDM. Rusli mengatakan, berdasarkan informasi didapat dari pertemuan dengan kepala-kepala desa lain hingga camat dalam rangka pembebasan lahan untuk jalan khusus tambang, perusahaan-perusahaan tambang siap hibahkan lahan mereka yang dilintasi jalan khusus tambang. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang lahan mereka tidak dilintasi jalan tambang juga siap urunan dana guna membantu pembebasan lahan milik warga untuk pembangunan jalan khusus tambang. Perusahaan armada tambang juga siap untuk ururunan dana untuk pembebasan lahan.&nbsp; "Lahan milik warga yang perlu dibebaskan tinggal 25 persen lagi, karena 75 persen lahan punya PT. Titik nol dari desa saya, titik akhir di Leuwiranaji, Rumpin," jelas Rusli. Tak hanya itu, beberapa perusahaan tambang juga siap membantu proses pembentukan jalan supaya pemerintah Kabupaten Bogor tidak terlalu berat menanggung biaya pembangunan jalan khusus tambang. "Perusahaan tambang ada juga yang turut membantu pembentukan badan jalannya kalau &nbsp;pemerintah Kabupaten Bogor mau fokus pada pembangunan jembatan, kan ada sampai 8-12 titik jembatan kalau nggak salah. Kan ada nyeberang kali," tutur Rusli. (*) &nbsp;

Pembangunan jalan khusus tambang kompak disuarakan oleh warga Parung Panjang hingga warga Cigudeg Kabupaten Bogor sebagai solusi

Pembangunan Jalan Khusus Tambang di Parung Panjang, Pemkab Bogor Hanya Perlu Bebaskan 25 Persen Lahan Milik Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/Parung-Panjang-3JPG-209197886.jpg" alt="Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jalan khusus tambang menjadi wacana sekaligus solusi nyata guna mengatasi permasalahan untuk wilayah Parung Panjang dan sekitarnya sejatinya bukan perkara baru. Jalan khusus tambang sudah diwacanakan sejak lama dan sempat bergulir cukup serius pada tahun 2014 silam. Namun jalan khusus tambang hanya menjadi wacana sampai dengan tahun 2025 ini. Karena faktanya, belum resmi dibangun sampai sekarang. Asosiasi Transporter Tangerang-Bogor (ATTB) mengatakan, sejak beberapa tahun silam, sejatinya sudah ada calon investor yang siap untuk membangun jalan khusus tambang. Investor tertarik karena secara bisnis ini cukup menggiurkan karena jalan khusus tambang nantinya akan berbayar. Meski sudah ada calon investor yang siap untuk membangun, nyatanya tidak ada tekad bulat dari pemerintah daerah selama bertahun-tahun untuk membangun jalan khusus tambang. Jalan khusus tambang hanya berhenti pada level wacana. "Jalan khusus tambang tidak kunjung terwujud karena sarat kepentingan politik," kata Gozali dalam kunjungannya ke kantor JawaPos.com. Menurut dia, pemerintah daerah sejatinya tidak perlu pusing memikirkan anggaran. Karena ada calon investor yang siap untuk membangun jalan khusus tambang. "Kalau diserahkan ke kita asosiasi, kita juga siap untuk membangun jalan khusus tambang. Karena calon investornya sudah ada. Yang paling penting, dipermudah masalah administrasinya," ungkapnya.

Jalan khusus tambang di Parung Panjang masih sebatas wacana, investor siap, namun pemerintah daerah belum ada kejelasan.

Analisis ATTB: Jalur Khusus Tambang Parung Panjang Selalu Gagal, Sarat Kepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/Parung-Panjang-1JPG-2433411861.jpg" alt="Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Bogor Rudy Susmanto menargetkan pengerjaan jalan khusus tambang mulai dikerjakan pada tahun 2026. Masalah yang cukup krusial biasanya adalah proses pembebasan lahan.&nbsp; Namun, pembangunan jalan khusus tambang untuk pertambangan di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang, sepertinya tidak menemui masalah yang cukup serius terkait masalah pembebasan lahan. Pasalnya, jalan khusus tambang melewati lahan dari sejumlah perusahaan tambang di wilayah Cigudeg dan Rumpin. Perusahaan-perusahaan tambang yang tanahnya dilewati jalan khusus tambang menghibahkannya untuk pembangunan jalan khusus tambang. Tak hanya itu, pengusaha tambang secara suka rela ternyata sudah melakukan pengerasan jalan yang akan menjadi jalan tambang. "Sudah dilakukan pengerasan untuk jalan tambang, sudah dikasih alas. Itu dilakukan oleh perusahaan tambang sendiri," kata salah satu sumber orang Cigudeg yang enggan disebutkan namanya kepada JawaPos.com. Menurut dia, pengerjaan jalan khusus tambang secara perizinan atau hal-hal yang sifatnya administratif tidak terlalu menyulitkan. Mengingat, jalan khusus tambang lokasinya tidak lintas provinsi atau berada dalam satu ruang lingkup Jawa Barat. "Ada lahan warga yang harus dibebaskan tapi itu tidak besar. Sebagian besar jalan khusus tambang itu melewati lahan perusahaan-perusahaan tambang," ungkapnya. Jalan khusus tambang ini melewati sejumlah desa dari dua kecamatan di Cigudeg dan Rumpin. Nantinya, truk tambang akan melintas melewati jalan khusus tambang dan akan menyatu dengan tol Serpong. Setelah sampai tol Serpong, truk-tuk tersebut akan memisahan diri sesuai dengan lokasi yang akan tempat tujuan.

Bupati Bogor targetkan pengerjaan jalan khusus tambang di Cigudeg dan Rumpin dimulai 2026, tanpa masalah pembebasan lahan.

Sejumlah Ruas Jalan Khusus Tambang Disebut Sudah Dilakukan Pengerasan oleh Perusahaan secara Swadaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/Parung-Panjang-3JPG-209197886.jpg" alt="Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - &nbsp;Jalan khusus tambang selalu menjadi wacana di kalangan pemimpin daerah wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.&nbsp; Wacana ini sejatinya muncul sudah sejak lama sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kesehatan hingga kecelakaan yang melenyapkan banyak nyawa tak berdosa di jalan utama Parung Panjang dan sekitarnya. Wacana jalur khusus tambang menguat menjadi wacana setelah muncul konflik cukup konflik serius di Parung Panjang pada 2014 silam di kalangan warga dan truk tambang.&nbsp; Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pada waktu itu mengatakan, jalan khusus tambang akan menjadi solusi untuk mengatasi masalah selama puluhan tahun. Saat periode kepemimpinan berakhir, belum ada langkah nyata untuk mewujudkannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor malah saling lempar tanggung jawab.&nbsp; Ridwan Kamil saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat juga mewacanakan pembangunan jalur khusus tambang supaya pertambangan tidak lagi menjadi masalah sosial bagi warga Parung Panjang dan sekitarnya mengakibatkan adanya kecelakaan, debu, dan kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan besar. Ridwan Kamil pada saat itu bahkan menargetkan tol tambang dapat beroperasi pada Juni 2024. Sayangnya sampai RK lengser jadi kursi Gubernur Jawa Barat, tol tambang atau jalan khusus tambang hanya sebatas wacana. Nyatanya sampai tahun 2025 ini, tol tambang hanya menjadi komoditas politik namun tak pernah direalisasikan. Pada pemerintahan yang baru di bawah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Pemerintah Kabupaten Bogor Rudi Susmanto, pembangunan jalan khusus tambang kembali diwacanakan untuk dibangun.&nbsp; Kabarnya, tol tambang akan mulai dikerjakan pada awal tahun 2026 dan ditargetkan dapat beroperasi mulai 2027. Banyak tokoh hingga masyarakat umum dari Parung Panjang dan sekitarnya mencermati janji untuk membangun truk jalan khusus tambang.&nbsp; Apalagi, jumlah penduduk di Parung Panjang dan sekitarnya saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan seiring banyaknya perumahan yang dikembangkan banyak pengembang. Jika jalan khusus tambang tak benar-benar diwujudkan, potensi ketegangan bisa meningkat dan meledak kapan saja. Ule Sulaeman, salah satu tokoh masyarakat di Parung Panjang menegaskan bahwa dirinya akan mengawal betul sekaligus memberikan kepercayaan pada Bupati Bogor dan Provinsi Jawa Barat untuk bekerja memenuhi janjinya. "Bupati sudah deal jalan tambang, pasti dibangun awal tahun 2026. Saya akan pegang janji Bupati saja," kata Ule Sulaeman kepada JawaPos.com, Rabu (24/9). Jika sampai janji yang sempat dilontarkan Bupati Bogor ternyata tak ditepati, Ule Sulaeman mengaku akan turun langsung untuk melakukan protes pada Rudi Susmanto.&nbsp; "Kecuali nanti janji Bupati meleset, saya akan komplen ke Bupatinya langsung," katanya dengan nada serius. Hal senada juga diungkapkan Ardian, salah satu warga. Menurutnya, jalan satu-satunya untuk mengatasi permasalahan adalah dengan membangun jalan khusus tambang. "Masalah akan teratasi ketika jalur khusus tambang dibangun. Saya sangat yakin itu," katanya.

Jalan khusus tambang di Parung Panjang, sudah wacana sejak 2014, hingga kini belum terwujud, dampak bagi masyarakat.

Masalah Parung Panjang: Janji Gubernur Bangun Jalan Khusus Tambang Gagal Terwujud Selama 11 Tahun, Dedi Mulyadi Apakah Bisa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/IMG-20230516-WA0030-01-1159292009.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berjanji jalan khusus kendaraan pengangkut tambang di Kabupaten Bogor, mulai beroperasi pada Juni 2024. Dia berharap jalur sepanjang 11,5 kilometer itu, dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan kendaraan pengangkut tambang bagi masyarakat. &ldquo;Dapat saya sampaikan, jalan khusus tambang ini sudah dimuali sebenarnya. Panjang 11,5 kilometer. Lahan sudah terbebaskan dan jalan sudah terbentuk meski masih berbentuk tanah,&rdquo; kata Ridwan Kamil, saat mengunjungi lokasi pembangunan jalan tambang di Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Senin (29/5). Menurutnya, jalur semacam ini merupakan jenis baru di Indonesia. Sehingga perlu ada aturan yang menjadi dasar pembangunan jalan tersebut. Lelaki yang akrab disapa Kang Emil itu pun mengakui, Kementerian ESDM telah menerbitkan aturan khusus sebagai izin pembangunan. &ldquo;Jadi ini inovasi yamg dimulai dari regulasi dulu. Menteri ESDM bahkan mengeluarkan peraturan menteri khusus untuk jalur ini. Jadi proses jalan terus, untuk amdal dan sebagainya. Sehingga diharapkan satu tahun dari sekarang Insha Allah bisa beroperasi,&rdquo; jelas Kang Emil seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group). &nbsp;Emil menjelaskan, jalan khusus jni akan melewati 12 jembatanz serta memiliki 8 titik keluar-masuk dan akan terhubung dengan Jalan Tol JORR 3. Dia berharap, jika jalur ini rampung, maka tidak ada lagi truk tambang berbagi jalan umum dengan masyarakat. &ldquo;Kalau ini selesai, Insha Allah tidak akan terjadi lagi percampuran yang menyebabkan banyak kemudaratan dan kematian. Dan untuk jalur umum, nanti kita akan aspal. Saya sudah perintahkan itu akan dikerjakan setelah jalur tambangnya beres,&rdquo; tegas Emil.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berjanji jalan khusus kendaraan pengangkut tambang di Kabupaten Bogor, mulai beroperasi pada Juni 2024.

Kang Emil Janjikan Jalan Khusus Tambang di Bogor Rampung Juni 2024