<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/tsk-di-kejagung-1470056305.jpg" alt="Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) saat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. (M. Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) saat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. (M. Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, menyesalkan tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) soal narasi pembuatan "berita negatif", terkait tiga perkara korupsi yang menyeret dirinya sebagai terdakwa. Ia menilai, pelabelan berita negatif dalam dakwaan tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers. Menurut Tian, penilaian terhadap suatu produk jurnalistik bukan merupakan ranah Kejaksaan Agung, melainkan kewenangan Dewan Pers. "Frasa 'menyudutkan Kejaksaan' merupakan penafsiran subjektif yang membahayakan penegakan hukum jika dijadikan dasar untuk memidanakan seseorang," kata Tian saat membacakan nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/2) malam. Ia menegaskan, berita yang dibuatnya bersama media lain tidak menyerang pribadi pejabat Kejaksaan maupun didasarkan pada gosip, termasuk isu jam tangan mewah dan lainnya. Menurutnya, seluruh konten yang diproduksi memiliki dasar yang jelas. Selain tuduhan membuat berita negatif, Tian juga menyesalkan dakwaan penyebaran berita bohong, penyalahgunaan jabatan sebagai direktur salah satu stasiun televisi, hingga tudingan menerima uang ratusan juta rupiah tanpa kontrak untuk kepentingan pribadi. Ia mengklaim tuduhan tersebut merupakan bentuk pembingkaian media dan kampanye buruk yang menyerang reputasi pribadinya serta stasiun televisi tempatnya pernah bernaung. "Seluruh produk media TV saya terdahulu dibuat berdasarkan fakta dan didasarkan pada pernyataan narasumber yang kredibel," tegasnya. Tian juga menekankan bahwa selama dirinya didakwa menyebarkan berita negatif terkait tiga perkara korupsi, tidak ada keberatan atau hak jawab yang diajukan oleh pihak Kejaksaan atas konten yang ditayangkan. "Komisi Penyiaran dan Dewan Pers juga tidak pernah memberikan teguran terkait produk media yang dijadikan perkara oleh Kejaksaan," cetusnya. Dalam perkara ini, Tian didakwa melakukan perintangan penegakan hukum pada tiga kasus korupsi. Tian dituntut 8 tahun pidana penjara oleh JPU. Ia disebut melakukan perbuatan tersebut bersama aktivis atau ketua tim buzzer Adhiya Muzakki, yang juga dituntut 8 tahun penjara, serta advokat Junaedi Saibih yang dituntut 10 tahun penjara. Selain pidana penjara, ketiga terdakwa dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp 600 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 150 hari. Tiga perkara yang dimaksud meliputi dugaan korupsi tata kelola komoditas timah, ekspor minyak sawit mentah (CPO), dan importasi gula. Jaksa mendakwa ketiganya membuat program dan konten yang bertujuan membentuk opini negatif di publik terkait penanganan perkara tersebut. Dalam perkara timah, para terdakwa disebut membuat skema pembelaan melalui narasi dan opini negatif dengan melibatkan buzzer di media sosial untuk memengaruhi proses penanganan perkara. Sementara dalam perkara CPO, mereka didakwa melakukan perintangan melalui skema non-yuridis di luar persidangan guna membentuk opini bahwa penanganan perkara oleh penyidik tidak benar. Adapun dalam perkara gula, ketiganya diduga membuat konten dan opini negatif terkait penanganan perkara yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung. &nbsp;

Tian Bahtiar sesalkan tuduhan berita negatif terkait korupsi yang dinilai ancam kebebasan pers. Ia dituntut 8 tahun penjara oleh JPU.

Tian Bahtiar Singgung Ancaman Kebebasan Pers Usai Dituntut 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/Sidang-4137871052.jpg" alt="Perkara tambang ilegal galian C yang menyeret Ali Imron dan Ibnu Abdullah memasuki babak akhir. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 1 miliar. (Ludry/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Perkara tambang ilegal galian C yang menyeret Ali Imron dan Ibnu Abdullah memasuki babak akhir. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 1 miliar. (Ludry/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Perkara tambang ilegal galian C yang menyeret Ali Imron dan Ibnu Abdullah memasuki babak akhir. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 1 miliar. JPU meyakini bahwa keduanya melanggar pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). JPU Imamal Muttaqin menegaskan bahwa keduanya terbukti bersalah melakukan aktifitas penambangan ilegal pada awal Agustus lalu. Yakni di wilayah Desa Sukorejo Kecamatan Bungah. "Kami menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama dua tahun," ujarnya kepada majelis hakim. Pihaknya menegaskan bahwa terdakwa Ali sengaja melakukan pengerukan lahan untuk dijadikan tambak ikan. Namun, proses pengerukan menggunakan alat berat tanpa dilengkapi perizinan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). "Kedalaman mencapai 1-2 meter pada area tanah seluas 1.500 meter persegi," ucapnya. Dalam prosesnya, Ali meminta bantuan Ibnu untuk menyiapkan segala kebutuhan. Mulai dari alat berat, pekerja, hingga 18 dump truk untuk mengangkut material. Selama beroperasi, setidaknya terdapat 96 rit tanah yang berhasil dikeruk dan dijual seharga Rp 200 ribu tiap ritnya. "Kami juga menuntut pidana tambahan denda Rp 1 miliar. Dengan pidana pengganti sebesar dua bulan penjara," tandasnya.&nbsp; Merespon hal tersebut, para terdakwa pun tidak mengajukan pledoi pembelaan. Hakim Ketua Ersin pun menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan vonis putusan. "Seluruh keterangan dan fakta persidangan akan menjadi pertimbangan dalam vonis nanti," ujarnya menutup sidang.

Jaksa menuntut dua tahun penjara dan denda Rp 1 miliar untuk terdakwa tambang ilegal di Gresik keduanya melanggar pasal 158

Ali Imron dan Ibnu Abdullah Terancam Denda Rp 1 Miliar Karena Masalah Tambang Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/result_Screenshot_20250919_182734-3796012524.jpg" alt="Nikita Mirzani hadir dalam persidangan pada Kamis, 18 September 2025, dengan mengenakan dress cantik terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Tiktok @aunty_khey22)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani hadir dalam persidangan pada Kamis, 18 September 2025, dengan mengenakan dress cantik terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Tiktok @aunty_khey22)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar. Tuntutan itu terkait kasus dugaan pemerasan, UU ITE, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas laporan Reza Gladys. &ldquo;Menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar kepada terdakwa. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,&rdquo; kata Jaksa membacakan tuntutannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis (9/10). JPU meminta majelis hakim mengenakan penahanan kepada Nikita Mirzani dan yang bersangkutan dikenakan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. Jaksa dalam kesempatan itu juga mengungkapkan sejumlah pertimbangan yang memberatkan sekaligus meringankan bagi terdakwa. Salah satu yang memberatkan, Nikita Mirzani dianggap tidak sopan saat menjalani persidangan di pengadilan. "Perbuatan terdakwa merusak nama baik martabat orang lain, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa menikmati hasil kejahatan, terdakwa tidak bersikap sopan di persidangan, terdakwa tidak menghargai jalannya persidangan, terdakwa berbelit-belit, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa sudah pernah dihukum," ungkap Jaksa. Selain itu, Jaksa juga mengungkapkan hal yang meringankan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Jaksa menyatakan, Nikita memiliki tanggungan keluarga. Usai mendengarkan tuntutan Jaksa, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Nikita Mirzani atau kuasa hukumnya untuk melakukan pembelaan dalam sidang pledoi yang rencananya akan digelar pada pekan depan. "Silakan terdakwa atau kuasa hukumnya menyusun pledoi atau pembelaan. Kita kasih waktu sampai Kamis, 16 Oktober 2025. Mudah-mudahan jadwal tidak mundur,&rdquo;kata majelis hakim.

Jaksa menuntut Nikita Mirzani 11 tahun penjara dalam kasus pemerasan dan pencucian uang. Tuntutan itu karena tidak sopan di persidangan.

Nikita Mirzani Dinilai Tak Sopan di Persidangan, Jaksa Tuntut 11 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/1000516375-328225546.jpg" alt="Nikita Mirzani menghadiri sidang eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/7). (Luthfia Miranda Putri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani menghadiri sidang eksepsi (nota keberatan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/7). (Luthfia Miranda Putri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Aksi jaksa penuntut umum (JPU) memaksa Nikita Mirzani mengenakan rompi tahanan usai sidang lanjutan pada Kamis (31/7) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diunggah sejumlah akun media sosial dan saat ini sedang viral. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram folkkonoha. Dalam video, terlihat beberapa orang Jaksa perempan mendatangi Nikita Mirzani usai sidang dan memaksa agar ibu tigak anak tersebut mengenakan rompi tahanan.&nbsp; Momen itu menjadi sorotan orang-orang yang hadir di persidangan. Mereka meminta Jaksa untuk tidak main kasar setelah beberapa kali memaksa Nikita untuk menggunakan rompi tahanan dengan wajah seperti sedang marah. "Baik baik saja dong, jangan kasar. Nggak boleh kayak gitu," kata salah satu perempuan. JPU tetap bersikeras untuk memakaikan rompi tahanan kepada Nikita Mirzani. Sampai akhirnya, ibunda Lolly itu bersedia mengenakan rompi tahanan akibat tangan besi diterapkan Jaksa.&nbsp; Bahkan, Nikita Mirzani juga diborgol kedua tangannya dan langsung dibawa ke mobil tahanan tanpa ada kesempatan untuk wawancara dengan banyak wartawan yang sudah menunggu Nikita. Pemandangan ini berbeda sekali dbandigkan dengan sidang sebelumnya. Dalam persidangan sebelumnya, tangan Nikita Mirzani tampak tidak diborgol dan dia tetap diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan awak media usai sidang. Nikita Mirzani menolak untuk mengenakan rompi tahanan buntut atas kekecewaannya karena bukti rekaman di dalam flashdisk yang diberikannya ke majelis hakim tidak diputar di persidangan.&nbsp; Padahal menurut Nikita Mirzani, rekaman itu dapat membuktikan adanya dugaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) main mata dengan pelapor Reza Gladys dan suami. Dia mengaku cukup syok usai mendengarkan rekaman itu. Banyak netizen ikut menanggapi pemaksaan yang dilakukan Jaksa ke Nikita Mirzani untuk dia mengenakan rompi tahanan. Netizen mempertanyakan apakah itu merupakan tugas Jaksa atau bukan. "Jobdesk-nya JPU kah?," komentar salah satu netizen. "Tapi memang itu bukan tugas JPU, itu tugas pegawai rutan/lapas," timpal yang lainnya. Netizen lain menyayangkan tidak diberikannya kesempatan rekaman yang telah diberikan Nikita Mirzani untuk diputar di dalam persidangan. Jika memang tidak berdasar, rekaman itu bisa dengan mudah diabaikan. "Kenapa harus takut ya? Masak ada bukti rekaman nggak diputar. Aneh dah," komentar salah satu warganet. "Bagaimana mana mau sopan, hakim, jaksa apa sudah sopan," ucap yang lainnya. "Yang nggak tahu jalan ceritanya pasti kesal ke Niki, tapi yang tau pasti kesal ke jaksa, hakim, dll, wkwk,"&nbsp;tulis warganet. &nbsp;

Jaksa penuntut umum memaksa Nikita Mirzani mengenakan rompi tahanan di persidangan PN Jaksel, netizen pun berkomentar

Viral Jaksa Memaksa Nikita Mirzani Kenakan Rompi Tahanan, Netizen: Jobdesk JPU Kah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/1000473149-301620778.jpg" alt="Terdakwa Nefri Zaldi mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (29/7). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Nefri Zaldi mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (29/7). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada Nefri Zaldi, 32. Dia mencuri sepasang sandal mewah milik mantan majikan. &rdquo;Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Nefri Zaldi dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan,&rdquo; kata Hakim Ketua Sarma Siregar seperti dilansir dari Antara di PN Medan. Majelis hakim menyatakan, terdakwa Nefri yang merupakan warga Jalan Asahan di kawasan Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terbukti melakukan tindak pidana pencurian. &rdquo;Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP,&rdquo; ujar Hakim Sarma. Adapun hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Nefri karena telah merugikan korban Siwaji Raza dan meresahkan masyarakat. Sedangkan hal meringankan, terdakwa sopan selama persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah membacakan putusan, Hakim Ketua Sarma Siregar memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa Nefri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan menyatakan sikap atas vonis tersebut. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Medan Aprilda Yanti Hutasuhut sebelumnya meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Nefri Zaldi pidana penjara dua tahun. Dalam dakwaannya, JPU Kejari Medan Aprilda Yanti Hutasuhut menjelaskan bahwa kasus tindak pidana pencurian itu terjadi pada Sabtu, 28 Desember 2024. Saat itu, terdakwa Nefri yang sebelumnya pernah bekerja di rumah korban bernama Siwaji Raza, bersama saksi Andika Gultom mendatangi rumah korban di Kompleks Griyatur Indah, Jalan Krisan Medan. &rdquo;Sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Andika melihat terdakwa mengambil sepasang sandal merek Hermes dari rak sepatu, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik berwarna cokelat,&rdquo; ujar JPU Aprilda. Terdakwa akhirnya ditangkap pihak kepolisian pada Jumat (21/3) dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Akibat kejadian itu, korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 15 juta.

Majelis hakim PN Medan menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada terdakwa pencuri sepasang sandal mewah milik mantan majikan

Hakim Vonis 18 Bulan Penjara Pencuri Sandal Mantan Majikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/7ffc31c0-bfb6-4a7b-a65c-9082eb8411d2-4095880901.jpeg" alt="Musisi Fariz RM ditangkap Polres Metro Jaksel.&nbsp;(istimewa)" width="100%">
<figcaption>Musisi Fariz RM ditangkap Polres Metro Jaksel.&nbsp;(istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sidang tuntutan kasus narkoba yang menjerat Fariz RM ditunda pada Senin (21/7). Sebab, ada unsur kesalahan dalam dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. Kuasa hukum Fariz, Deolipa Yumara menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap membacakan tuntutan. Sebelumnya, Fariz RM didakwa sebagai pengedar narkoba, bukan pemakai. &ldquo;Sebenarnya dakwaannya salah sasaran karena untuk pengedar, Fariz RM kan hanya pengguna. Jadi, tidak masuk,&rdquo; tegas Deolipa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Deolipa berharap, JPU bisa bersikap bijak menuntut terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di dalam persidangan. Pasalnya, kesalahan dalam dakwaan yang berujung pada tuntutan bisa menimbulkan polemik baru. &ldquo;Kalau Jaksa tetap menuntut sebagai pengedar ini jadi persoalan karena tidak ada saksi dan bukti kalau Fariz itu pengedar,&rdquo; cetus Deolipa. Pembacaan tuntutan akan dilakukan di sidang selanjutnya pekan depan pada Senin (28/7). Musisi berusia 66 tahun didakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan dugaan peredaran narkoba. Selain itu, juga dituntut dengan pasal 112 ayat (1) UU yang sama karena diduga memiliki dan menyimpan narkotika tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Atas dakwaan tersebut, Fariz terancam hukuman 12-15 tahun penjara. Ini merupakan kali keempat pelantun lagu Sakura itu tersandung kasus serupa. Kali ini dia menjalani kasus penyalahgunaan narkoba setelah ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 18 Februari 2025.&nbsp; Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa sabu-sabu 0,89 gram dan ganja 7,4 gram. Deolipa pun masih menaruh harapan besar kliennya bisa menjalani rehabilitasi. Mengingat Fariz memang hanya seorang pengguna, bukan pengedar seperti yang disangkakan. Pernyataan tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari saksi ahli, mantan ketua BNN periode 2012-2015 Anang Iskandar. &ldquo;Ya tentunya harus rehab karena dia sebagai pengguna. Memang sudah aturan baru, kan sudah gamblang disampaikan ke kepala BNN juga bahwasanya pengguna itu harus direhabilitasi. Nah, itu yang kami harapkan,&rdquo; papar Deolipa.

Sidang tuntutan kasus narkoba Fariz RM ditunda karena jaksa belum siap. Kuasa hukum menilai ada kesalahan dalam dakwaan

Sidang Tuntutan Ditunda, Pengacara Fariz RM Singgung Ada Unsur Kesalahan Dalam Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/IMG_20250701_081713_108-3603893883.jpg" alt="Polisi menahan dua tersangka R dan M dalam kasus penganiayaan ART oleh majikan pada Senin (23/6). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Polisi menahan dua tersangka R dan M dalam kasus penganiayaan ART oleh majikan pada Senin (23/6). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Satreskrim Polresta Barelang melengkapi berkas penyidikan kasus penganiayaan asisten rumah tangga (ART) oleh majikannya untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). &rdquo;Berproses tentunya, segera kami lengkapi berkas perkaranya untuk pelimpahan ke JPU,&rdquo; kata Kasatreskrim Polresta Barelang Kompol Debby Tri Andrestia seperti dilansir dari Antara di Batam, Selasa (1/7). Perwira menengah Polri itu mengatakan, setelah menetapkan tersangka pada Senin (23/6), penyidik memeriksa secara intensif kedua tersangka guna melengkapi berkas penyidikan. Penyidik sudah menetapkan R selaku majikan korban sebagai tersangka dan M selaku kerabat dan juga rekan kerja korban sebagai tersangka. &rdquo;Saksi yang sudah dimintai keterangan sebanyak lima orang, mereka adalah pihak-pihak terkait yang mengetahui, melihat, dan mendengar, peristiwa,&rdquo; terang Debby Tri Andrestia. Sementara itu, terkait kondisi korban, hingga kini masih menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di kawasan Batam Center. Menurut Debby, akibat penganiayaan yang dilakukan para tersangka, korban mengalami luka berat di sekujur tubuhnya. &rdquo;Korban alami luka berat, juga kurang gizi serta anemia,&rdquo; ujar Debby Tri Andrestia. Berdasar hasil penyidikan, peristiwa penganiayaan itu terjadi selama korban bekerja di rumah milik tersangka R mulai Juni 2024. Selain diperlakukan buruk, korban juga kerap menerima kekerasan verbal dari tersangka. Bahkan pernah disuruh makan kotoran hewan. Puncak peristiwa penganiayaan terjadi akhir Juni hingga video viral dan korban diselamatkan tetangga beserta Perkumpulan Keluarga (PK) Sumba. Kejadian itu bermula ketika korban lupa mengerjakan tugasnya menutup kandang anjing milik tersangka. Sehingga kedua anjing tersebut berkelahi hingga menimbulkan luka. Kejadian tersebut membuat tersangka R naik pitam hingga menganiaya korban secara fisik dan psikis. Selama bekerja dengan R, korban dijanjikan upah Rp 1,8 juta. Namun sudah satu tahun tidak menerima upah, selain itu ada potongan-potongan gaji yang diberlakukan tersangka setiap korban melakukan kesalahan dalam bekerja. Selain itu, tersangka juga menyita ponsel milik korban, sehingga selama dianiaya dia tidak bisa menghubungi pihak keluarganya. Atas perbuatan tersangka, penyidik menjerat keduanya dengan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1E dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 30 juta.

Polresta Barelang melengkapi berkas penyidikan kasus penganiayaan ART oleh majikannya untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU)

Polresta Barelang Lengkapi Berkas Penyidikan Majikan Aniaya ART 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/Ammar-Zoni-Pakai-Narkoba-untuk-Melampiaskan-Masalah-Rumah-Tangga-3721302112.jpg" alt="Ammar Zoni divonis 3 tahun penjara oleh hakim. Kuasa hukum menegaskan bahwa vonis itu bukti Ammar Zoni bukan pengedar atau penjual Narkoba. (ANTARA/Risky Syukur)" width="100%">
<figcaption>Ammar Zoni divonis 3 tahun penjara oleh hakim. Kuasa hukum menegaskan bahwa vonis itu bukti Ammar Zoni bukan pengedar atau penjual Narkoba. (ANTARA/Risky Syukur)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktor Ammar Zoni sempat dikabarkan terlibat dalam bisnis narkoba dengan kapasitasnya sebagai pemberi modal untuk menjalankan bisnis haram. Hal itu dinyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga menuntut mantan suami Irish Bella dengan hukuman 12 tahun penjara. Jon Mathias selaku kuasa hukum Ammar Zoni menyatakan, tuntutan Jaksa secara otomatis terbantahkan dengan adanya putusan Majelis Hakim PN Jakbar pada hari ini. Menurut dia, kliennya hanya dianggap bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkoba. "Jadi clear ya sekarang Ammar bukan pengedar atau penjual. Tidak ada yang dirugikan oleh Ammar karena dia tidak terlibat dalam jaringan narkotika," ujar Jon Mathias di PN Jakarta Barat, Senin. (26/8). Dia juga mengatakan, pernyataan Jaksa bahwa kliennya terlibat dalam bisnis haram narkoba jauh dari fakta yang sesungguhnya karena tidak dapat dibuktikan sebagai fakta di persidangan. "Asusmsi saja seolah Ammar Zoni pengedar, menjual sampai 95 gram, 100 gram. Tapi kan buktinya nggak ada," bebernya. Seperti diketahui, Ammar Zoni ditangkap polisi untuk ketiga kalinya terkait kasus narkoba pada 12 Desember 2023. Bintang sinetron 7 Manusia Harimau ditangkap di sebuah apartemen di bilangan Serpong Tangerang Selatan. Ammar Zoni ditangkap dengan barang bukti berupa 4 paket sabu dengan berat 4,36 gram dan 1 paket ganja seberat 1,32 gram.

"Tidak ada yang dirugikan oleh Ammar karena dia tidak terlibat dalam jaringan narkotika," ujar Jon Mathias.

Kuasa Hukum Ammar Zoni: Clear, Klien Saya Bukan Penjual atau Pengedar Narkoba, Jaksa Penuntut Umum Main Asumsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/Haris-Azhar-Dan-Fatia-Miftahul-Hayat-2JPG-3030450603.jpg" alt="Hariz Azhar dan Fatia Maulidayanti saat berpidato di depan para pendukungnya usai putusan bebas di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1/2023)." width="100%">
<figcaption>Hariz Azhar dan Fatia Maulidayanti saat berpidato di depan para pendukungnya usai putusan bebas di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang dituduhkan kepada Haris Azhar serta Fatia Maulidiyanti tidak terbukti. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) membebaskan Haris-Fatia dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Putusan tersebut dibacakan oleh hakim ketua Cokorda Gede Arthana bersama hakim anggota Djohar Arifin dan Agam Syarief Baharudin. Setelah melalui persidangan panjang yang memakan waktu lebih kurang delapan bulan, Haris dan Fatia dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan dan tuntutan sebagaimana disampaikan JPU. &rdquo;Menyatakan terdakwa Fatia Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum,&rdquo; ungkap Gede Arthana kemarin (8/1). Vonis yang sama berlaku untuk Haris. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Haris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU. Baik dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsider, maupun dakwaan ketiga. &rdquo;Membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan,&rdquo; kata hakim. Putusan itu dibarengi dengan perintah untuk memulihkan hak dan martabat Haris-Fatia. Sebelumnya, JPU menuntut Haris dan Fatia telah melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka menuntut Haris hukuman empat tahun penjara dan Fatia tiga setengah tahun penjara. Majelis hakim menolak tuntutan tersebut. Menurut hakim, podcast atau siniar NgeHAMtam yang dilakukan Haris dan Fatia bukan pencemaran nama baik. Termasuk dengan sebutan lord yang dialamatkan kepada Luhut. Majelis hakim menilai sebutan itu sudah sering digunakan oleh khalayak dan media massa. Lebih dari itu, mereka menilai bahwa lord bukan konotasi buruk, jelek, maupun hinaan terhadap kondisi fisik atau psikis seseorang. Malahan, kata tersebut merujuk pada status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya. Sebagai Menko Marves, Luhut kerap mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo. Termasuk tugas-tugas khusus seperti penanggulangan Covid-19. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa sebutan lord yang ditujukan kepada Luhut tidak dimaksudkan untuk menghina atau mencemarkan nama baik. Berkaitan dengan substansi siniar yang mengulas hasil kajian cepat, majelis hakim menilai bahwa itu juga tidak melanggar hukum. Bahkan, hakim menyatakan tidak ada seorang pun yang boleh dihukum karena apa yang dipikirkannya. Menanggapi putusan tersebut, JPU menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lanjutan. Sementara itu, Haris-Fatia beserta tim kuasa hukum menerima putusan itu. Setelah sidang, Haris menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan buah kerja keras banyak pihak. Terutama tim kuasa hukum, keluarga, serta gerakan sosial yang tidak berhenti menyuarakan perkara tersebut. &rdquo;Menurut saya, ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik di ruang pengadilan,&rdquo; kata Haris. Senada, Fatia mengapresiasi kerja keras semua pihak selama proses hukum di PN Jaktim berjalan. Sambil menahan tangis, Fatia mengatakan bahwa dirinya sempat tidak kuat melalui proses tersebut. Namun, Haris dan berbagai gerakan sosial di luar ruang sidang menguatkan mantan koordinator KontraS itu. &rdquo;Kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh gerakan sosial yang ada di luar, yang benar-benar sudah berjerih payah, selalu bersolidaritas. Saya harap solidaritas itu tidak hanya berhenti di kami berdua,&rdquo; ucap Fatia. Menurut dia, putusan kemarin menegaskan bahwa semua pihak setara di mata hukum. M. Isnur, ketua tim kuasa hukum Haris-Fatia, menyampaikan bahwa putusan tersebut tidak lepas dari perjuangan kliennya. &rdquo;Ini menjadi contoh kepada rakyat Indonesia, para aktivis, mahasiswa, pelajar, jurnalis, dan lainnya untuk tidak takut berbicara, untuk tidak takut menyampaikan kritik dan pendapat,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Isnur mengapresiasi majelis hakim yang sudah menerima seluruh argumen tim kuasa hukum Haris-Fatia. Menurut dia, putusan yang dibacakan majelis hakim kemarin sangat jelas dan tegas. &rdquo;Bahwa yang mereka sampaikan adalah kebenaran, yang mereka sampaikan adalah fakta, yang mereka sampaikan adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi yang itu adalah bagian dari jaminan untuk semua orang,&rdquo; bebernya Terpisah, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan menghormati putusan pengadilan tersebut. &rdquo;Setiap putusan pengadilan adalah wujud proses hukum yang harus kita hormati,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis. Meski begitu, Luhut menyayangkan sejumlah fakta dan bukti yang dikesampingkan oleh hakim. &rdquo;Untuk selanjutnya, kami percayakan ke jaksa penuntut umum atas proses yang akan ditempuh selanjutnya,&rdquo; jelasnya. (idr/syn/c17/fal)

Majelis hakim PN Jakarta Timur membebaskan Haris Azhar serta Fatia Maulidiyanti dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Pesan dari Vonis Bebasnya Haris Azhar-Fatia, Jangan Takut Sampaikan Kritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/kejati-sumut-2825383567.jpg" alt="JPU Kejati Sumut Randi H Tambunan (kiri) membacakan nota tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Senin (27/11/2023). Sumber: (ANTARA/M Sahbainy Nasution)" width="100%">
<figcaption>JPU Kejati Sumut Randi H Tambunan (kiri) membacakan nota tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Senin (27/11/2023). Sumber: (ANTARA/M Sahbainy Nasution)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Randi H Tambunan menuntut mati tiga terdakwa kurir narkotika jenis ganja seberat 135 kilogram. "Menuntut terdakwa Supriadi, terdakwa Wildan alias Wily dan terdakwa Arwanda Anggara (dilakukan penuntutan terpisah) dengan pidana mati," ujar Randi di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Senin (27/11) dilansir dari Antara. Ia mengatakan, dari fakta-fakta persidangan; ketiga terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013113417/jadi-kurir-narkoba-pelaku-dapat-untung-rp-10-juta-per-kilo">Jadi Kurir Narkoba, Pelaku Dapat Untung Rp 10 juta per Kilo</a> Inti pasal itu, kata Randi, tiga terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja. "Hal yang memberatkan ketiga terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, hal yang meringankan tidak ada," ucap Randi. Setelah membacakan nota tuntutan dari jaksa penuntut umum, majelis hakim diketuai oleh Fahren melanjutkan persidangan pekan depan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013039270/1-lagi-kurir-narkoba-jaringan-fredy-pratama-ditangkap">1 Lagi Kurir Narkoba Jaringan Fredy Pratama Ditangkap</a> Dalam dakwaan terungkap, JPU Kejati Sumut Frianta Felix Ginting mengatakan pada Jumat 26 Mei 2023, Wildan bertemu dengan Ali (penyelidikan) di Kecamatan Piding, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. "Ali menawarkan pekerja untuk mengantarkan ganja dengan upah Rp30 juta untuk diserahkan kepada Alfi (lidik)," katanya. Kemudian, dua terdakwa dari Aceh tersebut bertemu Arwandan dan Alfi menuju gudang di Jalan Tanjung Sari Medan Sunggal, Medan untuk diberikan dengan berat keseluruhan 135 kilogram. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012994789/demi-membiayai-keluarga-dan-beli-susu-anak-warga-tambak-wedi-jadi-kurir-narkoba">Demi Membiayai Keluarga dan Beli Susu Anak, Warga Tambak Wedi Jadi Kurir Narkoba </a> "Mendapatkan informasi dari masyarakat petugas Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penggerebekan di tempat lokasi," ucap Frianta. Hasil penangkapan tersebut, Alfi melarikan diri saat petugas polisi melakukan penangkapan, sementara tiga terdakwa diamankan beserta barang bukti yang didapat seberat 135 kilogram.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Randi H Tambunan menuntut mati tiga terdakwa kurir narkotika jenis ganja.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#jaksa penuntut umum

Berita Terkini