<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/9xKlrmpBXfeZQD3BllQ3DyHbx16bkeKzsRDYPS3Y-1-3488485634.jpg" alt="Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>
<p>&nbsp;<strong>JawaPos.com</strong> - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan laporan dugaan gratifikasi dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal warga negera Singapura berinisial TCL. Menurutnya, KPK harus menindaklanjuti laporan yang masuk.</p>
<p>&ldquo;KPK harus tindaklanjuti semua laporan dari masyarakat,&rdquo; kata Boyamin kepada wartawan, Rabu (4/3).</p>
<p>Boyamin mengatakan, KPK perlu melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap laporan tersebut. Data-data yang diterima harus ditelaah untuk menentukan langkah selanjutnya.&nbsp;</p>
<p>"Soal nanti terbukti atau tidaknya maka harus setelah kajian dan pengumpulan bukti dan faktanya,&rdquo; imbuhnya.</p>
<p><strong class="readmore">Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/kasuistika/2603040129/kpk-telah-lakukan-gelar-perkara-dari-ott-pekalongan-bupati-jadi-tersangka">KPK Telah Lakukan Gelar Perkara dari OTT Pekalongan, Bupati jadi Tersangka?</a></strong></p>
<p>Sementara, Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman juga mengatakan hal serupa. Dia meminta penyelidikan diperluas dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan izin tinggal TCL.</p>
<p>Menurutnya, semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum. "Jangan sampai ada dugaan peran atau kelalaian yang luput dari perhatian,&rdquo; kata Dendi.</p>
<p>Sebelumnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta menjatuhkan sanksi administrasi kepada warga negara Singapura berinisial TCL karena melanggar izin tinggal. Sanksi dijatuhkan usai TCL menjalani pemeriksaan langsung.</p>
<p>Kabid Pengawasan dan Penindakan Kanwil Imigrasi Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim, mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi DKJ. Kasus ini diproses berdasarkan informasi dari masyarakat.</p>
<p>&ldquo;Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat,&rdquo; ujarnya, Senin (2/2).</p>
<p>Dari pemeriksaan yang dilakukan, TCL diketahui terakhir masuk wilayah Indonesia&nbsp; pada 20 Januari 2026 menggunakan Bebas Visa Kunjungan. Selain itu, TCL tercatat pernah memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berlaku hingga 30 Oktober 2025.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

Boyamin Saiman mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan laporan dugaan gratifikasi dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal warga negera Singapura.

MAKI Minta KPK Usut Tuntas Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal WN Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/3H6A4843JPG-4225894714.jpg" alt="Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima aduan masyarakat (dumas) terkait dugaan gratifikasi yang menyebabkan penyalahgunaan izin tinggal warga negara Singapura berinisial TCL. Dumas ini akan ditelaah lebih lanjut sesuai aturan yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terkait dengan laporan aduan masyarakat itu merupakan informasi dalam klasifikasi tertutup atau dirahasiakan. Sehingga memang dalam mekanismenya KPK tidak bisa menyampaikan konfirmasi apakah KPK menerima laporan aduan masyarakat tersebut atau tidak,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (13/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menyatakan, KPK tidak bisa membuka identitas pelapor. Informasi tersebut bersifat rahasia, hanya untuk konsumsi internal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Laporan tersebut disampaikan oleh siapa itu juga kami tidak bisa mengkonfirmasi, termasuk substansinya. Karena memang setiap proses dalam tahapan pengaduan masyarakat semuanya informasi tertutup,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/017191191/gelorakan-desentralisasi-politik-partai-gema-bangsa-ingin-daerah-tak-hanya-jadi-perpanjangan-pusat">Gelorakan Desentralisasi Politik, Partai Gema Bangsa Ingin Daerah Tak Hanya jadi Perpanjangan Pusat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK hanya memastikan setiap dumas yang diterima akan diproses secara profesional. Progres penyelidikan juga akan disampaikan kepada pihak pelapor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk menjaga akuntabilitas kinerja KPK, maka atas tindak lanjut laporan masyarakat, kami pasti sampaikan progresnya. Tapi hanya kepada pihak pelapor,&rdquo; jelas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga bagaimana nanti tahapan telaahnya, verifikasi, analisisnya, dan juga tindak lanjutnya hanya bisa kami sampaikan kepada pihak pelapor,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai jnformasi, dumas kasus ini sendiri datang dari Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK). Mereka menduga adanya dugaan suap sehingga membuat TCL bisa menyalahgunakan izin tinggal selama 10 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal&nbsp;Imigrasi&nbsp;Daerah Khusus Jakarta menjatuhkan sanksi administrasi kepada warga negara Singapura berinisial TCL karena melanggar&nbsp;izin tinggal. Sanksi dijatuhkan usai TCL menjalani pemeriksaan langsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Pengawasan dan Penindakan Kanwil Imigrasi Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim, mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi DKJ. Kasus ini diproses berdasarkan informasi dari masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat,&rdquo; ujarnya, Senin (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari pemeriksaan yang dilakukan, TCL diketahui terakhir masuk wilayah Indonesia&nbsp; pada 20 Januari 2026 menggunakan Bebas Visa Kunjungan. Selain itu, TCL tercatat pernah memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berlaku hingga 30 Oktober 2025.</div>

KPK tidak bisa membuka identitas pelapor. Informasi tersebut bersifat rahasia, hanya untuk konsumsi internal.

KPK Dalami Aduan Masyarakat Soal Dugaan Gratifikasi yang Libatkan WN Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/Screen-Shot-2025-12-18-at-151457-1406196689.png" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada awak media terkait dengan OTT yang dilakukan di wilayah Banten dan Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada awak media terkait dengan OTT yang dilakukan di wilayah Banten dan Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal turun tangan untuk mengungkap dugaan praktik suap atau gratifikasi, terkait penanganan kasus warga negara (WN) Singapura berinisial TCL yang hanya dikenai sanksi administratif oleh pihak Imigrasi. Namun, KPK mempersilakan masyarakat jika memiliki data awal untuk melaporkannya.</p> <p>&ldquo;Silakan segera laporkan kepada kami di KPK supaya nanti bisa kami tindaklanjuti,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (9/2).</p> <p>Budi mengakui, potensi praktik penyimpangan semacam itu tidak hanya terjadi di sektor keimigrasian, tetapi juga di berbagai bidang kerja lainnya.</p> <p>&ldquo;Hal-hal demikian memang kami lihat terjadi di beberapa sektor,&rdquo; tegasnya.</p> <p>KPK pun mengimbau para pemangku kepentingan, khususnya perusahaan dan pengguna tenaga kerja asing (TKA), agar tidak menutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Jika ditemukan persoalan administrasi yang belum terpenuhi, penyimpangan dalam proses penempatan, atau dugaan pelanggaran hukum, KPK meminta agar hal tersebut segera dilaporkan.</p> <p>Budi menekankan, persoalan tata kelola tenaga kerja asing tidak dapat dilihat sebagai isu yang berdiri sendiri. Menurutnya, ekosistem perizinan lintas kementerian masih memiliki celah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu.</p> <p>&ldquo;Kita bisa melihat bagaimana para oknum di Kementerian Ketenagakerjaan melakukan dugaan tindak pemerasan terhadap agen tenaga kerja asing dalam pengurusan dokumen,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Dugaan pemerasan tersebut, lanjut Budi, terjadi saat agen mengajukan permohonan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penempatan tenaga kerja asing di berbagai sektor kerja di Indonesia. Ia menegaskan, proses masuknya tenaga kerja asing seharusnya dimulai dari pemenuhan administrasi keimigrasian, kemudian berlanjut ke aspek ketenagakerjaan.</p> <p>&ldquo;Itu yang kemudian masih akan terus kami dalami. Perkaranya juga masih berjalan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Perhatian KPK menguat setelah sebelumnya warga negara Singapura berinisial TCL diperiksa oleh Kantor Imigrasi Jakarta I pada 29 Januari 2026. Paspor TCL sempat ditahan saat yang bersangkutan baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta.</p> <p>Sehari kemudian, TCL menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran keimigrasian. Namun, tak lama berselang, TCL diperbolehkan kembali ke negara asalnya dengan hanya menerima sanksi administratif berupa surat peringatan.</p> <p class="class-paragraph">Berdasarkan penelusuran media, TCL diduga telah bekerja secara ilegal di Indonesia selama sekitar 10 tahun tanpa dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan tanpa Izin Tinggal Terbatas (ITAS). TCL diketahui hanya memiliki RPTKA dan ITAS untuk periode satu tahun, yakni 2024&ndash;2025, dan itu pun hanya untuk satu perusahaan.</p> <p>Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap TCL dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan, TCL diketahui terakhir masuk ke Indonesia pada 20 Januari 2026 dengan menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan. Selain itu, petugas juga mempertimbangkan riwayat izin tinggal sebelumnya berupa ITAS yang berlaku hingga 30 Oktober 2025.</p> <p>Dalam periode ITAS tersebut, TCL diketahui melakukan kegiatan bekerja di PT Roda Ekakarya serta tercatat sebagai tenaga kerja di PT Bridgestone Tire Indonesia.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, Kanwil Ditjen Imigrasi DKJ memutuskan menjatuhkan sanksi administratif berupa surat peringatan kepada TCL.</p> <p>Menanggapi keputusan tersebut, penggiat antikorupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, meminta KPK turun tangan untuk menyelidiki dugaan gratifikasi di lingkungan Imigrasi.</p> <p>&ldquo;KPK perlu memantau dan mengawasi kemungkinan adanya praktik korupsi di berbagai titik rawan perizinan tenaga kerja asing,&rdquo; imbuhnya beberapa waktu lalu.</p>

KPK mengajak masyarakat laporkan dugaan korupsi tata kelola tenaga kerja asing di Indonesia. Laporan Anda jadi kunci penyelidikan.

KPK Minta Masyarakat Laporkan Dugaan Temuan Korupsi Tata Kelola Tenaga Kerja Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/IMG-20251223-WA0056-3529062626.jpg" alt="Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem. (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem. (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta menjatuhkan sanksi administrasi kepada warga negara Singapura berinisial TCL karena melanggar izin tinggal. Sanksi dijatuhkan usai TCL menjalani pemeriksaan langsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Pengawasan dan Penindakan Kanwil Imigrasi Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim, mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi DKJ. Kasus ini diproses berdasarkan informasi dari masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat,&rdquo; ujarnya, Senin (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari pemeriksaan yang dilakukan, TCL diketahui terakhir masuk wilayah Indonesia&nbsp; pada 20 Januari 2026 menggunakan Bebas Visa Kunjungan. Selain itu, TCL tercatat pernah memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berlaku hingga 30 Oktober 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/017145324/11-pemain-asing-tembus-rp-4433-miliar-persebaya-surabaya-jor-joran-di-era-bernardo-tavares">11 Pemain Asing Tembus Rp 44,33 Miliar! Persebaya Surabaya Jor-joran di Era Bernardo Tavares</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, TCL tercatat melakukan kegiatan bekerja di PT Roda Ekakarya serta tercatat sebagai tenaga kerja di PT Bridgestone Tire Indonesia meski hanya memiliki ITAS. Atas dasar itu, TCL dinyatakan telah melakukan pelanggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, kami memberikan surat peringatan,&rdquo; jelas Gusti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui sanksi ini, Imigrasi mengharuskan kepada penjamin TCL untuk melaporkan perubahan status keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. &ldquo;Penjamin wajib melaporkan perubahan status keimigrasian,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai perlu adanya ketegasan dalam penanganan perkara keimigrasian. Dengan begitu, hukum bisa terapkan lebih adil dan menjaga kedaulatan bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mestinya diberi sanksi. Sanksi itu tertinggi adalah dikenakan pidana, artinya dihukum penjara, dibawa ke pengadilan,&rdquo; ujar Boyamin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sanksi lainnya juga bisa berupa deportasi dan daftar hitam. Sehingga, bisa memberikan efek jera kepada pelaku. &ldquo;Kalau hanya disuruh pulang itu kita berarti terlalu lembek dan sangat disayangkan,&rdquo; tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/017145346/kim-seon-ho-dan-drama-can-this-love-be-translated-pimpin-urutan-teratas-drama-dan-aktor-paling-ramai-dibicarakan">Kim Seon Ho dan Drama Can This Love Be Translated, Pimpin Urutan Teratas Drama dan Aktor Paling Ramai Dibicarakan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bridgestone Indonesia telah memberikan pernyataan terkait kasus TCL. Atas persoalan yang ditangani oleh otoritas Imigrasi Indonesia, Bridgestone menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Bridgestone Indonesia menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas berwenang,&rdquo; ungkap Bridgestone Indonesia dalam keterangan resminya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterangan yang sama, perwakilan Bridgestone Indonesia mengungkapkan bahwa TCL tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan Bridgestone Indonesia. Yang bersangkutan adalah direktur representatif dari salah satu pemegang saham perusahaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Individu yang disebutkan merupakan direktur representatif dari salah satu pemegang saham, bukan sebagai karyawan, maupun konsultan di Bridgestone Indonesia,&rdquo; bunyi keterangan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bridgestone Indonesia memastikan dan menegaskan bahwa pihak perusahaan berkomitmen untuk tetap dan terus patuh pada aturan maupun regulasi yang berlaku di Indonesia. Perusahaan tersebut menjamin, setiap kegiatan usaha dilaksanakan dengan menjunjung tinggi setiap ketentuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kabid Pengawas dan Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta I Gusti Bagus Ibrahim membenarkan adanya pemeriksaan terhadap TCL yang dilakukan oleh instansinya. Menurut dia, kasus TCL sudah berjalan sejak Juli 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Penanganan ini sudah berjalan sejak Juli 2025,&rdquo; ungkap Gusti kepada wartawan pada Jumat (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses penyelidikan terakhir yakni pemanggilan TCL setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten pada hari Selasa, 20 Januari 2026. Pemeriksaan resmi digelar di kantor Imigrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gusti mengungkapkan, TCL diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 122.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta menjatuhkan sanksi administrasi kepada TCL.

Dinyatakan Melanggar Izin Tinggal, WN Singapura Diberi Sanksi Administrasi

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/bridgestone-3490221333.jpg" alt="PERLUAS PASAR: Di event IIMS Surabaya 2025, Bridgestone membawa portofolio produk ban unggulan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan beragam segmen kendaraan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>PERLUAS PASAR: Di event IIMS Surabaya 2025, Bridgestone membawa portofolio produk ban unggulan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan beragam segmen kendaraan. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Langkah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta memeriksa seorang warga negara (WN) Singapura berinisial TCL direspons langsung oleh Bridgestone Indonesia. Pasalnya, TCL adalah salah seorang direktur Bridgestone.</p> <p>Atas persoalan yang ditangani oleh otoritas Imigrasi Indonesia, Bridgestone menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.</p> <p>&rdquo;Bridgestone Indonesia menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas berwenang,&rdquo; ungkap perwakilan Bridgestone Indonesia dalam keterangan resminya yang diterima pada Senin (2/2).</p> <p>Dalam keterangan yang sama, perwakilan Bridgestone Indonesia mengungkapkan bahwa TCL tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan Bridgestone Indonesia. Yang bersangkutan adalah direktur representatif dari salah satu pemegang saham perusahaan tersebut.</p> <p>&rdquo;Individu yang disebutkan merupakan direktur representatif dari salah satu pemegang saham, bukan sebagai karyawan, maupun konsultan di Bridgestone Indonesia,&rdquo; bunyi keterangan itu.</p> <p>Bridgestone Indonesia memastikan dan menegaskan bahwa pihak perusahaan berkomitmen untuk tetap dan terus patuh pada aturan maupun regulasi yang berlaku di Indonesia. Perusahaan tersebut menjamin, setiap kegiatan usaha dilaksanakan dengan menjunjung tinggi setiap ketentuan.</p> <p>&rdquo;Kami siap bekerja sama dan memberikan klarifikasi kepada otoritas berwenang apabila memang diperlukan,&rdquo; lanjut keterangan tersebut.</p> <p>Masih dalam keterangan yang sama, disampaikan bahwa TCL merupakan Warga Negara (WN) Singapura yang diketahui menjabat sebagai direktur di sejumlah entitas usaha di Indonesia. Dia sempat diperiksa oleh pihak Imigrasi terkait dugaan pelanggaran izin tinggal dan ketenagakerjaan pada Rabu (21/1) lalu.</p> <p>Berdasarkan informasi terbaru, TCL sudah dimintai klarifikasi oleh pihak Imigrasi dan sampai saat ini belum diumumkan sanksi konkret. Baik berupa detensi atau deportasi.</p> <p>TCL disebut telah kembali ke Singapura tanpa terkena sanksi atau hukuman di Indonesia.</p> <p>Menurut Pengamat Ketenagakerjaan dari Federasi Pelita Mandiri, Achmad Ismail, sengkarut persoalan tersebut menegaskan kembali bahwa setiap perusahaan harus memenuhi aturan saat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Mereka wajib tunduk pada aturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, semua pihak yang dipekerjakan juga harus mengantongi izin tinggal untuk bekerja dari pihak Imigrasi. Berdasar data dari profil perusahaan yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum, TCL bekerja di 3 perusahaan berbeda.</p> <p>Yakni PT RE, PT SBM dan PT BTI. Sementara berdasar data dari Kementerian Tenaga Kerja, TCL hanya memiliki RPTKA untuk satu perusahaan yang berlaku sejak November 2024 sampai Oktober 2025.</p> <p>Sehingga masa berlaku RPTKA itu sudah berakhir. Karena itu, dia diduga melanggar aturan izin tinggal.</p> <p>&rdquo;Jika semua itu tak dimiliki, pelanggaran ketenagakerjaan dan pelanggaran imigrasi, pengawas wajib ambil tindakan,&rdquo; ucap Achmad.</p> <p>Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa keputusan pihak Imigrasi memberikan sanksi administrasi berupa peringatan dan membiarkan TCL kembali ke Singapura tanpa sanksi tegas menimbulkan pertanyaan di benak publik. Padahal pelanggaran yang dilakukan sudah jelas.</p> <p>&rdquo;Kenapa hanya sanksi administrasi, padahal yang bersangkutan telah bekerja secara ilegal di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun. Pasti ada apa-apanya,&rdquo; kata dia.</p> <p>Sebelumnya, Kabid Pengawas dan Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta I Gusti Bagus Ibrahim membenarkan adanya pemeriksaan terhadap TCL yang dilakukan oleh instansinya. Menurut dia, kasus TCL sudah berjalan sejak Juli 2025.</p> <p>&rdquo;Penanganan ini sudah berjalan sejak Juli 2025,&rdquo; ungkap Gusti kepada wartawan pada Jumat (23/1).</p> <p>Proses penyelidikan terakhir yakni pemanggilan TCL setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten pada hari Selasa, 20 Januari 2026. Pemeriksaan resmi digelar di kantor Imigrasi.</p> <p>Gusti mengungkapkan, TCL diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 122.</p> <p>Hingga kini, belum ditemukan indikasi tindak pidana lain di luar pelanggaran keimigrasian.&nbsp;"Fokus kami masih pada dugaan pelanggaran keimigrasian,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>&nbsp;</p>

WN Singapura diduga melanggar izin tinggal di Indonesia, Bridgestone Indonesia buka suara dan hormati proses hukum.

Direksi Bridgestone Indonesia WN Singapura Diduga Langgar Izin Tinggal di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-komedian-asal-jatim-ditangkap-di-hong-kong-begini-nasibnya_m_187056.jpeg" alt="Ilustrasi: imigrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: imigrasi</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kantor Wilayah Imigrasi DKI Jakarta masih menangani kasus dugaan pelanggaran izin tinggal warga negara Singapura berinisial TCL. Dalam perkara ini, TCL telah diperiksa secara langsung oleh petugas karena diduga bekerja di Indonesia selama 10 tahun tanpa dokumen sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan Jakarta Pamuji Raharjo belum berbicara banyak mengenai kasus ini. Perkara masih ditangani oleh petugas terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Silakan hubungi Pak Gusti yang kemarin melakukan pemeriksaan terhadap TCL," kata Pamuji saat dihubungi, Kamis (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa waktu lalu, Gusti mengatakan, pihak Imigrasi belum memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada TCL. Imigrasi masih fokus pada penanganan perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 122.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemeriksaan sudah dilaksanakan, tapi belum ada keputusan deportasi. Fokus kami masih pada dugaan pelanggaran keimigrasian,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/017129912/ramalan-zodiak-pisces-30-januari-2026-mulai-dari-cinta-karier-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Pisces 30 Januari 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Pembina Federasi Pelita Mandiri Achmad Ismail menegaskan bahwa tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia harus mematuhi aturan yang berlaku. Adapun syarat yang harus dipenuhi berupa memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan Menteri Ketenagakerjaan, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, serta izin tinggal terbatas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika semua ini tak dimiliki, pelanggaran ketenagakerjaan. Pengawas wajib ambil tindakan,&rdquo; kata Ismail.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menekankan, pemakaian TKA harus dilakukan secara bijak. Sebab, bisa berpotensi&nbsp; mengurangi kesempatan kerja tenaga kerja nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Padahal pemerintah tengah berupaya keras buat meluaskan kesempatan kerja dan menekan tingkat pengangguran terbuka," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ismail menilai, pelanggaran TKA memang kerap kali terjadi. Oleh karena itu, perlu ada upaya maksimal dalam mencegah hal seperti itu terus berulang. &ldquo;Pastinya begitu. Drama klasik sepuluh tahunan lalu,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta memeriksa seorang&nbsp;warga negara Singapura berinisial TCL. Dia diduga melakukan pelanggaran&nbsp;izin tinggal&nbsp;di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Pengawas dan Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim membenarkan adanya&nbsp;pemeriksaan&nbsp;ini. Menurutnya, kasus TCL sudah berjalan sejak Juli 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penanganan ini sudah berjalan sejak Juli 2025,&rdquo; ungkap Gusti kepada wartawan, Jumat (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses penyelidikan terkahir yakni pemanggilan&nbsp;TCL setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten pada hari Selasa, 20 Januari 2026. Pemeriksaan resmi digelar di kantor Imigrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gusti mengungkapkan, TCL diduga melakukan&nbsp;penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 122.&nbsp;</div>

Kantor Wilayah Imigrasi DKI Jakarta masih menangani kasus dugaan pelanggaran izin tinggal warga negara Singapura berinisial TCL. 

WN Singapura Diduga Langgar Izin Tinggal untuk Bekerja 10 Tahun, Pengamat Dorong Adanya Tindakan Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/9ea475d9-4798-4670-bd0d-ed181e736f52-1327344878.jpg" alt="Kabid Pengawas dan Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim (kiri). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kabid Pengawas dan Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim (kiri). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta memeriksa seorang&nbsp;warga negara Singapura berinisial TCL. Dia diduga melakukan pelanggaran izin tinggal di Indonesia.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kabid Pengawas dan Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, I Gusti Bagus Ibrahim membenarkan adanya pemeriksaan ini. Menurutnya, kasus TCL sudah berjalan sejak Juli 2025.</p> <p>&ldquo;Penanganan ini sudah berjalan sejak Juli 2025,&rdquo; ungkap Gusti kepada wartawan, Jumat (23/1).</p> <p>Proses penyelidikan terkahir yakni pemanggilan&nbsp;TCL setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten pada hari Selasa, 20 Januari 2026. Pemeriksaan resmi digelar di kantor Imigrasi.</p> <p>Gusti mengungkapkan, TCL diduga melakukan&nbsp;penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 122. Hingga kini, belum ditemukan indikasi tindak pidana lain di luar pelanggaran keimigrasian.</p> <p>&ldquo;Fokus kami masih pada dugaan pelanggaran keimigrasian,&rdquo;&nbsp;imbuhnya.</p> <p>Menurut Gusti, dalam pemeriksaan terungkap bahwa TCL bekerja sebagai direksi dan komisarisaris sebuah perusahaan swasta di Indonesia sejak 2016, lalu bekerja di perusahaan lain pada 2018 dan 2019.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Setelah mendapat laporan pada Juli 2025, Imigrasi&nbsp;melayangkan tiga kali pemanggilan resmi kepada TCL. Namun, tidak ada yang dihadiri oleh TCL, hanya diwakilkan oleh kuasa hukum.</p> <p>&ldquo;Sebelumnya yang hadir hanya kuasa hukum,&rdquo; tegas Gusti.</p> <p>Sementara, terkait modus penyalahgunaan izin tinggal masih didalami oleh petugas. &ldquo;Semua masih kami dalami dan kami cocokkan dengan dokumen,&rdquo; ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Apabila ditemukan pelanggaran, TCL bisa dikenakan sanksi administratif&nbsp;keimigrasian, termasuk pemulangan atau deportasi ke negara asal. TCL juga bisa dilarang masuk kembali ke Indonesia hingga denda uang dan penahanan.</p> <p>Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Masyarakat Hukum Indonesia Ahmad Wakil Kamal&nbsp;meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pelanggaran izin tinggal. Pelaku harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>&ldquo;Pemerintah harus memberikan sanksi tegas, TKA yang melanggar itu harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya, agar lembaga negara menunjukkan ketegasan dan wibawanya terhadap setiap pelanggaran," kata Ahmad.</p> <p>Warga negara asing yang bekerja di Indonesia tanpa izin kerja juga dapat dikenakan sanksi seperti denda Rp 500 juta atau penjara 5 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian Indonesia. Bisa juga dilakukan deportasi dan penangkalan dari wilayah Indonesia, artinya orang tersebut tidak bisa masuk kembali ke Indonesia selama 10 Tahun.</p> <p>Lebih jauh perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing tanpa izin kerja juga dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi denda mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 400 juta, penghentian sementara kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin usaha.</p> <p>&ldquo;Bekerja ilegal selama 10 tahun sudah masuk kategori pelanggaran serius, bahkan ada ancaman pidananya dan dapat ditahan di rumah detensi imigrasi," pungkasnya.</p>

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta memeriksa seorang warga negara Singapura berinisial TCL.

Ditjen Imigrasi Periksa WN Singapura, Diduga Langgar Izin Tinggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/pelanggaran-imigrasi-2110820093.jpg" alt="Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menangkap dua warga negara asing (WNA) asal Pakistan dan Nigeria karena palsukan dokumen paspor dan izin tinggal. (YOGI WAHYU PRIYONO/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menangkap dua warga negara asing (WNA) asal Pakistan dan Nigeria karena palsukan dokumen paspor dan izin tinggal. (YOGI WAHYU PRIYONO/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menangkap dua warga negara asing (WNA) berinisial MA, 35 asal Pakistan dan UCV, 25, asal Nigeria. Keduanya ditangkap lantaran melukakan pemalsuan dokumen dan melanggar izin tinggal.&nbsp;</p> <p>Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Bugie Kurniawan mengatakan, kedua WNA itu merupakan sindikat pemalsuan dokumen untuk pembuatan paspor RI. Makanya kedua WNA itu ditindak tegas atas pelanggaran izin tinggal. "Yang pertama seorang WNA asal Pakistan berinisial MA mengajukan permohonan paspor RI menggunakan dokumen yang diduga &ldquo;asli tapi palsu&rdquo; (aspal), " kata Bugie, Senin (15/9).</p> <p>Dari hasil pemeriksaan mengungkap bahwa MA tidak memiliki izin tinggal sah dan telah membayar Rp 8 juta&nbsp; kepada seorang sesama warga Pakistan bernama Abid untuk membantu pembuatan paspor. "MA kini ditahan di Ruang Detensi Kanim Jaksel dan dijerat Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp500 juta, " ujarnya.</p> <p>Sementara itu, lanjut Bugie,WNA asal Nigeria berinisial UCV yang terbukti melakukan overstay selama 72 hari. Dari hasil pemeriksaan, diketahui UCV tidak lagi tinggal di alamat sesuai izin tinggal dan tidak memahami identitas sponsornya. "Sesuai Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011, UCV dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan, " kata Bugie.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa sindikat pemalsuan dokumen masih beroperasi dan upaya melanggar izin tinggal terus terjadi. Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian, " imbuhnya.&nbsp;</p> <p>Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas aparatur keimigrasian. Seluruh tindakan Kanim Jaksel juga berpijak pada Core Value Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: PRIMA yaitu Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel.</p> <p>Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengajak masyarakat untuk tetap waspada. tidak mudah tergiur tawaran jasa pembuatan dokumen instan yang tidak sah, serta aktif melaporkan indikasi pelanggaran hukum keimigrasian. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kedaulatan negara.<strong>(ygi)</strong>&nbsp;</p>

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menangkap dua Warga Asing karena pemalsuan dokumen dan pelanggaran izin tinggal.

WN Pakistan dan Nigeria Jadi Sindikat Pemalsuan Dokumen dan Overstay di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lanjutan-kasus-zumi-zola-anggota-dewan-berjamaah-jadi-tersangka-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat kepolisian ciduk bandar narkoba dan memborgolnya</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) berkontribusi dalam keamanan dunia. Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mengamankan XP, seorang warga negara asing asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang tidak memiliki izin tinggal sekaligus buronan yang dikejar pemerintah RRT. Penangkapan dilakukan pada Kamis dini hari (10/7) di wilayah Tabanan, Bali.&nbsp;</p> <div dir="auto">XP menghadapi tuduhan tindak pidana penipuan di RRT dengan total kerugian sebesar 12.698.600 RMB atau sekitar Rp 28,5 miliar sejak September 2014. Dia didakwa bersalah atas kasus penipuan oleh Kejaksaan Guangzhou, RRT pada 21 Januari 2015. Penangkapan XP dilakukan berdasarkan hasil patroli siber Subdit Penyidikan Direktorat Jenderal Imigrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman menuturkan bahwa XP diamankan di tempat kediamannya pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 01.30 WITA oleh tim gabungan Sub Direktorat Penyidikan dan petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/016293058/hajar-tuan-rumah-filipina-3-0-di-laga-pamungkas-timnas-voli-indonesia-kunci-runner-up-leg-1-sea-v-league-2025">Hajar Tuan Rumah Filipina 3-0 di Laga Pamungkas, Timnas Voli Indonesia Kunci Runner-up Leg 1 SEA V League 2025!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"XP kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan saat ini telah ditempatkan di ruang detensi sebelum proses deportasi ke negara asalnya.&rdquo; terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, XP telah dideportasi pada Sabtu (12/7) melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan pesawat menuju Guangzhou. Proses ini sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. "Kami juga mengedepankan aspek kemanusiaan dan prinsip kerja sama internasional,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yuldi menyampaikan, Ditjen Imigrasi menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai negara terkait pertukaran data dan informasi orang asing. "Hal ini untuk memastikan WNA bermasalah tidak dapat lari ke Indonesia untuk menghindari hukuman yang menjerat tindakannya," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016292975/sertifikat-hasil-tka-diterbitkan-secara-digital-dan-terpisah-dari-ijazah-hasilnya-tidak-menentukan-kelulusan">Sertifikat Hasil TKA Diterbitkan Secara Digital dan Terpisah dari Ijazah, Hasilnya Tidak Menentukan Kelulusan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penangkapan buronan Internasional adalah bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam membantu counterpart dari luar negeri melakukan upaya penegakan hukum pelaku kejahatan internasional. Imigrasi akan selalu berusaha memberikan kontribusi terbaik dalam membantu counterpart lain.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sebagai tanda bahwa Indonesia bukanlah tempat pelarian bagi buronan yang menghindari hukuman pidana dari negaranya,&rdquo; terangnya.</div>

Ditjen Imigrasi menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai negara terkait pertukaran data dan informasi orang asing.

Imigrasi Tangkap Warga Negara RRT pelaku Penipuan Senilai Rp 28,5 Miliar

<div id="m#msg-f:1807467476651391478" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/Screenshot_2024-08-15-22-27-30-481_comgoogleandroidgm-edit-2640176582.jpg" alt="Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial DD, Kamis (15/8). (Ditjen Imigrasi Kemenkumham)" width="100%">
<figcaption>Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial DD, Kamis (15/8). (Ditjen Imigrasi Kemenkumham)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial DD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014981583/jadi-tersangka-kini-armor-toreador-ingin-selesaikan-kasus-kdrt-terhadap-cut-intan-nabila-secara-kekeluargaan">Jadi Tersangka, Kini Armor Toreador Ingin Selesaikan Kasus KDRT terhadap Cut Intan Nabila Secara Kekeluargaan &nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deportasi itu dilakukan, lantara DD menyalahgunakan izin tinggal dengan berkegiatan instruktur yoga menggunakan Visa On Arrival (VOA).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diketahui setelah Imigrasi melakukan</div> <div dir="auto">patroli keimigrasian di wilayah Kecamatan Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada 9 Agustus 2024 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan diduga telah melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat, Nur Raisha Pujiastuti dalam keterangannya, Kamis (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan, pada Kamis, 15 Agustus 2024, Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Jakarta Barat telah melaksanakan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi dan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal i i sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di wilayah Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nur Raisha Pujiastuti menegaskan, pentingnya penegakan hukum keimigrasian sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Jakarta Barat. Ia menekankan, tidak ada toleransi bagi WNA yang melanggar aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak memberikan toleransi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dalam bentuk apa pun. Penegakan hukum ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Jakarta Barat. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegas Nur Raisha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Nur Raisha menegaskan penegakan hukum yang telah dilakukan merupakan bagian dari program berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melalui operasi patroli keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan," jelasnya. (*)</div> </div> </div> </div> </div>

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial DD.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#izin tinggal

Berita Terkini