<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/mantan-atase-kbri-di-malaysia-divonis-35-tahun-penjara_m_165099.jpeg" alt="Ilustrasi Pengadilan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pengadilan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis terdakwa Irwan Hermawan yang divonis pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan.</p> <p>&nbsp;Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menghukum Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.</p> <p>"(Atas vonis terdakwa Irwan Hermawan) kami banding," kata Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Hendro Dewanto yang dihubungi, Jumat (17/11).</p> <p>Hendro menegaskan bahwa banding yang diajukan untuk mempertahankan tuntutan jaksa penuntut umum serta permohonan agar majelis hakim menetapkan Irwan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. "Secara umum memori banding itu adalah untuk mempertahankan tuntutan," demikian Hendro.</p> <p>Diketahui, Irwan divonis 12 tahun penjara atau lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 6 tahun penjara. Selain itu, permohonan jaksa untuk menetapkan Irwan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator juga ditolak majelis hakim.</p> <p>Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Honggowongso mengatakan, pihaknya telah menemui Irwan di rumah tahanan. Dari pembicaraan akhirnya Irwan memutuskan untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepadanya.</p> <p>&rdquo;Untuk proses administrasi pengajuan banding, kami masukkan hari ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Jakarta Pusat,&rdquo; kata Handika kepada wartawan, Rabu (15/11).</p> <p>Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melihat banding terkait vonis majelis hakim dan ditolaknya permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh Irwan Hermawan dalam kasus korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 berpeluang dikabulkan.</p> <p>"Hakim tingkat banding tentu akan menilai upaya yang sudah dilakukan Irwan agar kasus ini menjadi lebih terbuka lebar," kata Boyamin saat dihubungi.</p> <p>Selain mengabulkan permohonan justice collaborator, Boyamin juga berharap vonis yang diterima Irwan lebih ringan sehingga yang bersangkutan bisa lebih cepat bebas. "Kalau tidak kabulkan ya mesti banding kasasi. Toh jaksa menilai Irwan sudah pantas menjadi justice collaborator," demikian Boyamin.&nbsp;</p>

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas vonis terdakwa Irwan Hermawan yang divonis pidana 12 tahun penjara atas kasus menara BTS

Jaksa Ajukan Banding Atas Vonis Terdakwa Irwan Hermawan dalam Kasus BTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/Sidang-BTS-1539457309.jpg" alt="Pembacaan tuntutan terdakwa tiga terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G yakni Direktur Utama (Dirut) PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) Galumbang Menak Simanjuntak, Komisaris PT Solitech Media" width="100%">
<figcaption>Pembacaan tuntutan terdakwa tiga terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G yakni Direktur Utama (Dirut) PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) Galumbang Menak Simanjuntak, Komisaris PT Solitech Media</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan divonis pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan. Irwan terbukti&nbsp;bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur <em>base transceiver station</em> (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana termuat dalam dakwaan 1 primer," kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap Irwan Hermawan dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan empat bulan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irwan juga divonis untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.150.000.000. Dan, jika tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal terpidana tidak punya harta benda lagi, tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dijatuhi hukuman selama satu tahun kurungan pidana," ucap Hakim Dennie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim juga memutuskan untuk menolak permohonan <em>justice collaboratore</em> atau JC&nbsp;dari&nbsp;Irwan Hermawan. "Menolak permohonan terdakwa untuk dinyatakan saksi pelaku atau JC dalam perkara ini," tegas Hakim Dennie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan vonis terhadap Irwan Hermawan. Hal yang memberatkan vonis Irwan, yakni tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perbuatan terdakwa turut menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta perbuatan terdakwa mengumpulkan dan mengalirkan uang hasil korupsi memperluas tindak pidana korupsi itu sendiri," ujar Hakim Dennie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara hal meringankan, Irwan belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan, juga berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan. Irwan Hermawan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat&nbsp;(1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div>

Hakim juga memutuskan untuk menolak permohonan justice collaboratore atau JC dari Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergy.

Irwan Hermawan Divonis 12 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/JKT-1-SIDANG-BTS-SAKSI-MENPORA-FED-9JPG-2161581015.jpg" alt="Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Di sidang kasus dugaan korupsi BTS Kominfo kemarin (11/10), Menpora Dito Ariotedjo mengaku pernah bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak dan Resi Yuki Bramani di rumah Jalan Denpasar 34, Jakarta. Namun, dia membantah semua tuduhan terkait penerimaan uang Rp 27 miliar.</p> <p>Pertemuan dengan Galumbang dan Resi tersebut, kata dia, terjadi pada 2022. Rumah di Jalan Denpasar 34 merupakan milik mertuanya. Sementara itu, Dito tinggal di Jalan Cipinang Cempedak. &rdquo;Itu rumah di Jalan Denpasar 34 aset milik mertua, Yang Mulia,&rdquo; ucap Dito di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.</p> <p>Menurut Dito, rumah itu bukan untuk tempat tinggal. Hanya untuk kumpul-kumpul dan membahas soal bisnis. Nah, pertemuan dengan Galumbang dan Resi membahas teknis pengajuan perusahaan untuk mendapatkan IPO.</p> <p>Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri lantas menanyakan lebih jauh tentang pertemuan itu. Menurut Dito, pihaknya minta saran kepada Galumbang terkait perusahaan sawit milik keluarganya yang bakal melantai ke bursa terbuka (IPO).</p> <p>&rdquo;Karena perusahaan Pak Galumbang sudah IPO duluan,&rdquo; katanya. Dito mengaku mengenal mantan Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang saat pertemuan forum bisnis pada akhir 2021.</p> <p>Dalam pertemuan di Jalan Denpasar 34 itu, Dito menyatakan tidak pernah menerima uang atau bingkisan. Dia juga tidak mengenal Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dan mantan Direktur Utama Bakti Anang Achmad Latif. Bukan hanya itu, Dito mengaku tidak kenal dengan Windu Aji yang pada beberapa sidang sebelumnya diduga sebagai makelar agar kasus korupsi BTS tidak diusut.</p> <p>Hakim Fahzal juga menanyakan terkait adanya titipan dalam pertemuan antara Dito, Galumbang, dan Resi. Dito menyebut tidak ada. Begitu pula dengan pengembalian uang Rp 27 miliar ke pengacara Irwan Hermawan, Maqdir Ismail. &rdquo;Tidak tahu, Yang Mulia,&rdquo; katanya.</p> <p>Dalam persidangan kemarin, menteri berusia 33 tahun itu dihadirkan sebagai saksi tambahan. Terdakwa dalam sidang itu adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Anang Achmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto.</p> <p>Dalam sidang-sidang kasus BTS sebelumnya, nama Dito disebut sebagai orang yang menerima uang Rp 27 miliar. Dito diduga terlibat untuk menyelesaikan masalah hukum BTS Kominfo tidak berlanjut.</p> <p>Senin (9/10) lalu, dalam persidangan, nama Dito disebut Resi menerima bingkisan. Resi bersama sopir Andrianto menemui Dito di Jalan Denpasar 34. Dia datang dua kali. Resi mengaku tidak mengetahui isi bingkisan tersebut. Namun, dia mengaku diperintah Irwan Hermawan. (elo/c19/fal)Di sidang kasus dugaan korupsi BTS Kominfo kemarin (11/10), Menpora Dito Ariotedjo mengaku pernah bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak dan Resi Yuki Bramani di rumah Jalan Denpasar 34, Jakarta. Namun, dia membantah semua tuduhan terkait penerimaan uang Rp 27 miliar.</p> <p>Pertemuan dengan Galumbang dan Resi tersebut, kata dia, terjadi pada 2022. Rumah di Jalan Denpasar 34 merupakan milik mertuanya. Sementara itu, Dito tinggal di Jalan Cipinang Cempedak. &rdquo;Itu rumah di Jalan Denpasar 34 aset milik mertua, Yang Mulia,&rdquo; ucap Dito di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01686200/dirut-bakti-tersandung-kasus-korupsi-bts-kominfo-seleksi-ulang-posisi-pimpinan">Dirut Bakti Tersandung Kasus Korupsi BTS, Kominfo Seleksi Ulang Posisi Pimpinan</a></strong></p> <p>Menurut Dito, rumah itu bukan untuk tempat tinggal. Hanya untuk kumpul-kumpul dan membahas soal bisnis. Nah, pertemuan dengan Galumbang dan Resi membahas teknis pengajuan perusahaan untuk mendapatkan IPO.</p> <p>Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri lantas menanyakan lebih jauh tentang pertemuan itu. Menurut Dito, pihaknya minta saran kepada Galumbang terkait perusahaan sawit milik keluarganya yang bakal melantai ke bursa terbuka (IPO).</p> <p>&rdquo;Karena perusahaan Pak Galumbang sudah IPO duluan,&rdquo; katanya. Dito mengaku mengenal mantan Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang saat pertemuan forum bisnis pada akhir 2021.</p> <p>Dalam pertemuan di Jalan Denpasar 34 itu, Dito menyatakan tidak pernah menerima uang atau bingkisan. Dia juga tidak mengenal Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dan mantan Direktur Utama Bakti Anang Achmad Latif. Bukan hanya itu, Dito mengaku tidak kenal dengan Windu Aji yang pada beberapa sidang sebelumnya diduga sebagai makelar agar kasus korupsi BTS tidak diusut.</p> <p>Hakim Fahzal juga menanyakan terkait adanya titipan dalam pertemuan antara Dito, Galumbang, dan Resi. Dito menyebut tidak ada. Begitu pula dengan pengembalian uang Rp 27 miliar ke pengacara Irwan Hermawan, Maqdir Ismail. &rdquo;Tidak tahu, Yang Mulia,&rdquo; katanya.</p> <p>Dalam persidangan kemarin, menteri berusia 33 tahun itu dihadirkan sebagai saksi tambahan. Terdakwa dalam sidang itu adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Anang Achmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto.</p> <p>Dalam sidang-sidang kasus BTS sebelumnya, nama Dito disebut sebagai orang yang menerima uang Rp 27 miliar. Dito diduga terlibat untuk menyelesaikan masalah hukum BTS Kominfo tidak berlanjut.</p> <p>Senin (9/10) lalu, dalam persidangan, nama Dito disebut Resi menerima bingkisan. Resi bersama sopir Andrianto menemui Dito di Jalan Denpasar 34. Dia datang dua kali. Resi mengaku tidak mengetahui isi bingkisan tersebut. Namun, dia mengaku diperintah Irwan Hermawan. <strong>(elo/c19/fal)</strong></p>

Di sidang kasus dugaan korupsi BTS Kominfo kemarin (11/10), Menpora Dito Ariotedjo mengaku pernah bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak

Bertemu Terdakwa Kasus BTS Kominfo, Menpora Dito Mengaku Bahas Persiapan IPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/serahkan-barang-bukti-3904426697.jpg" alt="DARI SIAPA?: Maqdir Ismail bersama tim tiba di Kejaksaan Agung dengan membawa uang USD 1,8 juta atau setara Rp 27 miliar, Kamis (13/7)." width="100%">
<figcaption>DARI SIAPA?: Maqdir Ismail bersama tim tiba di Kejaksaan Agung dengan membawa uang USD 1,8 juta atau setara Rp 27 miliar, Kamis (13/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Asal usul uang Rp 27 miliar yang diterima Kejaksaan Agung dari Maqdir Ismail, penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G Irwan Hermawan, belum bisa dipastikan. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Kuntadi menyatakan, pihaknya perlu mendalami lebih jauh.</p> <p>&rdquo;Asal usulnya belum jelas,&rdquo; ungkap Kuntadi di Gedung Bundar Kejagung kemarin (13/7). Dia hanya menyebut uang itu diserahkan seseorang berinisial S kepada tim penasihat hukum Irwan.</p> <p>Kemarin Maqdir bersama timnya mendatangi Gedung Bundar sambil membawa pecahan uang asing senilai USD 1,8 juta. Namun, penyidik JAM Pidsus Kejagung tidak lantas memperlakukan uang tersebut sebagai pengembalian.</p> <p>Sebagai langkah awal pendalaman, JAM Pidsus Kejagung langsung mengirim tim ke kantor Maqdir untuk melakukan penggeledahan. Sebab, di kantor itu S menyerahkan uang tersebut.</p> <p>Kuntadi memastikan bahwa pihaknya akan menempuh semua cara untuk memastikan asal usul uang puluhan miliar itu.</p> <p>Sejauh ini, penyidik belum bisa menjadikan uang tersebut sebagai alat bukti, pengembalian kerugian keuangan negara, maupun barang temuan. Hingga asal usul dan kedudukannya jelas, kata dia, seluruh uang tersebut diamankan Kejagung.</p> <p>Dalam pemeriksaan di Gedung Bundar, Maqdir mengaku tidak mengetahui asal usul uang yang diterima timnya. &rdquo;Yang bersangkutan tidak tahu siapa yang menyerahkan, inisialnya S. Tapi, latar belakang, asalnya dari mana, maksud, dan tujuannya, kami tidak tahu,&rdquo; beber Kuntadi.</p> <p>Sebagai pribadi berlatar belakang hukum, lanjut dia, mestinya Maqdir tidak sembarang menerima uang dan menyampaikan hal itu secara terbuka kepada publik. Kuntadi mengatakan, pihaknya berharap Maqdir bisa membantu penyidik untuk membuat terang asal usul uang tersebut. &rdquo;Tidak sekadar melempar isu kepada masyarakat,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Pendalaman juga perlu dilakukan untuk mengetahui identitas serta latar belakang S. Kejagung tidak bisa menerima uang begitu saja dan mengaitkannya dengan peristiwa pidana. &rdquo;Kalau ada peristiwa pidananya, peristiwa yang mana, itu juga harus kami dudukkan. Karena itu, kami sedang melakukan pendalaman dan mari kita tunggu hasil pendalamannya seperti apa,&rdquo; katanya.</p> <p>Terpisah, Maqdir menyampaikan bahwa dirinya mendatangi Gedung Bundar kemarin untuk memenuhi panggilan Kejagung. &rdquo;Juga memenuhi janji saya untuk menyerahkan sejumlah uang atas nama terdakwa klien kami, Irwan Hermawan,&rdquo; kata dia.</p> <p>Sesuai keterangan Kuntadi, uang yang diserahkan kepada Kejagung sebesar USD 1,8 juta. &rdquo;Nilai USD 1,8 juta kalau dengan kurs sekarang, itu lebih dari Rp 27 miliar,&rdquo; lanjutnya.</p> <p>Maqdir tidak mengetahui latar belakang S. Yang bersangkutan tidak menjelaskan asal usul uang tersebut. Yang disampaikan hanya uang itu untuk membantu kepentingan Irwan. <strong>(syn/c7/fal)</strong></p>

Asal usul uang Rp 27 miliar yang diterima Kejagung dari Maqdir Ismail, penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G Irwan Herawan.

Penasihat Hukum Terdakwa Kasus BTS 4G Serahkan Rp 27 M, Kejagung Dalami Asal Usul Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/IMG-20230713-WA0024-1807616027.jpg" alt="Pengacara Maqdir Ismail membawa segepok uang dolar Amerika Serikat senilai USD 1,8 juta atau setara Rp 27 miliar ke Kejaksaan Agung, Kamis (13/7)." width="100%">
<figcaption>Pengacara Maqdir Ismail membawa segepok uang dolar Amerika Serikat senilai USD 1,8 juta atau setara Rp 27 miliar ke Kejaksaan Agung, Kamis (13/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim kuasa hukum Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Maqdir Ismail membawa tumpukan uang pecahan dolar Amerika Serikat ke Kejaksaan Agung. Penyerahan uang senilai USD 1,8 juta atau setara Rp 27 miliar itu diharapkan dapat meringankan hukuman kliennya dari kasus dugaan korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022.</p> <p>"Saya menyerahkan sejumlah uang atas nama terdakwa klien kami Irwan Hermawan, jumlah uang yang kami serahkan sesuai dengan tanda terima yang diterima oleh Kejaksaan Agung adalah sebesar USD 1,8 juta. Kalau dengan kurs rupiah lebih dari Rp 27 miliar ya," kata Maqdir di Kompleks Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/7).</p> <p>Maqdir menjelaskan, penerimaan uang disebut dari pihak yang ingin membantu kliennya dari jeratan proses hukum. Maqdir mengklaim, pihak yang menyerahkan uang tersebut tidak menjelaskan secara rinci asal dari uang tersebut.</p> <p>"Kami sampaikan terhadap penyidik bahwa uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami Irwan Hermawan ya, orang itu tidak menyebutkan sumber uang ini dari mana dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa, hanya dikatakan uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan," ucap Maqdir.</p> <p>Maqdir mengungkapkan, tidak ada pihak yang menyuruhnya untuk menyerahkan uang Rp 27 miliar itu ke Kejaksaan Agung. Namun, itu hanya upaya itikad baik yang dilakukan Irwan Hermawan.</p> <p>"Yang menyuruh itu tidak ada ya, hanya itikad baik kami. Karena kami merasa bahwa kepentingan klien kami Irwan Hermawan dalam kerangka penyelesaian kewajiban dia, terutama berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dia. Makanya kami serahkan ini dengan itikad baik ya," pungkas Maqdir.</p> <p>Irwan merupakan pengusaha yang ikut terseret dalam kasus korupsi BTS bersama mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta enam tersangka lainnya. Irwan didakwa ikut merugikan negara sebanyak Rp 8 triliun dalam kasus korupsi pembangunan menara tersebut. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya mantan Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.</p> <p>Sementara pihak swasta lainnya yakni, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Windi Purnama selaku orang kepercayaan Irwan Hermawan, serta Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki.</p> <p>Proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia.</p>

Tim kuasa hukum Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Maqdir Ismail membawa tumpukan uang pecahan USD ke Kejagung.

Harapkan Dapat Keringanan Hukum, Pengacara Terdakwa Kasus BTS Serahkan Rp 27 Miliar ke Kejaksaan Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/Menpora-Dito-Ariotedjo-Usai-Di-Periksa-Kejagung-Dery-Ridwansah-1-87824010.jpg" alt="Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (3/7/2023). Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo memberikan keterangan perihal" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (3/7/2023). Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo memberikan keterangan perihal</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai langkah untuk tetap melakukan penyelidikan perkara makelar kasus, dalam perkara dugaan korupsi BTS Kominfo sudah tepat. Pengembalian uang yang akan digunakan untuk menyuap tidak menggugurkan tindak pidananya.</p> <p>Ia menerangkan, sanksi pidana tetap berjalan sekalipun dana sebesar Rp 27 miliar sudah dikembalikan kepada Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Apalagi, dana dimaksudkan untuk meredam penyelidikan.</p> <p>"Jika aliran dana itu dimaksudkan untuk meredam agar penyelidikan BTS Kominfo dihentikan, maka jelas uang dan pengalirannya bagian dari tindak pidana korupsi BTS Kominfo,&rdquo; Fickar, Senin (10/7).</p> <p>Dosen Fakultas Hukum dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti itu menekankan, pengembalian uang hanya berpengaruh terhadap keringanan masa hukuman. Jadi, tidak menghilangkan tindak pidana. "Perbuatannya sudah terjadi, pengembalian uang hanya berpengaruh meringankan berat hukuman," ujar Fickar.</p> <p>Sebelumnya, Irwan Hermawan melalui kuasa hukum mengungkapkan, seseorang telah mengembalikan uang Rp 27 miliar. Uang tersebut dikembalikan orang yang pernah menjanjikan Irwan Hermawan bisa menghentikan perkara.</p> <p>Uang itu dikembalikan dalam bentuk mata uang asing tepat sebelum sidang dengan agenda pembacaan dakwaan pada Selasa (4/7) lalu dimulai. Kejagung sendiri mengaku belum menerima laporan pengembalian Rp 27 miliar itu.</p>

Sanksi pidana tetap berjalan meski dana sebesar Rp 27 miliar sudah dikembalikan kepada Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Langkah Kejaksaan Bongkar Tuntas Kasus Korupsi BTS Dinilai Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ganjar-pranowo-bantah-terima-suap-pengacara-setnov-kpk-harus-dalami_m_187358.jpeg" alt="Penasihat hukum Setya Novanto Maqdir Ismail di PN Tipikor Jakarta, Kamis (8/2)" width="100%">
<figcaption>Penasihat hukum Setya Novanto Maqdir Ismail di PN Tipikor Jakarta, Kamis (8/2)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan untuk memanggil Maqdir Ismail, penasihat hukum terdakwa Irwan Hermawan, Senin (10/7). Dia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Komunikasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).</p> <p>Saat diwawancarai <em>Jawa Pos</em> pada Sabtu (8/7), Maqdir menyampaikan kesediaannya untuk datang memenuhi panggilan Kejagung.</p> <p>Dia memastikan telah menerima surat panggilan dari Kejagung pada Jumat (7/7) sore. &rdquo;Saya pasti akan lihat dulu surat panggilannya dan saya dipanggil dalam kapasitas sebagai apa,&rdquo; terang dia. Setelah mengetahui akan diperiksa sebagai saksi, dia memastikan akan hadir di Kejagung.</p> <p>Namun, Maqdir tidak akan menyampaikan keterangan kepada penyidik JAM Pidsus Kejagung sesuai jadwal yang sudah dibuat. &rdquo;Senin (besok, Red) saya akan menyampaikan permohonan pengunduran waktu,&rdquo; ungkap dia. Maqdir belum menyebut alasan permohonan penundaan jadwal pemeriksaan tersebut. Dia hanya menyampaikan akan memberikan keterangan kepada penyidik pada 13 Juli mendatang. &rdquo;Semula diminta Senin, saya akan minta ditunda Kamis,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Tidak hanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, Maqdir juga diminta Kejagung membawa uang Rp 27 miliar untuk dikembalikan kepada negara. Sebagaimana telah disampaikan Maqdir seusai sidang perdana terdakwa Irwan Hermawan, pihaknya mengklaim telah menerima pengembalian uang puluhan miliar tersebut dari pihak swasta. Uang itulah yang diminta Kejagung untuk dikembalikan. &rdquo;Rencananya begitu (akan membawa uang Rp 27 miliar),&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sejak menerima uang tersebut, Maqdir mengaku ingin secepatnya menyerahkan kepada Kejagung. Untuk itu, pihaknya mencari waktu yang tepat. Pemeriksaan dirinya oleh penyidik JAM Pidsus Kejagung dinilai sebagai momen yang pas. Merujuk berita acara pemeriksaan (BAP) Irwan, uang Rp 27 miliar sempat diberikan mantan komisaris PT Solitechmedia Synergy kepada seseorang yang disebut sebagai Z.</p> <p>Dalam BAP tersebut, Irwan mengaku menerima uang Rp 119 miliar terkait proyek infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Perinciannya, uang Rp 28 miliar dari PT SGI, Rp 26 miliar dari PT JIG, Rp 28 miliar dari PT WYA, dan Rp 37 miliar dari JS. Uang tersebut kemudian disalurkan Irwan kepada beberapa pihak. Yakni, penyerahan Rp 6,2 miliar kepada pihak Bakti Kominfo. Terdiri atas PPK Proyek Bakti bernama Elvano Rp 1,5 miliar; Latifah Hanum Rp 1,7 miliar; dan Anang Latif Rp 3 miliar.</p> <p>Tidak sampai di situ, di BAP tersebut Irwan mengaku menyerahkan Rp 6 miliar kepada pengacara seseorang yang dia sebut X bernama Setio, Rp 52,5 miliar kepada X, Rp 10 miliar kepada staf Kemenkominfo melalui Windi Purnama, Rp 800 juta kepada pihak Bakti Kominfo melalui Windi Purnama, serta Rp 45 miliar kepada Galumbang Menak Simanjuntak. Dari Galumbang, uang tersebut diserahkan kepada X Rp 1,5 miliar, Y Rp 10 miliar, EH Rp 15 miliar, dan Z Rp 27 miliar.</p> <p>Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, pemanggilan dan pemeriksaan Maqdir penting untuk menegaskan informasi yang kini beredar di masyarakat. &rdquo;Terutama terkait dengan statemen dari pengacara atau lawyer terdakwa IH, yaitu Bapak Maqdir Ismail,&rdquo; ungkap dia kepada awak media di Jakarta. Setelah sidang perdana Irwan pada Selasa lalu, Maqdir sempat menyampaikan ada pengembalian dana Rp 27 miliar.</p> <p>Duit sebanyak itu dikembalikan kepada pihak Irwan melalui tim penasihat hukumnya dalam pecahan mata uang asing. Ketut mengungkapkan, penyidik JAM Pidsus Kejagung menilai informasi itu penting untuk diklarifikasi. &rdquo;Agar tidak berkembang semakin jauh. Mohon kiranya Bapak Maqdir Ismail dengan kerelaannya mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyampaikan atau mengembalikan jika memang ada pengembalian uang,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Berdasar informasi yang diterima Kejagung, uang tersebut diterima Maqdir dari pihak swasta. Meski demikian, sampai saat ini belum diketahui pasti identitas pihak swasta yang mengembalikan uang itu lewat Maqdir. Untuk itu, Kejagung akan meminta penjelasan dari Maqdir secara langsung. &rdquo;Sesuai dengan surat panggilan saksi dari tim penyidik, Maqdir Ismail akan diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik pada Senin, 10 Juli 2023 pukul 09.00,&rdquo; beber dia.</p> <p>Pemeriksaan akan dilakukan di kantor JAM Pidsus Kejagung, Gedung Bundar, Jakarta Selatan. Tidak hanya memanggil Maqdir untuk diperiksa, tim penyidik juga meminta Maqdir membawa serta uang Rp 27 miliar sebagaimana pernyataan yang sudah dia sampaikan kepada media massa. &rdquo;Untuk membuat terang perkara yang saat ini sedang dalam proses penyidikan dan bergulir di persidangan terkait dengan aliran dana,&rdquo; jelasnya. <strong>(syn/c7/oni)</strong></p>

Kejagung) memutuskan untuk memanggil Maqdir Ismail, penasihat hukum terdakwa Irwan Hermawan, Senin (10/7). Dia dipanggil sebagai saksi.

Dugaan Korupsi Proyek BTS Kominfo, Kejagung Tagih Barang Bukti Rp 27 Miliar ke Maqdir Ismail

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/Mantan-Menkominfo-Johnny-G-Plate-Fedrik-Tarigan-4-1050053002.jpg" alt="Mantan Menkominfo Johnny G Plate saat menjalani Sidang dengan agenda eksepsi terkait kasus korupsi proyek BTS 4G di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023). Dalam Eksepsinya Plate meminta hakim membebaskannya dari tahanan. FOTO : FEDRIK TARIG" width="100%">
<figcaption>Mantan Menkominfo Johnny G Plate saat menjalani Sidang dengan agenda eksepsi terkait kasus korupsi proyek BTS 4G di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023). Dalam Eksepsinya Plate meminta hakim membebaskannya dari tahanan. FOTO : FEDRIK TARIG</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Enam terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (4/7). Tiga terdakwa mendengarkan surat dakwaan dari jaksa, tiga lainnya menyampaikan eksepsi.</p> <p>Johnny G. Plate adalah salah seorang terdakwa yang menyampaikan eksepsi. Nota keberatan eks menteri komunikasi dan informatika itu dibacakan penasihat hukumnya, Achmad Cholidin.</p> <p>Inti isi eksepsinya adalah membantah dakwaan jaksa.</p> <p>Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) pekan lalu, Plate didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai Rp 17,8 miliar. Politikus Partai Nasdem itu juga disebut telah menerima sejumlah uang yang berkaitan dengan proyek BTS 4G Bakti Kominfo serta pernah menerima fasilitas dari terdakwa lain.</p> <p>Menurut Cholidin, dakwaan tersebut tidak benar. &rdquo;Terdakwa tidak pernah menerima fasilitas yang didakwakan dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian uang (dari terdakwa lain),&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Menurut dia, dakwaan yang ditujukan kepada kliennya tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Karena itu, dakwaan tersebut harus batal demi hukum. &rdquo;Atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,&rdquo; katanya.</p> <p>Pihak Plate memohon agar majelis hakim menerima eksepsi dan membuat putusan sela. Salah satu permohonan Plate dalam eksepsi adalah meminta majelis hakim tidak memeriksa perkara.</p> <p>Dia juga memohon agar majelis hakim memerintah JPU mengeluarkannya dari tahanan. &rdquo;Memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan,&rdquo; ucap Cholidin.</p> <p>Sementara itu, dua terdakwa lain yang kemarin membacakan eksepsi adalah mantan Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif dan Yohan Suryanto. Nyaris bersamaan dengan sidang eksepsi, di ruang sidang yang berbeda, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, dan Irwan Hermawan menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Irwan Hermawan adalah salah seorang terdakwa yang disebut memberikan sejumlah fasilitas kepada Plate.</p> <p>Dalam surat dakwaan, jaksa menyampaikan bahwa Irwan Hermawan yang pernah menjadi komisaris di PT Solitechmedia Synergy telah memperkaya diri sendiri melalui proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo senilai Rp 119 miliar. Perbuatan yang dilakukan Irwan mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun.</p> <p>Setelah mendampingi dalam sidang, Maqdir Ismail yang menjadi penasihat hukum Irwan menyatakan bahwa kemarin pihaknya telah menerima pengembalian uang Rp 27 miliar. Namun, dia tidak membuka identitas orang yang mengembalikan duit puluhan miliar dalam pecahan mata uang asing itu. Menurut Maqdir, pihaknya masih mencari waktu untuk menyerahkan uang tersebut kepada kejaksaan.</p> <p>Sebelumnya, Maqdir menyampaikan, dalam BAP kliennya mengakui telah memberikan uang Rp 27 miliar. Uang itu diberikan kepada seseorang yang disebut sebagai Z. Aliran dana Rp 27 miliar dari Irwan kepada Z serupa dengan besaran uang yang diklarifikasi Kejaksaan Agung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo pada Senin (3/7).</p> <p>Maqdir mengakui, sempat ada pihak-pihak yang berupaya "mengurus" perkara dugaan korupsi BTS 4G Kominfo pada akhir tahun lalu. Mereka meminta sejumlah uang dengan dalih bisa menghentikan Kejagung menangani kasus tersebut. &rdquo;Untuk mengurus proses perkara sehingga tidak akan dilanjutkan. Tetapi, semuanya itu ternyata tidak ada yang benar, tidak ada yang kejadian. Kita tidak pernah tahu uang itu sampai ke mana,&rdquo; bebernya. <strong>(syn/drw/c7/fal)</strong></p>

Maqdir menyampaikan, dalam BAP kliennya mengakui telah memberikan uang Rp 27 miliar. Uang itu diberikan kepada seseorang.

Terdakwa Sebut Uang Rp 27 Miliar untuk "Urus” Kasus BTS Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/Menpora-Dito-Ariotedjo-Usai-Di-Periksa-Kejagung-Dery-Ridwansah-5-747973028.jpg" alt="Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (3/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (3/7/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengacara Direktur PT Solitech Media Synergi Irwan Hermawan, Maqdir Ismail mengungkapkan, terdapat seorang pihak swasta yang mengembalikan uang senilai Rp 27 miliar kepada kliennya. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari aliran uang korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah ada yg menyerahkan kepada kami," kata Maqdir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maqdir mengungkapkan, uang tetsebut dikembalikan dalam bentuk tunai, pecahan mata uang dollar Ameriksa Serikat. Ia menyebut, uang itu diserahkan oleh pihak swasta tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mengembalikan ke tempat kami pihak swasta," ungkap Maqdir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Maqdir tidak menjelaskan secara rinci terkait sosok pihak swasta tersebut. Ia hanya menyebut, pihak swasta itu merasa miris melihat kliennya yang didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 8 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak swasta yang merasa miris melihat Irwan didakwa terima uang dan melakukan pencucian uang, padahal dia diminta bantuan oleh sahabatnya," ucap Maqdir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maqdir memastikan, pihaknya akan menyerahkan langsung uang tersebut ke Kejaksaan Agung. Ia menyebut, akan menyerahkan uang itu ke Korps Adhyaksa secepatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga sempat hari ini," tegas Maqdir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irwan merupakan pengusaha yang terseret dalam kasus korupsi BTS bersama mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta enam tersangka lainnya. Irwan didakwa ikut merugikan negara sebanyak Rp 8 triliun dalam kasus korupsi pembangunan menara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pihak swasta lainnya yakni, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Windi Purnama selaku orang kepercayaan Irwan Hermawan, serta Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johnny G Plate selaku Pengguna Anggaran (PA) disebut telah memperkaya diri sebanyak Rp 17.848.308.000. Tindakannya juga memperkaya pihak lain serta korporasi. Dia didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div>

Maqdir mengungkapkan, uang tetsebut dikembalikan dalam bentuk tunai, pecahan mata uang dollar Ameriksa Serikat.

Bukan Menpora, Pengacara Terdakwa Kasus BTS 4G Sebut Ada Pihak Swasta yang Kembalikan Rp 27 Miliar

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/Iwan-Hermawan-4098066936.jpg" alt="Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan bersama terdakwa lain, saat menjalani sidang pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Jakarta, Selasa (4/7)." width="100%">
<figcaption>Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan bersama terdakwa lain, saat menjalani sidang pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Jakarta, Selasa (4/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa kasus dugaan korupsi&nbsp;proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022, Irwan Hermawan, bungkam saat ditanya awak media soal aliran uang Rp 27 miliar kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.</p> <div dir="auto">Irwan yang merupakan Komisaris PT Solitech Media Sinergy itu sempat keluar dari ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung, Selasa (4/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irwan yang mengenakan kemeja putih dibalut rompi tahanan Kejagung tak mau berkomentar soal dugaan aliran uang ke Dito Ariotedjo. Sebab, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang beredar,&nbsp;Dito Ariotedjo diduga menerima uang senilai Rp 27 miliar dari dana proyek BTS BAKTI Kominfo pada November-Desember 2022 untuk meredam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uang puluhan miliar rupiah itu dikumpulkan dari konsorsium dan subkontraktor untuk meredam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, yang totalnya mencapai Rp 243 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasusnya, Irwan Hermawan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,032 triliun dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemenkominfo tahun 2020-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan Irwan Hermawan itu dilakukan bersama-sama dengan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali. Kemudian, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate; Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,51,&rdquo; ucap Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (4/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE-03.03/SR/SP-319/D5/02/2023 tanggal 6 April 2023 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa mengungkapkan, ada sembilan pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut. Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan mendapatkan Rp 119.000.000.000. Kemudian, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif mendapatkan Rp 5.000.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto menerima Rp 453.608.400 dan Johnny G Plate disebut jaksa telah menerima Rp 17.848.308.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Windi Purnama yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan mendapatkan aliran uang Rp 500.000.000. Selanjutnya, Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki menerima Rp 50.000.000.000 dan USD 2.500.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikutnya, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp 2.940.870.824.490. Kemudian, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp 1.584.914.620.955 serta Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp 3.504.518.715.600</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, Anang Achmad Latif dan Irwan Hermawan didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011718073/pengacara-mario-dandy-sesalkan-amanda-tak-hadiri-pemeriksaan-uji-kebohongan-di-polda-metro-jaya">Pengacara Mario Dandy Sesalkan Amanda Tak Hadiri Pemeriksaan Uji Kebohongan di Polda Metro Jaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Windi Purnama disangka melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Dirut PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki yang menjadi tersangka kedelapan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Irwan yang mengenakan kemeja putih dibalut rompi tahanan Kejagung tak mau berkomentar soal dugaan aliran uang ke Dito Ariotedjo.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Irwan hermawan

Berita Terkini