<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/02/karo-infohan-setjen-kemhan-brigjen-tni-rico-ricardo-sirait-saat-berbincang-dengan-awak-media-di-jakarta-biro-infohan-setjen-kemhan-twJzV.webp" alt="Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat berbincang dengan awak media di Jakarta. (Biro Infohan Setjen Kemhan)" width="100%">
<figcaption>Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat berbincang dengan awak media di Jakarta. (Biro Infohan Setjen Kemhan)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Beredar luas di media sosial ada keterlibatan Kementerian Pertahanan (Kemhan) di balik pengadaan 105 ribu unit mobil piikap Mahindra Scorpio dari India. Atas kabar tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan tegas menyatakan tidak pernah ikut campur dalam pengadaan yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa kabar tersebut tidak benar sama sekali. Dia menyatakan, instansinya tidak terlibat dalam pengadaan ratusan ribu mobil tersebut. Menurut dia, Kemhan hanya pernah menerima hibah mobil serupa dari Agrinas.
"Jadi, tidak benar, sekali lagi, tidak benar bahwa (pengadaan) itu bagian daripada Kemhan, itu tidak ada. Nanti akan ada klarifikasi juga dari dirut Agrinas menyampaikan bahwa pada waktu itu, itu adalah proses hibah yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan untuk diteruskan kepada daerah bencana," kata Rico.
Hibah yang dimaksud oleh Rico dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana alam di Sumatera beberapa bulan lalu. Menurut Rico, Agrinas memberikan hibah pada Desember 2025. Hibah mobil itu diterima oleh Kemhan dan langsung disalurkan ke wilayah terdampak bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
"Jadi, empat mobil (Mahindra Scorpio) ini setelah diterimakan dari Agrinas melalui Mahindra, diterima oleh sekjen (Kemhan), kemudian diberikan kepada satuan-satuan yang sedang melakukan penanggulangan bencana di wilayah Sumatera," jelasnya.
Jenderal bintang satu TNI AD itu memastikan, hibah hanya dilakukan sekali. Seluruh mobil yang dihibahkan juga sudah dikirim ke daerah terdampak bencana. Mobil-mobil itu digunakan oleh TNI dalam distribusi logistik, bantuan obat-obatan, dan untuk pergerakan manusia. Di luar itu, Kemhan tidak tahu-menahu soal pengadaan mobil tersebut.
Sebelumnya diberitakan bahwa, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menegaskan kesiapan pihaknya untuk mematuhi arahan DPR terkait rencana penundaan impor kendaraan pikap dari India yang akan digunakan dalam operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
​​Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas permintaan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta agar pemerintah menangguhkan terlebih dahulu rencana pemasukan sebanyak 105.000 unit mobil pikap asal India untuk kebutuhan Kopdes.
"Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat," kata Joao dikutip dari Antara pada Senin (23/2).

Kemhan tegaskan tidak pernah ikut campur pengadaan 105 ribu pikap Mahindra dari India. PT Agrinas siap patuhi arahan.

Kemhan Tegaskan Tak Pernah Cawe-cawe soal Pengadaan 105 Ribu Unit Pikap Mahindra dari India

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/idrus-marham2-3163484576.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (16/10). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (16/10). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil niaga dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih. Idrus menilai, sikap Dasco bukan sekadar respons politik, melainkan cerminan pemikiran strategis yang berpijak pada fondasi konstitusi dan filosofi bangsa. "Pandangan Pak Dasco untuk meminta penundaan tentu penuh pertimbangan. Jika kita melihat dalam perspektif nilai &lsquo;kebenaran&rsquo; dan &lsquo;kepenaran&rsquo;, maka kebenaran menyangkut konsep besar pembangunan nasional, sementara kepenaran menyangkut adanya kearifan dan kebijakan yang menjamin efektivitas strategi pelaksanaannya," kata Idrus kepada wartawan, Rabu (25/2). Menurutnya, arah kebijakan ekonomi nasional harus berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan pentingnya sistem perekonomian nasional yang mandiri, terintegrasi, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi. Idrus menekankan, filosofi tersebut tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila dan cita-cita besar pembangunan nasional. "Secara konseptual, kita berbicara tentang penataan sistem perekonomian nasional yang mandiri dan terintegrasi, yang diinspirasi oleh ideologi dan falsafah bangsa. Itu pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945," tegasnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa konsep besar saja tidak cukup. Pada tataran operasional, strategi pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan komprehensif agar tidak berjalan secara parsial. "Kalau kita bicara strategi, itu berarti bicara koordinasi, substansi, dan konsistensi dalam pelaksanaan. Jangan sampai kebijakan strategis justru tidak memberi efek bangkitan bagi industri dalam negeri," ujarnya. Idrus juga menilai bahwa pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penataan sistem perekonomian nasional perlu semakin ditegaskan, khususnya dalam memperkuat industri manufaktur dalam negeri serta rantai pasok nasional. "Penundaan bukan berarti menolak pembangunan. Justru ini upaya memastikan kebijakan benar secara konsep dan benar dalam pelaksanaannya. Memahami dulu baru mendukung. Jangan mendukung tanpa memahami," imbuhnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil pick-up dari India yang akan digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penundaan tersebut dinilai penting, terlebih Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya.

Golkar minta tunda impor 105 ribu mobil niaga dari India demi kemandirian ekonomi Indonesia. Dorong industri manufaktur kuat.

Golkar Sepakat Minta Agrinas Tunda Impor 105 Ribu Pikap dari India, Idrus Marham Ingatkan soal Industri Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/gandung-pardiman-1952498563.jpg" alt="Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman nilai tepat penundaan impor 105 ribu pikap dari India oleh Agrinas. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman nilai tepat penundaan impor 105 ribu pikap dari India oleh Agrinas. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman menyatakan keputusan mengkaji ulang rencana impor 105 ribu unit pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk kebutuhan koperasi desa merupakan langkah yang tepat. Gandung mengatakan, penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu didukung, tetapi instrumen kebijakannya harus tepat dan berpihak terhadap industri nasional. "Pemerintah semestinya mengutamakan produk otomotif nasional yang sebenarnya sudah mampu memproduksi kendaraan niaga sendiri," kata Gandung, dikutip Rabu (25/2). Menurut dia, perlu ada keberpihakan yang jelas mengenai program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto lewat Astacita terhadap industri otomotif nasional. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan kembali industri mobil nasional agar mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga Kopdes Merah Putih. "Pabrikan nasional, industri komponen, dan lembaga pembiayaan perlu dirangkul dalam satu ekosistem yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan mobil pikap dari dalam negeri melalui skema kerja sama yang saling menguntungkan," ujarnya. Gandung&nbsp;juga mengatakan, penundaan impor penting untuk mengonsolidasikan kembali bisnis Kopdes Merah Putih agar lebih kuat, profesional, dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dirancang model usaha yang benar-benar menguntungkan desa dan anggota koperasi. "Bukan sekadar menjadi pasar bagi produk impor," katanya menambahkan. Pembelian industri dalam negeri berpotensi menggerakkan komponen lokal. Karena itu, ia turut mendorong pemerintah mengundang pelaku industri, asosiasi otomotif, dan kalangan dunia usaha untuk duduk bersama mencari formulasi yang adil antara kepentingan program Kopdes Merah Putih dan keberlanjutan industri nasional. Ia meminta agar setiap kebijakan strategis yang menyangkut belanja besar negara berpedoman pada keberpihakan terhadap industri nasional, penguatan ekonomi rakyat, dan efisiensi anggaran. "Produk dalam negeri harus menjadi pilihan utama sepanjang secara teknis dan ekonomis mampu memenuhi kebutuhan program pemerintah," imbuh Gandung. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berpesan kepada pemerintah agar menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri. Dasco pun meyakini Presiden Prabowo akan membahas hal rinci terkait rencana impor mobil pikap tersebut. Selain itu, tambah Dasco, Presiden juga akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/2). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menyetujui pernyataan Dasco. "Pak Dasco ada komentar katanya kemarin, kami ikuti Pak Dasco saja," kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa. Purbaya berpendapat Presiden Prabowo Subianto memiliki pendirian yang jelas terkait rencana tersebut, bahwa Presiden ingin menggalakkan industri dalam negeri. "Menurut saya, harusnya sih Presiden juga tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri. Saya pikir Presiden posisinya&nbsp;clear&nbsp;dalam hal ini,"&nbsp;ujarnya. &nbsp; &nbsp;

Ia meminta agar setiap kebijakan strategis yang menyangkut belanja besar negara berpedoman pada keberpihakan terhadap industri nasional.

Impor 105 Ribu Unit Pikap dari India oleh Agrinas Ditunda, DPR Sebut Langkah Tepat

impor pikap dari India

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#impor pikap dari India

Berita Terkini

Kemhan Tegaskan Tak Pernah Cawe-cawe soal Pengadaan 105 Ribu Unit Pikap Mahindra dari India

Golkar Sepakat Minta Agrinas Tunda Impor 105 Ribu Pikap dari India, Idrus Marham Ingatkan soal Industri Dalam Negeri

Impor 105 Ribu Unit Pikap dari India oleh Agrinas Ditunda, DPR Sebut Langkah Tepat

Download Aplikasi JawaPos.com