<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/02/c12f8bf4-cb8d-49b0-8723-542367081272-1307378343.jpg" alt="Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Istana Wapres, Jumat (27/2). (Istimewa) " width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Istana Wapres, Jumat (27/2). (Istimewa) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld melayangkan kritik terkait mandeknya revisi aturan pajak bagi pelaku usaha kecil. Dalam audiensi langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jumat (27/2), Vaudy mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan perubahan PP Nomor 55 Tahun 2022. Polemik ini bermula dari wacana perubahan regulasi pajak UMKM yang sudah digulirkan pemerintah sejak akhir 2024. Alih-alih rampung, janji tersebut justru kembali diulang pada akhir 2025 tanpa ada kejelasan hingga saat ini. Vaudy menegaskan bahwa para pelaku usaha butuh langkah konkret, bukan sekadar penguatan wacana di atas kertas. &rdquo;Kami menyampaikan bahwa perubahan PP 55 mengenai UMKM harus segera dilakukan. Sudah diumumkan sejak lama, bahkan diperkuat kembali, tetapi belum ada kepastian sampai sekarang,&rdquo; ujar Vaudy. <h3>Dampak Ketidakpastian pada Kepatuhan Pajak</h3> Kondisi digantungnya regulasi ini dikhawatirkan akan memicu kebingungan masif di kalangan pelaku usaha. Menurut IKPI, ketidakjelasan aturan bisa menjadi bumerang bagi target penerimaan negara. Vaudy mengingatkan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jika regulasi terus tidak menentu, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan bisa merosot tajam. &rdquo;Wajib pajak, khususnya UMKM, sedang menunggu. Jika terlalu lama tanpa realisasi, ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah khususnya di bidang perpajakan,&rdquo; tegas Vaudy. IKPI berpendapat bahwa kepastian hukum adalah pondasi utama untuk mendorong masyarakat patuh membayar pajak secara sukarela. Tanpa kepastian, upaya pemerintah mengubah sektor informal menjadi formal akan menemui jalan buntu. Menanggapi keluhan tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka memberikan sinyal positif. Dia mengakui pentingnya percepatan revisi aturan agar pelaku UMKM segera mendapatkan payung hukum yang jelas dan tidak lagi berada dalam posisi menunggu.

IKPI desak Wapres Gibran percepat revisi PP 55/2022 demi kepastian pajak bagi UMKM. Kepastian aturan penting untuk jaga kepercayaan

Nasib Revisi PP 55/2022 Terkatung-katung, IKPI: UMKM Butuh Kepastian, Bukan Wacana!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/IKPI-539421787.jpg" alt="Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld. (ist)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld. (ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 2.357 triliun pada tahun 2026. Untuk mendukung capaian tersebut, edukasi digitalisasi perpajakan dinilai sangat penting, seiring dengan pengembangan sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menegaskan, pihaknya mendukung penuh transformasi digital perpajakan melalui sistem Coretax. Menurutnya, sistem ini menjadi tonggak penting reformasi yang akan membuat pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi maupun badan lebih terintegrasi dan modern. "Kedepan, semua SPT tahunan akan melalui Coretax. IKPI siap ambil peran bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga mitra pemerintah dalam sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak," ujar Vaudy dalam acara puncak HUT ke-60 IKPI di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (28/8). Ia menjelaskan, sejak 2024 IKPI aktif mengikuti pelatihan yang digelar DJP dan meneruskan hasilnya ke masyarakat melalui pengurus pusat dan daerah. Langkah ini, kata Vaudy, memastikan transformasi digital tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga melibatkan profesi konsultan pajak sebagai fasilitator literasi. Meski begitu, Vaudy mengakui adanya sejumlah kendala teknis di tahap awal penerapan Coretax. Namun, hal itu dianggap wajar dalam proses transisi menuju sistem baru. "So far so good, meski memang ada beberapa titik trouble. Sentuhan dari DJP sangat penting agar proses berjalan mulus,"&nbsp;ucapnya. Vaudy menambahkan, IKPI menempatkan diri sebagai jembatan antara wajib pajak dan otoritas. Tujuan utama asosiasi adalah menjaga profesionalisme serta membantu wajib pajak memahami manfaat digitalisasi, bukan sekadar patuh administratif. Ia menegaskan, kontribusi pajak yang terus meningkat dalam APBN menjadi alasan penting bagi IKPI untuk aktif mengedukasi wajib pajak. Tahun 2024, penerimaan pajak mencapai Rp 2.189 triliun, dan pemerintah menargetkan naik menjadi Rp 2.357 triliun pada 2026. "Sepanjang data lengkap dan akuntansi tertata, wajib pajak tidak perlu takut menghadapi pemeriksaan. Yang sering jadi masalah justru ketika dokumen tidak siap. Mari kita bangun budaya kepatuhan sejak awal," ujar Vaudy. Menurutnya, seluruh langkah ini merupakan bagian dari misi besar IKPI untuk menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan negara.&nbsp;"Dengan digitalisasi, kepatuhan sukarela, serta sinergi dengan DJP, kami optimistis perpajakan Indonesia akan semakin modern, adil, dan berdaya saing," pungkasnya&nbsp;

IKPI mendukung digitalisasi perpajakan melalui Coretax untuk meningkatkan penerimaan pajak Indonesia hingga Rp 2.357 triliun pada 2026.

Penerimaan Pajak 2026 Ditarget Rp 2.357 Triliun, IKPI Siap Perkuat Edukasi Digitalisasi Perpajakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/19/WhatsApp-Image-2025-01-18-at-162510-3578200028.jpg" alt="Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld optimistis penerapan pajak global minimum atau global minimum tax (GMT) di Indonesia tidak akan menurunkan investasi. Khususnya dari perusahaan global ke Tanah Air. &rdquo;Saya yakin tidak turun,&rdquo; kata Vaudy. Dalam Rakor tahunan itu, mereka juga terus memperkuat sinergi antara pengurus pusat, pengurus daerah, dan pengurus cabang, dalam memajukan organisasi dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. &rdquo;Kegiatan Rakor ini merupakan agenda penting yang tidak hanya bertujuan untuk menyelaraskan langkah kerja di seluruh tingkat kepengurusan, tetapi juga menjadi wujud komitmen kami dalam membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak,&rdquo; ujar Vaudy Starworld. Menurut dia, kerja sama yang erat antara IKPI dan pemerintah sangat penting, terutama di tengah tantangan ekonomi global. Dengan kontribusi nyata dari IKPI, pemerintah dapat lebih mudah mencapai target penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional. &rdquo;Sebagai mitra strategis pemerintah, kami juga berkomitmen membantu menyosialisasikan kebijakan perpajakan baru kepada wajib pajak,&rdquo; imbuh Vaudy Starworld. Ketua Departemen Bidang Hukum IKPI Ratna Febriani menyebut, Indonesia justru harus menerapkan GMT. Sebab, negara-negara lain sudah berkomitmen untuk menerapkan GMT tahun ini. &rdquo;Terlebih banyak perusahaan multinasional yang beroperasi dan memiliki kantor di Indonesia,&rdquo; ungkap Ratna Febriani. Menurut Ratna, implementasi GMT bisa meningkatkan pendapatan pajak Indonesia. Jika tidak diimplementasikan, justru akan mencegah perusahaan multinasional melarikan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan yang terkena penerapan GMT adalah perusahaan dengan pendapatan lebih dari 750 juta euro per tahun. &rdquo;Kalau tidak diterapkan GMT, justru nanti pendapatan mereka lari ke negara lain yang lebih rendah,&rdquo; tutur Ratna Febriani. Sebelumnya, Indonesia resmi menerapkan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) yang merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan). Pemerintah menyebutkan, dengan adanya ketentuan itu makapraktik penghindaran pajak seperti melalui tax haven dapat dicegah. Saat ini, ada lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada 2025. Indonesia turut menerapkan kesepakatan pajak minimum global pada tahun pajak 2025, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 31 Desember 2024.

IKPI optimistis penerapan pajak global minimum atau global minimum tax (GMT) tidak akan menurunkan investasi perusahaan global ke Indonesia

IKPI Dukung Pemerintah dengan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/ilustrasi-ppn-12-persen-1001750939.jpg" alt="Ilustrasi PPN 12 persen. (AI/Agung KurniawanJawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPN 12 persen. (AI/Agung KurniawanJawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai kebijakan itu sebagai perubahan dan langkah penting dalam memperkuat sistem perpajakan Indonesia ke depan. Termasuk juga kebijakan pajak yang berkeadilan menuju kemandirian bangsa. Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI Pino Siddharta menyampaikan, kenaikan PPN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebab, penerimaan itu sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. &nbsp;&rdquo;Sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia, kami menghargai keputusan kebijakan pemerintah ini. Dengan catatan, pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara kewajiban pajak dan kemudahan bagi wajib pajak. Termasuk juga program penyanggah ekonomi berupa stimulus ekonomi fiskal yang dijalankan harus dengan baik dan tepat,&rdquo; kata Pino Siddharta. Pino menyatakan, pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan tersebut. Sosialisasi yang lebih intensif akan sangat membantu masyarakat dan dunia usaha dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan tarif PPN. &rdquo;Sebagai asosiasi yang memiliki peran strategis dalam pendampingan pajak, kami akan terus mendukung implementasi kebijakan ini dengan memberikan edukasi dan bimbingan kepada wajib pajak, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada,&rdquo; tandas Pino. &nbsp;Dia juga menekankan bahwa kenaikan PPN diharapkan dapat mendorong perbaikan struktur perpajakan di Indonesia, menciptakan iklim usaha yang lebih adil, serta memberikan kesempatan untuk memajukan sistem pelayanan publik melalui pendapatan negara yang lebih optimal. Dengan adanya peningkatan tarif PPN, lanjut Pino Siddharta, IKPI berkomitmen untuk mendampingi pemerintah dalam proses transisi. Serta terus berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Dia juga menyampaikan, kenaikan PPN yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 itu juga diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, mengingat potensi peningkatan penerimaan negara yang lebih besar.

IKPI menilai kebijakan menaikan PPN sebagai perubahan dan langkah penting dalam memperkuat sistem perpajakan menuju kemandirian bangsa

Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen pada 2025, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Minta Pemerintah Perhatikan Kewajiban Pajak dan Kemudahan bagi Wajib Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/ikpi.jpeg" alt="Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora kini merembet ke mana-mana. Status Mario Dandy sebagai anak dari Rafael Alun Trisambodo (RAT), salah satu eks pejabat publik di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), seolah membuat para petugas pajak terkena getahnya, apalagi setelah gaya hidup mewah Mario Dandy sekeluarga terbongkar di media sosial.  Desakan masyarakat melalui media sosial agar harta kekayaan Rafael diusut pun semakin mempercepat gerak aparat penegak hukum, baik itu dari KPK maupun instansi pemerintah lainnya seperti PPATK untuk menelusuri harta kekayaan Rafael yang jumlahnya diagap tidak wajar, yakni sekitar Rp 67 miliar.  Pengusutan aparat penegak hukum tidak berhenti sampai dikeluarga Rafael saja, melainkan orang-orang yang dinilai terlibat atau ikut andil dalam terkumpulnya harta kekayaan Rafael.  Dari hasil penelusuran KPK, terdapat dua nama konsultan pajak yang terindikasi berperan dalam pencucian uang untuk harta kekayaan yang dimiliki RAT. Dugaan KPK memang kedua konsultan pajak itu bekerja untuk Rafael.  Perbuatan oknum konsultan pajak yang kabarnya sedang melarikan diri ke luar negeri ini tentunya sangat membuat geram ribuan konsultan yang berada di bawah naungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan menegaskan bahwa konsultan pajak yang terlibat di dalam kasus Rafael bukan merupakan anggota IKPI.  "Tetapi jika memang dia merupakan angggota IKPI, maka langkah tegas sudah kita siapkan dan bisa berujung pada dikeluarkannya anggota tersebut dari asosiasi," ujarnya.  Ruston menegaskan, dalam berbagai kesempatan dirinya selalu mengimbau kepada anggotanya yang berjumlah lebih dari 6.000 dan tersebar diseluruh daerah di Indonesia untuk menjunjung tinggi integritas dengan berpegang kepada kode etik dan standar profesi yang semuanya telah tertuang di dalam aturan asosiasi.  Menurut Ruston, sebagai pihak yang membantu wajib pajak (WP) dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, antara konsultan pajak dan wajib pajak dalam praktiknya bisa saling memengaruhi.  “Jadi, tingkat kepatuhan WP sangat bisa dipengaruhi oleh konsultan pajak dan sebaliknya intergritas wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh mereka sendiri. Untuk itu pentingnya menjaga integritas oleh kedua belah pihak,” kata Ruston.  Lebih lanjut Ruston mengungkapkan, sesuai dengan salah satu butir MoU IKPI dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai mitra sangat berharap, bisa mewujudkan dan melaksanakan secara konsisten pertemuan forum komunikasi untuk mengoordinasi, serta mengevaluasi dan menyamakan persepsi dalam implementasi ketentuan perundang-undangan peraturan perpajakan dan peraturan terkait.  Menurut Ruston, Hal tersebut sangat penting agar IKPI dapat memberikan kepastian kepada masyarakat wajib pajak. “Jadi, kami berharap bisa terus membantu pemerintah dalam mencerahkan wajib, salah satunya mensosialisasikan peraturan perpajakan yang terkesan bersifat ambigu dan multi tafsir,” katanya.

IKPI Tak Segan Pecat Anggotanya yang Terseret Kasus Ayah Mario Dandy

ikpi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ikpi

Berita Terkini

Nasib Revisi PP 55/2022 Terkatung-katung, IKPI: UMKM Butuh Kepastian, Bukan Wacana!

Penerimaan Pajak 2026 Ditarget Rp 2.357 Triliun, IKPI Siap Perkuat Edukasi Digitalisasi Perpajakan

IKPI Dukung Pemerintah dengan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen pada 2025, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Minta Pemerintah Perhatikan Kewajiban Pajak dan Kemudahan bagi Wajib Pajak

IKPI Tak Segan Pecat Anggotanya yang Terseret Kasus Ayah Mario Dandy

Download Aplikasi JawaPos.com