<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/rokok-1774829582.jpg" alt="Ketua Umum Asosiasi Media Luar-Griya Indonesia (AMLI) Fabianus Bernadi (dua dari kiri) di Jakarta (28/8). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Media Luar-Griya Indonesia (AMLI) Fabianus Bernadi (dua dari kiri) di Jakarta (28/8). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Aturan teknis dari UU 17/2023 sudah keluar dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 yang baru diterbitkan pemerintah. Di dalam PP ini ada sejumlah klausul yang menjadi polemik di masyarakat. Diantaranya adalah larangan iklan rokok di radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 449 di PP 28/2024. Di pasal tersebut iklan rokok atau produk tembakau diatur dalam 13 butir ayat. Pada ayat keempat tertulis dengan jelas bahwa iklan rokok, produk tembakau, maupun rokok elektrik tidak diletakkan di radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan lainnya adalah harus mencantumkan peringatan kesehatan dengan luasan 15 persen. Kemudian mencantumkan dilarang menjual dan memberi ke orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil. Aturan lainnya iklan rokok tersebut tidak boleh di jalan utama dan jalan protokol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015029878/jeli-dan-cerdas-5-weton-ini-siap-menuju-kesuksesan-dan-hoki-menurut-primbon-jawa">Jeli dan Cerdas! 5 Weton Ini Siap Menuju Kesuksesan dan Hoki Menurut Primbon Jawa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada ayat berikutnya juga diatur iklan rokok pada media Videotron, hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 sampai 05.00 waktu setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan rokok, produk tembakau, atau rokok elektrik diatur di dalam peraturan daerah setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan terbaru mengenai iklan rokok di media luar ruang tersebut menuai polemik. Khususnya terkait dengan ketentuan radius yang dipakai. &rsquo;&rsquo;Kalau radius itu kan artinya melingkar,&rsquo;&rsquo; kata Ketua Umum Asosiasi Media Luar-Griya Indonesia (AMLI) Fabianus Bernadi dalam diskusi di Jakarta pada Rabu (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mencontohkan ada sekolah yang di belakangnya terdapat pasar. Keduanya dipisahkan oleh tembok. Sekolah menghadap ke jalan A, sedangkan pasar menghadap ke jalan B. Karena aturan pemerintah menggunakan radius, maka dilarang memasang iklan rokok di pasar tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan kondisi tersebut anak-anak sekolah tidak melewati pasar tersebut. Karena antara pasar dan sekolah sudah beda jalan. Tetapi tetap terkena aturan radius 500 meter. Selain itu Fabianus juga menyoroti adanya butir ayat yang menyebutkan iklan rokok dilarang ditempatkan di jalan utama atau jalan protokol. Dia mengatakan siapa yang mau beriklan di tempat yang sepi. Karena tujuan dari iklan atau promosi, supaya dilihat banyak orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015029869/banjir-bandang-ternate-tewaskan-belasan-orang-dpr-minta-pencarian-korban-dimaksimalkan">Banjir Bandang Ternate Tewaskan Belasan Orang, DPR Minta Pencarian Korban Dimaksimalkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara umum Fabianus mengatakan, kalangan pengusaha dan pelaku industri kreatif menolak Pasal 449 tersebut. Khususnya ketentuan zonasi larangan memasang iklan di radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Menurut dia, kalangan industri tidak dilibatkan dalam penyusunan PP tersebut. Kalangan industri menolak karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi industri periklanan maupun sektor turunannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rsquo;&rsquo;Kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK),&rsquo;&rsquo; kata Fabianus. Sebab aturan tersebut akan memicu sejumlah efek domino. Khususnya kepada industri kreatif kelas menengah ke bawah. Jadi kata dia, dampaknya cukup signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia aturan tersebut seharusnya dikaji lebih dalam. Khususnya terkait dengan dampaknya. Apakah dengan sistem radius tersebut, benar-benar bisa menekan konsumsi rokok pada kelompok masyarakat di bawah 21 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/015029820/perselingkuhan-dan-perzinahan-makin-marak-kiamat-semakin-dekat">Perselingkuhan dan Perzinahan Makin Marak, Kiamat Semakin Dekat?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama Ketua Badan Musyawarah Regulasi Dewan Periklanan Indonesia (DPI) Heri Margono berharap aturan tersebut ditunda dahulu penerapannya. Dia mengatakan sebuah regulasi harus memenuhi dua kriteria. Yaitu mempertimbangkan keadilan dan efisiensi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rsquo;&rsquo;Keduanya tidak gampang. Mestinya melibatkan pihak terlibat. Supaya menjadi efisien, dan adil. Di PP ini ada yang merasa ketidakadilan,&rsquo;&rsquo; kata Heri. Dia mengatakan, sebelum aturan ini disahkan, DPI telah menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Kesehatan, namun belum pernah direspons.&nbsp;</div>

Aturan teknis dari UU 17/2023 sudah keluar dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 yang baru diterbitkan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Pelaksana UU Kesehatan Terbit, Iklan Rokok Dilarang di Radius 500 Meter dari Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/29/DPI2-2964710535.jpg" alt="Konferensi pers" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan pelaksana Undang-undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menjadi ancaman baru bagi keberlangsungan industri media. Pendapatan (revenue) dari iklan rokok bisa berkurang Rp 9 triliun lebih per tahun hingga ancaman lay off atau PHK karyawan. Ketua Umum Indonesia Digital Association (IDA) Dian Gemiano menyebut, larangan iklan rokok di media online secara agregat menghilangkan potensi pemasukan Rp 200-250 miliar per tahun. Dian menuturkan, angka ini sangat penting bagi industri media online terutama media berita online yang saat ini sedang mengalami disrupsi begitu hebat. "Sedang ada pertanyaan besar di industri kami di media online, terutama media berita dimana teman-teman jurnalis di situ, keberlangsungan jurnalisme dan media berita sedang menjadi tanda tanya besar saat ini karena disrupsi digital begitu hebat dengan adanya AI, dengan adanya perubahan algoritma yang terus-menerus," katanya dalam konferensi pers 'Pernyataan Sikap Dewan Periklanan Indonesia terhadap Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsorship Produk Tembakau pada RPP Kesehatan' di Jakarta, Selasa (28/5). Tumbangnya beberapa media online dan lay off karyawan semestinya cukup memberikan gambaran kepada pemerintah betapa beratnya upaya industri ini untuk tetap survive. Dengan adanya tantangan yang begitu besar, lanjut Dian, aturan dalam RPP Kesehatan memperburuk keadaan dan memperbesar tanda tanya keberlangsungan media. "Jadi, sekali lagi bukan masalah kami menolak diatur, karena kami sudah diatur. Tapi, kami meminta ada pelibatan yang lebih bermakna, karena itu juga bagian dari transparansi pembuatan regulasi," lanjutnya. Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar menambahkan, usai pandemi Covid-19 melanda, dunia usaha sedang berusaha untuk pulih (recovery). Kondisi tersebut berdampak terhadap media penyiaran atau TV, terutama adanya penurunan revenue iklan. Dan hingga saat ini pun, lanjut Gilang, media penyiaran atau TV masih berusaha mempertahankan eksistensi. "Jangan dulu bicara tumbuh berkembang. Untuk bertahan pun kita masih berjuang. Dan, sampai saat ini semua stasiun TV berusaha keras untuk tidak sampai melakukan PHK, karena PHK ini akan menimbulkan dampak sosial yang besar bagi bangsa dan negara," terangnya dalam kesempatan sama. Atas dasar itu, lanjut Gilang, dibutuhkan suasana yang kondusif agar industri media terutama TV bisa segera recovery. "Salah satu cara yang kita harapkan adalah dari sisi regulasinya. Harus kondusif untuk upaya recovery ini," kata Gilang. Gilang berharap, semua potensi yang membantu percepatan recovery sebisa mungkin dipermudah. Termasuk di dalamnya potensi iklan rokok. "Total belanja iklan rokok itu ada sekitar Rp 9 triliun. Kalau ini dipersulit, bayangkan betapa sulitnya bagi kami industri TV untuk melakukan upaya mempertahankan hidup apalagi recovery," tegasnya. Dia menambahkan, jika RPP Kesehatan yang merupakan aturan pelaksana UU Kesehatan ini merupakan turunan Omnibus Law (UU Cipta Kerja), maka semestinya memiliki spirit yang sama dengan beleid induknya yaitu untuk mempermudah dunia usaha. "Jadi, sangat ironis kalau ada regulasi turunan yang justru bertentangan dengan semangat ini. Kita berharap pemerintah bersikap terbuka, membuka seluas-luasnya partisipasi dari pemangku kepentingan, entah itu organisasi media, entah itu organisasi periklanan, produsen rokok untuk terlibat dalam penyusunan ini demi kemaslahatan bangsa dan negara," katanya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Media Luar-griya Indonesia (AMLI) Fabianus Bernadi menyebut, industri media luar-griya sebetulnya sudah sulit bergerak sejak diterbitkannya PP 109/2012. DKI Jakarta melarang total iklan rokok di media luar-griya, padahal 70 iklan ada di ibu kota. Beberapa kota lain melakukan pembatasan seperti Jakarta, tapi ada pula yang memanfaatkan pembatasan ini untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Caranya yakni dengan menaikkan pajak reklame iklan rokok. Ditambah dengan adanya RPP Kesehatan ini, Fabianus memperkirakan sebanyak 44 persen pelaku industri media luar-griya bakal gulung tikar, karena 80 persen pendapatan mereka bersumber dari iklan rokok. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Janoe Arijanto menyebut, saat ini ada sekitar 600-700 pekerja yang bekerja di industri kreatif dan media. Angka ini sudah berkurang banyak dari sebelum pandemi yang mencapai satu juta tenaga kerja. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023, Janoe menuturkan ada 9,9 juta Gen Z dari 44,7 juta angkatan kerja baru yang menganggur. "Ini sebenarnya akan semakin bertambah kalau misalnya hal-hal yang seperti peraturan tembakau ini tidak didiskusikan kembali. Ini harus jadi perhatian untuk tidak menambah angka atau jumlah pengangguran yang sudah banyak di Gen Z," imbuh Wakil Ketua Dewan Periklanan Indonesia (DPI) ini. Ketua Dewan Periklanan Indonesia (DPI) M Rafiq menjelaskan, iklan rokok sendiri sudah diatur dalam berbagai peraturan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 guna memastikan komunikasi yang ditujukan oleh produsen hanya menjangkau konsumen dewasa (berusia 18 tahun ke atas). Selain itu, rambu-rambu tentang iklan rokok juga telah diatur dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI), yang mana seluruh peraturan dan ketentuan tersebut telah dipatuhi secara disiplin oleh pelaku industri kreatif. Rafiq memaparkan, sebelum pandemi Covid-19 melanda, jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif mencapai sekitar satu juta orang. Dan, pascapandemi tersisa 750.000 orang. "Kalau iklan rokok ini betul-betul dilarang seperti yang ada di dalam revisi UU Penyiaran dan di dalam RPP Kesehatan, kami khawatir kita akan kehilangan sekitar 100 ribu lagi tenaga kerja," ujar Rafiq. Terkait dengan penyusunan RPP Kesehatan, Dewan Periklanan Indonesia (DPI) selaku konsorsium yang membawahi berbagai asosiasi di bidang periklanan dan industri kreatif menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan industri periklanan maupun industri kreatif sebagai pemangku kepentingan utama yang terdampak. DPI pun sudah bersurat kepada pemerintah, sebagai inisiator regulasi, namun hingga detik ini belum mendapatkan respons apapun. "Kita tahu, produk tembakau itu harus diatur. Kita juga tidak ingin remaja dan anak-anak jadi perokok, tapi kita harus lakukan dengan bijak. Jangan sampai memberikan pukulan pada industri kreatif, kepada media, pada agensi periklanan, sehingga akhirnya jumlah tenaga kerja yang bisa diserap industri kreatif akan semakin berkurang," pungkasnya.

"Kami meminta ada pelibatan yang lebih bermakna, karena itu juga bagian dari transparansi pembuatan regulasi," kata Dian, Ketua Umum IDA.

Larangan Iklan Rokok dalam RPP Kesehatan Ancam Keberlangsungan Industri Media, Pendapatan Bisa Surut Rp 9 Triliun hingga PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669203726131.jpg" alt="Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Industri kreatif nasional baru saja berangsur bangkit setelah pandemi. Akan tetapi, langung kembali menghadapi tekanan lantaran iklan rokok rencananya dilarang total. Hal ini setelah pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 yang mengatur perihal rokok, termasuk soal iklan. Sehingga imbasnya akan dirasakan industri kreatif. Rencana revisi tersebut akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut. Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Syafril Nasution, menyatakan bahwa iklan rokok merupakan salah satu penyumbang pendapatan iklan terbesar bagi televisi. "Kami secara tegas menolak revisi ini dan berharap tidak ada larangan total bagi iklan rokok. Kalau ini terjadi, dampaknya akan terjadi penurunan pendapatan," katanya dalam keterangan, Senin (3/4). Jika diberlakukan, wacana larangan total iklan rokok dapat menghapus pendapatan industri pertelevisian di sektor periklanan. Tak hanya itu, Syafril juga menjelaskan bahwa larangan total juga akan berdampak lebih luas lagi. Tidak hanya kepada industri periklanan secara langsung, tetapi juga pada industri turunannya. Melansir Nielsen, pada semester I tahun lalu, iklan rokok berkontribusi senilai Rp 4,5 triliun. Sedangkan pada 2021 nilainya mencapai Rp 9,1 triliun. Sebab berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2021, ada enam sub sektor industri yang terkait dengan industri tembakau. Enam subsektor industri tersebut adalah subsektor desain, film/video, musik, penerbitan, periklanan, hingga subsektor penyiaran (TV dan radio). Enam subsektor ini secara kolektif mempekerjakan lebih dari 725.000 tenaga kerja. "Larangan iklan rokok akan menghasilkan efek domino dan berpengaruh besar pada keberlangsungan industri. Sehingga, pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana revisi ini sekaligus mempertimbangkan bagaimana perkembangan industri ini," sambung Syafril. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Rumah Produksi Iklan Indonesia (IRPII), Dede Iman. Ia menjelaskan, industri tembakau selama ini merupakan kontributor utama dalam memberikan pendapatan kepada rumah produksi iklan. Apalagi pada situasi pandemi lalu, dimana banyak sektor industri justru menghemat biaya iklan dan promosi, tetapi produksi iklan rokok relatif stabil. Tanpa pemasukan iklan rokok, industri kreatif khawatir dampaknya akan sangat besar. "Kami lebih melihat ke aspek pekerja, karena selama ini iklan rokok masih menjadi kontributor utama pendapatan kami," katanya. Alih-alih melakukan revisi, Dede memberi masukan agar pemerintah terlebih dahulu melakukan evaluasi atas implementasi aturan yang berlaku untuk mengetahui efektivitas program program penurunan prevalensi perokok anak. Sebab, jika revisi dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, dan mengabaikan imbas buruknya kepada para pekerja, maka revisi PP 109/2012 justru akan menimbulkan dampak buruk yang jauh lebih besar.

Hal ini setelah pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 yang mengatur perihal rokok, termasuk soal iklan.

Iklan Rokok Bakal Dilarang Total, Pelaku Industri Ekonomi Kreatif Teriak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-02-at-6.55.15-AM.jpeg" alt="Tragedi Arema Kanjuruhan" width="100%">
<figcaption>Tragedi Arema Kanjuruhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Kanjuruhan menemukan fakta baru mengapa laga Persebaya melawan Arema di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang berujung tragedi maut digelar malam hari. TGIPF menduga hal itu demi mengakomodir dan tawar menawar jam tayang dengan iklan rokok.  Ahli Kesehatan dan PenerimaWHO Tobacco Free World Award for Outstanding Contribution to Public Health tahun 1999 Prof Tjandra Yoga Aditama menyesalkan dugaan tersebut. Demi tawar menawar jam tayang, kata dia, justru berakhir tragis.  "Jika ini benar maka benar-benar menyedihkan, bukan saja karena dengan amat tragis sudah memakan korban jiwa lebih dari 130 orang saudara-saudara kita, tetapi juga karena kita sepakat bahwa merokok membahayakan kesehatan," tegas Prof Tjandra Yoga kepada wartawan, Selasa (11/10).  Data WHO Mei 2022 menyebutkan bahwa kebiasaan merokok dan mengonsumsi tembakau ini membunuh lebih dari 8 juta orang setahunnya di dunia, di mana 1,2 juta orang di antaranya terjadi para perokok pasif yaitu mereka yang tidak merokok tetapi terpaksa jadi jatuh sakit akibat asap rokok orang disekitarnya. Ia menyebutkan di dunia prevalensi perokok menurun dari 22,7 persen di tahun 2007 menjadi 17,5 persen di tahun 2019. Tetapi Indonesia sebaliknya, data Indonesia Global Adult Tobacco Survey yang dipresentasikan Kementerian Kesehatan menunjukkan di negara Indonesia justru terjadi peningkatan jumlah perokok, dari 61,4 juta di tahun 2011 menjadi 70,2 juta di tahun 2021  "Kita tahu dan amat sedih bahwa sebagian korban di tragedi Kanjuruhan adalah anak-anak, demikian juga cukup banyak anak-anak yang menonton pertandingan ini," ungkap Prof Tjandra Yoga.  Data Kementerian Kesehatan berdasar beberapa survei nasional (GYTS, Riskesdas, Siskernas) menunjukkan kenaikan perokok anak dari 7,2 persen di tahun 2013, naik jadi 8,8 persen di tahun 2016, terus naik jadi 9,1 persen di 2018, naik lagi jadi 10,7 persen di tahun 2019. Kalau dibiarkan begini terus maka angka perokok anak akan dapat mencapai 16 persen di tahun 2030.  Ia menilai peran iklan jelas amat besar dalam hubungan dengan konsumsi rokok yang membahayakan kesehatan ini. Data GATS yang dipresentasikan Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan paparan pada iklan rokok di papan reklame dari 39,6 persen di tahun 2011 menjadi 43,6 persen di tahun 2021, sementara peningkatan paparan iklan di internet jauh lebih tinggi lagi, dari 1,9 persen di tahun 2011 menjadi 21,4 persen di tahun 2021.  "Kita amat berduka dengan wafatnya lebih dari 130 orang pada tragedi Kanjurhan, dan kalau dugaan TGIPF tentang pertimbangan iklan rokok di kejadian ini benar adanya maka itu adalah hal yang benar-benar ironis, memprihatinkan, menyedihkan dan perlu jadi salah satu rekomendasi untuk tata ulang aturan demi melindungi kesehatan anak bangsa di masa depan," tutupnya.

Ahli Kesehatan Sesalkan Dugaan Iklan Rokok Berujung Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/63A53F41-EFED-4E7A-9DB0-D63D42933BEC.jpg" alt="Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi memantau penerapan aturan mengenai kawasan tanpa rokok di tempat usaha di Kota Jogjakarta pada Jumat (12/11). Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi memantau penerapan aturan mengenai kawasan tanpa rokok di tempat usaha di Kota Jogjakarta pada Jumat (12/11). Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta akan selektif memberikan izin penempatan iklan rokok di media luar ruang. Kebijakan tersebut dalam upaya mengurangi jumlah iklan rokok di luar ruang.  ”Penempatan iklan rokok di luar ruang akan dilakukan secara selektif untuk mengurangi jumlahnya. Kami sedang siapkan langkah strategisnya,” kata Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di sela peringatan Hari Kesehatan Nasional 2021 di Jogjakarta, Jumat (12/11).  Dia menjelaskan, Pemkot Jogjakarta sudah memiliki aturan mengenai penempatan iklan rokok di media luar ruang sesuai peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok dan ketentuan tersebut perlu dikuatkan. Pemkot sudah menerima usul untuk tidak menempatkan iklan rokok di jalan-jalan protokol.  ”Pada masa pandemi seperti saat ini, jumlah iklan luar ruang memang mengalami penurunan. Ini menjadi kesempatan untuk terus mengurangi jumlah iklan rokok luar ruang,” terang Heroe.  Heroe khawatir penempatan iklan rokok di media luar ruang dan media sosial secara masif bisa meningkatkan jumlah perokok pemula di Jogjakarta. ”Bahkan pada masa sekarang, diperkirakan jumlah anak yang menjadi perokok meningkat. Salah satunya diakibatkan masifnya penempatan iklan rokok di luar ruang,” tutur Heroe.  Berdasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, di Kota Jogjakarta ada delapan area yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok yaitu tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat wisata, dan tempat lain yang ditetapkan.  Kendati demikian, Heroe mengatakan, pemerintah kota belum menerapkan sanksi denda maupun pidana bagi pelanggar aturan mengenai kawasan tanpa rokok. ”Belum ada pihak yang diberi sanksi termasuk denda maksimal Rp 7,5 juta belum diterapkan, baru sebatas persuasi saja,” papar Heroe.  Pemerintah Kota Jogjakarta telah menggerakkan pelaku usaha dan masyarakat untuk menerapkan aturan mengenai kawasan tanpa rokok, termasuk memastikan tempat usaha memiliki ruang terpisah untuk perokok dan membentuk lingkungan rukun warga (RW) tanpa rokok.  Berdasar data Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta, saat ini 231 dari sekitar 600 RW di Kota Jogjakarta sudah menjadi RW tanpa rokok.  ”Evaluasi pelaksanaan dilakukan di masing-masing wilayah melalui kelurahan dan kecamatan. Pada masa pandemi ini pun, kami ingatkan jika merokok bisa meningkatkan risiko tertular Covid-19,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta Yudiria Amelia.

Pemkot Jogjakarta Akan Mengurangi Iklan Rokok di Luar Ruang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-5.jpeg" alt="CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta 8/2021 menyerukan tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok masih menjadi polemik di masyarakat. Terlebih aksi penertiban Satpol PP yang dianggap berlebihan dan meresahkan para pelaku usaha di Ibu kota.  Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP DKI Jakarta Tumbur Parluhutan Purba mengaku, beleid yang terkandung dalam Seruan Gubernur tersebut tak bisa jadi pijakan hukum buat Satpol PP melakukan penindakan.  “Anggota kami tidak memiliki pijakan yang jelas dalam melakukan penindakan, karena Sergub ini bukan menjadi dasar penindakan. Namun kami tetap melaksanakan penegakan hukum dan sosialisasi lebih intens kepada minimarket dan warung,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (2/11).  Berdasarkan catatan Satpol PP, sepanjang September 2021 saja telah dilakukan penindakan pencabutan reklame rokok, dan penutupan etalase rokok kepada 486 pelaku usaha. Baik ritel modern maupun warung tradisional di 293 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.  Tumbur menjelaskan, khusus untuk pelaku minimarket atau ritel modern, Satpol PP telah menganjurkan agar mereka membuat desain etalase yang tidak perlu memperlihatkan kemasan atau bungkus rokok. Sayangnya, hal ini ditolak mentah-mentah oleh para pelaku ritel.  Sementara, Staf Ahli Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Yongky Susilo menilai usulan tersebut justru bakal menambah beban para pelaku usaha. Saran tersebut juga tidak tepat, terlebih pada masa pemulihan ekonomi terutama masa pandemi seperti saat ini.  “Jika diminta untuk membuat tempat tertutup lagi, tentu akan membebani pelaku usaha. Ini yang saya bilang berusaha di Indonesia ini high-cost economy. Jika memang tidak ada landasan hukumnya ya dihentikan saja, buat apa dipaksakan?" tegasnya.  Bukan cuma membebani para pelaku ritel modern, kata dia, warung-warung kecil pun merasa aksi penindakan oleh Satpol PP juga bikin resah para pemilik warung-warung kecil. Seperti yang dialami oleh Subandrio, pemilik warung di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Ia mengaku pasrah sekaligus heran saat Satpol PP mencopot sejumlah spanduk-spanduk dari perusahaan rokok di warungnya.  “Tentu saya kaget, ada tim Satpol PP datang kemudian bilang mau copot spanduk rokok dan tutup pajangan rokok. Yang dilarang kan kalau dekat dengan sekolah, sementara warung saya di jalan biasa, jauh juga dari sekolah,” ungkapnya.  Di sisi lain, Ia mengaku pencabutan spanduk-spanduk rokok ini juga bisa mengurangi pendapatannya, karena biasanya ada potongan harga oleh merek-merek rokok yang spanduknya dipajang di warung.  Pengamat Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menjelaskan sejatinya para warga, bahkan pelaku usaha ritel modern bisa mengajukan gugatan warga alias class action terhadap aksi-aksi yang dilakukan Satpol PP tersebut.  “Karena tidak ada dasar hukum yang melandasi penindakan Satpol PP tersebut, pemilik warung, minimarket bisa saja mengajukan gugatan class action kepada Pemda DKI Jakarta dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya,” pungkasnya.

Pengusaha Ritel Minta Hentikan Penertiban Pajangan Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201203_100750.jpg" alt="KAMPANYE CUKAI ROKOK: Mural lebih artistik dari sekadar aksi vandalisme karena mengandung pesan tertentu" width="100%">
<figcaption>KAMPANYE CUKAI ROKOK: Mural lebih artistik dari sekadar aksi vandalisme karena mengandung pesan tertentu</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia menolak rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 (PP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang mewacanakan larangan total iklan dan promosi rokok.  Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Hery Margono menilai, wacana larangan total iklan dan promosi rokok tersebut tidak adil karena produk ini termasuk barang legal yang diakui keberadaannya oleh hukum Indonesia. Menurutnya, produk legal memiliki konsekuensi mata rantai investasi, salah satunya iklan dan promosi.  “Kalau boleh investasi, tetapi tidak boleh iklan, fair tidak? Sebagai produk legal, rokok boleh diiklankan dan dipromosikan. Kalau dilarang total tidak adil,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (7/5).  Ia menjabarkan, selama ini iklan rokok sudah mengalami berbagai pembatasan. Media televisi, misalnya, hanya boleh menayangkan iklan rokok mulai pukul 21.30– 05.00 pagi waktu setempat.  Iklan juga telah dibuat seobjektif mungkin seperti tidak boleh memperlihatkan orang sedang merokok dan menunjukkan bahaya rokok. Seluruh peraturan tersebut telah diikuti oleh pelaku industri periklanan.  Hery menambahkan, sebagai produk legal, pemerintah sudah tepat dengan melakukan pembatasan penayangan iklan rokok. Demikian pula dengan iklan di media lain seperti internet dan media sosial.  Sejauh ini belum ada ajakan diskusi lebih lanjut dari Pemerintah terkait aturan iklan rokok.  Sementara, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio juga mengakui selama ini iklan rokok di televisi dan media konvensional lain telah sesuai dengan peraturan yang ada. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah pengaturan iklan rokok di media berbasis internet.  “Selama ini, industri periklanan semakin berkembang, tak hanya iklan konvensional seperti di televisi, radio dan billboard. Iklan semakin luas dengan perkembangan digitalisasi. Masyarakat pun dengan mudah mengakses iklan melalui platform media sosial yang lebih murah dengan jaringan lebih luas,” pungkasnya.

Asosiasi Periklanan Sebut Wacana Larangan Total Iklan Rokok Tidak Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-5.jpeg" alt="CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>CUKAI ROKOK NAIK TAHUN INI. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana untuk melarang total iklan dan promosi rokok melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 (PP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.  Menurut Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) Hery Margonom, hal tersebut dinilai tidak adil karena produk ini termasuk barang legal yang diakui keberadaannya oleh hukum Indonesia. Sebab, produk legal memiliki konsekuensi mata rantai investasi, salah satunya iklan dan promosi.  “Sebagai produk legal, rokok boleh diiklankan dan dipromosikan. Kalau dilarang total tidak adil,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (7/5).  Hery memaparkan, selama ini iklan rokok sudah mengalami berbagai pembatasan. Media televisi, misalnya, hanya boleh menayangkan iklan rokok mulai pukul 21.30 WIB-05.00 WIB pagi waktu setempat. Iklan juga telah dibuat seobjektif mungkin seperti tidak boleh memperlihatkan orang sedang merokok dan menunjukkan bahaya rokok. Seluruh peraturan tersebut telah diikuti oleh pelaku industri periklanan.  Hery mengungkapkan, sebagai produk legal, pemerintah sudah tepat dengan melakukan pembatasan penayangan iklan rokok. Demikian pula dengan iklan di media lain seperti internet dan media sosial. Sejauh ini belum ada ajakan diskusi lebih lanjut dari Pemerintah terkait aturan iklan rokok.  Sementara, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio juga mengakui, selama ini iklan rokok di televisi dan media konvensional lain telah sesuai dengan peraturan yang ada. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah pengaturan iklan rokok di media berbasis internet.  “Iklan semakin luas dengan perkembangan digitalisasi. Masyarakat pun dengan mudah mengakses iklan melalui platform media sosial yang lebih murah dengan jaringan lebih luas,” pungkasnya.

Soal Wacana Larangan Total Iklan Rokok, Ini Kata Sekjen PPPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-2.jpeg" alt="Karyawan menata bungkus rokok di Salah satu Mini Market, Jakarta, Senin (7/10/2019). Pemerintah secara resmi akan menaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 mendatang. Kenaikan ini turut mendorong harga jual eceran rokok sebesar 35 persen. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Karyawan menata bungkus rokok di Salah satu Mini Market, Jakarta, Senin (7/10/2019). Pemerintah secara resmi akan menaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 mendatang. Kenaikan ini turut mendorong harga jual eceran rokok sebesar 35 persen. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Deri Asta mengungkapkan, total uang masyarakat setempat yang digunakan untuk berbelanja rokok mencapai Rp 5 miliar per tahun. Pemerintah Kota Sawahlunto membuat Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) pada 2014 karena menyadari harus ada regulasi meminimalkan perkembangan iklan rokok.  ”Sawahlunto hanya kota kecil. Penduduknya 60 ribu jiwa tapi angka pembelian rokok luar biasa. Jelas ini bukan belanja yang sehat sehingga kami membuat regulasi untuk pelarangan iklan rokok,” kata Deri Asta seperti dilansir dari Antara di Padang, Rabu (7/10).  Selain perda, lanjut dia, pihaknya juga melarang iklan rokok karena berdasar temuan yang ada, iklan mempengaruhi masyarakat dan anak-anak untuk merokok. Yakni membuat Perwako Nomor 70 Tahun 2019 tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Sawahlunto. ”Dengan regulasi tersebut mendapatkan penghargaan sebagai kota yang peduli terhadap anak tingkat nindya dari pemerintah pusat. Memang dalam membuat regulasi tersebut ada yang setuju dan tidak. Namun setelah dikomunikasikan dengan baik akhirnya dapat dipahami warga seperti pemilik warung yang memasang reklame rokok,” ujar Deri Asta.  Untuk mengoptimalkan pelaksanaan regulasi soal pelarangan iklan rokok, pemkot bekerja sama dengan banyak pihak. Dengan demikian pengawasan perda bisa maksimal.  Terkait dengan adanya pendapatan daerah yang berkurang karena tidak ada iklan rokok, dia menilai itu bukan sebatas materi saja. Sebab, generasi muda yang terpapar rokok nilainya tak bisa dihitung dengan uang kerugiannya.  ”Diharapkan dengan adanya perda dan perwako angka pembelian rokok bisa berkurang dan tidak ada lagi yang menjual rokok kepada anak di bawah umur,” ujar Deri Asta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7gOz5AR8iDQ&ab_channel=jawapostvofficial

Warga Sawahlunto Habiskan Rp 5 Miliar Per Tahun Buat Belanja Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/om-jin.jpg" alt="Pelawak dan Bintang Iklan, Totos Rasiti yang lebih akrab dikenal dengan sebutan" width="100%">
<figcaption>Pelawak dan Bintang Iklan, Totos Rasiti yang lebih akrab dikenal dengan sebutan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sosok pelawak Totos Rasiti lebih akrab di mata publik sebagai Om Jin yang nyeleneh. Pria berusia 48 tahun itu memiliki nama asli Teguh Sugiarto asal Tegal. Karena sering dipanggil Toto Sugiarto maka dia sering dipanggil juga dengan nama Totos.  Suka dukanya dikenal sebagai pelawak ternyata dimulai sejak tahun 2008 ketika iklan rokok di Indonesia muncul. Dia selalu muncul dengan perawakan om jin disertai beskap dan pakaian adat Jawa dengan tagline 'kuberi tiga permintaan' dan 'wani piro'.  "Dulu saya kebetulan ikut casting, ikut babak belur juga karena yang ikut banyak bukan cuma saya. Saya itu sebelum main iklan, lama di belakang layar tetapi bukan sebagai pemain melainkam asisten sutradara," katanya kepada wartawan baru-baru ini.  Sejak itu, relasi di dunia Broadcasting dan Production House membuat jaringannya semakin luas. Totos mulai rajin ikut casting. "Sudah ada beberapa kandidat jadi jin rupanya klien kurang puas tiba-tiba keinget saya. Saya datang, bawa blangkon sendiri, depan rumah ada penyewaan alat pesta lalu ikut casting lumayan awalnya sempat agak pesimis karena lawannya tipikal jin kan gede kumisan gendut. Nah saya begini, coba saja deh," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/om-jin1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pelawak dan Bintang Iklan, Totos Rasiti yang lebih akrab dikenal dengan sebutan 'Om Jin'/Instagram  Meski kenal dengan teman-teman di dunia PH, Totos tetap menjalani casting. Lalu dia bisa berakting mengikuti story board yang disajikan. "Saya coba story board saat itu. Boardnya cerita pertama, kan ada tiga versi, versi terdampar, versi kesepian terus versi jangkrik dan lainnya," ungkapnya.  Menurutnya, menjadi pelawak dan saat syuting harus berpikir spontan. Kini Totos justru lebih sering disapa sebagai Om Jin jika jalan menyapa masyarakat. "Kalau ke mal iya sering begitu juga (manggil Om Jin). Beda-beda ada yang lebih ekspresif manggil. Beberapa tahu cuma ngelihat lebih lama, ada yang enggak seekspresif itu, tahu liatin tapi enggak melakukan apa-apa  Saat viral di awal-awal perjalanan karirnya saat awal tahun 2009, Totos juga pernah bermain dalam serial televisi di Trans TV dengan judul Keluarga Minus pada tahun 2009-2010. Saat itu, dia masih dengan imej melekatnya tampil dengan blangkon. "Saya main masih pakai blangkon saat itu. Dan sampai sekarang masih nenjadi acting coach juga," kata pria lulusan Institut Kesenian Jakarta tahun 1991 itu.  Menurutnya, semua peran memiliki tantangan tersendiri. Saat memerankan sebuah karakter, menurut Totos setiap aktir tetap perlu belajar mendalami karakter tersebut. "Pasti beda. Semua karakter kan punya studi yang perlu dipikirkan. Dan inspirasi itu kalau dicari enggak datang, kalau enggak cari malah datang," tuturnya tertawa.

Mengenal Lebih Dekat dengan Totos Rasiti, Om Jin dari Iklan Rokok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#iklan rokok

Berita Terkini