<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/m-aris-pemerkosa-bocah-dipindahkan.jpg" alt="JALANI HUKUMAN: Muhammad Aris saat ditahan di Lapas Kelas II-B Mojokerto pada 2019. Dia divonis penjara 12 tahun dan kebiri kimia dalam kasus pemerkosaan sembilan bocah. (SOFAN KURNIAWAN/ JAWA POS RADAR MOJOKERTO)" width="100%">
<figcaption>JALANI HUKUMAN: Muhammad Aris saat ditahan di Lapas Kelas II-B Mojokerto pada 2019. Dia divonis penjara 12 tahun dan kebiri kimia dalam kasus pemerkosaan sembilan bocah. (SOFAN KURNIAWAN/ JAWA POS RADAR MOJOKERTO)</figcaption>
</figure>Terpidana kasus pemerkosaan anak M. Aris baru akan dikebiri setelah menjalani hukuman pokok. Eksekutornya nanti kejaksaan, tapi harus melibatkan sejumlah pihak.  YULIANTO ADI NUGROHO, Kab Mojokerto  ---  ”REKOR” yang tak seorang pun mau itu masih dipegang Muhammad Aris. Terpidana kasus pemerkosaan sembilan bocah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tersebut masih menjadi satu-satunya terpidana kebiri kimia di Indonesia.  Sebab, Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati di bawah umur, lolos dari hukuman itu dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung kemarin (15/2).  Herry juga luput dari hukuman mati yang, seperti kebiri kimia, masuk daftar tuntutan jaksa penuntut umum kasus tersebut.  Aris belum dikebiri. Pria 24 tahun asal Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, itu kini masih menjalani masa hukuman pokok 12 tahun.  Saat ini Aris mendekam di sel tahanan Lapas Kelas I Surabaya. Dia dipindahkan dari Lapas Kelas II-B Mojokerto ke lapas yang berada di Porong, Sidoarjo, tersebut sejak 3 Desember 2020.  ”Pemindahan itu atas pertimbangan keamanan,” tegas Kasibinadik Lapas Kelas II-B Mojokerto Bayu Novianto kepada Jawa Pos Radar Mojokerto kemarin (15/2).  Dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Mojokerto pada 2 Mei 2019, Ketua Majelis Hakim Joko Waluyo menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara. Vonis itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum selama 17 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.  Menurut Bayu, Aris termasuk napi dengan vonis tingkat tinggi. Yakni, lebih dari tujuh tahun. Karena itu, dia harus dipindahkan ke lapas kelas A dengan tingkat keamanan maksimal.  Pemindahan itu juga mempertimbangkan status Aris sebagai napi kasus pemerkosaan anak dengan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. ”Menghindari benturan dengan napi lainnya,” imbuh Bayu.  Aris dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto ke lapas yang berada di Jalan Taman Siswa, Kota Mojokerto, itu pada 22 Agustus 2019. Selama menjadi warga binaan, kata Bayu, Aris ditempatkan di sel khusus. Namanya sel pengasingan. Pemuda yang kesehariannya bekerja sebagai tukang las itu dipisahkan dari napi lain untuk menghindari potensi gangguan keamanan dalam lapas.  Selama sidang, Aris mengakui dan terbukti melakukan tindakan asusila pemerkosaan dan pencabulan terhadap sembilan bocah. Selain hukuman tersebut, pengadilan memvonis Aris 8 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan atas kasus asusila terhadap balita di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota pada 20 Juni 2019.  Bayu menyampaikan, masa hukuman atas dua vonis tersebut diakumulasikan sehingga hukuman Aris menjadi 20 tahun penjara. Terkait dengan eksekusi kebiri kimia, itu dilakukan setelah Aris menyelesaikan pidana pokoknya, yakni 12 tahun penjara terhitung sejak dia ditahan pada Mei 2018.  Setidaknya 2030 nanti atau delapan tahun lagi untuk eksekusi kebiri kimia. ”Soal kebiri itu menjadi kewenangan kejaksaan. Statusnya sekarang menjadi warga binaan Lapas Porong,” terang Bayu.  Sebelumnya, Kasipidum Kejari Kabupaten Mojokerto Ivan Yoko menegaskan, eksekusi kebiri kimia dilakukan setelah menjalani masa pidana pokok dikurangi masa tahanan. Tahapan pemberian zat kimia penekan hasrat seksual itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual.  Dibutuhkan sejumlah tahapan eksekusi. Mulai instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) paling lambat sembilan bulan sebelum masa pidana habis. Lalu, penilaian klinis bersama Kementerian Kesehatan paling lambat tujuh hari setelah pemberitahuan Kemenkum HAM. Penilaian itu meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Hasil penilaian itulah yang menentukan apakah Aris layak dikebiri atau tidak.  ”Eksekutornya memang kejaksaan, tapi teknis pelaksanaannya masih menunggu peraturan menteri kesehatan,” jelasnya.

Dipindahkan dari Lapas Mojokerto ke Porong atas Pertimbangan Keamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-11-at-12.48.52_1.jpg" alt="Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap santriwati Herry Wirawan digiring ke mobil tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, memutuskan tidak menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan 13 santriwati.  Hakim berpendapat, hukuman kebiri kimia tidak memungkinkan untuk dilakukan, mengingat Herry dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pasalnya berdasarkan undang-undang, kebiri kimia dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok.  "Apabila terdakwa dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup, maka tindakan kebiri kimia tidak memungkinkan untuk dilaksanakan," kata Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo di PN Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2) dikutip dari Antara.  Menurutnya hal tersebut tidak memungkinkan berdasarkan Pasal 67 KUHP. Di situ disebutkan jika terpidana tidak memungkinkan dilaksanakan pidana lain, apabila sudah dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup.  Herry dinyatakan bersalah telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dari keterangan santri yang menjadi korban, menurut hakim, Herry pun tidak merasa keberatan atas keterangan para korban itu.  Sehingga majelis hakim memutuskan Herry agar dihukum penjara seumur hidup, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman terhadap Herry Wirawan.  "Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Herry Wirawan), dengan pidana penjara seumur hidup," kata hakim.  Perbuatan Herry itu dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Meski Divonis Seumur Hidup, Herry Wirawan Tidak Dihukum Kebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Guru-HW-Pemerkosa.jpg" alt="PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)" width="100%">
<figcaption>PEMERKOSA 21 SANTRIWATI: Herry Wirawan, guru pesantren abal-abal. (Instagram ndorobei.official)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pemilik pondok pesantren di kawasan Bandung, Jawa Barat, Herry Wirawan memperkosa santriwatinya sebanyak 21 orang. Bahkan delapan orang santri telah melahirkan anak dari Herry Wirawan.  Menanggapi hal ini pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra mengatakan, sudah jelas dari tindakan yang dilakukan pelaku harus dikenakan pidana mati, termasuk pemberian hukuman kebiri.  "Termasuk sebelum dilakukan hukuman mati terlebih dahulu pelaku di kebiri. Karena sangat jelas kejahatan yang dilakukannya menggambarkan kualitas perilaku buruk pelaku dengan tipu daya janji sekolah gratis termasuk memperkosa dan mengeksploitasi anak," ujar Azmi kepada wartawan, Selasa (14/12).  Karena itu, menurut Azmi dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan kejahatan yang kejam semestinya dihukum dengan hukuman yang kejam (quane sunt minors culpable aunt majoris infamiae).  Pasalnya Azmi mengatakan, dalam kasus ini perilaku pelaku tergolong kejahatan sadis, kejam dan berakibat menghancurkan masa depan anak-anak tersebut. Sekaligus trauma psikis bagi para korban maupun trauma para orang tua anak yang akan dialami sepanjang hidupnya.  "Maka dengan pengenaan hukuman mati adalah tepat karena yang dilakukan pelaku ada perbuatan yang sangat serius kejahatannya (mors dicitur ultimum supplicium)," katanya.  Lebih lanjut Azmi juga mendorong jaksa dan hakim harus berani dan juga bersikap tegas, hal itu karena korbannya anak-anak. Sehingga memang hukuman mati layak didapatkan oleh pelaku.  "Karena kejahatan yang seperti ini hanya dapat dimusnahkan dengan hukuman mati bagi pelaku, tidak ada satu alasanpun untuk memberikan keringaan hukuman bagi pelaku selain menerapkan hukuman mati," tegasnya.  Diketahui, seorang pemilik pondok pesantren, Herry Wirawan, nekat melakukan aksi pemerkosaan kepada 21 santrinya.  Dari 21 santri yang telah diperkosa tersebut sebanyak delapan orang telah melahirkan. Anak yang dilahirkannya itu berpura-pura sebagai anak yatim dan digunakan untuk meminta-minta sumbangan.  Kini Herry Wirawan telah ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung, Jawa Barat guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pakar Sarankan Predator Herry Wirawan Harus Dihukum Mati dan Kebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/diduga-cabuli-anak-kandung-caleg-pks-di-sumbar-diminta-serahkan-diri_m_.jpg" alt="Ilustrasi pencabulan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencabulan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Solidaritas Perlindungan Perempuan dan Anak (KSPPA) DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, dakwaan jaksa terhadap guru pesantren yang memerkosa 12 santrinya di Jawa Barat harusnya memuat ancaman hukuman kebiri.  “Kami menyayangkan jaksa dalam dakwaannya tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Predator Seksual yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2020,” kata Pengurus KSSPA DPP PSI Mary Silvita lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.  Ia menilai hukuman kebiri terhadap predator seksual anak penting, agar ada efek jera dan kejadian serupa tidak lagi berulang.  Jaksa pada persidangan mendakwa pelaku HW dengan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 KUHP yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.  Terkait dakwaan jaksa itu, PSI menilai HW seharusnya dijerat pasal yang mengatur soal kebiri kimia dan pemasangan alat pelacak--jika nantinya ia bebas--sebagaimana diatur dalam PP No. 70 Tahun 2020.  PP No. 70 Tahun 2020 mengatur tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.  PP itu mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak dapat dikebiri lewat suntikan zat kimia, sehingga ia tidak lagi memiliki hasrat seksual. Namun, kebiri juga disertai dengan rehabilitasi.  “Hukuman ini penting untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak,” ujar Mary.  Ia menyampaikan KSPPA PSI telah mengadvokasi kasus pemerkosaan belasan santri oleh gurunya, HW, selama 2 bulan. PSI turut hadir di persidangan, dan mendampingi korban beserta keluarganya.  HW merupakan guru sekaligus pemilik pondok pesantren di Jawa Barat yang memerkosa 12 santrinya sampai beberapa di antaranya ada yang hamil dan melahirkan.  Ia saat ini berstatus sebagai terdakwa dan masih menjalani proses persidangan.  Plt Asisten Pidana Umum Kejati Jawa Barat Riyono dalam kesempatan terpisah menerangkan HW diduga mulai memerkosa santrinya pada 2016. Sebagian besar korban merupakan anak-anak di bawah umur.

PSI: Guru Pesantren Cabuli Santri Harusnya Diancam Hukuman Kebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/jokowi-antara.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak yang ditandatangani pada 7 Desember 2020.  "Untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," demikian bunyi PP 70/2020, Minggu (3/1).  Dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan, tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/30/12/2020/mahfud-md-tunjukkan-video-imam-besar-fpi-habib-rizieq-mendukung-isis/">Baca Juga: Mahfud MD Tunjukkan Video Imam Besar FPI Habib Rizieq Mendukung ISIS</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/31/12/2020/komjen-boy-rafli-disebut-bakal-jadi-kaplori-sekjen-mui-bilang-begini/">Baca Juga: Komjen Boy Rafli Disebut Bakal Jadi Kaplori, Sekjen MUI Bilang Begini</a> Sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.  Kemudian, dalam Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan, tindakan kebiri kimia merupakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.  "Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Perbuatan Cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi Pasal 2 Ayat 2.  Berdasarkan bunyi Pasal 5, tindakan kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun.  "Pendanaan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak bersumber dari, anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sebagaimana tertulis dalam Pasal 23.  &nbsp;

Jokowi Teken PP Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Hukuman Kebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Menkes-Nila-Dery.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman pada terpidana Aris, pedofil pemerkosa 9 anak sebanyak 12 tahun penjara dan tambahan hukuman kebiri kimia. Menanggapi putusan tersebut, Menkes pun mendukung jika hukuman kimia diberikan pada pelaku predator seks anak.  Menteri Kesehatan Nila F Moeloek sepakat jika hukuman kebiri kimia diberikan pada pelaku predator anak seperti yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Kebiri kimia akan dilakukan untuk menurunkan libido seseorang dengan menyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh lelaki. Sehingga bisa menurunkan kadar hormon testosteron yang berada di dalam buah zakar.  Ia menegaskan, hukuman kebiri adalah amanat Undang-Undang yang harus dijalankan sesuai aturan negara hukum. Menurutnya, negara harus menghormati hukum yang berlaku.  "Kan sesuai undang-undang, kalau sesuai undang-undang ya kita harus ikut. Kita nggak boleh melanggar undang-undang, gitu saja. Saya kira kita mendukung dan kita juga melihat kasusnya seperti demikian saya kira harus kita hormati," tegas Menteri Nila di Jakarta, Senin (26/8).  Staf Khusus Kementerian Kesehatan, Akmal Taher menjelaskan, Kemenkes akan duduk bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mencari jalan keluarnya bagaimana supaya hukuman kebiri kimia bisa dijalankan.  "Itu kan kita harap pelaku agar tidak terlalu agresif dengan menurunkan kadar testoteronnya, dengan cara itu kita harapkan dia tidak mengganggu juga," jelas Akmal.  Apakah bahaya bagi penerima suntikan tersebut? Menurut Akmal, efeknya akan hilang dengan sendirinya. Libidonya akan kembali lagi bergairah meski tidak total.  "Yang disuntik itu sebenarnya masih bisa balik, enggak bisa hilang semuanya. Yang dianjurkan dengan kimiawi, bukan testisnya dibuang agar sama sekali engggak punya," ungkapnya.  Menurut Akmal ketika hukum sudah memutuskan hal itu maka keputusan harus dilaksanakan. "Itu juga (kebiri kimia) berdasarkan hasil penelitian juga bahwa sudah bisa mengurangi agresivitas," tegasnya.  Perlu diketahui, vonis Aris dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jatim di tingkat banding. Selain dikebiri, Aris dipidana 12 tahun penjara dan didenda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Jika ditambah dengan vonis untuk kasus pemerkosaan terbaru, total hukuman penjara yang diterima Aris adalah 20 tahun.  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto sendiri tengah mencari ahli medis untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri kimia terhadap terpidana pemerkosa 12 bocah M. Aris. Mereka khawatir Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak melakukannya.  Hal itu diungkapkan Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono. Menurut dia, rencana eksekusi tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan. “Yang jelas, sikap saya, akan segera melaksanakan putusan. Karena itu wajib,” ungkapnya kemarin (24/8).  Menerapkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jatim itu, Rudy juga akan berkonsultasi ke atasnya. Dia mengaku belum tahu bagaimana juknis kebiri kimia tersebut. Berbeda dengan juknis hukuman mati yang sudah ada. “Saya ini mencari petunjuk dulu,” tambahnya.  &nbsp;  &nbsp;

Menkes Dukung Predator Seks Anak Dihukum Kebiri Kimia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anak-teman-sendiri-dieksekusi-pria-beristri-ini-terancam-dikebiri_m_148455.jpeg" alt="ilustrasi pelaku pencabulan." width="100%">
<figcaption>ilustrasi pelaku pencabulan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak peduli sudah punya istri, nafsu birahi AR alias Kuro bin AS ternyata lebih mendominasi dan membuatnya nekat melakukan aksi yang berujung meja polisi. Pria 28 tahun yang merupakan warga Sangatta, Kalimantan Timur itu sung keterlaluan. Aksinya menggagahi Melati (13, bukan nama sebenarnya) yang merupakan putri temannya sendiri, patut diganjar hukuman kebiri. Namun, AR masih saja berkelit dan mengaku perbuatannya dilakukan atas dasar suka sama suka. Tapi tetap saja&nbsp;perbuatannya melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.&nbsp;Dia terancam hukuman kebiri seperti yang diamanatkan dalam Perppu nomor 1 tahun 2016. AR sudah menjalani sidang perdana yang dipimpin Tornado Edmawan didampingi Alfian Wahyu Pratama dan Marjani Eldiati di Pengadilan Negeri Sangatta, Selasa (1/8). "AR didakwa&nbsp; melanggar pasal 81 jo 76 D jo pasal 82 UU Perlindungan Anak. Ancamannya paling rendah lima&nbsp; tahun penjara dan denda Rp 5 miliar, bahkan hukuman tambahan kebiri," terang Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Andy&nbsp; Sofyan. Dia mengatakan, peristiwa pertama terjadi pada Juli 2016 lalu. Korban yang ketakutan dan pemalu membuat AR ketagihan. Alhasil, AR berulang kali melakukan perbuatan bejatnya terhadap Melati. Dia mengulangi perbuatannya saat keadaan rumahnya sepi pada 14 Juli lalu. Dua hari berselang, AR kembali melakukannya lagi terhadap Melati. Namun, aksinya tersebut diketahui ayah Melati. "Korban pertama kali diperkosa ketika sedang membersihkan kamar terdakwa. Selama ini, korban ikut menjaga anak terdakwa jika terdakwa bekerja. Sementara istri terdakwa juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, AR mengatakan, perbuatannya dilandasi perasaan karena suka sama suka.&nbsp;&ldquo;Nggak diperkosa. Memang dia masih perawan,&rdquo; kata AR. AR pun mengaku berniat akan menikahi korban.&nbsp;Apalagi, biduk rumah tangganya bersama sang istri memang tidak harmonis.

Anak Teman Sendiri Dieksekusi, Pria Beristri Ini Terancam Dikebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/hukuman-kebiri-sangat-pantas-untuk-wakil-dekan-fkg-unair_m_121020.jpeg" alt="Pemerhati anak Seto Mulyadi" width="100%">
<figcaption>Pemerhati anak Seto Mulyadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Remaja 16 tahun harus menelan pil pahit karena menjadi korban pelecehan seksual dari Wakil Dekan III di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, IKS. Pemerhati anak Seto Mulyadi mengaku kecewa dengan ulah wakil dekan tersebut. Padahal dia adalah seorang akademisi yang memiliki pendidikan tinggi. "Yang paling penting tentu &nbsp;segera &nbsp;ada penindakan hukuman yang tegas," ujar pria yang akrab disapa Kak Seto kepada JawaPos, Selasa (4/4). Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah ini meminta IKS harus dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU Perlindungan Anak yang salah satu hukumannya adalah pemberian kebiri. "Berikan efek jera kepada pelaku," tegasnya. Sementara korban berinisial JS harus secepatnya mendapatkan penanganan, seperti pemulihan kondisi psikologisnya. "Harus diterapi karena akan menimbulkan penyimpangan prilaku dan justru akan berbahaya bagi kehidupannya nanti," katanya. Sebelumnya, dunia pendidikan di Surabaya benar-benar tercoreng karena ulah seorang oknum dosen yang harus berurusan dengan polisi lantaran diduga melakukan pencabulan. Bahkan, dosen yang satu ini bukan dosen biasa. Dia adalah IKS yang merupakan wakil dekan III di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. IKS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap JS, 16 seorang remaja laki-laki di bawah umur. Aksi pelecehan seksual itu dilakukan di sebuah tempat sauna di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Surabaya Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Surabaya (Jawa Pos Group) Kasus tersebut terbongkar ketika IKS mengajak JS pergi ke tempat fitness, tepatnya di Celebrity Fitness yang berlokasi di lantai IV Galaxy Mall Surabaya, Sabtu (1/4) sekitar pukul 19.30 WIB Saat itu, IKS mengajak JS ke ruang sauna di tempat fitness tersebut.&nbsp; Di tempat relaksasi dengan proses mandi uap inilah, IKS diduga melakukan pelecehan seksual dengan cara memaksa ABG warga Mulyorejo itu untuk melakukan oral seks. Hanya saja saat itu, JS menolak. Tapi karena terus dipaksa oleh IKS, remaja tanggung itu pun memberanikan diri untuk berteriak.&nbsp; Suara teriakan JS kontan menghebohkan ruangan sauna dan fitness, termasuk pihak keamanan di Galaxy Mall. Mengetahui hal itu, IKS panik dan sempat membantah jika dia melakukan pelecehan seksual kepada JS.(cr2/JPG)

Hukuman Kebiri Sangat Pantas  untuk Wakil Dekan FKG Unair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12709_30491_perkosa-ilustrasi.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>Jawapos.com TIMIKA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof Yohana Yembise, menegaskan jika pemerintah akan segera menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (perpu) tentang hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan seksual. Terutama bagi pelaku degan korban anak di bawah umur. Hal itu disampaikan Yohana saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Papua pada akhir pekan lalu. Ia mengaku hukuman kebiri ini juga sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menurut Yohana, hukuman kebiri perlu diterapkan mengingat makin tingginya kasus pelecehan seksual di Tanah Air. Terlebih lagi korban biasanya adalah anak-anak di bawah umur. Hukuman kebiri diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para penjahat kelamin. Diceritakan Yohana, Presiden Jokowi terus mengikuti setiap kasus pembunuhan sadis yang menjadi perhatian publik. Terakhir adalah kasus terbunuhnya bocah dalam kardus, yang diketahui awalnya menjadi korban pelecehan seksual. &#39;&#39;Para menteri terkait ketika itu dikumpulkan oleh Presiden dan meminta untuk membahas masalah ini,&#39;&#39; kata Yohana. Saat itulah muncul usulan untuk menerbitkan Perpu tentang hukuman Kebiri kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sebenarnya kata Yohana, usulan hukuman kebiri sudah pernah dimunculkan di era Presiden Gus Dur, namun tidak ada lanjutannya. Nah, Kementrian Sosial kata Yohana telah kembali mengajukan ide hukuman kebiri dan ternyata mendapat persetujuan dari Presiden untuk dipelajari dan diterapkan. Presiden kata Yohana, juga sudah meminta kementrian terkait untuk berkoordinasi dengan Jaksa Agung agar Perpu itu dapat segera dibuat. Sebelumnya juga sudah dilakukan diskusi publik dan semuanya sepakat hukuman kebiri akan dilakukan dalam tahun ini juga. &ldquo;Rencananya dalam minggu pertama atau minggu kedua di bulan ini, yang jelas sebelum Hari Ibu kami akan launching Perpu Kebiri ini,&#39;&#39; bebernya. Yohana bahkan mengaku pihaknya sudah meminta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan yang ada di seluruh daerah untuk menyerahkan daftar nama-nama pelaku pelecehan seksual. &#39;&#39;Hal ini juga sudah kita lakukan di Jakarta dengan mendaftarkan nama-nama tersangka yang siap untuk menerima hukuman kebiri perdana,&rdquo; terangnya.(nrp/afz/JPG)

Didukung Jokowi, Hukuman Kebiri Diterapkan Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7565_25016_erlinda-kpai-hl.jpg" alt="Sekjen KPAI Erlinda" width="100%">
<figcaption>Sekjen KPAI Erlinda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana yang dilontarkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tentang hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan anak mendapat dukungan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI menganggap hukuman kebiri sangat tepat bagi para predator anak. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekjen KPAI Erlinda. Dia mengaku sepemikiran dengan Khofifah yang menginginkan pelaku kejahatan anak ini diberikan hukuman kebiri. &quot;Karena sejauh ini walau lama dikurung di penjara, tetap saja angka kekerasan anak tinggi,&quot; kata Erlinda di Jakarta, Senin (19/10). Erlinda mengatakan, selain menyetujui hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan anak, saat ini KPAI sedang melakukan pembahasan dengan DPR soal hukuman penjara seumur hidup kepada pelaku kejahatan anak. &quot;Besok kami (KPAI) akan bertemu dengan pimpinan DPR, khususnya Komisi 3,8 dan 10, untuk membahas hukuman seumur hidup untuk pelaku kejahatan anak,&quot; katanya. Dilanjutkannya, hukuman seumur hidup ini juga untuk membuat takut para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Selain itu menurut Erlinda&nbsp; potensi pelaku kejahatan anak ini adalah orang-orang dekat. &quot;Orangtua harus memberikan pemahaman kepada anaknya agar jangan mudah terpancing rayuan orang, setidaknya anak harus dibekali bela diri,&quot; sambung Erlinda. Tapi dia tidak membenarkan jika orangtua membekali anaknya dengan senjata. &quot;Karena itu akan menimbulkan masalah baru,&quot; tuntasnya. (elf/JPG)

KPAI Setuju Usulan Mensos, Kebiri Pelaku Kekerasan Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hukuman kebiri

Berita Terkini