<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/herman-khaeron-2707847593.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/5). (Ridwan/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/5). (Ridwan/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap menindak direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ia tidak menginginkan, ada anggapan bahwa direksi BUMN memiliki kekebalan hukum. &ldquo;Negara Indonesia tidak mengenal istilah kebal hukum. Jadi dipastikan bahwa undang-undang tidak mengunci. Meskipun status pegawai BUMN itu bukan penyelenggara negara, tetapi jika mereka melanggar hukum, melakukan korupsi, tentu undang-undang lainnya berlaku untuk bisa menangkap dan memperkarakan mereka,&rdquo; kata Herman Khaeron di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/5). Herman menekankan, segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat BUMN tetap menjadi ranah penegakan hukum. &ldquo;Tidak ada yang kebal hukum. Jadi kami pastikan bahwa bisa diproses secara hukum,&rdquo; tegasnya. Ia juga menyatakan, KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak meskipun pejabat BUMN bukan termasuk kategori penyelenggara negara secara formal. Menurutnya, keterkaitan para pejabat BUMN dengan pengelolaan keuangan negara menjadi dasar penting bagi KPK maupun aparat penegak hukum lainnya untuk bertindak. &ldquo;KPK bisa dong. KPK bisa menindak, karena siapapun, meskipun status bukan penyelenggara negara, tetapi objek yang dia kerjakan itu adalah badan usaha milik negara. Artinya tidak terlepas dari institusi tempat dia bekerja,&rdquo; ucap Herman. Lebih lanjut, Herman Khaeron menegaskan bahwa tidak ada lembaga atau individu yang memiliki hak imunitas dalam pengelolaan keuangan negara. &ldquo;Kecuali kalau dia mau pakai uangnya sendiri ya silakan. Tapi selama dia mempergunakan keuangan negara secara tidak benar, institusi negara apapun bisa memperkarakannya,&rdquo; paparnya. Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pihaknya tetap memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Setyo menyatakan bahwa pihaknya tidak memaknai undang-undang baru tersebut sebagai hambatan dalam penegakan hukum. Namun, KPK menyampaikan apresiasi terhadap niat pemerintah memperkuat peran BUMN. &ldquo;Kami tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam menentukan siapa yang masuk dalam kategori Penyelenggara Negara. Dalam konteks itu, direksi maupun komisaris BUMN tetap termasuk di dalamnya,&rdquo; ucap Setyo Budiyanto dalam keterangannya, Rabu (7/5). Pernyataan ini merespons Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara. Menurut Setyo, pasal tersebut bertentangan dengan ruang lingkup penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999.&nbsp; &ldquo;Secara normatif, keberadaan aturan tersebut tidak menghapus status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN,&rdquo; tambahnya. Setyo menggarisbawahi, penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang baru justru menyiratkan bahwa status sebagai penyelenggara negara tetap melekat pada pengurus BUMN.&nbsp; &ldquo;Penjelasan pasal itu sendiri menyebutkan bahwa status penyelenggara negara tidak hilang. Jadi tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menyatakan sebaliknya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Herman Khaeron, meminta KPK untuk menindak direksi dan komisaris BUMN yang terlibat korupsi, menegaskan tidak ada yang kebal hukum.

Sekjen Demokrat Minta KPK Tindak Direksi dan Komisaris BUMN, Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/WhatsApp-Image-2025-03-23-at-214121-3695749054.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat AHY umumkan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat AHY umumkan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat periode 2025-2030. Dalam struktur terbaru, Herman Khaeron ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) menggantikan Teuku Riefky Harsya yang kini dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum. Pengumuman tersebut disampaikan AHY dalam acara di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/3). &rdquo;Terakhir, Sekretaris Jenderal Doktor Herman Khaeron,&rdquo; ujar AHY saat mengumumkan susunan pengurus baru. Selain itu, AHY juga menetapkan Irwan Feco sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan. Irwan menggantikan posisi mendiang Renville Antonio yang meninggal dunia akibat kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur, pada 14 Februari. &rdquo;Bung Irwan, tugas berat untuk menggantikan sosok almarhum Renville Antonio. Semoga bisa melanjutkan apa yang sudah dijalankan almarhum,&rdquo; tutur AHY. Menanggapi penunjukannya sebagai Sekretaris Jenderal, Herman Khaeron menyatakan kesiapannya menjalankan tugas besar tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dia menegaskan komitmen untuk menjaga soliditas partai dan memastikan kebijakan serta strategi politik Partai Demokrat berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan AHY. &rdquo;Penetapan kepengurusan baru ini menjadi bagian dari upaya Demokrat dalam menghadapi dinamika politik nasional ke depan, termasuk persiapan menuju Pemilu 2029 dan saya pribadi siap mengemban tugas dari partai Demokrat,&rdquo; tutur Pria yang akrab disapa Hero itu. Herman Khaeron menambahkan, amanah ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga tantangan besar yang harus diemban dengan kerja keras dan dedikasi. &rdquo;Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Mas AHY atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Ini adalah tugas besar, dan saya siap bekerja sebaik-baiknya untuk memastikan roda organisasi partai berjalan dengan baik,&rdquo; ungkap Herman Khaeron. Dia menegaskan, tugas Sekjen tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mengonsolidasikan seluruh elemen partai. Sebagai Sekjen, dia akan berusaha menjaga soliditas internal partai, memastikan koordinasi antara pengurus pusat dan daerah berjalan efektif, serta memperkuat komunikasi politik agar Demokrat tetap menjadi kekuatan utama dalam perpolitikan nasional. Herman Khaeron menyoroti pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara Demokrat dengan masyarakat, terutama dalam menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkannya dalam kebijakan partai. &rdquo;Demokrat harus terus dekat dengan rakyat, mendengar keluhan mereka, dan menghadirkan solusi nyata. Kami ingin memastikan bahwa Demokrat bukan hanya partai politik, tetapi juga rumah bagi mereka yang menginginkan perubahan dan perbaikan,&rdquo; beber Herman Khaeron. Dia menambahkan, penetapan kepengurusan baru ini menjadi bagian dari upaya Demokrat dalam menghadapi dinamika politik nasional ke depan, termasuk persiapan menuju Pemilu 2029.

Ketua Umum Partai Demokrat AHY umumkan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030. Herman Khaeron sebagai Sekjen

AHY Umumkan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron Jadi Sekjen

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/anggota-dpr-3900668183.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengklarifikasi beredarnya video dengan narasi tuduhan menerima amplop saat rapat dengan PT Pertamina, pada Selasa (11/3). &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015756129/pemrpov-jatim-siap-jalankan-program-sekolah-rakyat-gubernur-khofifah-upaya-putus-rantai-kemiskinan">Pemrpov Jatim Siap Jalankan Program Sekolah Rakyat, Gubernur Khofifah: Upaya Putus Rantai Kemiskinan</a> Hal ini setelah video singkat dirinya menerima selembar amplop coklat viral di media sosial. "Itu fitnah keji," kata Herman Khaeron dikonfirmasi, Rabu (12/3). Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, jika amplop yang diterima itu merupakan SPJ dan uang perjalanan dinasnya yang belum diambil. Sehingga, hak itu diterima saat menandatangani absen kehadiran rapat kemarin. "Itu SPJ dan uang perjalanan dinas saya yang belum diambil," tegasnya. Sebelumnya, beredar video dengan narasi menyudutkan Herman Khaeron di media sosial. Dalam narasi yang diposting oleh salah satu akun di media sosial X itu disebutkan jika amplop berwarna cokelat yang diterima sebagai uang sogokan saat rapat dengan Direksi PT Pertamina. Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja bersama PT Pertamina dan Sub Holding pada Selasa, 11 Maret 2025. Dalam rapat itu, dibahas sejumlah isu terkini terkait PT Pertamina. Salah satunya, terkait korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamjna yang dibongkar Kejaksaan Agung (Kejagung). (*) &nbsp; &nbsp;

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengklarifikasi beredarnya video dengan narasi tuduhan menerima amplop saat rapat

Viral Video Anggota Komisi VI DPR Terima Amplop Cokelat saat Rapat dengan PT Pertamina, Herman Khaeron: Itu Fitnah Keji   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/IMG-20250214-WA0027-533183740.jpg" alt="Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan sengat mendukung program Asta Cita dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, di sektor kelautan dan perikanan masih perlu digali dan dikembangkan. Saat ini fokus pemerintah terbagi, karena tengah mengusut polemik pagar laut di Tangerang dan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia. "Tentu sebetulnya potensi-potensi besar kita keniscayaannya ada di laut, ada di perairan, karena dua per tiga kawasan Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu, ke depan harus menjadi prioritas,&rdquo; kata Herman dalam diskusi bertajuk 'Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Suksesnya Program Asta Cita di Jakarta, Jumat (14/2). Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) itu mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Presiden Prabowo dalam sektor perikanan dan kelautan. Kebijakan itu semakin memperjelas arah kemajuan Indonesia dalam sektor tersebut. &ldquo;Kami juga merasa ada prospek besar setelah Pak Prabowo Subianto, presiden kita semua ini mencanangkan hilirisasi di sektor-sektor terntentu yang salah satunya di sektor kelautan perikanan,&rdquo; ucap Herman. &ldquo;Beliau mencatatkan secara sektoral hilirisasi di sektor garam kemudian di komoditas garam, kemudian komoditas budidaya, yang menjadi keunggulan di sektor kelautan dan perikanan,&rdquo; sambungnya. Anggota DPR Fraksi Demokrat itu juga mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang belum tergali sepenuhnya. Karena itu, dia menilai perlunya peran pemerintah proaktif agar berbagai potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. &ldquo;Bahkan kalau bicara energi, ada energi arus laut yang ini juga belum dikembangkan. Bagaimana ke depan potensi ini tentu menjadi domain negara, pemerintah,&rdquo; tegasnya. Herman siap memberi kontribusi positif kepada negara guna mendukung terwujudnya program Asta Cita Prabowo-Gibran. Dia menjamin MPN akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif dan produktif. &ldquo;MPN sebagai organisasi masa yang merupakan gabungan stakeholder organisasi-organisasi yang relatif dengan kelautan dan perikanan ingin berkontribusi,&rdquo; papar Heman. &ldquo;Kami tekadkan ke depan akan ada diskusi yang melahirkan inovasi kreativitas apa yang bisa disumbangkan ke negara dengan menjadi semangat kami, bukan hanya reklamasi, pagar laut tapi sumber dayanya yang bisa kita kembangkan,&rdquo; imbuhnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan sengat mendukung program Asta Cita dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Demokrat Dorong Pemerintahan Prabowo-Gibran Kembangkan Lagi Potensi Kelautan Indonesia yang Belum Teroptimalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/IMG_2909-3770841208.jpg" alt="Tangkapan layar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menyetujui RUU BUMN menjadi undang-undang. (Rio Feisal/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menyetujui RUU BUMN menjadi undang-undang. (Rio Feisal/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang. &rdquo;Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?&rdquo; tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad seperti dilansir dari Antara saat memimpin rapat. Kemudian dijawab setuju secara serempak oleh anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2). Dasco meminta persetujuan kembali kepada anggota DPR RI yang menghadiri rapat paripurna dan dijawab setuju secara serempak. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menjelaskan, RUU BUMN dibutuhkan agar BUMN dapat berkontribusi secara maksimal terhadap program-program pemerintah, seperti ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta program strategis nasional lainnya. Selain itu, Undang-Undang BUMN sudah lama tidak diperbarui. Dia menjelaskan, sejumlah pengaturan tertuang dalam RUU tersebut, seperti pengaturan business judgement rule dan pengelolaan aset BUMN. &rdquo;Penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. Kemudian, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam rangka tata kelola BUMN agar lebih optimal,&rdquo; ujar Anggia Ermarini. Sementara itu, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron memastikan eksistensi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) usai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN menjadi undang-undang. Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak serta merta mereduksi tugas dan peran Kementerian BUMN. &rdquo;Seluruh pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris BUMN menjadi domain Kementerian BUMN,&rdquo; ujar Herman. Tak hanya kewenangan menunjuk direksi dan komisaris, Herman menyampaikan Kementerian BUMN juga tetap memiliki kewenangan terkait rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) BUMN. Herman menyampaikan detail perubahan UU BUMN masih menunggu peraturan pemerintah (PP). &rdquo;Hal ini juga termasuk detail untuk aset dan pegawai BUMN yang nanti diatur dalam PP,&rdquo; ucap politikus Partai Demokrat tersebut. Herman menyampaikan UU BUMN mengatur pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan Danantara. Herman menyampaikan salah satu perubahan yang terjadi terkait setoran dividen BUMN. &rdquo;Kalau dulu, dividen disetor ke Kementerian Keuangan, ke negara, sekarang itu ke Danantara, dikelola Danantara untuk selanjutnya dilakukan investasi di lingkungan BUMN dan luar BUMN,&rdquo; ungkap Herman.

DPR RI setujui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang

RUU BUMN Sah! DPR: Penunjukan Direksi dan Komisaris Tetap Kewenangan Kementerian BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/WhatsApp-Image-2024-10-01-at-110107-290840100.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Herman Khaeron. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Herman Khaeron. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Untuk keempat kali, Herman Khaeron terpilih, sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Lelaki 55 tahun yang setia membangun negeri bersama Partai Demokrat itu bersyukur atas kepercayaan masyarakat kepada dirinya. Pada 1 Oktober 2024, Herman Khaeron secara resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024-2029. Dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat khususnya di dapilnya yang telah memberikan kepercayaan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. &rdquo;Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Jabar khususnya dapil saya yang telah memilih saya kembali hingga akhirnya saya bisa melenggang kembali ke DPR RI memperjuangkan aspirasi masyarakat,&rdquo; ucap Herman Khaeron. Herman Khaeron yakin, suaranya di Senayan akan lebih nyaring pada periode kali ini. Situasi politik yang semakin terus mengalami dinamika, membuatnya mengukuhkan tekad untuk berbuat lebih dominan di Parlemen. Herman Khaeron adalah sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia politik Indonesia. Sebelumnya, dia menjabat di DPR RI dan dikenal sebagai pemimpin yang memiliki perhatian besar terhadap isu-isu masyarakat. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman di berbagai sektor, Herman Khaeron diharapkan dapat membawa aspirasi rakyat ke dalam kebijakan legislatif yang lebih baik. Dia berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Dia juga berjanji untuk mendengarkan suara rakyat dan menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan. &rdquo;Saya berkomitmen untuk bekerja keras demi masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik,&rdquo; ungkap Herman Khaeron. Sebagai anggota DPR, Herman Khaeron akan menghadapi tantangan besar, termasuk isu-isu sosial yang kompleks dan dinamika politik yang selalu berubah. Dia menyadari pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang efektif dan&nbsp;berkelanjutan.

Herman Khaeron terpilih kembali sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Bersama Partai Demokrat akan membayar kepercayaan masyarakat

4 Kali Duduk di Senayan, Herman Khaeron Jaga Marwah Bangsa Indonesia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/Untitledi-1593617733.jpg" alt="Anggota DPR RI Herman Khaeron (kiri) bersama ketua dan kader DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Herman Khaeron (kiri) bersama ketua dan kader DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPR RI Herman Khaeron membedah pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama ketua dan kader DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon. Dalam acara nonton bareng di salah satu kafe di Kabupaten Cirebon, Jumat (14/7) malam itu dihadiri para bakal caleg Partai Demokrat di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon. Herman Khaeron menyatakan, dalam pidato politik yang disampaikan AHY ada beberapa hal penting yang akan menjadi perhatian. Hal itu didasarkan kepada situasi saat ini. &rdquo;Banyak aspek sendi-sendi rakyat kualitasnya menurun,&rdquo; kata Herman Kaheron. Sehingga menurut dia, hal itu yang menjadi semangat perubahan dan perbaikan. Di antaranya aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sumber daya manusia, penegakan hukum, demokrasi, dan lingkungan. &rdquo;Situasi ekonomi saat ini sedang tidak wajar-wajar saja. Secara makro pertumbuhan ekonomi dan investasi tumbuh tapi tidak banyak dirasakan rakyat. Belum lagi utang pemerintah dan BUMN yang sangat membebani rakyat,&rdquo; ucap Herman Khaeron. Soal sumber daya manusia yang harus disiapkan menghadapi persaingan global, menurut dia, belum banyak disentuh pemerintah saat ini. Revolusi mental yang digaungkan tidak terlihat hasilnya. &rdquo;Pemerintah lebih senang membangun infrastruktur megah. Infrastruktur penting tapi sumber daya manusia juga sangat penting,&rdquo; papar Herman Khaeron. &rdquo;Belum lagi untuk membangun infrastruktur itu harus mengorbankan banyak bentang alam. Terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup kita. Akibatnya makin banyak bencana banjir dan tanah longsor karena daya dukung alam yang dirusak. Juga kebakaran hutan,&rdquo; terang Herman Khaeron. Soal penegakan hukum, lanjut dia, rakyat kecil susah mendapat keadilan. Penegakan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. &rdquo;Keras ke oposisi tapi lemah ke koalisi. Makanya ada pemimpin daerah yang pindah partai ikut partai penguasa,&rdquo; ujar Herman Khaeron. Dia menambahkan, demokrasi dan kebebasan rakyat juga dibayang-bayangi masalah. Rakyat takut berbicara dan mengeluarkan pendapat. Sebab, tidak ada tempat untuk pengkritik dan yang berbeda pendapat dengan penguasa. &rdquo;Padahal sepanjang kritik itu bukan fitnah, kritik itu tidak membuat kerusakan terhadap kesatuan dan persatuan serta ideologi Pancasila, itu bukan masalah. Sepanjang kritik itu untuk membangun harusnya dibuka ruang-ruang untuk demokrasi. Mengadu ide dan gagasan demi kemajuan bangsa,&rdquo; tutur Herman Khaeron. Dia menambahkan, banyak yang takut dengan perubahan. Padahal perubahan itu bukan berarti mengganti semuanya. Tapi tetap melanjutkan yang sudah baik, menyempurnakan yang tidak sempurna. &rdquo;Jangan takut dengan perubahan. Justru kalau kita ingin menjadi lebih baik, ya kita harus mengubah dan mengusahakannya. Partai Demokrat akan melakukan itu dengan dukungan rakyat,&rdquo; ucap Herman Khaeron.

Anggota DPR Herman Khaeron membedah pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama kader DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon

Anggota DPR Herman Khaeron Bedah Pidato Politik AHY Bersama Caleg dan Kader Partai Demokrat Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Untitled-4.jpg" alt="Anggota Komisi IV DPR RI Herman Khaeron. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPR RI Herman Khaeron. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–BUMN diminta mendukung pergerakan ekonomi sektor UMKM di daerah. BUMN diharapkan bekerja sama melibatkan UMKM yang bersentuhan dengan masyarakat.  Anggota Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, BUMN memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat salah satunya dengan memberdayakan UMKM. Dengan kekuatan corporate social responsibility (CSR), BUMN bisa membantu UMKM di sektor permodalan dan pelatihan.  ”Sehingga mereka mandiri dan bisa tumbuh dengan baik. Saya ingin memberikan ruang untuk BUMN memberikan sosialisasi sekaligus memberikan bantuan melalui corporate social responsibility (CSR). CSR ini, sebagai bagian tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat,” ujar Herman Khaeron saat sosialisasi bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cirebon, beberapa waktu lalu.  Herman Khaeron mengajak BUMN PT Waskita Toll Road (WTR) yang merupakan anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) dengan PT Semen Indonesia atau SIG. Sosialisasi dengan dua perusahaan negara itu dilakukan untuk mendukung UMKM di Kota Cirebon.  ”Terutama yang bergerak di bidang infrastruktur. Karena infrastruktur menjadi elemen penting dalam membangun negara,” jelas Herman Khaeron.  Dia mengakui, pihaknya saat ini belum menemukan UMKM di Cirebon yang bergerak atau berhubungan dengan infrastruktur. UMKM saat ini kebanyakan bergerak di bidang kuliner atau industri makanan.  ”Meski demikian, saya meyakini akan ada pertumbuhan UMKM bidang infrastruktur di Kota Cirebon. Suatu saat ini pasti akan bertemu dan bekerja sama untuk mengerjakan proyek dengan BUMN,” ujar Herman Khaeron.  ”Dengan bantuan BUMN ke depan, diharapkan ada UMKM di Cirebon yang bergerak di bidang infrastruktur,” tambah dia.  Melalui agenda sosialisasi tersebut, lanjut Herman Khaeron, pihaknya berupaya agar BUMN bisa menggandeng atau bekerja sama dengan UMKM di bidang infrastruktur. Kerja sama yang dibangun diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat.  ”Saya berupaya menjembatani agar BUMN bisa melakukan pembinaan melalui dana CSR. Kemudian berlanjut hingga jalinan kerja sama. Manfaat lain, masyarakat juga bisa lebih mengenal BUMN lebih dekat,” papar Herman Khaeron.  PT Waskita Toll Road berhasil mendorong pertumbuhan arus distribusi logistik maupun masyarakat, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di wilayah di mana ruas-ruas tol tersebut berada. Sedangkan PT Semen Indonesia mengusung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045.

Anggota DPR Ajak PT Waskita dan Semen Indonesia Dukung UMKM di Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/indosurya.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pengamat menilai penanganan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya oleh penegak hukum dianggap sudah salah sejak awal. Mestinya, penanganannya diselesaikan dengan prosedural koperasi lebih dulu agar anggota tidak dirugikan.  CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR) Suroto menyebut, terdapat kesalahan mendasar dalam penanganan perkara koperasi yang sedang bermasalah. Yakni dengan tidak mendudukan masalah secara hukum koperasi dulu. Misalnya, membuat rapat anggota. Pemerintah tugasnya mengawal agar rapat anggota berjalan demokratis dan menemukan pokok masalahnya  "Tapi pemerintah dan satgas yang tangani itu justru telah membuat tambah keruh masalah koperasi dengan mendorong penyelesaian masalah ke pengadilan," ucap Suroto, Rabu (8/3).  Jika memang bermasalah pada pengelolaan, seharusnya diganti pengurusnya lalu dibereskan masalahnya. Jika memang pengurusnya melakukan tindakan kriminal, baru dilakukan proses hukum pidana atau perdata. "Tapi, koperasinya harus tetap jalan agar uang anggota bisa kembali," imbuhnya.  Menurut dia, penyelesaian di pengadilan melalui homologasi tanpa mendudukkan perkara hukum dan aturan koperasi itu jelas salah. Malah cenderung merugikan anggota.  Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, kasus KSP Indosurya harus dijadikan momentum lebih menjaga kehati-hatian. Hasil homologasi merupakan ranah perdata. Jika tidak dipenuhi, maka akan menjadi unsur pidana. "Jangan kemudian melakukan homologasi untuk peluang melarikan diri ke luar negeri atau homologasi dijadikan untuk menghilangkan aset-aset," ujarnya.  Anggota Komisi VI lainnya, Amin AK menyebut, status homologasi atau PKPU seyogyanya tidak perlu dikhawatirkan. Justru, dengan kasus tersebut menjadi momentum untuk mendorong pembaharuan undang-undang (UU) koperasi. Dengan sasaran perbaikan tata kelola, penguatan fungsi pembinaan, dan kebijakan afirmasi dalam rangka penguatan organisasi koperasi.  “Dalam setiap kesempatan bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM, kami selalu menanyakan kapan Kementerian menyerahkan Draf RUU koperasi yang baru agar segera bisa dibahas di DPR RI," ungkap politisi PKS itu.  Pakar Hukum Univesitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar mengimbau agar seluruh pihak seharusnya menghormati putusan homologasi dari gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Para pengurus juga harus menjalankan putusan tersebut. Artinya, harus dijalankan. Semua kreditur akan mendapat pembayaran sesuai porsinya. "Pembayaran akan diatur oleh kuratornya," jelasnya.

Kasus KSP Indosurya Jadi Momentum Pembaruan UU Koperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Formula-E-seri-ke-9-Haritsah-Almudatsir-3-1.jpg" alt="Pembalap melaju usai start pada balapan Formula E seri kesembilan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (4/6/2022). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Pembalap melaju usai start pada balapan Formula E seri kesembilan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (4/6/2022). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan ajang balap mobil listrik atau Formula E di Jakarta sukses digelar pada Sabtu (4/6) kemarin. Namun, beberapa hal masih perlu dievaluasi, khususnya keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menyoroti keputusan BUMN untuk tidak mensponsori. Menurutnya hal tersebut merupakan suatu yang aneh.  "Tentu bagi saya sangat aneh ketika tidak ada BUMN yang mensponsori terhadap perhelatan Formula E di Jakarta," kata Herman Khaeron dalam keterangannya, Minggu (5/6).  Perlakuan BUMN tersebut memunculkan kesan yang politis. Pasalnya, ajang balapan MotoGP di Mandalika beberapa waktu lalu, banyak BUMN yang mensponsori ajang itu.  "Tentu ini kesannya menjadi politis gitu," tegasnya.  Politikus Partai Demokrat itu mendesak agar pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional. Terlebih, ajang balapan mobil listrik punya pesan untuk penggunaan mobil listrik yang akan digalakkan di tanah air.  "Formula E di dalamnya ada pesan bahwa ini adalah balapan mobil elektrik, mobil listrik yang juga Indonesia ke depan menggalakkan terhadap penggunaan mobil listrik," jelasnya.  BUMN, kata dia, harus menjadi pendorong terhadap kegiatan-kegiatan yang berskala internasional dan memberikan feedback positif baik terhadap korporasi maupun terhadap bangsa dan negara.  "Ini adalah perhelatan negara Indonesia sehingga semestinya sama, ketika BUMN mendukung terhadap pelaksanaan MotoGP di Mandalika juga semestinya BUMN juga mendukung/mensponsori terhadap pelaksanaan Formula E di Jakarta," tandasnya.

Tak Ada Sponsor BUMN di Ajang Balap Formula E Timbulkan Kesan Politis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#herman khaeron

Berita Terkini