Muhammad Ridwan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/herman-khaeron-2707847593.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/5). (Ridwan/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/5). (Ridwan/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap menindak direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ia tidak menginginkan, ada anggapan bahwa direksi BUMN memiliki kekebalan hukum. &ldquo;Negara Indonesia tidak mengenal istilah kebal hukum. Jadi dipastikan bahwa undang-undang tidak mengunci. Meskipun status pegawai BUMN itu bukan penyelenggara negara, tetapi jika mereka melanggar hukum, melakukan korupsi, tentu undang-undang lainnya berlaku untuk bisa menangkap dan memperkarakan mereka,&rdquo; kata Herman Khaeron di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (7/5). Herman menekankan, segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat BUMN tetap menjadi ranah penegakan hukum. &ldquo;Tidak ada yang kebal hukum. Jadi kami pastikan bahwa bisa diproses secara hukum,&rdquo; tegasnya. Ia juga menyatakan, KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak meskipun pejabat BUMN bukan termasuk kategori penyelenggara negara secara formal. Menurutnya, keterkaitan para pejabat BUMN dengan pengelolaan keuangan negara menjadi dasar penting bagi KPK maupun aparat penegak hukum lainnya untuk bertindak. &ldquo;KPK bisa dong. KPK bisa menindak, karena siapapun, meskipun status bukan penyelenggara negara, tetapi objek yang dia kerjakan itu adalah badan usaha milik negara. Artinya tidak terlepas dari institusi tempat dia bekerja,&rdquo; ucap Herman. Lebih lanjut, Herman Khaeron menegaskan bahwa tidak ada lembaga atau individu yang memiliki hak imunitas dalam pengelolaan keuangan negara. &ldquo;Kecuali kalau dia mau pakai uangnya sendiri ya silakan. Tapi selama dia mempergunakan keuangan negara secara tidak benar, institusi negara apapun bisa memperkarakannya,&rdquo; paparnya. Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pihaknya tetap memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Setyo menyatakan bahwa pihaknya tidak memaknai undang-undang baru tersebut sebagai hambatan dalam penegakan hukum. Namun, KPK menyampaikan apresiasi terhadap niat pemerintah memperkuat peran BUMN. &ldquo;Kami tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam menentukan siapa yang masuk dalam kategori Penyelenggara Negara. Dalam konteks itu, direksi maupun komisaris BUMN tetap termasuk di dalamnya,&rdquo; ucap Setyo Budiyanto dalam keterangannya, Rabu (7/5). Pernyataan ini merespons Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara. Menurut Setyo, pasal tersebut bertentangan dengan ruang lingkup penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999.&nbsp; &ldquo;Secara normatif, keberadaan aturan tersebut tidak menghapus status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN,&rdquo; tambahnya. Setyo menggarisbawahi, penjelasan Pasal 9G UU BUMN yang baru justru menyiratkan bahwa status sebagai penyelenggara negara tetap melekat pada pengurus BUMN.&nbsp; &ldquo;Penjelasan pasal itu sendiri menyebutkan bahwa status penyelenggara negara tidak hilang. Jadi tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menyatakan sebaliknya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Herman Khaeron, meminta KPK untuk menindak direksi dan komisaris BUMN yang terlibat korupsi, menegaskan tidak ada yang kebal hukum.

Estu Suryowati

Sekjen Demokrat Minta KPK Tindak Direksi dan Komisaris BUMN, Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Rian Alfianto

Temukan 8 jalur alternatif ke Anyer saat Lebaran 2026 agar kamu terhindar macet. Dapatkan tips perjalanan lengkap dan rute tercepat.

Sabik Aji Taufan

8 Jalur Alternatif ke Anyer Saat Libur Lebaran 2026, Biar Kamu Nggak Terjebak Macet Berjam-jam

R. Nurul Fitriana Putri

Diskon tiket mudik Lebaran Kapal Pelni masih tersedia dengan 135.187 tiket sudah terjual. Dapatkan diskon hingga 30 persen.

Nurul Adriyana Salbiah

Diskon Tiket Mudik Lebaran Kapal Pelni Masih Tersedia, 135.187 Tiket Sudah Terjual

KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat isi baterai mobil listrik di SPKLU Semarang. Kasus korupsi pengadaan jasa membuatnya jadi tersangka.

KPK Tegaskan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditangkap saat Isi Baterai Mobil Listrik di SPKLU

Bramasta JP

Mikel Arteta mengungkapkan kekecewa karena Arsenal tidak mencetak lebih banyak gol dari tendangan sudut, di mana The Gunners dianggap menjadi tim yang andalkan tendangan mati

Dony Lesmana Eko Putra

Mikel Arteta Tak Peduli Kritik, Arsenal Justru Ingin Tambah Gol dari Tendangan Sudut

Andre Rizal Hanafi

Ramadan pertama Omid Popalzay di Aceh penuh kesan dan nuansa religius. Pengalaman berpuasa dan berbuka bersama keluarga jadi cerita hangat tanah Renco

Ramadan Perdana Omid Popalzay di Aceh, Gelandang Persiraja Nikmati Nuansa Religius Tanah Rencong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Sekjen Demokrat Minta KPK Tindak Direksi dan Komisaris BUMN, Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum

Tags

Artikel Terkait

Popular News

8 Jalur Alternatif ke Anyer Saat Libur Lebaran 2026, Biar Kamu Nggak Terjebak Macet Berjam-jam

Diskon Tiket Mudik Lebaran Kapal Pelni Masih Tersedia, 135.187 Tiket Sudah Terjual

KPK Tegaskan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditangkap saat Isi Baterai Mobil Listrik di SPKLU

Mikel Arteta Tak Peduli Kritik, Arsenal Justru Ingin Tambah Gol dari Tendangan Sudut

Ramadan Perdana Omid Popalzay di Aceh, Gelandang Persiraja Nikmati Nuansa Religius Tanah Rencong

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Sekjen Demokrat Minta KPK Tindak Direksi dan Komisaris BUMN, Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum

Tags

Artikel Terkait

KPK Sempat Kehilangan Jejak saat akan Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Menag Yaqut, KPK: Dugaan Korupsi Kuota Haji Capai Rp 622 Miliar

Bukan OTT, Bupati Pekalongan Fadia Klaim Ditangkap KPK saat Bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

Popular News

8 Jalur Alternatif ke Anyer Saat Libur Lebaran 2026, Biar Kamu Nggak Terjebak Macet Berjam-jam

Diskon Tiket Mudik Lebaran Kapal Pelni Masih Tersedia, 135.187 Tiket Sudah Terjual

KPK Tegaskan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditangkap saat Isi Baterai Mobil Listrik di SPKLU

Mikel Arteta Tak Peduli Kritik, Arsenal Justru Ingin Tambah Gol dari Tendangan Sudut

Ramadan Perdana Omid Popalzay di Aceh, Gelandang Persiraja Nikmati Nuansa Religius Tanah Rencong

Download Aplikasi JawaPos.com