<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/mural-covid-surabaya.jpg" alt="SADAR MASKER: Warga yang sedang berkendara melintas di depan mural karya komunitas Budal Isuk Moleh Sakkarepe yang bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 kota Surabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SADAR MASKER: Warga yang sedang berkendara melintas di depan mural karya komunitas Budal Isuk Moleh Sakkarepe yang bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 kota Surabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penanganan coronavirus disease 2019 (Covid-19) terus digencarkan. Pemerintah telah menyusun strategi penanganan dengan tiga skema.  Penasihat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinvest) Monica Nirmala mengatakan, strategi penanganan Covid-19 dibagi menjadi tiga dan dilakukan bersama. Pertama, di hulu, penanganan akan bicara terkait perubahan perilaku. ’’Maka, sering ada operasi yustisi yang dilakukan satpol PP, Polri, dan TNI,’’ ucapnya.  Kedua, kampanye melalui media dan tokoh masyarakat untuk mengingatkan penularan dan pencegahan Covid-19.  ’’Ada juga deteksi dengan tracing dan testing yang tepat sasaran. Inilah yang sedang digencarkan,’’ ungkap Monica.  Ketiga, pemerintah membangun tempat isolasi terpusat di kota-kota besar yang memiliki banyak kasus Covid-19. ’’Di hilir, bicara tentang peningkatan manajemen perawatan pada pasien Covid-19,’’ katanya. Penanganan di hilir dilakukan dengan memastikan obat, alat, serta tata laksana tersedia dan terstandar. Bagaimana ketika vaksin ditemukan? Dia menjelaskan, vaksin akan memperkaya cara penanganan Covid-19.  Monica menekankan, yang perlu diperketat saat ini bukan hanya kebiasaan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M), tapi juga penerapan tracing, testing, dan treatment (3T). Dia sadar bahwa penerapan 3T perlu ditingkatkan. ’’3M banyak membicarakan peran kita sebagai individu. Sementara itu, 3T berbicara tentang bagaimana kita memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada orang di sekitar kita untuk waspada,’’ jelasnya.  Pemeriksaan dini sangat penting agar yang terdeteksi Covid-19 bisa mendapatkan perawatan dengan cepat. Bukan hanya itu, dengan mengetahui lebih dini, penularan ke orang lain bisa dihindari.  Pelacakan atau tracing dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19. Setelah kontak erat diidentifikasi oleh petugas kesehatan, mereka harus menjalani isolasi atau mendapat perawatan lebih lanjut. ’’Seandainya ketika dilacak si kontak erat menunjukkan gejala, maka perlu dilakukan tes. Kembali ke praktik pertama (testing, Red),’’ papar Monica.  Kemudian, perawatan atau treatment akan dilakukan apabila seseorang positif Covid-19. Jika tak ada gejala, orang tersebut harus melakukan isolasi mandiri di fasilitas yang sudah ditunjuk pemerintah. Namun, jika orang itu menunjukkan gejala, petugas kesehatan akan memberikan perawatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah. ’’Di Indonesia, angka testing rata-rata 24.000–34.000 orang per hari,’’ terang Monica.  Dari segi kapasitas, laboratorium di Indonesia sangat memadai untuk melakukan pemeriksaan sesuai standar WHO. Kapasitas tes di laboratorium hampir 80 ribu. Kendalanya justru pada individu. ’’Ketika seseorang menunjukkan gejala Covid-19, kontak eratnya takut memeriksakan diri,’’ katanya.  Meskipun vaksin Covid-19 nanti ditemukan dan bisa didistribusikan, perilaku 3M dan 3T harus tetap dijalankan. ’’Saat ini 3M masih satu-satunya cara membentengi diri yang paling ampuh,’’ imbuhnya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/opini/13/11/2020/menerjemahkan-hasil-pertama-vaksin-covid-19/">Menerjemahkan Hasil Pertama Vaksin Covid-19</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/13/11/2020/cegah-covid-19-wajib-tingkatkan-imun-tubuh-dan-patuhi-protokol-3m/">Cegah Covid-19, Wajib Tingkatkan Imun Tubuh dan Patuhi Protokol 3M</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/13/11/2020/dokter-ceritakan-tiga-fase-tersulit-yang-dilewati-pasien-covid-19/">Dokter Ceritakan Tiga Fase Tersulit yang Dilewati Pasien Covid-19</a></li> </ul> Dr Gia Pratama Putra, kepala IGD di salah satu rumah sakit di Jakarta, mengungkapkan, setidaknya ada tiga fase yang harus dihadapinya hampir setiap hari saat pandemi. Fase pertama, meyakinkan pasien positif Covid-19 bahwa penyakit itu bisa dilalui. Fase kedua adalah saat pasien harus diisolasi sehingga tidak boleh bertemu dengan keluarga maupun teman.  Setelah itu, memasuki fase ketiga, terdapat dua kemungkinan. Pasien sembuh atau meninggal. ’’Jadi, cara menurunkan risiko infeksi adalah menurunkan jumlah virus. Caranya, melakukan 3M dan meningkatkan imunitas tubuh,’’ tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mzsBzICRYCI

Tiga Skenario Atasi Covid-19 dari Hulu sampai Hilir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-05-30-at-19.19.36.jpeg" alt="Doni Monardo - BNPB" width="100%">
<figcaption>Doni Monardo - BNPB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) memang sudah dihapus oleh Peraturan Presiden (Perpres) 82/2020. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa kerja tim yang ada dalam struktur GTPPC tidak akan terganggu. Sebab, GTPPC hanya berganti nama dan sistem koordinasi agar lebih terpadu.  Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks istana kepresidenan kemarin (21/7). Dia menjelaskan, pada prinsipnya organisasi yang dibentuk berdasar perpres tersebut bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam hal ini Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.  ”Jadi, presiden langsung yang mengendalikan, memonitor, mengontrol semua kebijakan,” terangnya. Baik yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional. Ketua pelaksananya menteri BUMN yang membawahkan dua satgas. Yakni, Satgas Penanganan Covid-19 serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.  Dia mencontohkan, Satgas Penanganan Covid-19 tetap dikomandani Kepala BNPB Doni Monardo. Dengan terbitnya Perpres 82/2020, gugus tugas beralih namanya menjadi satuan tugas. Sebelumnya, gugus tugas berdiri sendiri dan diatur melalui keppres. Sedangkan saat ini yang berlaku adalah aturan yang lebih tinggi, yakni perpres. Dengan perpres itu, gugus tugas tidak lagi berdiri sendiri karena berdampingan dengan organisasi lain. Karena itu, namanya berubah menjadi satgas. Namun, tupoksinya masih sama dengan gugus tugas.  ”Di bawah Pak Doni, ada satgas penanganan daerah yang secara otomatis terintegrasi secara langsung dengan perpres ini,” lanjut Pramono. Dengan demikian, gugus tugas di daerah juga akan berubah nama menjadi satgas daerah, tapi dengan tupoksi yang sama.  Terkait dengan semua kewenangan Doni selaku ketua GTPPC, tidak ada yang berkurang ketika dia beralih menjadi ketua satgas. ”Jadi, hal yang berkaitan dengan kesehatan, perizinan, pembelian, penanganan, dan sebagainya tetap menjadi tugas (Doni, Red) di satgas Covid-19,” tutur mantan Sekjen PDIP itu.  Karena itu, begitu satgas terbentuk, secara otomatis GTPPC tidak ada lagi. Dalam istilah di naskah perpres yang diperoleh Jawa Pos, GTPPC di tingkat pusat maupun daerah dibubarkan. Pembubaran itu berlaku begitu susunan organisasi Satgas Penanganan Covid-19 resmi terbentuk.  Pramono menambahkan, kebijakan menggunakan model komite itu diambil karena ternyata persoalan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam penanganan Covid-19. Banyak negara yang lebih menitikberatkan penanganan kesehatan, ekonominya menjadi problem tersendiri. Karena itu, Indonesia harus mampu menyeimbangkan keduanya.  ”Dibandingkan negara-negara lain, penanganan kita sebenarnya sudah on the right track (di jalur yang benar, Red),” tambahnya. Beberapa indikator mendukung hal tersebut. Antara lain, jumlah pasien baru yang meninggal semakin turun. Berbanding terbalik dengan tingkat kesembuhan yang terus naik. Belum lagi upaya pengembangan vaksin yang progresnya semakin menggembirakan. Baik yang bekerja sama dengan Sinovac maupun yang dikembangkan sendiri oleh para ahli Indonesia.  Terpisah, kemarin (21/7) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menggelar rapat perdana. Pembahasan tersebut mencakup uraian pelaksanaan tugas komite, perkembangan kasus Covid-19, pengembangan vaksin, hingga percepatan penanganan dampak pandemi dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan.  Dari sisi ekonomi, kebijakan utama pemerintah, antara lain, melanjutkan stimulus fiskal 2020 dan stimulus fiskal 2021, baik kementerian/lembaga (K/L) maupun non-K/L dan pemda. ’’Stimulus fiskal akan terus kami monitor agar sampai akhir tahun ini belanja negara yang masih di atas Rp 1.000 triliun itu bisa direalisasikan dalam enam bulan, baik melalui K/L, non-K/L, maupun pemda,’’ imbuh Airlangga.  Prioritas juga diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak multiplier tinggi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan maupun pertumbuhan ekonomi. Belanja kesehatan pun tetap menjadi prioritas pertama. Selain itu, program restrukturisasi UMKM dan korporasi harus diikuti pemberian kredit modal kerja dari perbankan nasional.  Secara terpisah, Direktur Riset CORE Piter Abdullah justru mempertanyakan fungsi dan maksud pembentukan komite tersebut. Apalagi, di dalam komite itu akan ada tiga lembaga, yakni pembuat kebijakan, penanggulangan ekonomi, dan satgas untuk penanganan wabahnya. ’’Ada Pak Erick Thohir sebagai ketua tim pelaksana atau komite pelaksana. Kalau dilihat komposisinya, ini relatif sama dengan kabinet. Fungsinya apa?’’ kata Piter.  Dia menekankan, seharusnya fungsi di komite adalah fungsi koordinasi yang sudah ada dalam kabinet. Harus ada koordinasi antar-menteri koordinator yang membawahkan ekonomi dan kesehatan. Pelaksanaannya pun seharusnya berada di kementerian. ’’Saya sulit bayangkan, gimana peran kementerian karena nanti dikoordinasikan oleh kepala dari komite pelaksana, yakni Pak Erick Thohir. Saya bayangkan, komite ini pertama ada risiko tidak efektif. Dan kalau itu terjadi, akan menurunkan kredibilitas,’’ tuturnya.  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik pembentukan Komite Penanganan Covid-19. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menyatakan, dunia usaha menaruh harapan besar pada pemulihan ekonomi di masa pandemi. ’’Pak Erick memiliki kemampuan dan latar belakang yang cukup mumpuni, baik dalam pemerintahan, kebijakan perekonomian, maupun dunia usaha,’’ ujar Rosan kemarin (21/7).  Rosan berharap stimulus ekonomi di sektor kesehatan dan dunia usaha dapat disalurkan secara cepat. Dengan begitu, pemulihan ekonomi dapat dirasakan sesuai dengan target.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=boFClQoEZr4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IMRhtiTWx10  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XBKQTIySarA

Gugus Tugas Berganti Satgas, Tugas Doni Monardo Tetap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Bantuan-BNPB.jpg" alt="GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19" width="100%">
<figcaption>GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Jokowi membentuk komite khusus yang anggotanya melibatkan beberapa menteri. Tugasnya menangani problem Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Dua masalah itu harus diselesaikan sekaligus.  Pembentukan komite khusus tersebut juga menandai pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Baik di pusat maupun daerah. Tugas-tugas gugus tugas kini dilaksanakan komite yang baru dibentuk.  Para anggota komite kemarin dipanggil presiden untuk membicarakan tugas yang akan mereka emban. Pada prinsipnya, pembentukan komite tersebut bertujuan memudahkan koordinasi. Khususnya dalam mengeksekusi setiap kebijakan terkait penanganan Covid-19, baik pandeminya maupun ekonominya.  ’’Di situ ada satu tim untuk mengendalikan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,’’ terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai bertemu presiden. Dia ditugasi mengoordinasi komite kebijakan. Pembentukan komite khusus tersebut dinaungi Perpres 82/2020 yang diteken Presiden Jokowi kemarin (20/7).  Seluruh Menko terlibat dalam komite kebijakan. Juga menteri teknis seperti Menkeu, Menkes, dan Mendagri.  Menteri BUMN Erick Thohir akan mengoordinasi dua satgas pelaksana. Yakni, satgas Covid-19 dan satgas perekonomian. Satgas Covid-19 tetap dikomandoi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Doni Monardo. Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin diplot memimpin satgas pemulihan ekonomi nasional.  Komite juga ditugasi merumuskan program perekonomian yang sifatnya multiyear. ’’Jadi, kita melihat bahwa recovery dari pandemi Covid ini akan memakan waktu,’’ tuturnya.  Doni Monardo tidak banyak berkomentar saat dikonfirmasi kemarin. Khususnya saat disinggung apakah ada tupoksi tambahan dalam penanganan Covid-19 dari yang selama ini dijalankan gugus tugas. ’’Bisa saling melengkapi,’’ ujarnya singkat. Selama ini Doni mengomandoi mitigasi pandemi Covid-19 di seluruh tanah air.  Karena pandemi Covid-19 merupakan bencana nonalam, penanganannya sesuai UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Koordinatornya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Doni yang menjabat kepala BNPB ditunjuk sebagai ketua GTPPC.  Setelah terbitnya perpres baru, GTPPC akan berada satu payung organisasi dengan satgas pemulihan ekonomi nasional. Organisasi GTPPC di pusat dan daerah nanti diperbarui dengan pembentukan satgas Covid-19. Sebelum dibentuk, formasi dan tupoksi GTPPC masih tetap sama seperti saat ini, yang termuat dalam Keppres 7/2020.  Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, dirinya akan secepatnya berkoordinasi untuk menyusun program-program pemulihan ekonomi. Bersama Doni Monardo dan Budi Gunadi Sadikin. ”Kita harapkan dalam minggu ini sudah bisa menyampaikan program-programnya kepada ketua, yakni Pak Menko,” ujar Erick dalam jumpa pers virtual di kantor BUMN kemarin.  Erick belum membeberkan tentang prioritas program yang akan ditempuh. Namun, Erick mengatakan bahwa dirinya akan berfokus pada penanganan dari segi kesehatan dan ekonomi secara seimbang. ”Intinya, dua hal ini harus jalan seiring. New normal tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan karena kalau ada second wave, ekonomi yang terkena lagi,” bebernya.  Erick menyebut tugas baru itu cukup berat. Namun, pembentukan tim khusus menjadi sinyal positif bagi semua pihak. Menurut dia, pemerintah secara serius akan melakukan percepatan PEN dan kesehatan sesuai dengan arahan kepala negara.  Sementara itu, Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk sebagai ketua satuan tugas pemulihan ekonomi nasional menegaskan bahwa dirinya diminta fokus untuk mengawal pertumbuhan ekonomi. ”Ini akan kami titik beratkan dengan menjaga ketersediaan lapangan kerja dan kemampuan belanja masyarakat,” ujarnya.  Budi menambahkan, Erick sudah memberikan arahan untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana saja yang pertumbuhannya paling terdampak pandemi. Dari situ Budi akan menggelar diskusi dengan swasta, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kementerian serta lembaga terkait. ”Itu demi mendapatkan masukan, bagaimana kita bisa membuat program untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini,” tegasnya.  Menurut Budi, program yang sudah ada seperti bantuan sosial, insentif untuk industri padat karya, dan program-program lain yang bertujuan menjaga pendapatan sektor formal dan informal akan dipertahankan. ”Ke depan kita akan menggali ide terkait menjaga pendapatan negara sehingga bisa mendukung pembiayaan-pembiayaan dalam rangka pengendalian pertumbuhan ekonomi,” urainya.  Selain membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, lewat perpres tersebut pemerintah membubarkan 18 lembaga. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka belum lama ini, alasan utamanya adalah efisiensi anggaran.  Saat itu presiden menuturkan bahwa fungsi lembaga-lembaga itu dikembalikan kepada kementerian terkait. ’’Kapal itu sesimpel-simpelnya sehingga bergeraknya makin cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu,’’ terang mantan wali kota Solo tersebut. Sebab, yang diperlukan saat ini adalah kerja cepat. Ke-18 lembaga rata-rata dibentuk lewat perpres dan keppres. Bentuknya adalah badan, komite, tim, dan satgas.  Sebanyak 14 di antara 18 lembaga tersebut dibentuk sejak era Orde Baru hingga periode akhir jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya empat lembaga yang dibentuk pada era Jokowi (lihat grafis). Empat lembaga tersebut adalah Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Perpres 90/2016), Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) 2019–2019 (Perpres 74/2017), Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017), serta Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Perpres 46/2019).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_EqvJizX-EU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zNnE8tK0pV4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2Pk4FTOWtPQ

Pemerintah Bubarkan Gugus Tugas Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Virus-Korona-Nexu-Science-Communication.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menargetkan pelacakan kontak (contact tracing) yang dilakukan untuk menemukan kasus baru pasien Covid-19. Tujuannya agar menemukan kasus baru untuk mencegah sumber penularan di masyarakat. Dari penelusuran kontak yang dilakukan, banyak kasus positif yang merupakan kasus kontak erat.   Dalam definisi baru yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan pada 13 Juli, kategori Kontak Erat adalah mereka yang memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif atau probable yang kemudian memenuhi kriteria kontak. Itu dilakukan secara kontak dekat tatap muka tanpa perlindungan, tanpa masker atau face shield dengan dengan kasus konfirmasi positif atau probable. Dan jaraknya hanya 1 meter dalam waktu 15 menit atau lebih.  Lalu Kontak Erat juga ditandai jika seseorang itu melakukan sentuhan fisik langsung dengan kasus konfirmasi positif atau probable. Misalnya bersalaman, pegangan tangan atau kontak dekat.  Lalu orang-orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi positif tanpa masker atau APD yang memenuhi syarat. Kelompok ini harus mendapat perhatian khusus. Untuk menemukan periode kontak erat dihitung 2 hari hingga 14 hari setelah timbul gejala. Ini adalah periode untuk mengisolasi diri.  Kontak Erat harus melaksanakan isolasi pada 2 hari sebelum munculnya gejala dan 14 hari setelah timbulnya gejala.  "Banyak kasus kontak erat. Dari kasus inilah kami masif periksa dan testing dengan PCR. Beberapa di antaranya status kofirmasi positif namun tak menunjukkan gejala. Ini penting karena setiap kasus yang harus diisolasi ketat, kalau tidak maka ini jadi penularan baru," ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto, Jumat (17/7).  Dengan upaya tracing agresif, kata dia, maka diharapkan orang tanpa gejala bisa ditemukan. Sehingga tidak menjadi sumber penularan.  "Maka mari ubah kebiasaan kita agar aman dari Covid-19. Sudah selalu kami sampaikan dalam protkol, mari jaga jarak. Mari biasakan pakai masker, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air atau sanitizer, kita harus produktif fan aman," tuturnya.

Kasus Baru Banyak Ditemukan Lewat Tracing Kontak Erat Pasien Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Apel-TNI-Polri-Issak-Ramdhani_3.jpg" alt="TNI-Polri siap mengamankan penetapan Presiden terpilih. (Issak Ramadhani/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>TNI-Polri siap mengamankan penetapan Presiden terpilih. (Issak Ramadhani/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Covid-19 rupanya tidak hanya menyasar permukiman warga. Virus jenis baru tersebut nyatanya telah menjangkit kalangan perwira TNI-Polri. Sudah ada dua sekolah perwira yang dinyatakan sebagai kluster Covid-19.  Lokasi pertama yakni di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Sukabumi, Jawa Barat. Hasil rapid test terhadap siswa di sana menyatakan 300 orang terpapar virus.  Kala itu, Irjen Argo Yuwono menjabat sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri mengatakan, sambil menunggu hasil tes lanjutan, 300 siswa tersebut sudah dilakukan isolasi disalah satu bangunan sekolah. Sedangkan siswa lainnya diberikan cuti, untuk melakukan karantina mandiri.  "Siswa Setukpa itu secara keseluruhan jumlah Stukpa itu ada 1.550. Kemudian ada 300 yang kita tes rapid test itu positif. Dengan sisanya ada 1.250 siswa itu cuti," kata Argo di Setukpa Lemdikpol, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (1/4).  Selama menjalani isolasi, para siswa ini juga disokong dengan pemberian vitamin secara rutin. Selain itu, mereka juga dibawa berolahraga guna meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan virus. Hingga 15 Mei 2020 sebanyak 82 siswa dinyatakan positif Covid-19 setelah dilaksanakn tes PCR.  Kluster baru juga terjadi di Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat, Bandung. Kluster ini bahkan pada Kamis (9/7) menjadi penyumbang terbesar Covid-19 di wilayah Jawa Barat.  Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-29 Achmad Yurianto menjelaskan, sudah selesai dilakukan pemeriksaan epidemiologi sejak 29 Juni terjadi penularan di kluster pusat pendidikan Secapa TNI. “Positif 1.262 orang tertular. Terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih di sana,” jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (9/7).  Dari jumlah yang diidentifikasi, kata Yuri, ada 17 orang yang dirawat di RS Cimahi. Ribuan siswa dan pengajar lainnya diisolasi di Secapa TNI.  “Sisa lainya 1.245 tanpa keluhan apapun. Saat ini semuanya kita karantina di wilayah pendidikan Secapa di Bandung,” tambahnya.  Yurianto menjelaskan seluruh komplek perwira sudah dilakukan isolasi karantina. Pihak Secapa juga sudah melarang adanya orang keluar masuk secara bebas di area sekolah.

Ketika Covid-19 Serang Sekolah Calon Perwira TNI-Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/PELANTIKAN_MIFTAHULHAYATJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Prajurit TNI AD mengikuti Apel Kesiapan Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 di Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019). (Miftah/JP)" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI AD mengikuti Apel Kesiapan Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 di Skuadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019). (Miftah/JP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus positif infeksi Covid-19 lagi-lagi mencetak rekor terbaru dengan penambahan 2.567 orang pada periode 8 hingga 9 Juli. Jumlah itu lebih dari dua kali lipat rata-rata pertumbuhan kasus seribu orang per hari dalam dua pekan terakhir.  Dua provinsi menyumbang kasus terbanyak, yakni Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim). Untuk kali pertama dalam dua pekan terakhir, Jabar melewati Jatim yang memuncaki klasemen penyumbang kasus terbanyak dengan 962 kasus baru.  Meski demikian, Jatim masih memberikan sumbangan yang besar, yakni 517 kasus baru. ’’Pertambahan cukup tinggi di Jawa Barat. Namun, di saat yang sama juga dilaporkan 27 orang sembuh,’’ kata Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto kemarin (9/7).  Jatim, lanjut Yuri, mencatat 517 kasus baru, tapi juga dengan 263 kasus sembuh. ’’DKI Jakarta 284 orang kasus baru dengan 221 orang sembuh,’’ tambah Yuri.  Dari analisis epidemiologi, sebuah klaster penularan baru tercipta di kawasan Pusat Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat. Klaster itu, kata Yuri, dipantau sejak 29 Juni. Sejak saat itu, klaster tersebut menyumbang lebih dari seribu kasus terkonfirmasi positif.  ’’Adapun dari hasil penyelidikan epidemiologi tersebut didapatkan 1.262 kasus positif Covid-19 yang terdiri atas peserta didik dan beberapa tenaga pelatih di sana,’’ jelas Yuri.  Meski demikian, dari total jumlah tersebut, hanya 17 orang yang kini dirawat intensif di Rumah Sakit (RS) Dustira Cimahi dengan keluhan seperti demam, batuk, dan sesak napas. Sementara itu, sisanya dinyatakan dengan keluhan ringan sampai tidak ada keluhan sama sekali.  Sisa para PDP yang tanpa keluhan tersebut kini menjalani karantina ketat di wilayah kompleks pendidikan Secapa Bandung. Tidak ada yang boleh keluar atau masuk kompleks tersebut.  ’’Seluruh kompleks pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat di Bandung kita lakukan isolasi. Kita lakukan karantina dan kemudian kita larang untuk adanya pergerakan orang, baik masuk ke kompleks maupun keluar dari kompleks,’’ jelas Yuri.  Sementara itu, Pemprov Jatim mengadakan rapid test masal secara bertahap kepada lebih dari 70 ribu pegawainya. Hingga kemarin, sudah 11.500 pegawai yang menjalani tes cepat itu. Hasilnya, 511 orang dinyatakan reaktif. Mereka lalu menjalani tes lanjutan dan karantina. Sebanyak 430 pegawai kemudian dites swab. Diketahui ada 98 pegawai yang positif terinfeksi virus korona.  ”Masih ada yang hasil tesnya belum keluar,” ujar Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono. Para pegawai yang hasil swab-nya negatif diminta tetap menjalani karantina. Ada yang dikarantina di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim di Surabaya. Ada juga yang melakukan isolasi mandiri. ”Kami selalu pantau kondisi mereka,” ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OFdFLNRMpKk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=m18u_GdhvAc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WrXe3krii-s

Ketika Covid-19 Pecah Rekor Lagi dan Klaster Secapa TNI-AD Diisolasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG_20200629_224956-1.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin di Pendopo Bupati, Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (29/6). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin di Pendopo Bupati, Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (29/6). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Jawa Barat mengagendakan tes cepat massal, setelah pedangdut Rhoma Irama tampil di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.  ”Rencananya, kami melaksanakan tes cepat bagi masyarakat sekitar sana. Kami akan mulai pendataan siapa saja yang hadir lalu melakukan pengecekan,” kata Bupati Bogor yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor Ade Yasin seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Dia khawatir lokasi acara khitanan di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, akan menjadi klaster penularan Covid-19 setelah menghadirkan Rhoma Irama dan sejumlah penyanyi lain. Sejak awal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor sudah melarang konser artis yang dijuluki raja dangdut itu di khitanan warga Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.  ”Rhoma Irama sudah mengumumkan tidak akan melaksanakan (konser), kami percaya itu. Kami sebetulnya marah karena Rhoma melanggar komitmennya sendiri,” kata Ade Yasin.  Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/29/06/2020/pangdam-kapolda-turun-tangan-buntut-konser-rhoma-irama-di-bogor/">Pangdam-Kapolda Turun Tangan, Buntut Konser Rhoma Irama di Bogor</a>   Menurut dia, Rhoma Irama maupun warga Bogor yang mengundangnya akan diproses hukum karena sudah melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2020 yang mengatur berbagai macam ruang lingkup, yaitu level kewaspadaan daerah, penetapan pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) proporsional secara parsial sesuai kewaspadaan daerah, serta protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru (AKB).  Terpisah, Rhoma Irama memberikan klarifikasi soal penampilannya pada acara khitanan di Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia mengungkapkan, datang hanya sebatas tamu undangan. Namun, tiba-tiba diminta penyelenggara acara khitanan untuk tampil bernyanyi beberapa lagu.  ”Saya kondangan. Jadi sampai di sana saya lihat orang banyak dan beberapa artis ibu kota tampil, ada musiknya. Nah setelah itu didaulat oleh tuan rumah dan masyarakat untuk tampil. Istilahnya menyumbangkan lagu atau tausiyah,” kata Rhoma Irama.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eEPBzf6QpIg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro

Gugus Tugas Agendakan Tes Cepat setelah Rhoma Irama Tampil di Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/tempat-wisata.jpg" alt="UJI ADRENALIN: Pengunjung menikmati salah satu permainan Dufan, Ancol. Dibuka lagi mulai Sabtu (20/6), pengunjung dibatasi maksimal hanya 50 persen dari kondisi normal. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>UJI ADRENALIN: Pengunjung menikmati salah satu permainan Dufan, Ancol. Dibuka lagi mulai Sabtu (20/6), pengunjung dibatasi maksimal hanya 50 persen dari kondisi normal. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengumumkan pembukaan kembali tempat pariwisata alam bertipe konservasi maupun nonkonservasi. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC-19) Doni Monardo mengungkapkan, syarat utama pembukaan adalah menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.  ”Tempat wisata boleh dibuka secara bertahap dengan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas normal,” jelas Doni kemarin (22/6).  Menurut Doni, kawasan pariwisata alam yang dimaksud terdiri atas wisata bersifat konservasi seperti kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka margasatwa, dan geopark.  Sementara itu, pariwisata nonkonservasi bisa berupa kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola masyarakat. ”Kawasan pariwisata alam yang diizinkan dibuka adalah yang berada di wilayah kabupaten/kota dalam zona hijau dan atau zona kuning,” katanya.  Pembukaan kawasan pariwisata lain diatur sesuai kesiapan pemerintah daerah dan pengelolanya. Hingga saat ini, Doni menyebut ada 270 kabupaten/kota yang berada di zona hijau dan kuning.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/tempat-wisata-1-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KEMBALI BEROPERASI: Ditutup selama dua bulan, Sea World Ancol, Jakarta, kini sudah bisa dijadikan jujukan wisata lagi. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)  Pengambilan keputusan itu, kata Doni, diserahkan kepada bupati/wali kota setempat. Dengan syarat, telah melewati proses musyawarah antara forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dengan pengelola pariwisata alam dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Juga pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, penggiat konservasi, serta pelaku industri pariwisata. ”Tentunya pembukaan harus didahului penciptaan prakondisi, antara lain edukasi, sosialisasi, dan simulasi, sesuai dengan karakteristik kawasan tersebut,” jelas Doni.  Prakondisi itu juga termasuk menyiapkan protokol kesehatan, manajemen krisis hingga tingkat operasional, serta monitoring dan evaluasi. Doni berharap pemda memberikan rekomendasi kepada pengelola yang memenuhi protokol kesehatan sesuai keputusan Menkes. ”Jika dalam perkembangan ditemukan kasus positif atau pelanggaran protokol, tim gugus tugas (GT) akan melakukan pengetatan bahkan penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan GT provinsi dan GT pusat,” tuturnya.  Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, sebagai tahap awal yang berlangsung hingga pertengahan bulan depan, terdapat 29 taman nasional dan taman wisata alam yang dibuka secara bertahap. ”Lokasi lain akan kami cek berkala untuk bisa dibuka secara bertahap,” kata Siti.  Beberapa lokasi, lanjut Siti, berada di Provinsi DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulsel, dan Sumsel. ”Untuk Bali, Sumsel, dan Sulsel sedang terus diikuti sedapat-dapatnya bisa dibuka bergantung ketentuan Covid-19 dan protokol kesehatan,” jelasnya.  Sementara itu, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 juga memuat aturan protokol kesehatan di pasar dan mal. Di antaranya, pembatasan pengunjung, penjual, kewajiban pemeriksaan suhu tubuh, serta protokol keamanan bagi petugas. ’’Masyarakat dengan gejala panas, gangguan tenggorokan, demam, dan batuk dilarang untuk berkunjung,” jelas anggota Tim Komunikasi Publik GTPPC-19 Reisa Broto Asmoro.  Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf R. Kurleni Ukar menjelaskan, protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disusun dengan berlandasan tiga isu utama. ”Yakni, kebersihan, kesehatan, dan keamanan,’’ kata Kurleni.  Aturan itu memuat protokol untuk hotel atau penginapan, rumah makan, lokasi daya tarik wisata, moda transportasi, jasa ekonomi kreatif, hingga jasa penyelenggara event di era pandemi Covid-19. Adanya protokol kesehatan itu diharapkan bisa mendukung rencana pembukaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara bertahap.  Meski ada payung hukum yang mengatur, pembukaan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif bergantung pada pemda. Sebab, itu terkait dengan tingkat risiko wilayah persebaran Covid-19 dan kemampuan daerah dalam mengendalikannya.  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengapresiasi disahkannya protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemenparekraf juga telah menyiapkan panduan teknis, baik dalam bentuk video maupun handbook, yang mengacu pada standar global. Handbook itu merupakan turunan yang lebih detail dari protokol yang baru saja ditandatangani Kemenkes sehingga akan mudah bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melaksanakan kegiatannya. ”Hal ini sangat penting karena pariwisata adalah bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan wisatawan domestik maupun internasional,” ujarnya. Adanya kepercayaan, menurut Wishnutama, mempercepat pemulihan dunia pariwisata.  Di sisi lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta GTPPC-19 menutup sementara pasar tradisional yang kedapatan pedagangnya positif terinfeksi SARS-CoV-2 Penutupan sementara perlu dilakukan setelah banyak pedagang yang dinyatakan positif Covid-19. Menurut Bamsoet, dari 1.998 orang yang menjalani uji swab di 33 pasar tradisional di DKI Jakarta, sebanyak 137 orang terkonfirmasi Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=c7tOLiu3ubI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OTaHIWuglec  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=JGd7SkVogN4

Pemerintah Mulai Izinkan Pembukaan Tempat Wisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/cerita-minggu.jpg" alt="Penonton menyaksikan pertunjukan pembukaan Liga 1 2020 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, kemarin (29/2). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Penonton menyaksikan pertunjukan pembukaan Liga 1 2020 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, kemarin (29/2). FOTO: Angger Bondan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kata Yoyok Sukawi, akan ada koordinasi antara PSSI dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Itu terkait dengan larangan menghelat kegiatan olahraga yang mengandung sentuhan fisik, termasuk sepak bola.  Persoalannya, kenapa PSSI tak berkoordinasi dulu dengan gugus tugas sebelum menghelat rapat exco (executive committee/komite eksekutif)?.  Padahal, rapat exco itu hanya berselisih beberapa jam dengan dengar pendapat Komisi X DPR dan Ketua Gugus Tugas Doni Monardo yang berlangsung Rabu siang (17/6).  Adapun rapat exco yang diikuti 15 anggotanya itu berlangsung melalui WhatsApp (WA) pada Rabu malam. Dan, hasilnya, 12 anggota exco setuju Liga 1 dan Liga 2 dilanjutkan lagi pada September dan Oktober mendatang. Dengan syarat yang berbeda-beda.  ”Saya rasa ini masalah komunikasi dan koordinasi saja,” papar Yoyok, anggota Komisi X DPR sekaligus anggota Exco PSSI, kepada Jawa Pos kemarin (19/6).  Masalah sepenting melanjutkan dua kompetisi strata teratas di tanah air, di tengah pandemi yang telah menelan begitu banyak korban, tidakkah sepatutnya itu dikomunikasikan dulu secara matang? Alhasil, akibat ”masalah komunikasi dan koordinasi saja” itu, nasib kompetisi pun jadi tanda tanya lagi.  Dalam rapat dengar pendapat di DPR, Doni menyebut bahwa sebenarnya olahraga adalah salah satu kegiatan dengan risiko yang rendah untuk dilakukan selama masa pandemi. Sebab, pada dasarnya <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/01/03/2020/liga-1-2020-jersey-lokal-lebih-masuk-akal/">olahraga</a> adalah bagian tidak terpisahkan dalam penanganan Covid-19.  ”Kecuali olahraga tertentu yang sifatnya sentuhan fisik, seperti halnya (sepak) bola, kemudian juga basket,” ujarnya.  Sejumlah olahraga yang menggunakan bola, pelaksanaannya memang tidak bisa terhindar dari potensi sentuhan, bahkan benturan fisik. Misalnya, sepak bola, futsal, basket, voli, rugbi, hoki, dan polo air.  Artinya, sepak bola masih masuk kategori risiko sedang atau tinggi. Yang masuk kategori risiko rendah yang tidak akan dilarang. Yakni, olahraga yang potensi kontak fisiknya minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Di antaranya, lari atau joging.  Namun, Yoyok tetap berkeyakinan, jika sudah ada koordinasi antara PSSI dan gugus tugas, akan ada kelonggaran bagi sepak bola. Kelonggaran yang mengizinkan kompetisi <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/01/03/2020/sisi-muatan-lokal-liga-1-musim-ini/">Liga 1 dan Liga 2</a> dilanjutkan. Tentu dengan syarat ketat melalui protokol kesehatan.  Apalagi, lanjut Yoyok, PSSI sudah membakukan lima pedoman protokol kesehatan dalam sepak bola. Itulah yang akan jadi kunci bagi PSSI untuk mendapat izin dari gugus tugas. Pedoman protokol kesehatan itu saat ini sedang dalam proses untuk disampaikan kepada seluruh member PSSI.  Tapi, Hasnuryadi Sulaiman, satu-satunya anggota exco yang menolak kompetisi dilanjutkan, berpendapat berbeda dari Yoyok. Kepada Jawa Pos dia menjelaskan, meski ada protokol kesehatan, dia tidak yakin 100 persen pemain, pelatih, ofisial, hingga perangkat pertandingan terhindar dari virus Covid-19.  ”Lalu, apa ada jaminan juga September atau Oktober pasti sudah aman? Saya setuju bangsa ini harus optimis, tapi juga harus realistis dan waspada,” terang Hasnur yang juga CEO Barito Putera itu.  Jika alasan kompetisi harus diputar kembali karena kepentingan timnas Indonesia U-19 untuk Piala Dunia U-20 tahun depan, Hasnur menyarankan <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/01/06/2020/tim-medis-pssi-rancang-protokol-kesehatan-untuk-liga-1-saat-new-normal/">PSSI mencari cara lain</a> di luar memutar lagi kompetisi. ”Ini juga untuk menghindari kebijakan yang coba-coba, tidak pasti, dan berubah-ubah,” katanya.

Nasib Kompetisi Bergantung Koordinasi dengan Gugus Tugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-14-at-16.26.35.jpeg" alt="Petugas mengambil sampel lendir dalam swab test yang digelar oleh Bank BNI bersama Gugus Tugas Covid-19. (BNI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas mengambil sampel lendir dalam swab test yang digelar oleh Bank BNI bersama Gugus Tugas Covid-19. (BNI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendukung Gugus Tugas Nasional Penanganan Covid – 19 dalam mempersatukan kekuatan demi menahan penyebaran wabah virus tersebut di Indonesia. BUMN sebagai salah satu kekuatan dalam lingkar Pentahelix tidak berhenti mempertajam upaya – upaya menahan penyebaran Covid – 19 dengan berbagai cara. Salah satunya, melaksanakan Swab Test secara gratis di kawasan – kawasan yang terpapar wabah cukup tinggi di Indonesia.  Kali ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) bersama Gugus Tugas Nasional dan Daerah menggelar Swab Test secara gratis di Padang dan Bukittinggi, Sumatera Barat, akhir pekan lalu. Ini merupakan wujud upaya bersama dalam melawan wabah Covid-19 di Indonesia, dari berbagai pihak yaitu kekuatan pemerintah, kekuatan komunitas/masyarakat, kekuatan para akademisi, kekuatan media, dan kekuatan dunia usaha termasuk BUMN seperti BNI.  “Menahan sebaran Covid – 19 bukan hanya tugas dan tanggungjawab dokter dan paramedis, semua pihak berperan penting di dalamnya. Atas dasar itulah BNI terus menjalankan semua upaya yang dapat dilakukan untuk menekan wabah ini. Termasuk melaksanakan 30.000 Swab Test di berbagai kawasan di Indonesia yang masih terpapar wabah Covid – 19,” ujar Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN di Jakarta, Minggu (14/6).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-14-at-16.26.35-1-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas mengambil sampel lendir dalam swab test yang digelar oleh Bank BNI bersama Gugus Tugas Covid-19. (BNI for JawaPos.com)  Sebelumnya, BNI sukses menggelar Swab Test massal di Jakarta pada 20 – 21 Mei 2020, di Padang 2 Juni 2020, dan di Sekretariat Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya - Palembang pada 7 Juni 2020, lalu giliran masyarakat Palembang di Stadion Jakabaring, Minggu-Senin (7-8 Juni 2020). Langkah ini menjadi bagian dari program mewujudkan BUMN yang terbebas dari Virus Corona, #CovidsafeBUMN serta merupakan bagian dari Program BNI yang memberikan 30.000 Swab Test Gratis bagi masyarakat di seluruh Indonesia dengan dukungan jaringan Rumah Sakit BUMN, Rumah Sakit Bunda Jakarta serta JSK Group.  Pelaksanaan swab gratis dilengkapi pemantauan Epidemiologi dan follow up kasus yang berkolaborasi dengan berbagai rumah sakit daerah setempat dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat. Hal tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam peningkatan kecepatan penanganan kasus positif Corona.  Dengan pengalaman ini BNI menggandeng Rumah Sakit BUMN dan Rumah Sakit Bunda untuk mendistribusikan pengambilan sampel swab di beberapa daerah di Indonesia, yang diharapkan dapat mempercepat pemutusan rantai penyebaran juga mempercepat pemulihan produktifitas atau menuju new normal.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-14-at-16.26.36-750x364.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Suasana swab test yang digelar Bank BNI bersama Gugus Tugas Covid-19. (BNI for JawaPos.com)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gugus tugas covid-19

Berita Terkini