Ilham Safutra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Bantuan-BNPB.jpg" alt="GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19" width="100%">
<figcaption>GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Jokowi membentuk komite khusus yang anggotanya melibatkan beberapa menteri. Tugasnya menangani problem Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Dua masalah itu harus diselesaikan sekaligus.  Pembentukan komite khusus tersebut juga menandai pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Baik di pusat maupun daerah. Tugas-tugas gugus tugas kini dilaksanakan komite yang baru dibentuk.  Para anggota komite kemarin dipanggil presiden untuk membicarakan tugas yang akan mereka emban. Pada prinsipnya, pembentukan komite tersebut bertujuan memudahkan koordinasi. Khususnya dalam mengeksekusi setiap kebijakan terkait penanganan Covid-19, baik pandeminya maupun ekonominya.  ’’Di situ ada satu tim untuk mengendalikan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,’’ terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai bertemu presiden. Dia ditugasi mengoordinasi komite kebijakan. Pembentukan komite khusus tersebut dinaungi Perpres 82/2020 yang diteken Presiden Jokowi kemarin (20/7).  Seluruh Menko terlibat dalam komite kebijakan. Juga menteri teknis seperti Menkeu, Menkes, dan Mendagri.  Menteri BUMN Erick Thohir akan mengoordinasi dua satgas pelaksana. Yakni, satgas Covid-19 dan satgas perekonomian. Satgas Covid-19 tetap dikomandoi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Doni Monardo. Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin diplot memimpin satgas pemulihan ekonomi nasional.  Komite juga ditugasi merumuskan program perekonomian yang sifatnya multiyear. ’’Jadi, kita melihat bahwa recovery dari pandemi Covid ini akan memakan waktu,’’ tuturnya.  Doni Monardo tidak banyak berkomentar saat dikonfirmasi kemarin. Khususnya saat disinggung apakah ada tupoksi tambahan dalam penanganan Covid-19 dari yang selama ini dijalankan gugus tugas. ’’Bisa saling melengkapi,’’ ujarnya singkat. Selama ini Doni mengomandoi mitigasi pandemi Covid-19 di seluruh tanah air.  Karena pandemi Covid-19 merupakan bencana nonalam, penanganannya sesuai UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Koordinatornya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Doni yang menjabat kepala BNPB ditunjuk sebagai ketua GTPPC.  Setelah terbitnya perpres baru, GTPPC akan berada satu payung organisasi dengan satgas pemulihan ekonomi nasional. Organisasi GTPPC di pusat dan daerah nanti diperbarui dengan pembentukan satgas Covid-19. Sebelum dibentuk, formasi dan tupoksi GTPPC masih tetap sama seperti saat ini, yang termuat dalam Keppres 7/2020.  Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, dirinya akan secepatnya berkoordinasi untuk menyusun program-program pemulihan ekonomi. Bersama Doni Monardo dan Budi Gunadi Sadikin. ”Kita harapkan dalam minggu ini sudah bisa menyampaikan program-programnya kepada ketua, yakni Pak Menko,” ujar Erick dalam jumpa pers virtual di kantor BUMN kemarin.  Erick belum membeberkan tentang prioritas program yang akan ditempuh. Namun, Erick mengatakan bahwa dirinya akan berfokus pada penanganan dari segi kesehatan dan ekonomi secara seimbang. ”Intinya, dua hal ini harus jalan seiring. New normal tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan karena kalau ada second wave, ekonomi yang terkena lagi,” bebernya.  Erick menyebut tugas baru itu cukup berat. Namun, pembentukan tim khusus menjadi sinyal positif bagi semua pihak. Menurut dia, pemerintah secara serius akan melakukan percepatan PEN dan kesehatan sesuai dengan arahan kepala negara.  Sementara itu, Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk sebagai ketua satuan tugas pemulihan ekonomi nasional menegaskan bahwa dirinya diminta fokus untuk mengawal pertumbuhan ekonomi. ”Ini akan kami titik beratkan dengan menjaga ketersediaan lapangan kerja dan kemampuan belanja masyarakat,” ujarnya.  Budi menambahkan, Erick sudah memberikan arahan untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana saja yang pertumbuhannya paling terdampak pandemi. Dari situ Budi akan menggelar diskusi dengan swasta, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kementerian serta lembaga terkait. ”Itu demi mendapatkan masukan, bagaimana kita bisa membuat program untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini,” tegasnya.  Menurut Budi, program yang sudah ada seperti bantuan sosial, insentif untuk industri padat karya, dan program-program lain yang bertujuan menjaga pendapatan sektor formal dan informal akan dipertahankan. ”Ke depan kita akan menggali ide terkait menjaga pendapatan negara sehingga bisa mendukung pembiayaan-pembiayaan dalam rangka pengendalian pertumbuhan ekonomi,” urainya.  Selain membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, lewat perpres tersebut pemerintah membubarkan 18 lembaga. Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka belum lama ini, alasan utamanya adalah efisiensi anggaran.  Saat itu presiden menuturkan bahwa fungsi lembaga-lembaga itu dikembalikan kepada kementerian terkait. ’’Kapal itu sesimpel-simpelnya sehingga bergeraknya makin cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu,’’ terang mantan wali kota Solo tersebut. Sebab, yang diperlukan saat ini adalah kerja cepat. Ke-18 lembaga rata-rata dibentuk lewat perpres dan keppres. Bentuknya adalah badan, komite, tim, dan satgas.  Sebanyak 14 di antara 18 lembaga tersebut dibentuk sejak era Orde Baru hingga periode akhir jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya empat lembaga yang dibentuk pada era Jokowi (lihat grafis). Empat lembaga tersebut adalah Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Perpres 90/2016), Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) 2019–2019 (Perpres 74/2017), Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017), serta Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Perpres 46/2019).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_EqvJizX-EU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zNnE8tK0pV4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2Pk4FTOWtPQ

Pemerintah Bubarkan Gugus Tugas Covid-19

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Bintang Pradewo

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional resmi mendeklarasikan diri sebagai organisasi advokat baru yang menekankan penguatan etika, integritas, dan kualitas profesi hukum di Indonesia.

RM.id

Prof Harris Deklarasikan Peradi Profesional

Ryandi Zahdomo

Kepala BGN Dadan Hindayana tegaskan anggaran Makan Bergizi Gratis Rp223 T tak ganggu dana pendidikan. Simak skema Ramadan & dampak ekonominya di sini!

Latu Ratri Mubyarsah

Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Tembus Rp 223 T, Dadan Hindayana: Dana Pendidikan Justru Naik!

Dubes Iran di Jakarta pastikan Selat Hormuz tetap terbuka. Semua kapal bisa lewat jika patuhi protokol keamanan yang ketat dari Iran.

Sabik Aji Taufan

Dubes Iran Sebut Selat Hormuz Tidak Ditutup, Hanya Perlu Ikuti Protokol Keamanan untuk Bisa Melintas

Andre Rizal Hanafi

Milo optimistis Persis Solo tampil maksimal saat dijamu Persijap Jepara di pekan 24 BRI Super League. Persis buru kemenangan kedua beruntun

Milo Optimistis Persis Solo Tampil Maksimal saat Dijamu Persijap Jepara Malam Ini

Persijap Jepara menantang Persis Solo di Jepara yakin bakal ulang kemenangan putaran pertama dan menjauh dari zona degradasi BRI Super League

Duel Panas Persijap vs Persis di Jepara, Laskar Kalinyamat Ingin Ulangi Kemenangan Putaran Pertama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Pemerintah Bubarkan Gugus Tugas Covid-19

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Prof Harris Deklarasikan Peradi Profesional

Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Tembus Rp 223 T, Dadan Hindayana: Dana Pendidikan Justru Naik!

Dubes Iran Sebut Selat Hormuz Tidak Ditutup, Hanya Perlu Ikuti Protokol Keamanan untuk Bisa Melintas

Milo Optimistis Persis Solo Tampil Maksimal saat Dijamu Persijap Jepara Malam Ini

Duel Panas Persijap vs Persis di Jepara, Laskar Kalinyamat Ingin Ulangi Kemenangan Putaran Pertama

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Pemerintah Bubarkan Gugus Tugas Covid-19

Tags

Artikel Terkait

Doni Monardo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Doni Monardo Meninggal, BNPB: Indonesia Kehilangan Pahlawan Covid-19

Mantan Menkes dr. Terawan Kenang Almarhum Doni Monardo, Sigap Tangani Covid-19 Meski Anggaran Terbatas

Popular News

Prof Harris Deklarasikan Peradi Profesional

Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Tembus Rp 223 T, Dadan Hindayana: Dana Pendidikan Justru Naik!

Dubes Iran Sebut Selat Hormuz Tidak Ditutup, Hanya Perlu Ikuti Protokol Keamanan untuk Bisa Melintas

Milo Optimistis Persis Solo Tampil Maksimal saat Dijamu Persijap Jepara Malam Ini

Duel Panas Persijap vs Persis di Jepara, Laskar Kalinyamat Ingin Ulangi Kemenangan Putaran Pertama

Download Aplikasi JawaPos.com