<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/22/sherly-3707351293-2652462074.jpg" alt="Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda terlibat saling bantah dengan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dalam agenda rapat terbuka yang disiarkan di YouTube Bapenda Maluku Utara.</p> <p>Saling bantah yang normal dalam rapat ini jadi viral karena potongan videonyan beredar di media sosial.</p> <p>Mulanya, M. Tauhid Soleman menyebut Sherly tidak pernah melakukan kunjungan kerja resmi ke Pemerintah Kota Ternate.</p> <p>Tak terima, Sherly menegaskan bahwa unjungan itu pernah dilakukan, namun saat agenda berlangsung justru Wali Kota Ternate tidak berada di tempat.</p> <p>Isu tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kepala Daerah se-Maluku Utara yang digelar di Sahid Bela Hotel, Rabu (17/12/2025).</p> <p>Dalam forum itu, Tauhid menyampaikan secara terbuka bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate dinilainya belum berjalan maksimal.</p> <p>&ldquo;Sejak ibu dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara, ibu belum pernah melakukan kunjungan kerja resmi ke Pemerintah Kota Ternate. Padahal ibu tinggal di Ternate,&rdquo; ujar Tauhid dalam rapat tersebut.</p> <p>Sherly pun menjelaskan bahwa dirinya pernah datang ke Kota Ternate dalam agenda resmi bersama Menteri Hukum. Namun, pada saat kunjungan tersebut, pimpinan Pemerintah Kota Ternate tidak hadir.</p> <p>&ldquo;Saya pernah kunjungan ke kelurahan bersama Pak Menteri Hukum waktu itu, tapi Pak Wali Kota tidak hadir. Yang ada hanya ibu lurah. Pak Sekda tidak ada, Pak Wali pun tidak ada,&rdquo; jawab Sherly.</p> <p>Ia bahkan mengaku sempat menanyakan langsung alasan ketidakhadiran kepada lurah setempat.</p> <p>Dari informasi yang diterimanya, Wali Kota Ternate memang tidak berada di lokasi saat kunjungan berlangsung.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Saya bertanya ke Pak Lurah, katanya Pak Wali tidak hadir. Saya juga merasa tidak enak dengan pihak Kementerian Hukum, karena itu bukan wilayah kewenangan saya, melainkan wilayah Pemerintah Kota Ternate,&rdquo; katanya.</p> <p>Menurut Sherly, peristiwa tersebut menjadi catatan penting agar ke depan tidak lagi terjadi kesalahpahaman antarlevel pemerintahan. Ia menilai komunikasi antarpihak, khususnya melalui protokol, perlu diperkuat.</p> <p>Ia menekankan peran protokol provinsi untuk lebih intens berkoordinasi dengan protokol kabupaten dan kota, terutama jika kegiatan melibatkan kementerian dan bersifat mendadak.</p> <p>&ldquo;Ke depan harus ada komunikasi yang lebih baik, terutama dari protokol provinsi. Jika kegiatan dilakukan oleh kementerian, apalagi sifatnya mendadak, harus segera menghubungi dan mengonfirmasi kepada protokol kabupaten/kota terkait, supaya tidak terjadi miskomunikasi,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sherly berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate dapat semakin solid.</p> <p>Menurutnya, posisi Ternate sebagai ibu kota provinsi menuntut adanya koordinasi yang terbuka dan efektif demi kelancaran pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>&nbsp;</p>

Sherly Tjoanda dan Walkot Ternate terlibat perdebatan soal kunjungan kerja. Koordinasi Maluku Utara dan Ternate jadi sorotan.

Wali Kota Ternate Mengeluh Tak dikunjungi Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Ternyata Absen saat Kunjungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG_4737JPG-1048193089.jpg" alt="Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba semasa hidup. Abdul Gani dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (14/3) malam." width="100%">
<figcaption>Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba semasa hidup. Abdul Gani dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (14/3) malam.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (14/3) malam. Terpidana kasus penerimaan gratifikasi dan suap yang sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Chasan Boesoirie Ternate, sekitar pukul 19.54 WIT.</p> <p>Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Abdul Gani Kasuba. KPK akan berkoordinasi terkait kelanjutan kasus yang sebelumnya menjerat Abdul Gani Kasuba.</p> <p>"KPK menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Sdr. Abdul Gani Kasuba, untuk selanjutnya terkait kelanjutan perkara Ybs, penyidik akan berkoordinasi dengan JPU untuk menentukan langkah selanjutnya," kata Tessa Mahardhika kepada wartawan, Sabtu (15/3).</p> <p>Abdul Gani meninggal dunia diduga mengalami sakit komplikasi hipertensi. Abdul Gani sempat dilarikan ke ICU untuk dilakukan CT scan, dari hasil CT scan terjadi infeksi nanah di bagian kanan kepala dan penumpukan cairan di bagian tengah yang menekan saraf-saraf otak.</p> <p>Adapun, Abdul Gani Kasuba merupakan terpidana kasus gratifikasi dan suap yang terjadi di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pada September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepadanya.</p> <p>Selain hukuman penjara, hakim juga memutuskan agar Abdul Gani Kasuba membayar uang pengganti Rp 109,056 miliar dan USD 90 ribu.</p> <p>KPK masih menyelidiki beberapa kasus yang melibatkan almarhum. Pada Desember lalu, KPK memeriksa Direktur RSUD dr. Chasan Boesoirie, Alwia Assegaf, terkait dugaan korupsi.</p> <p>Selain itu, KPK juga sedang menyelidiki kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan Abdul Gani Kasuba. Namun, Jumat malam terpidana meninggal dunia setelah koma sejak awal bulan ini.</p>

Mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (14/3) malam.

Mantan Gubernur Malut Terpidana Kasus Gratifikasi Abdul Gani Kasuba Meninggal Dunia, Ini Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG-20231220-WA0031-1235118805.jpg" alt="KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap. Gani diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara." width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap. Gani diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mengusut dugaan pemberian suap dari Direktur PT Smart Marsindo, Shanty Alda Natalia kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Juru bicara KPK, Tessa Mahardika menjelaskan, semua fakta yang terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi Abdul Gani Kasuba akan ditindaklanjuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua informasi yang ada di persidangan itu tentunya nanti akan dilaporkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pimpinan. Hal-hal apa saja atau informasi-informasi baru apa saja, alat bukti baru apa saja di persidangan yang bisa ditindak lanjuti akan disampaikan kepada pimpinan," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Tessa, pimpinan KPK nantinya akan menyampaikan disposisi kepada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK untuk ditindak lanjuti. Namun, tentu jika ada bukti kuat dalam perkara itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bila memang ada alat bukti atau keterangan yang bisa ditindak lanjuti nanti. Jadi kita tunggu aja," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Shanty&nbsp;Alda&nbsp;sendiri telah diperiksa di Gedung Merah Putih&nbsp;KPK, pada Jumat (1/3) lalu.&nbsp;Shanty&nbsp;diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Gubernur nonaktif Maluku Utara, Abdul Ghani Kasalbi (AGK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Shanty&nbsp;Alda&nbsp;sempat mangkir dua kali dari panggilan Penyidik&nbsp;KPK&nbsp;yakni pada 29 Januari dan Selasa, 20 Februari 2024. Usai memenuhi panggilan penyidik,&nbsp;Shanty&nbsp;mengaku pemeriksaan berjalan lancar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya hadir memenuhi panggilan&nbsp;KPK, dan Alhamdulillah semua lancar," ujar&nbsp;Shanty&nbsp;usai menjalani pemeriksaan saat itu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK&nbsp;sebelumnya telah menetapkan Gubernur Maluku Utara&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba (AGK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi,&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasus tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Ternate.&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;didakwa menerima suap senilai Rp 5 miliar dan USD 60 ribu, serta penerimaan gratifikasi senilai Rp 99,8 miliar dan USD 30 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus ini,&nbsp;KPK&nbsp;juga menjerat&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba diduga menyamarkan aset dari hasil penerimaan suap. Bahkan disinyalir, pembelanjaan aset itu mencapai Rp 100 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK&nbsp;juga kembali menetapkan dua orang tersangka baru. Kedua tersangka itu yakni, mantan Ketua DPD Partai Gerindra Malut Muhaimin Syarif dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut, Imran Jakub.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Semua informasi yang ada di persidangan itu tentunya nanti akan dilaporkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pimpinan," kata Tessa.

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Shanty Alda Terkait Kasus Korupsi Eks Gubernur Malut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/IMG-20240911-WA0031-1434474006.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan satu bidang tanah dan bangunan (rumah) di wilayah Jakarta milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK).  (Dokumen KPK)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan satu bidang tanah dan bangunan (rumah) di wilayah Jakarta milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK).  (Dokumen KPK)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK). KPK menduga Abdul Gani menyamarkan aset dari hasil penerimaan suap dan gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menyita satu bidang tanah dan bangunan di wilayah Jakarta, yang diduga berkaitan dengan TPPU terhadap kasus yang menjerat Abdul Gani Kasuba. Aset berupa rumah itu ditaksir mencapai Rp 3,5 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari ini Rabu (11/9/2024) KPK telah melakukan penyitaan satu bidang tanah dan bangunan (rumah) di wilayah Jakarta dengan taksiran senilai Rp 3,5 miliar. Penyitaan dilakukan terkait penanganan perkara TPPU tsk AGK (Eks Gub Malut)," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (11/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015078089/3-cara-kecil-untuk-menunjukkan-ketertarikan-anda-kepada-seseorang-bahkan-tanpa-mengatakan-sepatah-kata-pun">3 Cara Kecil untuk Menunjukkan Ketertarikan Anda Kepada Seseorang, Bahkan Tanpa Mengatakan Sepatah Kata Pun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi, Abdul Gani Kasus tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Ternate. Abdul Gani didakwa menerima suap senilai Rp 5 miliar dan USD 60 ribu, serta penerimaan gratifikasi senilai Rp 99,8 miliar dan USD 30 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015078228/aneh-bin-ajaib-inilah-3-kebiasaan-buruk-yang-sering-dilakukan-orang-cerdas-menurut-penelitian">Aneh bin Ajaib, Inilah 3 Kebiasaan Buruk yang Sering Dilakukan Orang Cerdas Menurut Penelitian</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus ini, KPK juga menjerat Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Abdul Gani Kasuba diduga menyamarkan aset dari hasil penerimaan suap. Bahkan disinyalir, pembelanjaan aset itu mencapai Rp 100 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga kembali menetapkan dua orang tersangka baru. Kedua tersangka itu yakni, mantan Ketua DPD Partai Gerindra Malut Muhaimin Syarif dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut, Imran Jakub.&nbsp;</div>

KPK terus mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba.

KPK Sita Aset Berupa Rumah Milik Eks Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Senilai Rp 3,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/kuntu-daud-3642913385.jpg" alt="Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Kuntu Daud mengenakan masker usai menjalani pemeriksaan di&nbsp;Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/8)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Kuntu Daud mengenakan masker usai menjalani pemeriksaan di&nbsp;Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/8).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Kuntu Daud telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), pada Senin (12/8). Kehadiran dirinya ke Gedung Merah Putih KPK, setelah sebelumnya mangkir dari panggilan pada Rabu (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku dirinya didalami terkait pembangunan kantor DPD PDI Perjuangan di Kota Sofifi, Maluku Utara. Hal itu disampaikan Kuntu Daud usai menjalani pemeriksaan di markas antirasuah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan Pak Gubernur, pembangunan kantor PDIP," kata Kuntu Daud sambil berjalan keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengamini bahwa pembangunan kantor itu berlokasi di Kota Sofifi, Maluku Utara. "Di Sofifi," singkat Kuntu Daud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PDIP mengklaim tidak mengetahui aliran uang yang digunakan untuk pembangunan kantor PDIP itu. Ia menyatakan dirinya mengetahui bahwa kantor itu sudah jadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, dikira uangnya, tapi saya semua saya enggak tahu pembangunannya. Saya cuma tahu udah jadi, baru saya tahu," ucap Kuntu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Kuntu Daud pun mengklaim dirinya tidak didalami soal izin usaha pertambangan (IUP) yang belakangan terungkap di persidangan kasus yang juga menjerat Abdul Gani Kasuba. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya dicecar satu pertanyaan oleh penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada, saya cuma satu pertanyaan doang," tegas Kuntu Daud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus ini, KPK telah menjerat mantan Gubernur&nbsp;Malut&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasu<wbr />ba&nbsp;dan sebagai tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK juga menjerat mantan Ketua DPD Gerindra&nbsp;Malut, Muhaimin Syarif sebagai tersangka pemberi suap</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Muhaimin Syarif diduga menyuap&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba&nbsp;<wbr />sebesar Rp 7 miliar untuk pengurusan izin dan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Suap itu diberikan Muhaimin Syarif secara langsung kepada&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba, maupun melalui ajudan dan transfer ke rekening.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suap itu diberikan berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR, pengurusan izin usaha pertambangan (IUP), pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM, dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhaimin Syarif disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Kuntu Daud telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan TPPU AGK.

Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba, Ketua DPRD Malut Kuntu Daud Akui Dicecar Penyidik KPK soal Pembangunan Kantor PDIP

<div id="m#msg-f:1805462005331706713" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/20240719_161055-991178153.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Mineral Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Rabu (24/7). Upaya paksa penggeledahan itu sampai saat ini masih berlangsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014899649/polisi-ringkus-sepasang-kekasih-yang-bikin-dan-jual-video-porno-dihargai-rp-300-ribuan-per-konten">Polisi Ringkus Sepasang Kekasih yang Bikin dan Jual Video Porno, Dihargai Rp 300 Ribuan per Konten </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggeledahan itu terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 24 Juli 2024, sedang ada kegiatan penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Tebet, Jakarta Selatan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya paksa penggeledahan itu juga terkait perkara pemberian hadiah atau janji kepada</div> <div dir="auto">Abdul Gani Kasuba mengenai pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh mantan Ketua DPD Partai Gerindra Malut Muhaimin Syarif (MS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa juga belum menyampaikan secara rinci hasil penggeledahan tersebut. Sebab saat ini, penyidik masih melakukan penggeledahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan saat ini masih berlangsung," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Muhaimin Syarif telah ditahan KPK, pada Rabu (17/7). Penahanan itu&nbsp;setelah KPK menangkap Muhaimin Syarif di wilayah Banten, Selasa (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Muhaimin Syarif diduga menyuap Abdul Gani Kasuba sebesar Rp 7 miliar untuk pengurusan izin dan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Suap itu diberikan Muhaimin Syarif secara langsung kepada Abdul Gani Kasuba, maupun melalui ajudan dan transfer ke rekening.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suap itu diberikan berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR, pengurusan izin usaha pertambangan (IUP), pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM, dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhaimin Syarif disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Mineral Batubara (Ditjen Minerba)

KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Terkait Kasus Suap dan TPPU Eks Gubernur Malut 

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20190906-WA0004-1.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil anak mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, Muhammad Thariq Kasuba (MTK). Putra Abdul Gani dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat ayahnya.</p> <div dir="auto">"KPK melakukan pemeriksaan saksi MTK, swasta/Komisaris PT Fajar Gemilang," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah memeriksa Muhammad Thariq Kasuba, pada Senin (15/7). Saat itu, KPK mencecar Thariq terkait kepemilikan aset atas nama ayahnya dan keluarganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014889746/gudang-sman-82-jakarta-kebakaran-ini-penyebabnya">Gudang SMAN 82 Jakarta Kebakaran, Ini Penyebabnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain memeriksa Muhammad Thariq Kasuba, penyidik KPK pada hari ini juga memeriksa seorang wiraswasta, bernama Edi M Batubara (EBB). Namun, belum diketahui apa yang akan didalami penyidik KPK dari kedua saksi yang dipanggil hari ini.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya&nbsp;kembali menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba (AGK) sebagai tersangka. Kali ini,&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba terjerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).&nbsp;Pengembangan kasus ini setelah KPK menelusuri aliran uang penerimaan suap terhadap&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba diduga menyamarkan aset dari hasil penerimaan suap. Bahkan disinyalir, pembelanjaan aset itu mencapai Rp 100 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014889350/jika-ingin-hidupnya-berlimpah-kekayaan-segera-nikahi-perempuan-yang-memiliki-weton-ini-menurut-primbon-jawa">Jika Ingin Hidupnya Berlimpah Kekayaan, Segera Nikahi Perempuan yang Memiliki Weton ini, Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sejauh ini, penyidik KPK telah menyita berbagai aset milik&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba. Upaya itu dilakukan untuk memenuhi pasal&nbsp;TPPU&nbsp;yang disangkakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah mengembangkan dengan menetapkan dua pihak sebagai tersangka.&nbsp;Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci identitas dua tersangka baru tersebut.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK kembali memanggil anak mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, Muhammad Thariq Kasuba (MTK).

KPK Kembali Periksa Anak Mantan Gubernur Malut Terkait Kasus TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/_MG_7093JPG-2282925617.jpg" alt="Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba berjalan dengan kawalan petugas usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba berjalan dengan kawalan petugas usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK). Penyidik KPK mendalami kepemilikan sejumlah aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Materi pemeriksaan itu didalami tim penyidik KPK, saat memeriksa anak Abdul Gani, yang menjabat Komisaris PT Fajar Gemilang, Muhammad Thariq Kasuba dan Direktur Utama PT Duta Halmahera Mineral, Helmi Djen. Keduanya diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (15/7) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Muhammad Thariq Kasuba dan Helmi Djen didalami perihal kepemilikan&nbsp;aset atas nama AGK dan keluarganya," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, satu orang saksi yakni Direktur PT Sala Dipta Anargya, Muhammad Matori mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Penyidik KPK akan menjadwalkan panggilan pemeriksaan ulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Muhammad Matori, Direktur PT Sala Dipta Anargya minta penjadwalan ulang," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya&nbsp;kembali menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba (AGK) sebagai tersangka. Kali ini,&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba terjerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).&nbsp;Pengembangan kasus ini setelah KPK menelusuri aliran uang penerimaan suap terhadap&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba diduga menyamarkan aset dari hasil penerimaan suap. Bahkan disinyalir, pembelanjaan aset itu mencapai Rp 100 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sejauh ini, penyidik KPK telah menyita berbagai aset milik&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba. Upaya itu dilakukan untuk memenuhi pasal&nbsp;TPPU&nbsp;yang disangkakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah mengembangkan dengan menetapkan dua pihak sebagai tersangka.&nbsp;Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci identitas dua tersangka baru tersebut.</div> </div>

"Muhammad Thariq Kasuba dan Helmi Djen didalami perihal kepemilikan aset atas nama AGK dan keluarganya," kata Tessa Mahardika.

KPK Cecar Anak Eks Gubernur Malut Terkait Aset Kekayaan Hasil Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG_5015JPG-645987718.jpg" alt="Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba berjalan dengan kawalan petugas usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba berjalan dengan kawalan petugas usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka. Kali ini, Abdul Gani Kasuba terjerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengembangan kasus ini setelah KPK menelusuri aliran uang penerimaan suap terhadap Abdul Gani Kasuba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melalui penelusuran data dan informasi maupun keterangan para pihak yang diperiksa tim penyidik, didapatkan kecukupan alat bukti adanya dugaan TPPU yang dilakukan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (8/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini menduga, Abdul Gani Kasuba menyamarkan aset dari hasil penerimaan suap. Bahkan disinyalir, pembelanjaan aset itu mencapai Rp 100 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun, bukti awal dugaan TPPU tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp 100 miliar," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejauh ini, penyidik KPK telah menyita berbagai aset milik Abdul Gani Kasuba. Upaya itu dilakukan untuk memenuhi pasal TPPU yang disangkakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan beberapa aset bernilai ekonomis dalam upaya memenuhi unsur-unsur pasal TPPU yang disangkakan," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah mengembangkan dengan menetapkan dua pihak sebagai tersangka.&nbsp;Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci identitas dua tersangka baru tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ali hanya mengungkapkan, dua tersangka baru itu di antaranya merupakan pejabat dilingkungan Pemprov Maluku Utara dan satu pihak swasta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun,&nbsp;kedua tersangka itu yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut, Imran Jacub, serta Muhaimin Syarif dari pihak swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak dimaksud adalah salah satu pejabat dilingkungan Pemprov Maluku Utara dan satu pihak swasta," ucap Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut)&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku Utara dan Jakarta, pada Senin (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;Kasuba, KPK juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka. Adapun keenam tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman, Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Malut, Daud Ismail; Kepala BPPBJ, Ridwan Arsan; ajudan Gubernur Malut, Ramadhan Ibrahim; dua pihak swasta, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga terdapat penerimaan uang senilai Rp 2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, KPK juga menemukan dugaan&nbsp;Abdul&nbsp;Gani&nbsp;menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Maluku Utara. Dugaan itu saat ini masih didalami dalam proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai pemberi, Stevi Thomas, Adnan Hasibuan, Daud Ismail, dan Kristian Wuisan disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan sebagai penerima,&nbsp;Abdul&nbsp;Gani, Ramadhan dan Ridwan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Abdul Gani Kasuba menyamarkan aset dari hasil penerimaan suap. Bahkan disinyalir, pembelanjaan aset itu mencapai Rp 100 miliar.

KPK Tetapkan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Tersangka TPPU

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG_4737JPG-1048193089.jpg" alt="Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba semasa hidup. Abdul Gani dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (14/3) malam." width="100%">
<figcaption>Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba semasa hidup. Abdul Gani dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (14/3) malam.</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengadaan dan perizinan proyek yang menjerat Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba. Dalam pengusutan kasus ini, penyidik KPK memanggil Anggota DPD RI Kemala Motik Abdul Gafur, pada Kamis (7/1).</p> <div dir="auto">Kemala Motik akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, kasus dugaan suap yang melilit Abdul Gani Kasuba. "Hari ini (7/3) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, Kemala Motik Abdul Gafur (Anggota DPD)," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (7/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, sejumlah nama besar pun telah diperiksa KPK, seperti&nbsp;Direktur Hilirisasi bidang Mineral dan Batubara Kementerian Investasi/BKPM, Hasyim Daeng Barang, pada Jumat (1/3).&nbsp;Anak buah dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia itu dicecar penyidik KPK terkait dugaan pemberian izin usaha pertambangan tanpa melalui mekanisme yang sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga telah memeriksa mantan Ketua DPD Partai Gerindra Muhaimin Syarif, pada Jumat (5/1). Syarif yang diduga orang kepercayaan Abdul Gani didalami soal adanya aliran uang dari tersangka Abdul Gani Kasuba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya menetapkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku Utara dan Jakarta, pada Senin 18 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Abdul Gani Kasuba, KPK juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka. Adapun keenam tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman, Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Malut, Daud Ismail; Kepala BPPBJ, Ridwan Arsan; ajudan Gubernur Malut, Ramadhan Ibrahim; dua pihak swasta, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga terdapat penerimaan uang senilai Rp 2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan di Pemprov Maluku Utara. Dugaan itu saat ini masih didalami dalam proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai pemberi, Stevi Thomas, Adnan Hasibuan, Daud Ismail, dan Kristian Wuisan disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan sebagai penerima, Abdul Gani, Ramadhan dan Ridwan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> </div>

Kemala Motik akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, kasus dugaan suap yang melilit Abdul Gani Kasuba.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur malut

Berita Terkini