<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/Gubernur-DIJ-Menerima-120-Salinan-Naskah-Jawa-Kuno-dari-Inggris-1772150586.jpg" alt="Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima manuskrip digital dari Dubes Inggris." width="100%">
<figcaption>Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima manuskrip digital dari Dubes Inggris.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X sudah menerima salinan 120 naskah aksara Jawa Kuno dalam bentuk digital dari Pemerintah Inggris di halaman Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Jogja, pada Kamis (16/11). Manuskrip tersebut diserahkan dalam bentuk digital oleh British Library. Sri Sultan Hamengku Buwono X masih belum mempelajari secara detail terkait manuskrip yang sudah ia terima. Manuskrip yang berbentuk digital disimpan pada sebuah hardisk. &ldquo;Saya belum tahu isinya, nanti kalau sudah dibuka &ldquo;manuskripnya&rdquo;. Fisiknya ya di sana (Inggris),&rdquo; Kata HB X setelah menerima manuskrip dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, dikutip Radar Jogja (Jawa Pos Group). Sri Sultan HB X masih belum memiliki rencana untuk mengembalikan bentuk fisik manuskrip beraksara Jawa Kuno sejak masa pemerintahan HB II. Pembahasan terkait ini masih belum ada penjelasan yang lebih jauh lagi. Yang terpenting bagaimana manuskrip ini bisa menjadi manfaat tidak hanya untuk pemprov namun juga bagi masyarakat. "Saya belum sampai di situ (mengembalikan fisik manuskrip, Red). Yang penting dari manuskrip ini menjadi sesuatu hal yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk kami, tapi juga masyarakat. Nanti akan muncul di dalam digitalisasi untuk (arsip) Keraton Jogjakarta,&rdquo; ujar Gubernur Jogja. Pembicaraan mengenai pengembalian naskah-naskah bersejarah yang sudah hilang akibat peristiwa Geger Sepehi tahun 1812, Hamengku Buwono X tidak membahas yang lebih jauh dengan Dubes Inggris. "Saya tidak menyampaikan seperti itu (pengembalian naskah-naskah peristiwa Geger Sepehi) karena kami sendiri belum mampu merawat," ujarnya. Menurutnya digitalisasi manuskrip memiliki kesamaan dengan bentuk aslinya yang masih ada di Inggris. "Selama ini kan sudah coba kita aplikasikan dalam aktivitas baik seminar maupun pentas wayang dan sebagainya. Tadinya kita tidak pernah tahu," bebernya. Peristiwa Geger Sepehi ini merupakan kejadian penyerbuan pasukan Inggris ke Keraton Jogjakarta tanggal 19-20 Juni 1812. Nama Sepehi diambil dari nama pasukan Sepoy yang dipekerjakan untuk menyerang Keraton saat itu. Karena kejadian tersebut yang menyebabkan pemberontakan Sultan HB II terkait kebijakan Letnan Gubernur di Jawa, Thomas Stamford Raffles. Pemberontakan itu mendapatkan balasan dengan dikirimnya pasukan Inggris yang lebih banyak. Dalam peristiwa itu, Keraton kalah, diikuti kerugian dengan dicurinya naskah &ndash; naskah dari perpustakaan. Dominic Jermey mengungkapkan mengenai penyerahan manuskrip digital itu merupakan hasil kerja sama dengan British Library dan Perpustakaan Nasional Indonesia kepada Hamengku Buwono X. Kedatangannya ini merupakan kunjungan resmi pertamanya sebagai seorang Dubes. "Manuskrip ini merupakan manuskrip yang sangat berharga dan luar biasa. Sehingga kami menyampaikan manuskrip yang luar biasa ini agar tidak hanya bisa dirawat, tapi juga dapat tersedia untuk diakses oleh masyarakat, terutama untuk belajar tentang warisan budaya yang adiluhung,&rdquo; ucapnya. Jermey memberitahukan, pada pertemuan itu dibahas banyak hal dan berpotensi kolaborasi antara Inggris dan Jogjakarta. Seperti mengenai pertukaran seni dan budaya yang memiliki kaitan dengan digitalisasi naskah kuno Jawa serta perubahan iklim dan pendidikan. Penyerahan 120 naskah Jawa secara digital melalui proyek Digitalisasi Naskah Jawa Bollinger menunjukkan komitmen kuat Inggris untuk bekerja sama dengan Jogjakarta dalam memperluas akses terhadap naskah Sejarah melalui inovasi digital.

Sri Sultan Hamengku Buwono X masih belum mempelajari secara detail terkait manuskrip yang sudah ia terima.

Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X Terima 120 Salinan Naskah Jawa Kuno dari Inggris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/IMG_20230713_131322-834265881.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X." width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Daerah Istimewa&nbsp;Jogjakarta&nbsp;(DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X mewajibkan&nbsp;pemerintah desa di daerah ini untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warganya, selain menjadi petani dan nelayan. "Desa punya kewajiban membuka lapangan kerja baru. Dan bagi para lurah, kami tegaskan kami tidak ingin mengulang kembali fakta-fakta masa lalu, dimana di desa tidak ada lapangan pekerjaan selain petani dan nelayan," kata Sultan HB X saat penyerahan penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY Tahun 2023, Senin (21/8). Menurut Sultan HB X, Pemprov DIJ sejak awal telah mencoba membantu perekonomian di desa, untuk merintis agar desa-desa di DIJ bisa tumbuh dan berkembang. Diantaranya melalui pengembangan desa mandiri budaya, seperti Nglanggeran dan Mangunan. Meski demikian, lanjut Sultan, pengembangan itu perlu disertai perubahan pola pikir masyarakat desa agar lebih kreatif, inovatif, dan memiliki manajemen yang baik. Melalui prgram reformasi kalurahan di DIJ, ia berharap desa tidak hanya mengharapkan bantuan. "Masyarakat bersama lurah dan perangkat desa memiliki sistem manajemen yang baru, yang bisa membuka lapangan kerja baru, tergantung dari potensi desanya," ujar Sultan HB X. Kelompok masyarakat di desa yang terdiri dari berbagai sektor, diharapkan Sultan, mampu bersatu mengembangkan potensinya untuk maju dan mandiri bersama tanpa meninggalkan budaya lokal sebagai pijakan. Dalam kesempatan itu, Sri Sultan pun mengapresiasi para pemenang Penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY Tahun 2023. "Selamat bagi mereka yang bisa mengembangkan diri dan memberikan ruang pada desa untuk tumbuh dan berkembang, seperti apa yang kita harapkan dalam program desa mandiri budaya," pungkas Sultan.

"Kami tidak ingin mengulang kembali fakta-fakta masa lalu, dimana di desa tidak ada lapangan pekerjaan selain petani dan nelayan," katanya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X Wajibkan Desa Buka Lapangan Pekerjaan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230130_0717021.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIJ mendukung penuh rencana Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengucurkan bantuan sosial seumur hidup bagi warga miskin berusia 60 tahun ke atas.  ”Kami mendukung penuh rencana Ngarsa Dalem (Sultan HB X). Apa pun untuk mengurangi angka kemiskinan DPRD DIJ tidak pernah menolak,” kata Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Senin (30/1).  Huda mengatakan, program tersebut bisa segera direalisasikan pada 2023 dengan menggunakan dana keistimewaan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2023.  Namun demikian, jika menggunakan APBD perubahan, pelaksanaan baru bisa direalisasikan pada September.  ”Dalam waktu dekat paling memungkinkan menggunakan dana keistimewaan. Kalau dana keistimewaan tidak perlu persetujuan DPRD, kami hanya perlu memberikan dukungan secara politis saja,” ujar Huda Tri Yudiana.  Selain mampu menekan angka kemiskinan di DIJ, menurut Huda, warga dengan kedalaman kemiskinan yang ekstrem perlu mendapat tambahan bansos agar kualitas hidupnya lebih layak. ”Warga-warga ini memang berhak dan semestinya menjadi tanggung jawab negara sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945, misalnya lansia yang miskin, disabilitas berat, dan sebagainya,” ujar Huda Tri Yudiana.  Agar tepat sasaran, dia meminta proses pendataan harus dilakukan secara seksama sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. ”Tetapi hal ini, saya yakin akan bermanfaat besar, sehingga tidak ada anggaran yang sia-sia dalam hal ini, karena kewajiban pemda membantu warga yang kesulitan,” tutur Huda.  Sebelumnya, Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X mewacanakan bantuan sosial seumur hidup bagi warga miskin berusia 60 tahun ke atas sebagai upaya menekan tingkat kemiskinan di wilayahnya. Terkait rencana adanya bansos seumur hidup itu, Sultan mengaku telah berdialog dengan jajaran eksekutif serta pimpinan DPRD DIJ.  ”Kalau saya, ya, sudah kira-kira yang umurnya 60 tahun lebih sampai 70 tahun, dia pendidikannya mungkin hanya SD, tidak punya fasilitas apa pun, tidak bisa bekerja, ya, sudah dibantu saja sampai meninggal (seumur hidup),” ujar Sultan HB X.  Menurut Sultan HB X, untuk tahap awal program tersebut akan diuji coba di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.

DPRD DIJ Dukung Penuh Rencana Sultan Kucurkan Bansos Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220718_200023.jpg" alt="Penyerahan berkas persyaratan pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk ditetapkan kembali sebagai Gubernur DIJ Periode 2022–2027. Pemda DIJ/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyerahan berkas persyaratan pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk ditetapkan kembali sebagai Gubernur DIJ Periode 2022–2027. Pemda DIJ/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman menyerahkan berkas persyaratan pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIJ dan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIJ periode 2022–2027 kepada DPRD DIJ, pada Senin (18/7). Jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIJ dan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIJ bakal berakhir pada 10 Oktober 2022.  Berkas Sri Sultan HB X diserahkan Penghageng KHP Datu Dana Suyasa GKR Mangkubumi dan berkas KGPAA Paku Alam X diserahkan perwakilan Kadipaten Pakualaman GPH Wijoyo Harimurti di Gedung DPRD DIJ.  ”Sudah kami berikan dokumen yang menjadi syarat. Kami sudah serahkan DPRD untuk diverifikasi. Harapannya seluruh proses bisa berjalan dengan lancar dan semua diberikan kesehatan,” kata GKR Mangkubumi yang juga putri sulung Sultan HB X itu seperti dilansir dari Antara.  Ketua DPRD DIJ Nuryadi menyebutkan, ada 16 macam dokumen persyaratan yang diterima, baik dari perwakilan Keraton Jogjakarta maupun Kadipaten Puro Pakualaman. Seluruh dokumen telah diperiksa dan dinyatakan lengkap.  ”Nanti pasti kami lebih detail (memeriksa), sehingga 9 Agustus sudah bisa kami tetapkan dan kami kirim ke Jakarta,” ujar Nuryadi.  Seluruh proses pencalonan Sultan HB X dan KGPAA Pakualam X untuk ditetapkan kembali sebagai Gubernur dan Wagub DIJ mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan. Soal membuka atau meminta masukan publik, ketua DPRD DIJ mengatakan, akan melihat perkembangan berdasar laporan dari panitia khusus (pansus).  ”Ini apa yang mau didiskusikan, ini kan penetapan. Apa yang mau kita diskusikan lagi, undang-undang sudah ditetapkan. Undang-undang itu sudah secara resmi dan kita hanya melaksanakan atas dasar itu,” ujar Nuryadi.  Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menambahkan, pengisian jabatan Gubernur dan Wagub DIJ mengacu UU Keistimewaan. Sesuai UU Keistimewaan DIJ Tahun 2012, pengisi jabatan Gubernur DIJ adalah yang bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk Wakil Gubernur DIJ.  ”DIJ memang tidak mengikuti UU Pilkada serentak tetapi mengikuti UU Keistimewaan,” ujar Huda.

Keraton Serahkan Berkas Pencalonan Sultan HB X sebagai Gubernur DIJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/GUBERNUR-DIJ.jpeg" alt="TAK BOLEH: Gubernur DIJ HB X meminta perusahaan patuh terhadap keputusan pemerintah pusat. Tepatnya dalam penyaluran tunjangan hari raya (THR). Selambat-lambatnya maksimal satu Minggu sebelum hari raya Idul Fitri tiba. (DWI AGUS/" width="100%">
<figcaption>TAK BOLEH: Gubernur DIJ HB X meminta perusahaan patuh terhadap keputusan pemerintah pusat. Tepatnya dalam penyaluran tunjangan hari raya (THR). Selambat-lambatnya maksimal satu Minggu sebelum hari raya Idul Fitri tiba. (DWI AGUS/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DIJ HB X meminta perusahaan patuh terhadap keputusan pemerintah pusat. Tepatnya dalam penyaluran tunjangan hari raya (THR). Selambat-lambatnya maksimal satu Minggu sebelum hari raya Idul Fitri tiba.  Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini juga berpesan perusahan jujur. Tidak mengurangi ketentuan THR yang ditetapkan. Batasnya adalah satu kali gaji pokok bulanan.  “THR ya harus dibayarkan. Sesuai ketentuan harus dibayar penuh, tidak bisa dikurangi. Pokoknya tidak boleh (dikurangi),” jelasnya saat ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan seperti dikutip Radar Jogja, Kamis (15/4).  Sementara itu Kepala Disnakertrans DIJ Aria Nugrahadi masih memantau kondisi setiap perusahaan. Diakui olehnya ada beberapa perusahaan yang tidak sanggup membayar THR. Setidaknya mengacu pada catatan tahun sebelumnya.  Kondisi keuangan perusahan terkini diakui olehnya fluktuatif. Terlebih semenjak terpapar pandemi Covid-19. Menyebabkan biaya produksi dan pemasukan tak seimbang.  “Yang jelas, ini masih kami laksanakan. Intinya kami lakukan, teruskan untuk SE Menaker. Kalau data itu (perusahaan), data itu belum ada. Kan prinsipnya kewajibannya semua membayarkan,” katanya.  Aria menuturkan ada 36 perusahaan yang tidak bisa membayarkan THR. Merupakan kejadian tahun sebelumnya saat Pandemi Covid-19. Walau akhirnya telah membayarkan secara bertahap.  Aria mengingatkan adanya sanksi bagi pelanggar kesepakatan. Berupa denda dan sanksi administratif. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016.  “Sanksinya kalau tidak memberikan THR sampai tidak boleh beroperasi termasuk ijin usaha dicabut. Untuk koordinasinya ini ada kabupaten kota dan provinsi. Kami wajib juga untuk melaporkan ke Kemenaker,” ujarnya.  Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan jajaran pemerintah kabupaten dan kota. Berupa surat edaran yang berlandaskan SE Kemenaker. Peran lain adalah deteksi dini bersama perusahaan-perusahaan yang berpotensi tidak membayarkan THR-nya.  Disnakertrans DIJ juga akan membuat posko aduan THR. Peran ini turut melibatkan dinas yang berada di masing-masing kabupaten dan kota. Upaya lain adalah melakukan dialog kepada perusahaan.  “Dialog bagi perusahaan-perusahaan yang masih terkena dampak pandemik. Jadi kalau ada perusahaan yang masih terkena pandemik diarahkan untuk dialog, tetapi tetap harus memberikan THR-nya,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sWkV2qSi70g

Perusahaan Wajib Penuhi Kewajiban THR, Tak Boleh Dikurangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190408-WA0003.jpg" alt="Prabowo sowan ke gubernur jogja Ridho" width="100%">
<figcaption>Prabowo sowan ke gubernur jogja Ridho</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyambangi Jogjakarta, Senin (8/4). Sebelum melakukan kampanye terbuka di Stadion Kridosono, mantan Danjen Kopassus tersebut menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X di kantor Kepatihan. Rombongan Prabowo Subianto sampai di kantor Kepatihan pada pukul 12.00 WIB. Tiba di kompleks kantor Gubernur, Prabowo terlihat melambaikan tangan kepada awak media. Hadir bersama rombongan yakni HM Syukri Fadholi petinggi dari PPP DIJ dan politisi Adhyaksa Dault. Tampak juga Ketua Pemenangan Daerah (BPD) DIJ Prabowo-Sandi, Dharma Setiawan. Pertemuan antara Prabowo dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X berlangsung tertutup bagi awak media. Keduanya bertemu sekitar 45 menit. "Tadi kami mendapat kehormatan diterima oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Beliau memberi waktu, kami sowan meminta izin. (Sudah) Sepantasnya kami sowan ke pemimpin daerah," tutur Prabowo selepas pertemuan. Prabowo menjelaskan, pembicaraan yang berlangsung menyangkut hal-hal dasar saja. Dia selaku Capres juga dititipi untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, dan kemandirian bangsa. "Targetnya menang," tegas Prabowo. Prabowo sendiri dijadwalkan melakukan kampanye terbuka di Stadion Kridosono pada pukul 14.00-15.30 WIB. Dia akan menyapa ribuan pendukungnya dari berbagai daerah di sekitar Jogja.

Sebelum Kampanye di Kridosono, Prabowo Sowan ke Gubernur DIJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/proyek-tol-borobudur-jogja-solo-jalan-terus_m_.jpg" alt="PROYEK TOL: Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIJ, Jumat (19/10)." width="100%">
<figcaption>PROYEK TOL: Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIJ, Jumat (19/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan Tol Bawen-Borobudur menuai penolakan dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Tengah (Jateng). Kendati demikian, proyek Tol Borobudur-Jogjakarta-Solo akan terus berjalan. Hal itu disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Itu urusannya Jawa Tengah. Kalau kami sudah clear. Borobudur masuk ke Jogja, kemudian Jogja ke Solo. Itu nanti elevated (jalan layang)," kata Hemengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIJ, Jumat (19/10). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelumnya memang jalan tol dibangun dari Bawen langsung menuju Jogjakarta. Akan tetapi karena ada pertimbangan risiko, akhirnya diubah. Yaitu, Bawen ke Secang. Kemudian Secang menuju Borobudur. Baru selanjutnya Borobudur ke Jogja, dan diteruskan Jogja-Solo. "Jogja Bawen nggak bisa dibangun. Karena arep lewat endi, wong sing dalane saiki keno lava (mau lewat mana, jalannya kena lava Merapi). Karena yang mau bangun di sebelah Timur Kali krasak. Berarti makin dekat Srumbung. Makin dekat lava Merapi, akhirnya kan dipindahkan. Bawen-Secang-Borobudur-Jogja-Solo, kan gitu," ulas Hemengku Buwono X. Untuk jalan tol Borobudur-Jogja-Solo akan dibangun elevated. Yaitu di atas Selokan Mataram. "Ya kan nanti elevated, masuk ke atas (Selokan Mataram)," terangnya. Sebelumnya, Pansus pembahasan RTRW DPRD Jateng menghapus Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan Tol Bawen-Jogjakarta. Alasannya untuk menyelamatkan lahan basah atau lahan pertanian. Pembangunan Tol Bawen-Jogjakarta sepanjang 70 kilometer bakal berdampak ke lahan pertanian seluas 350 hektare. Terpisah, Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung mengatakan bahwa secara umum pihaknya menyetujui pembangunan tol itu. "Kami setuju, sepanjang memang sudah dikoordinasikan dengan Gubernur DIJ," tukasnya. DPRD DIJ sepenuhnya menyerahkan keputusan akhir pada Pemprov DIJ. Pemerintah Pusat juga diyakini telah berkoordinasi secara intens dengan pemda untuk merealisasikan proyek strategis nasional ini. "Sebab pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi yang ada di daerahnya. Semestinya juga telah menghitung konsekuensi-konsekuensi logis," ucap Yoeke Indra.

Proyek Tol Borobudur-Jogja-Solo Jalan Terus

gubernur dij

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur dij

Berita Terkini