<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG20211129165510-1.jpg" alt="Aksi demo buruh. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aksi demo buruh. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan pekerja yang tergabung dalam KSPI dan berbagai federasi serikat buruh mengepung kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kamis (15/1). Mereka memprotes keras kebijakan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2025. Buruh menilai, kebijakan di Jawa Barat jauh tertinggal dan tidak adil jika dibandingkan dengan Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Andra Soni. Ketua Pengurus Daerah KSPI Jawa Barat Dadan Sudiana membeberkan ketimpangan mencolok antara kedua provinsi tersebut. Menurutnya, buruh di Banten jauh lebih sejahtera karena Gubernur Banten menetapkan SK UMSK sesuai rekomendasi kepala daerah setempat. "Banten itu SK UMSK-nya sesuai dengan rekomendasi Bupati/Wali Kota. Sektor sepatu misalnya, di Banten itu Rp5,3 juta upah sektoralnya. Di Jawa Barat, di Garut contohnya, hanya Rp2,4 juta," ujar Dadan di lokasi. Dadan mengatakan, meskipun Bupati Garut sudah merekomendasikan kenaikan UMSK menjadi Rp2,6 juta, usulan tersebut justru ditolak oleh Gubernur Jawa Barat KDM. "Bupatinya merekomendasikan UMSK menjadi Rp 2,6 juta, ada kelebihan Rp200 ribu. Itu pun dicoret oleh KDM. Padahal angkanya sangat jauh dengan sektor sepatu yang ada di Banten," tegasnya. <h3>Dedi Mulyadi Dituding Langgar Aturan PP 49/2025</h3> Para buruh menilai KDM telah melampaui kewenangannya dengan mengubah, mengurangi, hingga menghapus daftar sektor industri (KBLI) yang direkomendasikan oleh Bupati dan Wali Kota. "Padahal peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 itu juga jelas bahwa penetapan upah minimum sektoral itu harus berdasarkan rekomendasi dari Bupati Wali Kota," jelas Dadan. Lebih jauh, Dadan memaparkan, dari 486 KBLI yang diusulkan, KDM hanya mengesahkan 49 diantaranya. Kebijakan itu kemudian direvisi menjadi 122 KBLI. Artinya, masih ada sekitar 300-an sektor yang hilang dari SK Gubernur. "Yang paling mencolok adalah kawan-kawan elektronik misalnya. Itu Samsung ya, Epson, itu nggak masuk UMSK. Tapi pabrik kecap, pabrik roti, itu masuk UMSK. Ini yang jadi masalah," tambahnya lagi. Ketua Umum PP SPEE FSPMI Abdul Bais turut menyuarakan kekecewaannya. Ia menyoroti sikap Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor yang dianggap tidak netral dan justru mendukung langkah Gubernur Jawa Barat. "Kita mempertanyakan, datang kemari dan menuntut supaya Wamenaker yang telah kita lihat sama-sama di medsos, telah mendukung kesalahan yang dilakukan oleh KDM. Saya berharap dan kami juga menuntut segera dicopot kalau misalnya tidak bersikap netral," tegasnya. Bais menegaskan, serikat pekerja tidak akan tinggal diam terhadap pelanggaran aturan. "Haram hukumnya bagi sikat pekerja apabila ada pejabat yang melanggar aturan. Aturan PP49 Tahun 2025 jelas dilanggar oleh Gubernur," imbuhnya. &nbsp;

Buruh Jawa Barat kritik keras kebijakan UMSK Dedi Mulyadi. Bandingkan upah sepatu Banten Rp5,3 juta dan Garut Rp2,4 juta.

Buruh Bandingkan Kebijakan KDM dengan Andra Soni Terkait UMSK: Pekerja Banten Lebih Sejahtera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/6923d4d2b1eca-mobil-dinas-tesla-yang-viral-di-medsos_banten-1-4246207316.jpeg" alt="Viral foto mobil tesla yang berplat merah. Mobil itu diduga milik pejabat di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Viral foto mobil tesla yang berplat merah. Mobil itu diduga milik pejabat di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (Instagram)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Jagat maya kembali diramaikan oleh beredarnya foto mobil Tesla berpelat merah yang diduga sebagai mobil dinas pejabat.&nbsp; Gubernur Banten Andra Soni akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa mobil listrik tersebut bukan bagian dari aset kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Banten. "Saya cek bukan milik pemprov (Banten)," ujarnya kepada JawaPos.com. <h2>Bukan di Bawah Pemprov, Tapi Milik Siapa?</h2> Meski memastikan bukan milik Pemprov Banten, Andra Soni tidak merinci pemerintah daerah mana di wilayah Banten yang diduga menggunakan mobil Tesla sebagai kendaraan operasional. Berdasarkan data informasi pajak kendaraan, dipastikan mobil pelat merah itu beroperasi di wilayah Banten.&nbsp; Mobil Tesla itu dibuat tahun 2022 dengan bnama pemilik UNXXXXXXXXXKA (A).&nbsp; <h2>Milik Pemkot Tangsel?</h2> Informasi yang beredar sebelumnya menyebut mobil Tesla berplat merah itu disebut-sebut berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Namun Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dengan tegas membantah dugaan tersebut. "Bukan," kata Benyamin lewat pesan WhatsApp yang diterima JawaPos.com, Senin (24/11). <h2>Viral di Sosial Media, Netizen Ikut Geram</h2> Viralnya mobil mewah tersebut bermula dari unggahan akun X @ghozyulhaq yang memperlihatkan Tesla berpelat merah dengan nomor polisi B 1002 WQE melintas di kawasan Pondok Cabe, Tangsel. Dalam unggahan itu, ia mempertanyakan instansi asal kendaraan tersebut. "Instansi mana yang ngasih mobil dinas pejabatnya Tesla?," tulisnya dikutip JawaPos.com, Senin (24/11). Publik kian gerah setelah mengetahui bahwa mobil yang terlihat pada unggahan tersebut merupakan Tesla Model S, yang diperkirakan dibanderol Rp 1,5 hingga Rp 2,7 miliar. Reaksi netizen pun bermunculan. Banyak warganet menyoroti ketimpangan penggunaan fasilitas negara dibanding kondisi infrastruktur daerah. "Pejabat tangsel pake tesla, jalanan pada bolong2 si surya insomnia yg nambalin," tulis @lita.lita06. Sejauh ini, belum ada keterangan resmi mengenai instansi yang benar-benar mengoperasikan Tesla sebagai mobil dinas. Publik menantikan transparansi lebih lanjut, mengingat penggunaan fasilitas negara berkaitan erat dengan akuntabilitas anggaran. Lalu, Tesla pelat merah punya siapa itu? (*)

Gubernur Banten memastikan mobil Tesla berplat merah bukan milik Pemprov, publik menunggu transparansi lebih lanjut.

Mobil Dinas Tesla Pelat Merah Bikin Heboh, Gubernur Banten Andra Soni Buka Suara

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/20241127_083254-3178058443.jpeg" alt="Gubernur Banten Andra Soni.(ANTARA/Irfan)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten Andra Soni.(ANTARA/Irfan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen membuat&nbsp;iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Gubernur Banten, Andra Soni&nbsp;menegaskan bahwa investasi bukan hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga soal kepercayaan dan kemudahan bagi para pelaku usaha.&nbsp; Andra menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, kejaksaan, dan TNI sebagai fondasi utama dalam menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi investor. "Tentu kita akan bekerja keras untuk bagaimana menciptakan iklim investasi yang sehat, sehingga lingkungan usaha di Provinsi Banten ini dapat berlangsung dengan produktif,&rdquo; ungkapnya, Senin (28/4). Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Virgojanti menilai, inisiatif membangun dialog aktif dengan pengusaha sangat strategis, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dirinya pun mendukung penuh rencana pembentukan 'Gerakan Menjaga Investasi Banten' sebagai upaya kolektif melindungi pertumbuhan ekonomi daerah. &ldquo;Membuka komunikasi juga bagian daripada bagaimana kita meningkatkan iklim investasi di Banten, tadi mereka menyampaikan usulan-usulan yang cukup bagus. Usulan ini tentunya akan kita rangkum dalam mengambil arah kebijakan kedepan,&rdquo;&nbsp;ucap Virgojanti. Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI) Anang Adji Sunoto mengungkap persoalan terkait&nbsp;kondisi lingkungan usaha di Indonesia saat ini. Menurutnya, menjaga investasi tidak cukup hanya dengan memberantas pungutan liar atau aksi premanisme yang meresahkan pelaku usaha. Aspek&nbsp;lebih penting yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan terlindungi secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. &ldquo;Lingkungan bisnis kita perlu dilindungi secara komprehensif. Ini bukan sekadar urusan preman atau pungli di lapangan, tapi bagaimana negara hadir dalam memberikan kepastian dan rasa aman bagi para pelaku usaha dari semua sisi,&rdquo;&nbsp;kata Anang. Ia mengibaratkan kondisi Indonesia saat ini seperti sebuah rumah tanpa pagar, yang terbuka lebar dan mudah dimasuki siapa saja dengan berbagai kepentingan. Di tengah situasi global yang tak menentu dan penuh tantangan, menurutnya, dunia usaha memerlukan &lsquo;pagar&rsquo; perlindungan yang jelas dari negara. Tanpa perlindungan itu, pelaku industri dalam negeri rentan terdampak oleh persaingan tidak sehat, khususnya dari arus impor barang asing yang terus membanjiri pasar. &ldquo;Kita ini seperti rumah tanpa pagar. Siapa saja bisa masuk, tanpa bisa kita deteksi niatnya. Dunia usaha jadi rentan dan merasa tidak punya perlindungan. Padahal, pengusaha juga bagian penting dalam membangun ekonomi bangsa, dan mereka pun butuh rasa aman,&rdquo; tandasnya.

Andra Soni menegaskan bahwa investasi bukan hanya soal nilai ekonomi tetapi juga soal kepercayaan dan kemudahan.

Gubernur Banten Andra Soni Dorong Iklim Investasi Sehat, Pengusaha Keluhkan Banjir Barang Impor 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-kendaraan-padati-kantor-samsat-kota-malang_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Ratusan sepeda motor antre di halaman Kantor Bersama Samsat untuk melakukan pemutihan pajak. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ratusan sepeda motor antre di halaman Kantor Bersama Samsat untuk melakukan pemutihan pajak. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Banten Andra Soni berencana ikut menerapkan pemutihan atau penghapusan tunggakan pajak seperti yang tengah diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Hal itu ia sampaikan melalui akun instagram pribadinya @andrasoni12.&nbsp; Andra Soni pun langsung melakukan video call bersama Dedi Mulyadi untuk mempelajari skema yang digunakan dalam pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat.&nbsp; "Berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor," tulis Andra Soni dikutip JawaPos.com, Rabu (26/3).&nbsp; Andra Soni mengatakan, selama ini tunggakan pajak kendaraan masyarakat hanya membebani pembukuan daerah. Disisi lain, masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam melunasi tunggakan.&nbsp; "Iya Kang Dedi, saya rencana, kan bagus tukang Pertama, selama ini kan tunggakan itu hanya tercatat memberani pembukuan kita, selalu potensi. Sedangkan masyarakat gak bisa melunasi pajaknya. Akhirnya tidak bayar terus, menumpuk, menumpuk," ucap Andra Soni saat sambungan video dengan Dedi Mulyadi. Andra Soni pun mengungkapkan niatnya untuk ikut menerapkan pemutihan atai penghapusan pajak di Banten. Jajaran Provinsi Banten pun telah melakukan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat perihal teknis dan landasan hukum pelaksanaan.&nbsp; "Nah, insyaallah kami sekarang merancang itu. Saya komunikasi dengan staff-staffnya kang Dedi," ucapnya.&nbsp; Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun menyatakan dukungan terkait hal itu. Ia pun akan mengirimkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan pemutihan pajak. "Ya, nanti saya kasih nomor itunya orang di Bapendanya. SK nya saya kirimkan saja ke pak Gubernur (Banten)," jawab Dedi Mulyadi.&nbsp; Diketahui, kebijakan penghapusan pajak di Jawa Barat mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Sejak program penghapusan pajak kendaraan yang menunggak diberlakukan sejak 20 Maret hingga 23 Maret 2025, sudah lebih dari Rp 76,3 miliar uang masuk kas Pemprov Jabar. Pendapatan pajak kendaraan bermotor ini, naik menjadi 54 persen dibandingkan sebelum diberlakukannya program pengampunan atau penghapusan tunggakan pajak.

Gubernur Banten Andra Soni berencana ikut menerapkan pemutihan atau penghapusan tunggakan pajak seperti Gubernur Jabar

Kabar Gembira! Gubernur Banten Siap Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan, Ikuti Jejak Dedi Mulyadi

Gubernur Banten Andra Soni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gubernur Banten Andra Soni

Berita Terkini

Buruh Bandingkan Kebijakan KDM dengan Andra Soni Terkait UMSK: Pekerja Banten Lebih Sejahtera

Mobil Dinas Tesla Pelat Merah Bikin Heboh, Gubernur Banten Andra Soni Buka Suara

Gubernur Banten Andra Soni Dorong Iklim Investasi Sehat, Pengusaha Keluhkan Banjir Barang Impor

Kabar Gembira! Gubernur Banten Siap Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan, Ikuti Jejak Dedi Mulyadi

Download Aplikasi JawaPos.com