<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buruh-migran-dieksekusi-hubungan-indonesia-saudi-hanya-basa-basi_m_1521453997_197175.jpeg" alt="Ketua Penelitian Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, keharmonisan antara Indonesia dan Saudi hanya sebatas basa-basi di tingkat elit" width="100%">
<figcaption>Ketua Penelitian Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, keharmonisan antara Indonesia dan Saudi hanya sebatas basa-basi di tingkat elit</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, mencederai fakta sejarah pelanggaran HAM yang terjadi selama era Orde Baru.&nbsp; &ldquo;Penetapan ini tidak hanya mencederai cita-cita Reformasi 1998 yang mengamanatkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penetapan sebagai pahlawan nasional mencederai fakta sejarah dari pelbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto 1966&ndash;1998,&rdquo; kata Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11). Ia merasa prihatin dan keberatan atas keputusan tersebut. Anis menegaskan, langkah pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto telah melukai perasaan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih memperjuangkan hak-hak mereka. &ldquo;Penetapan almarhum Soeharto tidak hanya melukai para korban pelanggaran HAM yang berat, namun juga keluarganya yang masih terus menuntut hak-haknya sampai saat ini,&rdquo; tegas Anis. Ia menambahkan, pemberian gelar pahlawan tidak bisa dimaknai sebagai bentuk impunitas atas berbagai kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. Menurutnya, fakta-fakta pelanggaran HAM tidak dapat dihapus hanya dengan penghargaan simbolik. Catatan Komnas HAM menunjukkan, sejak 1966 hingga 1998 telah terjadi berbagai pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa 1965/1966, Penembakan Misterius, Talangsari, Tanjung Priok, dan penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh. &ldquo;Peristiwa-peristiwa tersebut telah diselidiki Komnas HAM dengan kesimpulan merupakan pelanggaran HAM yang berat sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,&rdquo; ujar Anis. Anis juga menyoroti kerusuhan Mei 1998 yang menewaskan dan melukai banyak warga sipil, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.&nbsp; Ia menyebut, pada 2003 Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan menyimpulkan bahwa peristiwa 13&ndash;15 Mei 1998 termasuk kategori pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan.&nbsp; Bahkan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah membeberkan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat. Karena itu, ia menegaskan, berbagai peristiwa tersebut harus terus diproses, diusut, dan dituntaskan demi keadilan dan kebenaran. &ldquo;Presiden Joko Widodo pada 2023 telah menyatakan penyesalan dan mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM yang berat,&rdquo; pungkasnya.

Komnas HAM menilai penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto mencederai fakta sejarah pelanggaran HAM.

Komnas HAM: Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Cederai Fakta Sejarah Pelanggaran HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/soeharto-3818375612.jpg" alt="ILUSTRASI: Viral Presiden Soeharto hidup lagi dengan Teknologi AI. Dia mengaajak rakyat ke TPS. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Viral Presiden Soeharto hidup lagi dengan Teknologi AI. Dia mengaajak rakyat ke TPS. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar TNI (Purn) H. M. Soeharto. Hal itu secara resmi dilakukan dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11). Penganugerahan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. &ldquo;Nomor urut 2, almarhum H. Jenderal Besar TNI M. Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah,&rdquo; kata Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Kosasih saat membacakan keputusan tersebut. Gelar pahlawan nasional untuk Soeharto diterima oleh ahli warisnya, yaitu Siti Hardijanti Hastuti Rukmana (Tutut Soeharto) dan Bambang Trihatmodjo. Turut hadir dalam acara itu antara lain, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) serta Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo (Didit Hediprasetyo). Upacara penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025, yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 10 November sebagai bentuk penghargaan negara kepada para tokoh yang berjasa besar bagi bangsa dan negara. Pemberian gelar pahlawan nasional itu tetap disematkan, meski menuai pro dan kontra. Sebagian publik menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tidak layak, melihat rekam jejak masa Orde Baru penuh dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Presiden Prabowo Subianto anugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, menuai pro dan kontra di masyarakat.

Sah! Soeharto jadi Pahlawan Nasional RI meskipun Diwarnai Polemik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/dari_gestok.jpg" alt="BEDA BAHASA: Presiden Soekarno (kanan) didampingi Soeharto dalam sebuah acara kenegaraan di Istana Merdeka pad 1966. (AFP)" width="100%">
<figcaption>BEDA BAHASA: Presiden Soekarno (kanan) didampingi Soeharto dalam sebuah acara kenegaraan di Istana Merdeka pad 1966. (AFP)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com - Dukungan terhadap penberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto terus berdatangan. Kali ini dari Koordinator Pusat Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) Miftahul Rizqy.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Soeharto dinilai memiliki warisan pembangunan yang masih dirasakan sampai sekarang. Berbagai proyek strategis dijalankan pada masa kepemimpinan Soeharto mulai dari pembangunan infrastruktur, program swasembada pangan, hingga pemerataan pendidikan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;&ldquo;Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta sejarah. Jalan, bendungan, sekolah, serta berbagai program kesejahteraan yang dirintis pada masa Pak Harto saat ini masih menjadi tulang punggung pembangunan kita,&rdquo; ujar Rizqy dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Rizqy menyampaikan, Soeharto mewariskan semangat pembangunan dan stabilitas nasional. Hal ini patut menjadi contoh bagi pemimpin sekarang dan masa mendatang.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016807810/reno-pemuda-pendiam-asal-surabaya-yang-hilang-saat-demo-jakarta-pulang-dalam-sunyi">Reno, Pemuda Pendiam asal Surabaya yang Hilang saat Demo Jakarta Pulang dalam Sunyi</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Pak Harto adalah sosok yang menempatkan pembangunan sebagai prioritas utama. Kita bisa berbeda pandangan dalam hal politik, tetapi kontribusi beliau terhadap kemajuan Indonesia merupakan warisan yang tidak bisa dihapus,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Atas dasar itu, Rizqy mengusulkan seluruh mantan presiden Indonesia diberi gelar pahlawan nasional. Sebab, setiap kepala negara memiliki pengabdiannya masing-masing.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Presiden pertama RI, Soekarno, telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Maka, sudah sepatutnya Presiden Soeharto juga mendapatkan penghargaan serupa atas jasanya dalam bidang pembangunan, serta pengabdian kepada bangsa,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Rizqy menambahkan, masyarakat tidak boleh melupakan peran besar Soeharto dalam menjaga keutuhan dan ideologi negara.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Kita perlu mengingat dan menghargai jasa besar Presiden kedua RI, Soeharto. Berkat kepemimpinan beliau, Indonesia selamat dari ancaman ideologi komunisme dan mampu menjaga Pancasila sebagai dasar negara,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Riqzy juga mengimbau para sejarawan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan fakta sejarah, khususnya terkait peristiwa pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap NKRI. Menurutnya, perjuangan Soeharto dalam menumpas komunisme merupakan bentuk nyata pembelaan terhadap ideologi bangsa.</div>

Soeharto dinilai memiliki warisan pembangunan yang masih dirasakan sampai sekarang. Berbagai proyek strategis dijalankan pada masanya.

Wariskan Semangat Pembangunan dan Ideologi, Kelompok Mahasiswa Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/Screen-Shot-2025-11-08-at-201157-3588112986.png" alt="Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/11).(Ist)" width="100%">
<figcaption>Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/11).(Ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid, mengkritisi rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menilai, seharusnya Pemerintah melihat rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik korupsi, dan represi politik selama masa Orde Baru. &ldquo;Kalau kita melihat tiga hal ini, maka sebenarnya ada satu kata yang lebih dekat ke situ dibandingkan pahlawan, yaitu diktator. Dan diktator dan pahlawan itu enggak bisa disematkan pada satu orang yang sama. Enggak matching,&rdquo; kata Anita dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/11). Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyatakan, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi menghapus memori kolektif bangsa terhadap kejahatan masa lalu. &ldquo;Kalau kita memilih memberikan pahlawan, artinya kemudian kita menarik kata diktator yang kita sematkan ke beliau. Itu bahaya banget karena akan mengubah semua memori kolektif kita terhadap kejahatan-kejahatan masa lalu,&rdquo; ujarnya. Anita juga mengenang masa kecilnya di era Orde Baru yang penuh tekanan dan intimidasi terhadap keluarganya. Ia menceritakan bagaimana dirinya, yang kala itu masih duduk di bangku SMP, kerap menerima ancaman lewat sambungan telepon rumah. &ldquo;Setiap sore antara jam 3 sampai 5, selalu ada telepon ke rumah. Begitu aku angkat, suara laki-laki di seberang bilang keras banget, &lsquo;Heh! Bilang sama bapakmu, suruh dia diam! Kalau dia enggak diam, nanti saya kirim kado gede, isinya kepala bapakmu&rsquo;,&rdquo; tutur Anita. Ia mengaku, ancaman tersebut terjadi hampir setiap hari saat Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan berseberangan dengan penguasa Orde Baru.&nbsp; &ldquo;Bayangin diterima oleh anak umur 12&ndash;13 tahun. Itu trauma banget. Tapi lama-lama aku sama adikku malah ngelawakin aja, karena mau gimana lagi,&rdquo; ucapnya.&nbsp; &ldquo;Enggak ada anak di negara ini yang seharusnya diperlakukan seperti itu,&rdquo; tambahnya. Ia juga mengenang bagaimana ayahnya kerap mengingatkan keluarga agar siap melarikan diri jika sewaktu-waktu situasi memburuk.&nbsp; &ldquo;Bapak sering bilang, &lsquo;Kita siap-siap ya untuk kabur. Enggak usah bawa apa-apa, yang di badan aja.&rsquo; Padahal Bapak kan orangnya santai banget. Kalau sampai ngomong seserius itu, berarti situasinya memang genting banget,&rdquo; kenangnya. Anita juga menyoroti kecenderungan bangsa Indonesia yang sering memilih memaafkan pelaku pelanggaran masa lalu tanpa menuntut akuntabilitas. Menurutnya, warisan otoritarianisme Soeharto telah merusak institusi demokrasi dan membungkam kebebasan publik, termasuk pers dan aktivis.&nbsp; &ldquo;Zaman itu, kita bahkan enggak berani ngomong ke teman sendiri, apalagi mempertanyakan apa yang terjadi di negara ini. Semua orang bisa saling lapor demi keselamatannya sendiri,&rdquo; urainya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016800323/usman-hamid-dan-gus-mus-beri-alasan-tolak-rencana-pemberian-gelar-pahlawan-nasional-untuk-soeharto">Usman Hamid dan Gus Mus Beri Alasan Tolak Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto</a> Lebih lanjut, Anita menegaskan bahwa ayahnya, Gus Dur, tidak pernah mengejar penghargaan atau gelar apa pun. Ia menegaskan, publik melihat bagaimana kiprah Gus Dur semasa hidupnya. &ldquo;Gus Dur enggak pernah dikenal karena beliau presiden. Tapi karena he was standing with the people, berdiri bersama rakyat, membela rakyatnya. Itu yang membuat beliau dicintai,&rdquo; pungkasnya. </div>

Aktivis Jaringan Gusdurian, Anita Wahid, mengkritisi rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Cerita Putri Gus Dur Soal Teror Tiap Sore Lewat Telefon saat Era Orde Baru: Bilang Bapakmu Suruh Diam, Kalau Nggak Saya Kirim Kado Isi Kepala Bapakmu!