<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/2Hegg3Iay44dqcgCAenmEMVMXGmGIIqmMdkWHnWh-1-250454484.jpg" alt="Ilustrasi PNS. Naik atau tidaknya gaji PNS pada tahun 2026 masih harus menanti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. Naik atau tidaknya gaji PNS pada tahun 2026 masih harus menanti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana penerapan single salary untuk aparatur sipil negara (ASN) kembali jadi bahan pembicaraan di kalangan pegawai pemerintah, baik PNS maupun PPPK. Skema ini disebut sebagai langkah besar untuk merapikan sistem penggajian, karena seluruh tunjangan akan dilebur menjadi satu paket gaji pokok yang lebih besar, simpel, dan transparan. Meski sempat disebut akan mulai diterapkan bertahap pada 2026, hingga kini kebijakan single salary masih berada pada tahap pembahasan. Pemerintah belum menerbitkan aturan final, sehingga berbagai angka yang beredar masih sebatas simulasi dari struktur gaji yang berlaku sekarang. Inti dari skema ini adalah penentuan penghasilan berdasarkan grading jabatan, bukan status pegawai. Pemerintah menyiapkan penilaian jabatan yang menimbang beban tugas, tanggung jawab, tingkat kesulitan hingga risiko pekerjaan yang kemudian dimasukkan ke level grade tertentu. Setiap jabatan nantinya memperoleh nilai yang dikonversikan menjadi gaji pokok. Dengan cara ini, dua ASN dengan grade jabatan sama idealnya punya penghasilan dasar yang setara. Namun kondisi di lapangan tetap memungkinkan adanya selisih karena faktor pendukung lainnya. Dikutip Fajar (Jawa Pos Group), dalam simulasi awal, semua komponen penghasilan ASN dilebur menjadi satu paket: Total Gaji = Gaji Pokok + 5% Tunjangan Kinerja (sebelum pajak) Tunjangan yang selama ini terbagi banyak akan hilang dan masuk ke dalam satu struktur gaji utama. Meski begitu, gaji antara PNS dan PPPK masih bisa berbeda karena perbedaan struktur dasar, masa kerja golongan (MKG), dan potongan pajak. Sebagai ilustrasi, berikut hitungan simulasi jika skema single salary diterapkan: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016911934/pierre-kalulu-makin-percaya-diri-juventus-ke-perempat-final-coppa-italia">Pierre Kalulu Makin Percaya Diri! Juventus ke Perempat Final Coppa Italia</a> PNS Golongan II/a &bull; Gaji pokok: sekitar Rp 1.960.200 &bull; Tunjangan kinerja 5%: Rp 98.010 &bull; Total sebelum pajak: Rp 2.058.210 &bull; Estimasi pajak 5&ndash;10%: Rp 103.000 &bull; Gaji bersih: sekitar Rp 1.955.210 PPPK Golongan II/a &bull; Gaji pokok: sekitar Rp 2.116.900 &bull; Tunjangan kinerja 5%: Rp 105.845 &bull; Total sebelum pajak: Rp 2.222.745 &bull; Estimasi pajak 5&ndash;10%: Rp 111.000 &bull; Gaji bersih: sekitar Rp 2.111.745 Dari hitungan tersebut, selisih gaji bersih mencapai sekitar Rp 156.535, dengan PPPK berada di atas. Kondisi ini muncul karena struktur gaji dasar PPPK memang lebih tinggi pada level awal sebagai kompensasi status kontrak. Walau konsep grading dibuat untuk menstandardisasi nilai jabatan, gaji tetap bisa berbeda karena beberapa faktor: Nilai dan kompleksitas jabatan Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016911891/gebrakan-datu-nova-setelah-ambil-alih-psis-rekrut-pelatih-baru-pemain-anyar-hingga-bus-tim-baru">Gebrakan Datu Nova Setelah Ambil Alih PSIS: Rekrut Pelatih Baru, Pemain Anyar, hingga Bus Tim Baru</a> Meski tampak setara, tugas dan tanggung jawab jabatan PNS dan PPPK bisa saja berbeda. Masa kerja golongan (MKG) Kenaikan gaji mengikuti MKG. Saat naik dari II/a ke II/b misalnya, gaji PNS bisa sekitar Rp 2,1 juta, sementara PPPK dapat menembus Rp 2,3 juta lebih. Kinerja, wilayah penempatan, dan risiko jabatan Pemerintah membuka ruang penyesuaian berdasarkan beban kerja, prestasi individu, penugasan wilayah, dan tingkat risiko. Dengan demikian, kesetaraan grade bukan jaminan gaji yang identik, melainkan kesetaraan nilai jabatan. Estimasi Rentang Gaji ASN Saat Ini Mengacu ketentuan yang berlaku sekarang, simulasi penghasilan ASN diperkirakan berada pada rentang: &bull; PNS: mulai sekitar Rp 2,47 juta hingga hampir Rp 12 juta, tergantung kelas jabatan. &bull; PPPK: antara sekitar Rp 1,79 juta hingga Rp 6,78 juta, menyesuaikan posisi dan level penugasan. Angka tersebut bisa berubah signifikan bila skema single salary resmi diterapkan. Status Terkini Kebijakan Single Salary Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/016911726/dukungan-iai-dan-ifac-perkuat-kepercayaan-publik-lewat-ketahanan-ekonomi">Dukungan IAI dan IFAC Perkuat Kepercayaan Publik Lewat Ketahanan Ekonomi</a> Wacana penerapan single salary menuju 2026 dinilai sebagai langkah besar menuju sistem penghasilan ASN yang lebih sederhana dan berbasis kinerja. Namun angka rinci untuk PNS dan PPPK, termasuk insentif wilayah maupun kinerja, baru akan pasti setelah pemerintah menerbitkan regulasi final.

Rencana penerapan single salary untuk ASN kembali jadi bahan pembicaraan di kalangan pegawai pemerintah, baik PNS maupun PPPK.

Lumayan! Segini Selisih Gaji PNS dan PPPK Jika Skema Single Salary Diterapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Screenshot_2024-01-30-10-14-35-25_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-1421881646.jpg" alt="Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PNS dan PPPK sebesar 8 persen mulai Januari 2024. Ketentuan tersebut masing-masing sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada Jumat, 26 Januari 2024. &ldquo;Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil,&rdquo; bunyi pertimbangan beleid tersebut, dikutip Rabu (31/1). Selain itu, disebutkan bahwa besaran gaji pokok PNS dalam lampiran II PP No. 7/1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 15/2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah. Adapun ini besaran gaji PNS dan PPPK yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Gaji PNS 2024 Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014056872/qatar-ogah-disebut-mendukung-salah-satu-kubu-dalam-perseteruan-laut-merah-antara-houthi-dan-as">Qatar Ogah Disebut Mendukung Salah Satu Kubu Dalam Perseteruan Laut Merah antara Houthi dan AS</a> Golongan I &nbsp;- Golongan Ia: Rp 1.685.700-Rp2.522.600 &nbsp;- Golongan Ib: Rp 1.840.800-Rp2.670.700 &nbsp;- Golongan Ic: Rp 1.918.700-Rp2.783.700 &nbsp;- Golongan Id: Rp 1.999.900-Rp2.901.400 &nbsp; Golongan II &nbsp;- Golongan IIa: Rp 2.184.000-Rp3.643.400 &nbsp;- Golongan IIb: Rp 2.385.000-Rp3.797.500 &nbsp;- Golongan IIc: Rp 2.485.900-Rp3.958.200 &nbsp;- Golongan IId: Rp 2.591.100-Rp4.125.600 &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014056863/sebelum-pemilu-legislator-meminta-pihak-puskesmas-untuk-cek-kesehatan-para-kpps">Sebelum Pemilu, Legislator Meminta Pihak Puskesmas untuk Cek Kesehatan para KPPS</a> Golongan III &nbsp;- Golongan IIIa: Rp 2.785.700-Rp4.575.200 &nbsp;- Golongan IIIb: Rp 2.903.600-Rp4.768.800 &nbsp;- Golongan IIIc: Rp 3.026.400-Rp4.970.500 &nbsp;- Golongan IIId: Rp 3.154.400-Rp5.180.700 &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014056829/daftar-pemain-abesen-prediksi-starting-line-up-dan-link-live-streaming-liverpool-vs-chelsea-pekan-ke-20-liga-inggris">Daftar Pemain Abesen, Prediksi Starting Line-up dan Link Live Streaming Liverpool vs Chelsea, Pekan ke-20 Liga Inggris</a> &nbsp; &nbsp; Golongan IV &nbsp;- Golongan IVa: Rp 3.287.800-Rp5.399.900 &nbsp;- Golongan IVb: Rp 3.426.900-Rp5.628.300 &nbsp;- Golongan IVc: Rp 3.571.900 -Rp5.866.400 &nbsp;- Golongan IVd: Rp 3.723.000-Rp6.114.500 &nbsp;- Golongan IVe: Rp 3.880.400-Rp6.373.200 Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014056840/bongkar-fakta-song-ui-young-motor-serangan-persebaya-surabaya-yang-berpotensi-absen-hadapi-bhayangkara-fc">Bongkar Fakta Song Ui-young, Motor Serangan Persebaya Surabaya yang Berpotensi Absen Hadapi Bhayangkara FC</a> Gaji PPPK 2024 Golongan I : Rp 1.938.500 - Rp 2.900.900 Golongan II : Rp 2.116.900 - Rp 3.071.200 Golongan III : Rp 2.206.500 - Rp 3.201.200 Golongan IV : Rp 2.299.800 - Rp 3.336.600 Golongan V : Rp 2.511.500 - Rp 4.189.900 Golongan VI : Rp 2.742.800 - Rp 4.367.100 Golongan VII : Rp 2.858.800 - Rp 4.551.800 Golongan VIII : Rp 2.979.700 - Rp 4.744.400 Golongan IX : Rp 3.203.600 - Rp 5.261.500 Golongan X : Rp 3.339.100 - Rp 5.484.000 Golongan XI : Rp 3.480.300 - Rp 5.716.000 Golongan XII: Rp 3.627.500 - Rp 5.957.800 Golongan XIII: Rp 3.781.000 - Rp 6.209.800 Golongan XIV: Rp 3.940.900 - Rp 6.472.500 Golongan XV: Rp 4.107.600 - Rp 6.746.200 Golongan XVI: Rp 4.281.400 - Rp 7.031.600 Golongan XVII: Rp 4.462.500 - Rp 7.329.000

Presiden Jokowi resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PNS dan PPPK sebesar 8 persen

Segini Rincian Gaji PNS dan PPPK 2024 yang Naik 8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/pppk-3803729.jpg" alt="ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan segera dibuka. Rekrutmen CPNS dan PPPK rencananya akan dibuka pada bulan Maret atau April 2024. Pada tahun ini pemerintah telah mengumumkan kebutuhan CPNS dan PPPK. Total ada 2 juta lebih formasi yang siap diisi oleh pelamar.&nbsp; Dibandingkan CPNS, Formasi PPPK menjadi yang tertinggi. Pemerintah menetapkan 1,6 juta formasi yang siap diisi oleh tenaga honorer.&nbsp; Dari 1,6 juta tersebut terbagi menjadi dua yaitu 221.936 untuk instansi pusat dan 1.383.758 untuk pemerintah daerah. Formasi yang cukup jumbo yang wajib dimanfaatkan dengan baik oleh tenaga honorer yang ingin melamar. Pada tahun ini juga ada kabar gembira, pasalnya pemerintah menaikan gaji PPPK sebesar 8 persen dari tahun sebelumnya. Langsung saja kita simak, berikut besaran gaji PPPK tahun 2024: <ul> <li dir="ltr"> Golongan I: Rp1.938.276 - Rp2.901.096 </li> <li dir="ltr"> Golongan II: Rp2.117.016 - Rp3.071.412 </li> <li dir="ltr"> Golongan III: Rp2.206.656 - Rp3.201.336 </li> <li dir="ltr"> Golongan IV: Rp2.299.860 - Rp3.336.768 </li> <li dir="ltr"> Golongan V: Rp2.511.648 - Rp4.190.076 </li> <li dir="ltr"> Golongan VI: Rp2.742.876 - Rp4.367.314 </li> <li dir="ltr"> Golongan VII: Rp2.858.976 - Rp4.552.092 </li> <li dir="ltr"> Golongan VIII: Rp2.979.828 - Rp4.744.548 </li> <li dir="ltr"> Golongan IX: Rp3.203.820 - Rp5.261.760 </li> <li dir="ltr"> Golongan X: Rp3.339.252 - Rp5.484.240 </li> <li dir="ltr"> Golongan XI: Rp3.339.252 - Rp5.484.240 </li> <li dir="ltr"> Golongan XII: Rp3.627.720 - Rp5.958.144 </li> <li dir="ltr"> Golongan XIII: Rp3.781.188 - Rp6.210.108 </li> <li dir="ltr"> Golongan XIV: Rp3.941.136 - Rp6.472.764 </li> <li dir="ltr"> Golongan XV: Rp4.107.780 - Rp6.746.652 </li> <li dir="ltr"> Golongan XVI: Rp4.281.660 - Rp7.031.988 </li> <li dir="ltr"> Golongan XVII: Rp4.462.776 - Rp7.329.420 </li> </ul> Selain mendapatkan gaji pokok, PPPK juga akan mendapat tunjangan meliputi Tunjangan ini yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020.

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan segera dibuka.

Rekrutmen PPPK 2024 Semakin Dekat, Yuk Intip Besaran Gajinya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/pppk-3803729.jpg" alt="ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PPPK. (Humas Pemkab Gresik untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertanyaan yang banyak dicari adalah terkait besaran gaji PPPK Kesehatan dan Teknis serta apakah penerima PPPK berhak atas dana pensiun. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) telah mengumumkan kelulusan tahapan pendaftaran untuk tahun 2023 melalui laman rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. PNS diangkat sebagai pegawai tetap, sedangkan status PPPK ditentukan melalui perjanjian kerja untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Terdapat perbedaan pada masa kerja keduanya. PNS memiliki masa kerja hingga umur 58-60 tahun, sementara PPPK memiliki jangka waktu sesuai dengan perjanjiannya. Selain perbedaan status dan masa kerja, proses seleksi untuk menjadi PNS dan PPPK juga berbeda. Menurut informasi dari BKD Sulteng, PNS menjalani Seleksi Kompetensi Dasar, melibatkan Tes Intelegensi Umum, Tes Wawasan Kebangsaan, dan Tes Karakteristik Pribadi. Sementara itu, PPPK melewati berbagai Seleksi Kompetensi yang mencakup uji kompetensi manajerial, sosial kultural, teknis, dan wawancara. Hasil seleksi PPPK Kesehatan, Guru, dan Teknis telah diumumkan pada 6-22 Desember 2023. Tahapan selanjutnya melibatkan Pengisian DRH NI PPPK (16 Desember 2023-14 Januari 2024) dan Usul Penetapan NI PPPK (15 Januari-13 Februari 2024). Gaji untuk PPPK Teknis, Guru, dan Kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 mengenai Gaji dan Tunjangan PPPK. Dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), berikut adalah rincian gaji PPPK untuk setiap golongannya berdasar laporan <a href="https://umsu.ac.id/artikel/calon-pendaftar-wajib-tahu-daftar-gaji-pns-pppk-2023/#:~:text=Gaji%20Gaji%20PPPK%20golongan%20I,masa%20kerja%20maksimal%2027%20tahun).">UMSU</a>. 1. Golongan I - Masa Kerja 0 tahun: Rp 1.794.000 - Masa Kerja paling tinggi 26 tahun: Rp 2.686.200 2. Golongan II - Masa Kerja 3 tahun: Rp 1.960.200 - Masa Kerja maksimal 27 tahun: Rp 2.843.900 3. Golongan III - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.043.200 - Masa Kerja maksimal 26 tahun: Rp 2.964.000 4. Golongan IV - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.129.500 - Masa Kerja maksimal 27 tahun: Rp 3.089.000 5. Golongan V - Masa Kerja 0 tahun: Rp 2.325.600 - Masa Kerja maksimal 33 tahun: Rp 3.879.700 6. Golongan VI - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.539.700 - Masa Kerja maksimal 33 tahun: Rp 4.043.800 7. Golongan VII - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.647.200 - Masa Kerja maksimal 33 tahun: Rp 4.214.900 8. Golongan VIII - Masa Kerja 3 tahun: Rp 2.759.100 - Masa Kerja maksimal 33 tahun: Rp 4.393.100 Uang Pensiun Pada awalnya, PPPK tidak dijamin mendapatkan hak atau dana pensiun seperti yang diinformasikan oleh BKN Jogjakarta. Namun, perubahan terjadi melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Surat tertanggal 31 Oktober 2023 tersebut mengungkapkan adanya jaminan pensiun untuk para pegawai PPPK. Jaminan pensiun ini diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian mereka, sebagai perlindungan penghasilan pada hari tua, dan sebagai hak yang mereka peroleh. Meski demikian, perincian mengenai jumlah uang pensiun untuk PPPK masih belum diatur secara rinci. Nominalnya akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, dan saat ini masih dalam proses penyusunan.

Pertanyaan yang banyak dicari adalah terkait besaran gaji PPPK Kesehatan dan Teknis serta apakah penerima PPPK berhak atas dana pensiun.

Besaran Gaji PPPK Kesehatan dan Teknis 2023, Bagaimana dengan Jaminan Pensiun PPPK?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/foxconn-3926053887.jpg" alt="Foxconn, pabrik mitra Apple menambah porsi investasinya di India." width="100%">
<figcaption>Foxconn, pabrik mitra Apple menambah porsi investasinya di India.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pekerja bisa merasa optimistis menyambut tahun baru. Survei Mercer memproyeksi kenaikan gaji pada 2024 bakal lebih tinggi ketimbang tahun ini. Sektor otomotif, life sciences, dan industri kimia di Indonesia memimpin pasar tren kenaikan gaji. Survei total remunerasi gaji para karyawan di Indonesia diperkirakan akan naik rata-rata sebesar 6,5 persen tahun depan. Angka tersebut menunjukkan tren kenaikan yang konsisten sejak dua tahun terakhir. Dari kenaikan 6,3 persen pada 2023 dan 6 persen pada 2022. "Survei ini melibatkan 570 organisasi dari tujuh industri di Indonesia yang dilakukan antara April dan Juni 2023," kata Mercer Indonesia Market Leader Astrid Suryapranata, Senin (18/12). Proyeksi tren kenaikan gaji di Indonesia itu berada di atas rata-rata Asia yakni sebesar 5,2 persen. India dan Vietnam memimpin dengan proyeksi kenaikan gaji rata-rata tertinggi yaitu 9,3 persen dan 7 persen. Sebaliknya, Jepang, Taiwan, dan Hongkong memiliki proyeksi kenaikan gaji yang terendah di kawasan ini. Masing-masing sebesar 2,6 persen; 3,8 persen; dan 3,9 persen. Ada pula negara maju seperti Korea Selatan dan Tiongkok mencatatkan tren kenaikan gaji 4,4 persen dan 5,2 persen di 2024. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, kenaikan gaji di Filipina sebesar 5,7 persen, Thailand mencapai 4,7 persen, dan Singapura 4,2 persen. Menurut dia, tren kenaikan gaji yang konsisten di Indonesia hingga lebih tinggi dibandingkan negara maju salah satunya disebabkan oleh kenaikan upah minimum. Mengingat, pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 rata-rata sebesar 3,6 persen. Selain itu, kenaikan biaya hidup yang berkelanjutan dan persaingan ketat untuk mendapatkan karyawan juga menyumbang kenaikan gaji. Dengan demikian, indikator tersebut menandakan optimisme bisnis ditengah ketidakpastian sosial-ekonomi. "Diimbangi dengan kebutuhan industri untuk tetap kompetitif dalam persaingan talenta saat ini," jelasnya. Astrid menyebutkan, Sektor otomotif, life sciences, dan industri kimia memimpin pasar tren kenaikan gaji nasional pada 2024. Terlepas dari ketidakpastian yang mungkin ditimbulkan oleh pemilu, sebagian besar industri meyakini kenaikan gaji yang sedikit lebih tinggi. "Berdasarkan temuan dari survei, ketiga sektor itu diprediksi akan memimpin tren kenaikan gaji di 2024 dengan proyeksi gabungan sebesar 6,8 persen," ujarnya. Sektor otomotif memang menjadi leader. Sejalan dengan mulai bergairahnya penjualan kendaraan bermotor sepanjang 2023. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil (wholesales) pada November sebanyak 84.390 unit. Angka tersebut naik 5 persen dari bulan Oktober atau sekitar 4.040 unit. Selama Januari-November, wholesales tercatat 920.518 unit atau turun 22.168 unit dari periode yang sama tahun lalu. Bila menghitung hasil wholesales selama 11 bulan, rata-rata penjualan bulanan para anggota Gaikindo sekira 83 ribu unit. Jika dalam satu bulan terakhir yaitu Desember penjualan bisa mencapai 83 ribu unit, maka total penjualan selama 12 bulan bakalan tembus 1 juta unit seperti proyeksi Gaikindo. Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara sebelumnya selalu menyampaikan pihaknya masih yakin penjualan mobil di Indonesia bisa mencapai target 1 juta unit. "Kita harapkan target kita yang 1 juta unit itu bisa dicapai tahun ini, mudah-mudahan," ujar Kukuh.

India dan Vietnam memimpin dengan proyeksi kenaikan gaji rata-rata tertinggi yaitu 9,3 persen dan 7 persen.

Rata-rata Gaji Pekerja di Indonesia Naik 6,5 Persen pada 2024, di India 9,3 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PPPK-Didominasi-Formasi-Guru.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gaji formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sempat menjadi persoalan lantaran ketidakpastian sumber anggaran. Ada yang menyebut bersumber dari APBD, ada juga yang menyebut dari APBN.  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperjelas bahwa sumber gaji PPPK berasal dari APBN yang ditransfer ke daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan gaji PPPK dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 25,74 triliun.  "Di dalamnya ada penggajian formasi PPPK, ini yang selalu menjadi consent kita semua. Bagaimana kita menyelesaikan PPPK di daerah, jadi kita masukkan (ke APBN) yaitu Rp 25,47 triliun," kata Prima dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Rabu (21/9).  Ia menjelaskan, dalam DAU pihaknya membagi dua tipe, yakni DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan ditentukan penggunaannya. Adapun penggajian formasi PPPK alokasinya berada pada pagu DAU yang ditentukan pengunaannya.  Secara total keseluruhan, DAU yang dialokasikan dalam APBN 2023 sebesar Rp 396 triliun. DAU tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp 286.77 triliun. Sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya atau earmaking sebesar Rp 109.23 triliun.  Dalam DAU earmaking, tidak hanya dialokasikan untuk gaji PPPK melainkan juga ditentukan untuk pendanaan kelurahan sebesar Rp 1,67 triliun.  "Juga pendanaan layanan publik sebesar Rp 81,82 triliun yang biasanya digunakan untuk sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum," ujar Prima.  Lebih lengkap Prima merinci, anggaran sebesar Rp 24,75 triliun akan disalurkan kepada 1.347.828 PPPK se-Indonesia. Adapun rincian anggaran yang akan dibagikan ke daerah dibagi menjadi dua klaster sebagai berikut:  &nbsp;  1. Klaster provinsi  Sumatera: Rp 1.479.32 miliar  Jawa dan Bali: RP 1.051.69 miliar  Kalimantan dan Sulawesi: Rp 1.465.72 miliar  Nusra, Maluku, dan Papua: Rp 486.95 miliar  &nbsp;  2. Klaster kabupaten/kota  Sumatera: Rp 5.471.31 miliar  Jawa dan Bali: Rp 8.456.27 miliar  Kalimantan dan Sulawesi: Rp 4.554.35 miliar  Nusra, Maluku, dan Papua: Rp 2.775.38 miliar  &nbsp;  "Adapun total keseluruhan untuk penggajian PPPK secara nasional sebesar Rp 25.742.00 triliun," pungkas Prima.

APBN 2023 Alokasikan Gaji Formasi PPPK Sebesar Rp 25,74 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ASN-PNS-Pemkot-Surabaya.jpg" alt="TAMBAHAN PENDAPATAN: ASN di Pemkot Surabaya akan menerima gaji ke-13 secara bertahap. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMBAHAN PENDAPATAN: ASN di Pemkot Surabaya akan menerima gaji ke-13 secara bertahap. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengaturan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tuntas seiring terbitnya regulasi terkait. Aturan tersebut memberikan kepastian kepada PPPK mengenai kesetaraan status gaji mereka dengan pegawai negeri sipil (PNS).  Bahkan, secara nominal, gaji pokok PPPK lebih besar. Dalam Perpres 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK serta diundangkan pada 29 September lalu itu, besaran gaji PPPK didasarkan pada golongan dan masa kerja golongan (MKG).  Sebagaimana PNS, PPPK juga dibagi menjadi 17 golongan. Mulai golongan I sampai XVII. Sama seperti PNS yang dibagi mulai golongan I-a sampai IV-e (lihat grafis).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gaji-pns-pppk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Hak-hak penggajian PPPK pun disetarakan dengan PNS. Mereka juga mendapat tunjangan dan kenaikan gaji. Mulai tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, hingga tunjangan lain. Seperti juga tunjangan PNS di tiap instansi. Besarannya ikut aturan tunjangan PNS.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/02/2020/pppk-juga-perlu-jaminan-pensiun/">PPPK Juga Perlu Jaminan Pensiun</a>  ”PPPK dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Demikian bunyi pasal 3 ayat (1) perpres tersebut.  Masa berlaku Perpres 98/2020 dipastikan bersifat sementara alias tidak permanen. ”Sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.” Demikian bunyi pasal 8 perpres tersebut.  Setelah perpres itu resmi diundangkan, pemerintah akan langsung melakukan pemberkasan bagi sekitar 51 ribu PPPK. Saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang melakukan persiapan.  ”Kapan mulai pemberkasan masih dalam pembahasan di BKN,” tutur Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono saat dikonfirmasi kemarin (4/10).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/07/2020/kekurangan-tenaga-pendidik-disikapi-dengan-rekrutmen-pppk/">Kekurangan Tenaga Pendidik Disikapi dengan Rekrutmen PPPK</a>  Lama pemberkasan itu belum dapat dipastikan. Namun, jika berkaca pada pemberkasan calon pegawai negeri sipil (CPNS), Paryono mengatakan butuh waktu sebulan.  Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Honorer K-2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih menyambut baik keluarnya Perpres 98/2020 itu. Menurut dia, tidak lama lagi nasib sekitar 51 ribu PPPK bisa terang benderang.  Dia pun berharap penetapan NIP bagi PPPK bisa dilakukan lebih dahulu ketimbang CPNS 2019. Seperti janji kepala BKN sebelumnya. ”Saya optimistis karena jika dilihat perkembangan seleksi CPNS 2019 masih berjalan prosesnya,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XAUBBkpm9HE

Gaji Pokok PPPK Lebih Besar daripada PNS, Dapat Tunjangan Juga

gaji pppk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji pppk

Berita Terkini