<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/2Hegg3Iay44dqcgCAenmEMVMXGmGIIqmMdkWHnWh-1-250454484.jpg" alt="Ilustrasi PNS. Naik atau tidaknya gaji PNS pada tahun 2026 masih harus menanti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. Naik atau tidaknya gaji PNS pada tahun 2026 masih harus menanti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana penerapan single salary untuk aparatur sipil negara (ASN) kembali jadi bahan pembicaraan di kalangan pegawai pemerintah, baik PNS maupun PPPK. Skema ini disebut sebagai langkah besar untuk merapikan sistem penggajian, karena seluruh tunjangan akan dilebur menjadi satu paket gaji pokok yang lebih besar, simpel, dan transparan. Meski sempat disebut akan mulai diterapkan bertahap pada 2026, hingga kini kebijakan single salary masih berada pada tahap pembahasan. Pemerintah belum menerbitkan aturan final, sehingga berbagai angka yang beredar masih sebatas simulasi dari struktur gaji yang berlaku sekarang. Inti dari skema ini adalah penentuan penghasilan berdasarkan grading jabatan, bukan status pegawai. Pemerintah menyiapkan penilaian jabatan yang menimbang beban tugas, tanggung jawab, tingkat kesulitan hingga risiko pekerjaan yang kemudian dimasukkan ke level grade tertentu. Setiap jabatan nantinya memperoleh nilai yang dikonversikan menjadi gaji pokok. Dengan cara ini, dua ASN dengan grade jabatan sama idealnya punya penghasilan dasar yang setara. Namun kondisi di lapangan tetap memungkinkan adanya selisih karena faktor pendukung lainnya. Dikutip Fajar (Jawa Pos Group), dalam simulasi awal, semua komponen penghasilan ASN dilebur menjadi satu paket: Total Gaji = Gaji Pokok + 5% Tunjangan Kinerja (sebelum pajak) Tunjangan yang selama ini terbagi banyak akan hilang dan masuk ke dalam satu struktur gaji utama. Meski begitu, gaji antara PNS dan PPPK masih bisa berbeda karena perbedaan struktur dasar, masa kerja golongan (MKG), dan potongan pajak. Sebagai ilustrasi, berikut hitungan simulasi jika skema single salary diterapkan: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016911934/pierre-kalulu-makin-percaya-diri-juventus-ke-perempat-final-coppa-italia">Pierre Kalulu Makin Percaya Diri! Juventus ke Perempat Final Coppa Italia</a> PNS Golongan II/a &bull; Gaji pokok: sekitar Rp 1.960.200 &bull; Tunjangan kinerja 5%: Rp 98.010 &bull; Total sebelum pajak: Rp 2.058.210 &bull; Estimasi pajak 5&ndash;10%: Rp 103.000 &bull; Gaji bersih: sekitar Rp 1.955.210 PPPK Golongan II/a &bull; Gaji pokok: sekitar Rp 2.116.900 &bull; Tunjangan kinerja 5%: Rp 105.845 &bull; Total sebelum pajak: Rp 2.222.745 &bull; Estimasi pajak 5&ndash;10%: Rp 111.000 &bull; Gaji bersih: sekitar Rp 2.111.745 Dari hitungan tersebut, selisih gaji bersih mencapai sekitar Rp 156.535, dengan PPPK berada di atas. Kondisi ini muncul karena struktur gaji dasar PPPK memang lebih tinggi pada level awal sebagai kompensasi status kontrak. Walau konsep grading dibuat untuk menstandardisasi nilai jabatan, gaji tetap bisa berbeda karena beberapa faktor: Nilai dan kompleksitas jabatan Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016911891/gebrakan-datu-nova-setelah-ambil-alih-psis-rekrut-pelatih-baru-pemain-anyar-hingga-bus-tim-baru">Gebrakan Datu Nova Setelah Ambil Alih PSIS: Rekrut Pelatih Baru, Pemain Anyar, hingga Bus Tim Baru</a> Meski tampak setara, tugas dan tanggung jawab jabatan PNS dan PPPK bisa saja berbeda. Masa kerja golongan (MKG) Kenaikan gaji mengikuti MKG. Saat naik dari II/a ke II/b misalnya, gaji PNS bisa sekitar Rp 2,1 juta, sementara PPPK dapat menembus Rp 2,3 juta lebih. Kinerja, wilayah penempatan, dan risiko jabatan Pemerintah membuka ruang penyesuaian berdasarkan beban kerja, prestasi individu, penugasan wilayah, dan tingkat risiko. Dengan demikian, kesetaraan grade bukan jaminan gaji yang identik, melainkan kesetaraan nilai jabatan. Estimasi Rentang Gaji ASN Saat Ini Mengacu ketentuan yang berlaku sekarang, simulasi penghasilan ASN diperkirakan berada pada rentang: &bull; PNS: mulai sekitar Rp 2,47 juta hingga hampir Rp 12 juta, tergantung kelas jabatan. &bull; PPPK: antara sekitar Rp 1,79 juta hingga Rp 6,78 juta, menyesuaikan posisi dan level penugasan. Angka tersebut bisa berubah signifikan bila skema single salary resmi diterapkan. Status Terkini Kebijakan Single Salary Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/016911726/dukungan-iai-dan-ifac-perkuat-kepercayaan-publik-lewat-ketahanan-ekonomi">Dukungan IAI dan IFAC Perkuat Kepercayaan Publik Lewat Ketahanan Ekonomi</a> Wacana penerapan single salary menuju 2026 dinilai sebagai langkah besar menuju sistem penghasilan ASN yang lebih sederhana dan berbasis kinerja. Namun angka rinci untuk PNS dan PPPK, termasuk insentif wilayah maupun kinerja, baru akan pasti setelah pemerintah menerbitkan regulasi final.

Rencana penerapan single salary untuk ASN kembali jadi bahan pembicaraan di kalangan pegawai pemerintah, baik PNS maupun PPPK.

Lumayan! Segini Selisih Gaji PNS dan PPPK Jika Skema Single Salary Diterapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-08JPG-3276513445.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (20/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (20/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Informasi kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 beredar luas di masyarakat. Bahkan, hal ini membuat banyak dari mereka menunggu-nunggu potensi pendapatan tambahan untuk keperluan sehari-hari. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hal senada. Purbaya mengaku belum mendengar detail apapun terkait rencana kenaikan gaji ASN pada tahun depan. Hal ini membuat kenaikan gaji ASN pada 2026 masih belum jelas. Bahkan, belum ada regulasi resmi pula yang mengatur perihal pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Adapun isu-isu tersebut ramai setelah Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto muncul ke permukaan. &ldquo;Kenaikan gaji ASN dan pensiunan telah tertuang dalam rencana kebijakan, tapi belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijalankan,&rdquo; ungkap Purbaya beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan perlu membicarakannya dengan kementerian lain seperti Kementerian PANRB terkait penyesuaian gaji pensiunan. "Pemerintah perlu memastikan seluruh aspek regulasi, kesiapan anggaran, dan pemerataan penerima sebelum mengambil keputusan,&rdquo; papar Purbaya. Senada dengan itu, PT Taspen (Persero) menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai penetapan ataupun kenaikan gaji pensiunan PNS hingga Purnawirawan Polri. &ldquo;Belum ada keputusan dari Pemerintah terkait penetapan/penyesuaian/kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Pusat, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Janda/Warakawuri/Dudanya,&rdquo; kata Taspen dalam keterangannya. Selain itu, Taspen juga memastikan bahwa saat ini keputusan pemerintah terkait kenaikan ataupun pembayaran rapelan gaji pensiunan juga belum ada. &ldquo;Masyarakat diimbau untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari Taspen maupun instansi pemerintah terkait. Taspen selalu mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala informasi terkait pencairan gaji pensiun,&rdquo; tukasnya. Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 perihal Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya telah dilakukan penetapan/penyesuaian kembali terhitung mulai 1 Januari 2024. Jadi, besaran yang berlaku saat ini masih sama dengan tanggal tersebut. &nbsp; Isu Kenaikan Gaji Diberitakan sebelumnya, Isu mengenai kemungkinan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali ramai dibicarakan di berbagai media daring dan media sosial. Sejumlah kabar menyebutkan bahwa penyesuaian gaji pokok (gapok) akan mulai berlaku pada November 2025. Namun, benarkah informasi tersebut? Hingga awal November 2025, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait adanya perubahan atau kenaikan gaji pokok bagi PNS. Artinya, rumor yang beredar masih bersifat spekulatif dan belum didukung oleh kebijakan baru yang sah. Saat ini, struktur gaji pokok PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, yang telah ditetapkan sejak awal tahun lalu. Selama belum ada regulasi baru diterbitkan, ketentuan dalam PP tersebut tetap menjadi dasar penghitungan gaji pokok seluruh ASN di Indonesia. Diketahui&nbsp;pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota TNI/Polri, serta pejabat negara lainnya melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Melihat Fakta dan Dasar Hukum Meski kabar kenaikan gaji PNS ramai diperbincangkan, belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai penyesuaian gaji pokok di tahun 2025. Segala informasi yang beredar sejauh ini lebih bersifat opini dan prediksi tanpa dasar kebijakan baru. Selama belum ada peraturan pengganti, PP Nomor 5 Tahun 2024 tetap berlaku sebagai pedoman utama dalam sistem penggajian PNS di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus menjadi sumber informasi resmi terkait kebijakan ASN. Oleh karena itu, PNS dan calon PNS diimbau untuk selalu memantau pengumuman resmi dari instansi pemerintah, agar tidak mudah terpengaruh oleh isu atau kabar yang belum terverifikasi. Rincian Gaji Pokok PNS Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024 Per September 2025, besaran gaji pokok PNS masih berpedoman pada PP Nomor 5 Tahun 2024. Berikut kisaran gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja: Golongan I IA: Rp 1.685.700 &ndash; Rp 2.522.600 IB: Rp 1.840.800 &ndash; Rp 2.670.700 IC: Rp 1.918.700 &ndash; Rp 2.783.700 ID: Rp 1.999.900 &ndash; Rp 2.901.400 Golongan II Baca Juga: Panglima TNI Santuni Keluarga 3 Prajurit TNI yang Gugur dalam Operasi Kemanusiaan Penanggulangan Bencana di Padang Panjang IIA: Rp 2.184.000 &ndash; Rp 3.633.400 IIB: Rp 2.385.000 &ndash; Rp 3.797.500 IIC: Rp 2.485.900 &ndash; Rp 3.958.200 IID: Rp 2.591.000 &ndash; Rp 4.125.600 Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016910847/polisi-sempat-tangkap-16-warga-yang-menjarah-minimarket-di-sibolga-kapolri-kami-lepas-semuanya">Polisi Sempat Tangkap 16 Warga yang Menjarah Minimarket di Sibolga, Kapolri: Kami Lepas Semuanya</a> Golongan III IIIA: Rp 2.785.700 &ndash; Rp 4.575.200 IIIB: Rp 2.903.600 &ndash; Rp 4.768.800 IIIC: Rp 3.026.400 &ndash; Rp 4.970.500 IIID: Rp 3.154.400 &ndash; Rp 5.180.700 &nbsp; Golongan IV IVA: Rp 3.287.800 &ndash; Rp 5.399.900 IVB: Rp 3.426.900 &ndash; Rp 5.628.300 IVC: Rp 3.571.900 &ndash; Rp 5.866.400 IVD: Rp 3.723.000 &ndash; Rp 6.114.500 IVE: Rp 3.880.400 &ndash; Rp 6.373.200 Rumor kenaikan gaji PNS pada November 2025 hingga kini belum terbukti benar. Pemerintah belum merilis regulasi baru, dan PP Nomor 5 Tahun 2024 masih menjadi acuan yang berlaku. Jadwal Gaji Pensiunan PNS 2025 Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/016910809/viral-disebut-ingin-tinggalkan-pelatnas-pbsi-siti-fadia-langsung-klarifikasi">Viral Disebut Ingin Tinggalkan Pelatnas PBSI, Siti Fadia Langsung Klarifikasi!</a> Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk menyesuaikan gaji pensiunan agar selaras dengan kenaikan gaji ASN aktif. Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan setelah PP disahkan oleh Presiden, dengan pencairan rapel gaji pensiunan mulai akhir November hingga awal Desember 2025. Rapel tersebut akan mencakup periode Januari&ndash;November 2025, dan pembayarannya akan dilakukan melalui PT Taspen. PT Taspen memastikan dana sudah siap disalurkan begitu PP disahkan. Namun, lembaga tersebut juga mengingatkan agar pensiunan tidak mempercayai kabar palsu yang beredar di media sosial sebelum ada pengumuman resmi dari Taspen dan Kemenkeu. Sementara itu, pihak Taspen menegaskan melalui media sosial resminya bahwa belum ada regulasi resmi terkait kenaikan gaji pensiunan, hingga PP baru tersebut benar-benar diterbitkan. &nbsp; Menteri Keuangan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk penghargaan terhadap dedikasi ASN dan PNS sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Menkeu Purbaya mengaku belum mendengar detail apapun terkait rencana kenaikan gaji ASN pada tahun 2026.

Pernyataan Resmi! Menkeu Purbaya Sebut Rencana Kenaikan Gaji PNS 2026 Belum Punya Landasan Hukum yang Kuat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/pexels-defrinomaasy-31679223-3839452142.jpg" alt="Ilustrasi gaji pensiunan PNS. PT Taspen menyebut rapel gaji untuk pensiunan PNS bBelum ada keputusan dari pemerintah. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gaji pensiunan PNS. PT Taspen menyebut rapel gaji untuk pensiunan PNS bBelum ada keputusan dari pemerintah. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira dan yang sangat ditunggu-tunggu bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, gaji pensiunan PNS mulai dicairkan pada Sabtu (1/11). Beriringan dengan ini, banyak para pensiunan PNS mempertanyakan kenaikan gaji pensiunan PNS. Jawabannya, hingga kini pemerintah belum mengumumkan kebijakan baru terkait kenaikan gaji para pensiunan. Kenaikan gaji pensiunan sendiri terjadi dengan kenaikan 12 persen dan efektif berlaku sejak 1 Januari 2024. Kebijakan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Adapun rincian gaji pokok pensiunan PNS setiap golongan berikut ini! 1. Golongan I Ia: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 1.962.200 Ib: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.077.300 Ic: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.165.200 Id: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.256.700 &nbsp; 2. Golongan II IIa: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.833.900 IIb: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.953.800 IIc: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.078.700 IId: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.208.800 &nbsp; 3. Golongan III IIIa: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.558.800 IIIb: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.709.200 IIIc: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.866.100 IIId: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.029.600 &nbsp; 4. Golongan IV IVa: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.200.000 IVb: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.377.800 IVc: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.562.900 IVd: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.755.900 IVe: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.957.100 &nbsp; Tanggapan Taspen Terkait Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Melihat kabar ini, PT Taspen (Persero) menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai penetapan, penyesuaian, hingga kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan lainnya. "Belum ada keputusan dari Pemerintah terkait Penetapan/Penyesuaian/Kenaikan Pensiun Pokok bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Pusat, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Janda/Warakawuri/Dudanya," kata Taspen dalam keterangannya. Hal ini disampaikan untuk meluruskan sejumlah informasi yang bisa saja menyebabkan mispersepsi bagi publik. Terutama terkait kabar rapel gaji pensiunan PNS pada November 2025. Bahkan, Taspen mengimbau masyarakat agar terus berhati-hati dan teliti memilah informasi mengenai pencairan gaji pensiunan PNS. Hal ini demi menghindari berkembangnya mispersepsi di kalangan masyarakat. "Taspen selalu mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala informasi terkait pencairan gaji pensiun," jelasnya.

Gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dicairkan, namun pemerintah belum umumkan kenaikan gaji pensiunan.

Rincian Gaji Pensiunan PNS 2025 per Golongan I-IV, Bulan ini Naik?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/JKT_HALAL-BIHALAL-DI-BALAIKOTA_HANUNG-HAMBARA_08042025-2-2515703962.jpg" alt="Ilustrasi PNS tengah siap-siap masuk ke kantor. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS tengah siap-siap masuk ke kantor. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menuju akhir tahun 2025, ada kabar baik untuk para jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Pada 30 Juni 2025 lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menantangani Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 79 Tahun 2025. Aturan tersebut berisi kebijakan kenaikan gaji bagi seluruh ASN. Peraturan ini mengatur gaji untuk semua ASN, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI/Polri, hingga pejabat negara. Keputusan ini menjadi komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus menyesuaikan inflasi dan kondisi ekonomi nasional. Tak lama kebijakan tersebut berhasil menjadi sorotan karena mencakup jutaan pegawai negeri. Lantas, apa poin utama Pepres Nomor 79 Tahun 2025 dan kapan kenaikan gaji mulai berlaku? Seperti yang diketahui bahwa Pepres Nomor 79 Tahun 2025 sudah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan hanya merujuk kepada para ASN dan pejabat negara. &ldquo;Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara,&rdquo; bunyi poin 6, halaman 3, lampiran Perpres 79 Tahun 2025, dikutip JawaPos.com. Program ini masuk dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. <h2>Presentase Kenaikan Gaji</h2> Dikutip dari Radar&nbsp;Semarang (Jawa Pos Group), adapun besaran kenaikan gaji yang akan diterima ASN berbeda-beda menurut golongan jabatan dan masa kerja. Berikut rinciannya: - Golongan I dan II akan menerima kenaikan gaji yakni sebesar delapan persen. - Golongan III akan menerima kenaikan gaji yakni sebesar sepuluh persen. - Golongan IV akan menerima kenaikan gaji tertinggi yakni sebesar dua belas persen. Golongan IV memperoleh kenaikan paling tinggi, sejalan dengan tanggung jawab dan masa kerja yang umumnya lebih panjang. Lebih lanjut, kenaikan ini hanya berlaku untuk gaji pokok. Sementara untuk tunjungan kinerja, pemerintah akan memberikan tunjangan dan kompensasi lainnya berdasarkan evaluasi di masing-masing instansi. Hal ini tercermin dari bunyi poin 2 halaman 70, lampiran Perpres 79 Tahun 2025. "Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja aparatur sipil negara dapat dilaksanakan melalui (a) penerapan manajemen penghargaan dan pengakuan bagi aparatur sipil negara serta (b) penerapan sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara," demikian bunyi poin tersebut. <h2>Rincian gaji&nbsp;ASN</h2> Berikut rincian gaji pokok ASN yang berstatus PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS. <h3>Untuk lebih jelas, mari simak rinciannya di bawah ini:</h3> <h3>Gaji&nbsp;ASN Golongan I</h3> Golongan Ia: Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600 Golongan Ib: Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700 Golongan Ic: Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700 Golongan Id: Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400 <h3>Gaji&nbsp;ASN Golongan II</h3> Golongan IIa: Rp 2.184.000 - Rp 3.643.400 Golongan IIb: Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500 Golongan IIc: Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200 Golongan IId: Rp 2.591.100 - Rp 4.125.600 <h3>Gaji&nbsp;ASN Golongan III</h3> Golongan IIIa: Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200 Golongan IIIb: Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800 Golongan IIIc: Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500 Golongan IIId: Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700 <h3>Gaji&nbsp;ASN Golongan IV</h3> Golongan IVa: Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900 Golongan IVb: Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300 Golongan IVc: Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400 Golongan IVd: Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500 Golongan IVe: Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200 <h2>Cara menghitung kenaikan gaji</h2> Perhitungan kenaikan gaji dilakukan dengan menambahkan gaji pokok saat ini dengan persentase kenaikan sesuai golongan. Contohnya bagi PNS golongan IIIc dengan gaji pokok Rp.4.000.000, maka mengalami kenaikan gaji sepuluh persen dengan nominal sebesar Rp.4.400.000 per bulan. <h3>Kapan gaji baru cair?</h3> Kenaikan gaji rencananya akan berlaku mulai bulan Oktober 2025 dan pencairannya baru dilakukan secara rapel pada bulan November 2025. Kendati demikian pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tengah menunggu kesiapan anggaran yang dibutuhkan pemerintah. <h3>Gaji pensiunan</h3> Lantas, bagaimana ASN yang telah pensiun? Meskipun beredar kabar terkait kenaikan gaji pensiunan, pemerintah menggarisbawahi soal kenaikan gaji tahun 2025 hanya berlaku untuk ASN masih yang aktif. Penyesuaian tunjangan pensiunan masih dalam tahap kajian sehingga belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan gaji pensiun

Presiden Prabowo resmi teken Perpres 79 Tahun 2025. Gaji ASN naik hingga 12 persen, berlaku Oktober dan dicairkan rapel November 2025.

Resmi! Perpres 79 Tahun 2025 Naikkan Gaji ASN hingga 12 Persen, Berlaku Oktober dan Cair November 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/pns-1836388912.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah telah resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai Oktober 2025, yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Pencairan kenaikan gaji ini baru akan dilaksanakan pada November 2025, mencakup rapel gaji untuk dua bulan (Oktober dan November).&nbsp; Tujuan utama dari penyesuaian gaji ini adalah untuk mempertahankan daya beli Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah meningkatnya biaya hidup, yang pada gilirannya juga diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.&nbsp; Dengan adanya kenaikan gaji ini, ASN diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini sendiri merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Rincian Kenaikan Gaji PNS 2025 Berdasarkan Golongan Berdasarkan Perpres 79 Tahun 2025, rincian persentase kenaikan gaji PNS terbagi menjadi beberapa golongan, berikut diantaranya: Golongan I dan II: naik sekitar 8 persen Golongan III: naik sekitar 10 persen Golongan IV: naik sekitar 12 persen Golongan IV: mendapatkan kenaikan tertinggi, sejalan dengan tanggung jawab dan masa kerja yang umumnya lebih panjang. Meski begitu, kenaikan ini hanya berlaku untuk gaji pokok. Teruntuk tunjangan kinerja (tukin) dan tunjangan lainnya akan disesuaikan dengan evaluasi internal pada masing-masing instansi. Daftar Gaji Pokok PNS Berdasarkan Golongan (PP Nomor 5 Tahun 2024) Golongan I: Rp1.685.700 &ndash; Rp2.901.400 Golongan II: Rp2.184.000 &ndash; Rp4.125.600 Golongan III: Rp2.785.700 &ndash; Rp5.180.700 Golongan IV: Rp3.287.800 &ndash; Rp6.373.200 Dengan penyesuaian ini, ASN dapat memperkirakan besaran gaji baru sesuai posisi dan masa kerja masing-masing. Cara Menghitung Kenaikan Gaji PNS Perhitungan kenaikan ini dilakukan dengan menambahkan gaji pokok saat ini beserta persentase kenaikan yang ada pada golongan. Sebagai acuan, gaji pokok PNS terdahulu diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024. Contoh sederhananya, jika PNS Golongan I mendapatkan gaji pokok Rp 2.000.000, maka dengan kenaikan 8 persen, gaji barunya akan berada di angka Rp 2.160.000. &nbsp;

Pemerintah telah resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai Oktober 2025, yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres)

4 Golongan Kenaikan Gaji PNS 2025: Dari 8 hingga 12 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/yKr2wJnzompChBmqfOzoP74s8RoefRCMcH0Mmnbr-1-4221298014.jpg" alt="menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang ke rumah duka mantan menteri Perekonomian Kwik Kian Gie, Selasa (29/7/2025). (Instagram @smindrawati)" width="100%">
<figcaption>menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang ke rumah duka mantan menteri Perekonomian Kwik Kian Gie, Selasa (29/7/2025). (Instagram @smindrawati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Momen pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan kerap menjadi salah satu momen yang paling ditunggu. Bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama ini kerap ada selipan soal kabar kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) di tahun depan. Sayangnya, hari ini, angin segar tersebut tak berhembus. Lalu, bagaimana kejelasan nasibnya? Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, untuk kebijakan terkait rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS), pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini terkait kebutuhan pegawai. Baik itu di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (pemda). Mengingat, pada tahun ini, proses rekrutmen pun sudah berjalan. "Jadi nanti tergantung kebutuhan kementerian, lembaga, dan daerah. Namun di saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang harus dipertimbangkan," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan, di Jakarta, Jumat petang (15/8). Diakuinya, sampai saat ini, pihaknya belum menyampaikan hal itu. "Kita belum melakukan perhitungan terkait hal itu. Terutama, untuk rekrutmen CPNS," katanya. Hal ini juga ditekankan olehnya untuk kenaikan gaji ASN. Dia memberi sinyal tak akan ada kenaikan gaji untuk para abdi negara tahun depan. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah fokus pada program-program prioritas. "Untuk gaji kita juga akan melihat kepada fiscal space yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional," sambungnya. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan Rancangan Undang-undang APBN 2026 dan Nota Keuangan. Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan beberapa agenda prioritas pada 2026. Diantaranya, bidang pendidikan, pangan, energi, kesehatan, pertahanan, hingga perekonomian kerakyatan.&nbsp;Adapun total belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.786,5 triliun. Sedangkan, penerimaan negara ditarget sebesar Rp 3.147 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengonfirmasi tidak ada pembahasan kenaikan gaji PNS dalam RAPBN 2026, fokus pada program prioritas pemerintah.

Tak Ada Kabar soal Gaji PNS di Pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/2Hegg3Iay44dqcgCAenmEMVMXGmGIIqmMdkWHnWh-1-250454484.jpg" alt="Ilustrasi PNS. Naik atau tidaknya gaji PNS pada tahun 2026 masih harus menanti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. Naik atau tidaknya gaji PNS pada tahun 2026 masih harus menanti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan guna memperingati HUT ke-80 RI dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026, termasuk nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Dalam jadwal acara yang diterima JawaPos.com, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI pada pukul 10.00 - 10.45 WIB di Gedung DPR RI, Jakarta. Bahkan, sebelum berpidato, Pemerintah akan lebih dulu memperlihatkan tayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo. Setelah menyampaikan pidato kenegaraan HUT ke-80 RI, usai salat Jumat, tepatnya pukul 14.57-15.42 WIB, Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Dalam pidato Prabowo pada siang menuju sore itulah, biasanya akan menjadi momen yang paling ditunggu banyak pihak. Salah satunya para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, dalam pidato kenegaraan presiden sebelumnya, perihal kenaikan gaji PNS yang erat kaitannya dengan realisasi APBN 2026 akan diumumkan. Pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen di hadapan para wakil rakyat di DPR. "RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12 persen yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," kata Jokowi saat membacakan Pidato Nota Keuangan RAPBN 2024 di Gedung DPR RI, Rabu (16/8/2023). Berdasarkan pengalaman tersebut, apakah Presiden Prabowo akan mengumumkan kenaikan gaji PNS 2026 pada hari ini? Merespons hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa ia tidak bisa membocorkan kebijakan pemerintah pada tahun 2026 yang akan disampaikan Prabowo. Ia meminta seluruh pihak untuk menunggu pidato Presiden Prabowo yang akan disampaikan Jumat (15/8) besok. Menurut dia, dalam pidato Prabowo besok, akan terlihat secara gamblang postur APBN 2026. "Kita harus belajar disiplin menunggu sesuatu itu sampai waktunya. Jadi, mungkin kita tidak biasakan bocoran A1 A2 atau A3 kepada teman-teman. Yang jelas kita tunggu besok pidato presiden," kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/8). "Dalam nota keuangan tentu kita bisa melihat besok dengan cukup terang postur APBN kita," lanjutnya.&nbsp; Selain terkait postur APBN, dalam pidato kenegaraan besok Prabowo juga akan menyampaikan program apa saja yang menjadi prioritas dalam pemerintahannya sepanjang tahun 2026.&nbsp; "Dan apa-apa saja program prioritas yang akan disampaikan Presiden. Mohon maaf, tidak bisa dibocorkan," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan HUT ke-80 RI dan RUU APBN 2026, soroti kemungkinan kenaikan gaji PNS.

Hari Ini Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan di DPR, Gaji PNS 2026 Bakal Naik?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/2Hegg3Iay44dqcgCAenmEMVMXGmGIIqmMdkWHnWh-1-250454484.jpg" alt="Ilustrasi PNS. Naik atau tidaknya gaji PNS pada tahun 2026 masih harus menanti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. Naik atau tidaknya gaji PNS pada tahun 2026 masih harus menanti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menyampaikan pidato kenegaraan guna memperingati HUT ke-80 RI dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025, termasuk nota keuangan dan dokumen pendukungnya.&nbsp; Dalam pidato kenegaraan presiden sebelumnya, ada momen yang sangat dinanti dari penyampaian tersebut. Salah satunya, kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun berikutnya.&nbsp; berdasarkan pengalaman tersebut, apakah berarti gaji PNS bakal naik pada tahun 2026 mendatang?&nbsp; Merespons hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa ia tidak bisa membocorkan kebijakan pemerintah pada tahun 2026 yang akan disampaikan Prabowo.&nbsp; Ia meminta seluruh pihak untuk menunggu pidato Presiden Prabowo yang akan disampaikan Jumat (15/8) besok. Menurut dia, dalam pidato Prabowo besok, akan terlihat secara gamblang postur APBN 2026.&nbsp; "Kita harus belajar disiplin menunggu sesuatu itu sampai waktunya. Jadi, mungkin kita tidak biasakan bocoran A1 A2 atau A3 kepada teman-teman. Yang jelas kita tunggu besok pidato presiden," kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/8).&nbsp; "Dalam nota keuangan tentu kita bisa melihat besok dengan cukup terang postur APBN kita," lanjutnya.&nbsp; Selain terkait postur APBN, dalam pidato kenegaraan besok Prabowo juga akan menyampaikan program apa saja yang menjadi prioritas dalam pemerintahannya sepanjang tahun 2026.&nbsp; "Dan apa-apa saja program prioritas yang akan disampaikan Presiden. Mohon maaf, tidak bisa dibocorkan," pungkasnya.&nbsp; <h2>Prabowo Sudah Naikkan Gaji Guru</h2> Untuk diketahui, terakhir kali Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru ASN dan honorer mulai tahun 2025. Keputusan ini diumumkan Prabowo tak lama setelah dilantik, tepatnya saat hadir dalam acara Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11/2024). "Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru. Karena saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," kata Prabowo.&nbsp; "Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk menteri keuangan yang paling keras," sambungnya.&nbsp; Melalui pidatonya, Prabowo memastikan bahwa gaji guru ASN naik sebesar satu kali gaji pokok dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah sertifikasi/pendidikan profesi guru (PPG). "Kita telah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS, PPPK, serta guru-guru non-ASN. Guru ASN dapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok," jelas Prabowo.&nbsp; "Guru-guru Non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta per bulan," imbuh sosok yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. Prabowo memastikan, kenaikan gaji guru ASN dan honorer ini sejalan dengan kenaikan anggaran untuk kesejahteraan yang melonjak sekitar 16,7 triliun, menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025.

Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan terkait APBN 2026 dan kemungkinan kenaikan gaji PNS.

Gaji PNS 2026 Bakal Naik? Tunggu Pidato Presiden Prabowo Subianto Besok, 15 Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/Ketua-Umum-Partai-Golkar-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-1JPG-3852348416.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. &ldquo;Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,&rdquo; kata Airlangga, dikutip Sabtu (20/7). Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran. Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai. Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski begitu, Airlangga tidak merinci besaran kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun depan. Dia hanya mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas. &ldquo;Kalau penyesuaian kan ke atas,&rdquo; ujarnya. Selain penyesuaian gaji, Pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS. Hal itu berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah. Adapun pada 2024, pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13. Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam KEM-PPKF, Kementerian Keuangan bersama DPR menyepakati asumsi makro dengan rincian sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen, laju inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-85 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari. Sementara pendapatan negara ditargetkan dalam rentang 12,30-12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen terhadap PDB, serta defisit 2,29-2,82 persen. Nota Keuangan dan RAPBN 2025 akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus mendatang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025.

Kabar Baik, Ada Rencana Kenaikan Gaji PNS Tahun Depan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/Ilustrasi-PNS1-1330042859.jpg" alt="Ilustrasi PNS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah secara resmi menaikkan gaji PNS tahun 2024 sebesar 8 persen. Kenaikan gaji PNS ini berlaku untuk semua pegawai yang berada di pusat maupun di daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenaikan gaji PNS tahun ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil," bunyi beleid dalam PP Nomor 5 Tahun 2024, dikutip Jumat (1/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip peraturan tersebut, gaji terendah PNS pada golongan III ditetapkan sebesar Rp 2.785.700 - Rp 3.154.400. Angka ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 2.579.400 - Rp 2.920.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun gaji tertinggi PNS golongan III diperoleh oleh mereka yang telah memenuhi Masa Kerja Golongan (MKG) paling lama. Untuk diketahui MKG ini digunakan untuk menentukan besaran gaji untuk masing-masing PNS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk gaji PNS golongan III tertinggi diperoleh mereka yang termasuk dalam Golongan IIIa MKG 32 tahun yang ditetapkan sebesar Rp 4.575.200. Angka ini tercatat meningkat dari sebelumnya Rp 4.236.400.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, gaji tertinggi PNS golongan IIId yang telah mengabdi selama 32 tahun sebesar Rp 5.180.700 dari sebelumnya Rp 4.797.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap berikut ini daftar gaji PNS golongan III terbaru tahun 2024:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IIIa Rp 2.745.700&nbsp; - Rp 4.575.200</div> <div dir="auto">Golongan IIIb Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800</div> <div dir="auto">Golongan IIIc Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IIId Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, berikut ini daftar gaji PNS golongan III terbaru sebelum ada kenaikan sebesar 8 persen:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IIIa Rp 2.579.400&nbsp; - Rp 4.236.400&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IIIb Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600</div> <div dir="auto">Golongan IIIc Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400</div> <div dir="auto">Golongan IIId Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000</div> &nbsp;

Pemerintah secara resmi menaikkan gaji PNS 2024 sebesar 8 persen. Kenaikan gaji ini berlaku untuk semua pegawai baik di pusat maupun daerah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji pns

Berita Terkini