<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Immanuel-Ebenezer-Gerungan-atau-Noel-3JPG-4035102419.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, meminta agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadirkan dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pernyataan tersebut disampaikan Noel di sela-sela menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jumat (13/2). Menanggapi tudingan mengenai adanya aliran dana ke suatu partai politik, Noel memilih menyerahkan hal tersebut kepada saksi maupun jaksa untuk diungkap dalam persidangan. &ldquo;Ini kan ada fakta persidangan. Lebih bagus yang menyampaikan saksi atau jaksa. Kalau dari saya kan tidak bagus. Nanti dikeroyokin sayanya,&rdquo; kata Noel kepada wartawan. Terkait wacana menghadirkan pihak partai, Noel menegaskan hal itu merupakan kewenangan pengadilan, bukan dirinya. &ldquo;Itu kan kewenangan pengadilan, bukan kewenangan saya," ujarnya. Namun, Noel justru mengharapkan agar Majelis Hakim bisa menghadirkan Pimpinan KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. "Harapan saya jangan partai yang hadir, pimpinan KPK harus hadir,&rdquo; imbuhnya. Noel sendiri sempat melontarkan pernyataan soal inisial partai K, yang diduga menerima aliran uang haram pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). &ldquo;Partai saya kerucutkan ya. Kemarin kan (hurufnya) K, sekarang (terdiri dari) tiga huruf. Untuk sementara itu dulu,&rdquo; ucap Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2). Saat disinggung lebih lanjut mengenai warna partai tersebut, Noel enggan memberikan keterangan tambahan. &ldquo;Sudahlah, jangan kasih tahu warna lagi,&rdquo; tegasnya. Meski demikian, Noel menilai identitas partai yang dimaksud semakin jelas seiring dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. &ldquo;Bukan saya yang menyampaikan, tapi fakta persidangan. Jaksa, lalu saksi-saksi yang menyampaikan. Bukan saya,&rdquo; pungkasnya. Dalam kasusnya, Noel didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3.365.000.000 atau Rp 3,36 miliar dalam kasus penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi K3 di Kemenaker. Selain itu, Noel bersama-sama 10 terdakwa lainnya didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6.522.360.000,00 (Rp 6,5 miliar) dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker RI. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12C ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. &nbsp;

Eks Wamenaker Noel Ebenezer minta pengadilan hadirkan pimpinan KPK ke persidangan Tipikor terkait kasus sertifikasi K3.

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Minta Pengadilan Hadirkan Pimpinan KPK ke Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/Screenshot_2026-01-26-20-40-09-781_comandroidchrome-edit-3716960454.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPosmm.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPosmm.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menanggapi isu yang menyebut dirinya bakal &ldquo;di-Noel-kan&rdquo;. Purbaya menegaskan dirinya sama sekali tidak memahami maksud tudingan Mantan Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel tersebut. Ia menegaskan bahwa Noel sudah resmi menjadi tersangka korupsi karena terima uang, sedangkan dirinya enggak. &ldquo;Saya enggak ngerti apa sih maksudnya? Noel kan terima duit, gua mah enggak terima duit,&rdquo; kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1). Ia mempertanyakan narasi seolah dirinya dijebak hingga akhirnya bisa "di-Noel-kan". Menurut Purbaya, selama tidak ada penerimaan uang, maka tidak ada persoalan hukum maupun etika yang perlu dipermasalahkan. &ldquo;Dijebak gimana? Ah biar aja. Yang penting gua enggak terima duit,&rdquo; tegasnya. Purbaya bahkan secara terang-terangan membandingkan dirinya dengan sosok Noel yang telah ditetapkan tersangka. Ia menilai perbedaan mendasarnya jelas, soal menerima atau tidak menerima uang. &ldquo;Noel kan terima. Kayaknya terima ya? Terima kan dia? Nah gua enggak terima duit,&rdquo; ungkap Purbaya. Lebih lanjut, Purbaya menegaskan kondisi finansialnya tidak menjadi alasan untuk melakukan hal-hal di luar aturan. Dengan gaji yang ia terima saat ini, menurutnya sudah lebih dari cukup. &ldquo;Gaji gua gede di sini, cukup,&rdquo; imbuhnya. Purbaya juga mengaku tak tahu mengapa namanya diseret-seret oleh Noel. Ia menduga mungkin saja Mantan Menaker itu sebel terhadap dirinya. &ldquo;Jadi casenya saya enggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebel sama gua, saya enggak tahu,&rdquo; tutur Purbaya. Terakhir ia menilai kasus korupsi didirinya kecil untuk terjadi. Kecuali, kata dia, jika secara gamblang dirinya telah menerima uang. &ldquo;Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinannya terjadi, kecuali saya mulai terima uang,&rdquo; pungkas Purbaya (*)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bantah isu bakal “di-Noel-kan”. Ia tegaskan tak terima duit, beda dari Noel yang sudah tersangka

Menkeu Purbaya soal Kabar Bakal “Di-Noel-kan”: Noel Kan Terima Duit, Gua Engga!'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/JKT_KPK-Perlihatkan-Kendaraan-hasil-OTT-Wamenaker-Immanuel-Ebenezer_SALMAN-TOYIBI_-5JPG-1133728297.jpg" alt="Sejumlah kendaraan hasil sitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) diperlihatkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Kendaraan tersebut merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel E" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan hasil sitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) diperlihatkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Kendaraan tersebut merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel E</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Mohammad Mahfud MD ikut mengomentari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Menurut dia, KPK sudah bekerja dengan baik.&nbsp; Mahfud menyatakan bahwa langkah yang diambil oleh KPK patut diapresiasi. Karena itu, dia menyatakan dukungannya kepada lembaga antirasuah. Dikutip dari unggahan akun media sosial resminya, Mahfud secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap KPK. Dia mendorong agar KPK terus maju pantang mundur dalam pemberantasan korupsi.&nbsp;&rdquo;Noel Ebenezer di-OTT (KPK). Dalam beberapa bulan terakhir KPK sudah mulai bisa terlepas dari belenggu politik tertentu dan menunjukkan taringnya. Kita apresiasi, maju terus pantang mundur KPK,&rdquo; tulis Mahfud. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, langkah KPK tidak lepas dari konsistensi Presiden Prabowo Subianto. Dia menyatakan bahwa Prabowo konsisten tidak melindungi pejabat, termasuk anggota Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Prabowo. Untuk itu, Mahfud juga menyatakan dukungan terhadap Prabowo.&nbsp;&rdquo;Lanjutkan Pak Presiden, buka pintu dan dorong KPK untuk memburu pejabat korup agar kembali disegani,&rdquo; lanjutnya. Menurut Mahfud, KPK harus mengkonstruksi kasus yang banyak dilakukan oleh para pejabat. Tidak harus selalu melalui OTT, bisa juga lewat mekanisme penegakan hukum lainnya. Lewat OTT terhadap Noel, KPK mengamankan sejumlah pihak. Mereka juga mengamankan beberapa barang bukti yang diantaranya adalah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.&nbsp; Barang bukti tersebut sudah ditunjukkan oleh KPK kepada publik. Namun demikian, penjelasan resmi ihwal OTT terhadap Noel masih menunggu disampaikan oleh KPK. Dugaan sementara Noel kena operasi senyap oleh KPK karena terlibat dalam praktik korupsi lewat modus pemerasan berkaitan dengan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). (*) &nbsp; &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 82px; top: 134px;">&nbsp;</div>

Mantan Menko Polkam Mahfud MD memberikan dukungan kepada KPK setelah OTT Wamenaker Noel, mendorong pemberantasan korupsi.

Komentari OTT KPK Terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer, Mahfud MD: KPK Sudah Lepas dari Belenggu Politik Tertentu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/JKT_JOB-FAIR-DI-KOTA-TANGERANG_HANUNG-HAMBARA_23042025-9-2281681687.jpg" alt="Sejumlah pencari kerja melihat lowongan pekerjaan di Job Fair. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pencari kerja melihat lowongan pekerjaan di Job Fair. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membuat aturan yang melarang syarat batasan umur kerja dan status pernikahan. Bahkan, syarat good looking alias berpenampilan menarik nantinya juga akan dilarang di lowongan kerja. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) saat menutup job fair 2025 yang disiarkan langsung oleh YouTube Kemenaker. "Kita berharap mitra industri kita tidak lagi memberi persyaratan untuk para pencari kerja yang begitu berat. Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur nanti kita akan hapus," kata Noel, dikutip Minggu (25/5). &ldquo;Soal syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada. Kemudian umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal sudah nikah, belum nikah, itu kita hapus,&rdquo; imbuhnya. Dia menjelaskan, tak lama lagi surat edaran mengenai hal ini akan dikeluarkan. Aturan tersebut dilberakukan sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat dalam mencari kerja.&nbsp; Tak hanya itu, Noel juga menegaskan perusahaan industri untuk tidak coba-coba melakukan praktik pelecehan seksual alam bentuk apapun kepada calon karyawan, seperti halnya menanyakan ukuran bra kepada pelamar kerja perempuan. &ldquo;Jangan sampai lagi kalau HRD atau manajemen nanya ukuran BH. Itu penghinaan dan itu pelecehan dan itu ada tindak pidananya. Jadi kami di Kementerian Tenaga Kerja mempertegas praktik-praktik yang sifatnya melecehkan perempuan," tegas Noel.&nbsp; Di sisi lain, Noel juga menyoroti praktik penahanan ijazah. Menurutnya, praktik ini termasuk praktik pemerasan. Terlebih, apabila penahanan ijazah meminta sejumlah penebusan bagi karyawan yang akan mengambilnya. "Jika masih ada praktik penahanan ijazah, kami akan melakukan tindakan pidana juga. Kita akan kenakan pasal penggelapan 372 dan 374 (KUHP),&rdquo; tegas Noel. &nbsp;

Kementerian Ketenagakerjaan akan melarang syarat umur, status pernikahan, dan penampilan menarik dalam lowongan kerja.

Kemenaker Bakal Hapus Syarat Batasan Umur hingga Good Looking di Lowongan Kerja, Wamenaker Ebenezer: HRD Jangan Tanya Ukuran BH!