<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/IMG_6946JPG-3958940577.jpg" alt="Mantan narapidana kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Nurhadi berjalan mengikuti sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (18/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan narapidana kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Nurhadi berjalan mengikuti sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (18/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) PT Java Energy Semesta, Liyanto, mengungkapkan bahwa ayahnya, almarhum Bambang Hartono Tjahjono pernah mentransfer uang kepada menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Pernyataan itu disampaikan Liyanto saat bersaksi untuk terdakwa Nurhadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/12). Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji, mempertegas pernyataan Liyanto soal transfer uang kepada Rezky Herbiyono berkaitan dengan dakwaan jaksa KPK terhadap Nurhadi. Sebab, jumlah uang Rp 11 miliar yang ditransfer ayah Liyanto, almarhum Bambang Hartono nilainya sama dengan dakwaan jaksa KPK. "Saudara Saksi ya. Ini (Nurhadi) didakwa oleh penuntut umum ini menerima sejumlah uang," tanya Hakim Fajar Kusuma kepada Liyanto. "Iya," jawab Liyanto. "Di dakwaan penuntut umum ini menerima sejumlah uang. Nilainya itu adalah sejumlah yang saksi sebutkan tadi," tegas hakim. Sementara, tim kuasa hukum Nurhadi membantah keterangan saksi yang disampaikan di persidangan. Penasihat hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) sarat dengan asumsi dan berpotensi mengikis prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana. Menurut Maqdir, seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan dugaan bahwa uang yang diterima berkaitan dengan pengurusan perkara tanpa didukung bukti faktual yang jelas dan kuat. &ldquo;Apabila seseorang bisa dihukum hanya karena asumsi bahwa uang yang diterimanya berhubungan dengan pengurusan perkara, tanpa pembuktian yang nyata, maka yang runtuh bukan hanya satu perkara, melainkan keseluruhan sistem hukum kita,&rdquo; ujar Maqdir. Ia menegaskan, hukum pidana mensyaratkan alat bukti yang sah serta keterangan saksi yang memenuhi kriteria sebagai saksi fakta. Yakni berdasarkan apa yang benar-benar dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Namun, keterangan saksi bernama Liyanto tidak memenuhi unsur tersebut karena tidak bersifat faktual. &ldquo;Jika sejak awal keterangan itu tidak memenuhi syarat pembuktian, mengapa tetap diterima? Ini yang menjadi keberatan kami,&rdquo; tuturnya. Selain itu, Maqdir juga mengkritisi prosedur pemeriksaan saksi yang dinilainya tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ia menyoroti keterlambatan kehadiran saksi kunci serta mekanisme pemeriksaan saksi yang dilakukan secara daring. Ia mengingatkan, Mahkamah Agung telah mengatur secara tegas mekanisme pemeriksaan saksi secara daring, yang harus dilaksanakan dari kantor kejaksaan atau pengadilan. &ldquo;Ketentuan tersebut seharusnya dipahami dan dipatuhi oleh penuntut umum dalam proses persidangan,&rdquo; imbuhnya. <h2>Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp 137 Miliar</h2> Dalam kasusnya, Nurhadi didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 137,1 miliar dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di lingkungan peradilan, baik saat dirinya masih aktif menjabat maupun setelah tidak menjabat di Mahkamah Agung. Gratifikasi itu diterima dari proses hukum di berbagai tingkat peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi hingga peninjauan kembali (PK). Penerimaan uang tersebut berlangsung dalam rentang Juli 2013 hingga 2019. Selain gratifikasi, Jaksa juga mendakwa Nurhadi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 307,26 miliar dan USD 50.000. Nurhadi menempatkan dan memindahkan uang yang diduga berasal dari para pihak berperkara tersebut ke berbagai rekening, serta membelanjakannya untuk pembelian aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 138,5 miliar. Nurhadi didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. &nbsp;

Direktur Utama PT Java Energy sebut almarhum Bambang Hartono transfer Rp11 miliar ke menantu Nurhadi. Simak bantahan pengacara soal dakwaan

Saksi Beber Aliran dana Rp 11 Miliar ke Menantu Eks Sekretaris MA Nurhadi, Pengacara Klaim Hanya Asumsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Ali-2.jpg" alt="Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah hukum terkait perkara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Lembaga antirasuah menyita hasil kebun sawit yang diduga terkait dengan aset milik Nurhadi, mencapai sekitar Rp 1,6 miliar. Kebun sawit milik Nurhadi itu berlokasi di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Langkah itu sebagai bagian dari pemulihan aset dari tindak pidana korupsi yang menjerat Nurhadi. &ldquo;KPK melakukan penyitaan atas hasil kebun sawit, dimana kebun sawit itu telah dilakukan penyitaan oleh KPK dan kebun sawit yang disita tersebut dalam masa produktif. Hasil penjualan kebun sawit yang disita oleh KPK itu senilai Rp 1,6 miliar,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/10). Budi menjelaskan, hasil kebun sawit tersebut berasal dari lahan yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi. Hasil panen dari kebun tersebut kemudian dijual, dan seluruh uang hasil penjualan disita oleh penyidik KPK sebagai bagian dari proses hukum. &ldquo;Jadi setiap hasil panen yang dihasilkan oleh kebun sawit yang disita oleh KPK tersebut kemudian juga dilakukan penyitaan oleh penyidik,&rdquo; ucap Budi.&nbsp; Ia menegaskan, penyitaan hasil kebun produktif ini merupakan bentuk pengelolaan aset sitaan agar tetap memberikan manfaat selama proses hukum berlangsung. Langkah tersebut, lanjut Budi, menjadi salah satu strategi KPK dalam memperkuat mekanisme pemulihan aset negara atau asset recovery.&nbsp; Dengan memanfaatkan aset yang masih produktif, KPK memastikan nilai ekonomis barang sitaan tidak menurun selama proses hukum berjalan. &ldquo;Tentu ini menjadi salah satu langkah hukum yang progresif melakukan penyitaan atas hasil produktif. Jadi ini seperti semacam passive income karena ini kemudian nantinya jika ditetapkan oleh hakim untuk dirampas menjadi milik negara tentu ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi asset recovery,&rdquo; jelasnya. Penyitaan itu dilakukan setelah KPK memeriksa terhadap dua orang saksi, pada Kamis (23/10). Penyidik KPK memeriksa Musa Daulay selaku notaris dan PPAT, serta Maskur Halomoan Daulay yang merupakan pengelola kebun kelapa sawit. KPK sebelumnya kembali melakukan penangkapan terhadap Nurhadi. Mantan pejabat tinggi MA itu ditangkap setelah menyelesaikan masa pidananya dalam kasus suap dan gratifikasi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kali ini, Nurhadi kembali ditahan atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang masih terkait dengan perkara di lingkungan MA. Penangkapan dan penahanan ini merupakan langkah lanjutan dari pengembangan kasus suap yang sebelumnya menjerat Nurhadi. Adapun, Nurhadi sebelumnya telah divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta, setelah terbukti menerima gratifikasi dan suap oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Selain pidana badan, Nurhadi juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000. Nurhadi terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 13.787.000.000. Nurhadi juga terbukti menerima suap sebesar Rp 35.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Nurhadi terbukti menerima suap melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Serta, terbukti menerima gratifikasi melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK sita hasil kebun sawit eks Sekretaris MA Nurhadi senilai Rp 1,6 miliar sebagai bagian dari pemulihan aset korupsi.

KPK Sita Hasil Lahan Sawit Eks Sekretaris MA Nurhadi Senilai Rp 1,6 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/IMG_4338JPG-632074445.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap CEO Sentul City, Eddy Sindoro, pada Kamis (16/1). Eddy Sindoro akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini Kamis, 16 Januari 2025, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPPU NHD di lingkungan Mahkamah Agung," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Tessa belum menjelaskan secara rinci materi yang akan didalami penyidik KPK terhadap Eddy Sindoro. Mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group itu sebelumnya sudah pernah diperiksa dalam perkara yang sama, pada 13 Agustus 2024 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015533905/david-da-silva-sambut-positif-kembalinya-ciro-alves-di-lini-depan-persib-jelang-lawan-dewa-united">David da Silva Sambut Positif Kembalinya Ciro Alves di Lini Depan Persib Jelang Lawan Dewa United</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK saat ini sedang mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan perkara di MA yang menjerat&nbsp;Nurhadi. KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejalan dengan peningkatan kasus ke tingkat penyidikan, KPK juga telah menetapkan tersangka dalam perkara ini. Salah satu tersangka dalam kasus ini yakni, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA),&nbsp;Nurhadi&nbsp;Abdurachman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015533878/adik-mendiang-vanessa-angel-ingatkan-lolly-setiap-langkah-tak-berarti-tanpa-orang-tua">Adik Mendiang Vanessa Angel Ingatkan Lolly, Setiap Langkah Tak Berarti Tanpa Orang Tua</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kali ini,&nbsp;Nurhadi&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan TPPU. Suap yang diterima&nbsp;Nurhadi&nbsp;diduga berkaitan dengan perkara yang melibatkan mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro (ES).</div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap CEO Sentul City, Eddy Sindoro, pada Kamis (16/1).

KPK Periksa Pengusaha Eddy Sindoro Terkait Kasus Dugaan Pencucian Uang Eks Sekretaris MA Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi disebut turut menerima fee dalam perkara upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Direktur PT Benang Warna Indonusa, Freddy Setiawan ke MA. Permohonan PK itu terkait gugatan cerai harta gono gini dengan mantan istrinya, Cendrawati Gunawan.  Hal ini terungkap setelah jaksa penuntut umum (JPU) membeberkan isi berita acara pemeriksaan (BAP) Freddy dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/2).  "Bagian akhir (BAP) poin ketiga bahwa nantinya ada uang Rp 21 miliar tersebut, ada bagian nantinya akan diberikan kepada Nurhadi sebagai fee pemenangan perkara saya di Mahkamah Agung?," kata Jaksa KPK Riniati Karniasih membacakan surat BAP.  Pernyataan Jaksa lantas dibenarkan oleh Freddy. Sebab tim kuasa hukum Freddy yang bernama Rahmat Santoso merupakan adik ipar Nurhadi.  Tetapi Freddy tidak mengetahui secara pasti berapa nominal fee yang diterma oleh Nurhadi dari Rahmat. "Iya ada ngomong tapi tidak ngomong angkanya," ujar Freddy.  Dalam BAP Jaksa, juga membeberkan Rahmat menjanjikan kepada Freddy akan memenangkan upaya hukum PK yang dimohonkan ke MA. Karena Freddy mengaku mempunyai keluarga yang menjadi pejabat di lingkungan MA.  "Poin tiga ya BAP saudara, pertemuan ketiga sampai kelima sekitar 2014 di rumah saya beralamat di Jalan Maulana Yusuf Nomor 14 RT4/RW4 Kelurahan Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung. Rahmat Santoso kembali meyakinkan saya, bisa membantu memenangkan perkara peninjauan kembali (PK) terkait harta gono gini dengan mantan istri saya Cendrawati Gunawan. Rahmat Santoso mengatakan kepada saya bahwa mempunyai keluarga di MA yang bernama Nurhadi yang dapat membantu saya memenangkan perkara tersebut," beber Jaksa.  Mendengar pernyataan Jaksa, Freddy pun dengan singkat membenarkan hal tersebut. "Betul," singkat Freddy.  Pembayaran kepada Rahmat dilakukan secara bertahap pada 2015 lalu. Jaksa lantas menanyakan, pembayaran seluruhnya senilai Rp 23,5 miliar yang dibayarkan Freddy kepada Rahmat.  "Seluruhnya Rp 23,5 miliar?," tanya Jaksa "Iya," ucap Freddy singkat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/02/2021/mantu-nurhadi-pinjam-uang-rp-20-miliar-untuk-bisnis-mobil-mewah/">Mantu Nurhadi Pinjam Uang Rp 20 Miliar Untuk Bisnis Mobil Mewah</a>  Freddy tak memungkiri, upaya hukum PK yang diurus oleh Rahmat itu menang di MA pada Mei 2015 lalu.  "Ini dalam BAP, saya transfer sebesar Rp 19 miliar kepada Rahmat Santoso sebelum putusan PK saya keluar dan sebesar Rp 4,5 miliar setelah PK saya keluar?," cecar Jaksa lagi. "Iya," jawab Freddy menandaskan.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ENNPTlvM9TQ

Eks Sekretaris MA Nurhadi Disebut Terima Fee dari Perkara Cerai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-kembali-panggil-nurhadi_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana tugas (Plt) juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan, pihaknya telah melaporkan Nurhadi kepada polisi. Terdakwa korupsi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) diketahui melakukan dugaan tindakan penganiayaan terhadap petugas rumah tahanan (rutan) KPK.  "Petugas rutan KPK, sebagai pihak korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Setiabudi pada Jumat 29 Januari 2021, sekitar jam 18.30 WIB. Pelaporan tersebut didampingi oleh pihak Biro Hukum KPK," kata Ali dalam keterangannya, Sabtu (30/1).  Ali menegaskan, tindakan kekerasan apapun bentuknya terlebih kepada aparat yang sedang bertugas adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum.  KPK juga memastikan, pihaknya telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak dokter rumah sakit kepada petugas rutan yang diduga mendapat pemukulan dari Nurhadi. Permasalahan ini selanjutnya merupakan kewenangan aparat kepolisian.  "Kami tentu menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada pihak yang berwenang," tegas Ali. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/26/01/2021/pernyataan-nadiem-soal-polemik-jilbab-lukai-dunia-pendidikan/">Baca Juga: Pernyataan Nadiem Soal Polemik Jilbab Lukai Dunia Pendidikan</a> Sebelumnya, KPK membenarkan Nurhadi yang juga terdakwa kasus korupsi melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas rumah tahanan (Rutan) KPK. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (28/1) sekitar pukul 16.30 WIB kemarin.  "Pada hari Kamis (28/01/2021) sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Rutan Ground A yang berada di Gedung KPK Kavling C-1 benar diduga telah terjadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tahanan KPK atas nama NHD kepada salah satu petugas Rutan KPK," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (29/1).  Ali menyampaikan, peristiwa ini diduga terjadi karena kesalahpahaman Nurhadi  terkait adanya penyampaian penjelasan sosialisasi oleh petugas Rutan KPK mengenai rencana renovasi salah satu kamar mandi untuk tahanan. Bahkan, tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Nurhadi tersebut turut disaksikan oleh petugas Rutan KPK lainnya.  "Pihak rutan KPK akan melakukan tindakan pemeriksaan, sesuai mekanisme yang berlaku terhadap tahanan dimaksud," ujar Ali.  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini memastikan, pihaknya akan memberikan informasi terbaru mengenai kasus ini. "Perkembangan hal ini akan kami sampaikan lebih lanjut," pungkas Ali.

Pukul Petugas Rutan, KPK Laporkan Eks Sekretaris MA Nurhadi ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan seorang bernama Ferdy Yuman (FY). Pria itu diduga menghalang-halangi proses penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. KPK menangkapnya di sebuah hotel yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur.  Pelaksana harian (Plh) Deputi Penindakan KPK, Setyo menyampaikan, Ferdy Yuman (FY) resmi ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Minggu, 10 Januari 2021 sampai dengan Jumat, 29 Januari 2021. Penahanan terhadap FY juga mematuhi protokol kesehatan.  "Tersangka Fredy Yuman (FY) dilakukan penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 10 Januari 2021 sampai dengan 29 Januari 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (10/1).  Setyo menuturkan, Ferdy akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rutan KPK C1. Protokol kesehatan ini merupakan langkah mengantisipasi penyebaran Covid-19.  "Sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, maka yang bersangkutan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK cabang kavling C1," ujar Setyo.  FY disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan pihaknya menangkap Ferdy Yuman (FY) yang menghalangi proses penyidikan KPK. Dia ditangkap di Malang, Jawa Timur pada Sabtu, 9 Januari 2021 malam.  "Semalam tim satgas kami telah menangkap seorang FY," ujar Nawawi.  Nawawi menyampaikan, Ferdy Yuman sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, karena diduga menghalangi proses penyidikan kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.  "Sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka untuk tindak pidana menghalang-halangi upaya lidik sidik dalam penanganan perkara tersangka NHD dkk," ucap Nawawi.  Nawawi mengultimatum pihak lainnya yang ikut menghalang-halangi proses penyidikan perkara yang ditangani KPK.  "Ini warning bagi siapa saja yang melakukan tindakan-tindakan serupa," ujar Nawawi. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/01/2021/surabaya-tolak-psbb-jawa-bali-selama-2-pekan-ini-respons-satgas-pusat/">Baca Juga: Surabaya Tolak PSBB Jawa-Bali Selama 2 Pekan, Ini Respons Satgas Pusat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/01/2021/cahyo-jokowi-sudah-menang-2-0/">Baca Juga: Cahyo: Jokowi Sudah Menang 2-0</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/01/2021/soal-drone-laut-tiongkok-golkar-minta-retno-dan-prabowo-tegas/">Baca Juga: Soal Drone Laut Tiongkok, Golkar Minta Retno dan Prabowo Tegas</a> Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Keduanya didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat  (1) KUHP.

Halangi Penyidikan Nurhadi, KPK Tangkap Ferdy Yuman di Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/com_KPK-Tangkap-Hiendra-Soenjoto-Penyuap-Nurhadi_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) menggelar preskon penangkapan buron kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Hiendra Soenjoto (HSO), di KPK, Kamis (29/10/20). Setelah sembilan bulan menjadi buron, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT" width="100%">
<figcaption>Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) menggelar preskon penangkapan buron kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Hiendra Soenjoto (HSO), di KPK, Kamis (29/10/20). Setelah sembilan bulan menjadi buron, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto, yang merupakan penyuap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono akan segera disidangkan. Hiendra akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  "Hari ini (7/01/2021) Tim JPU KPK melimpahkan berkas perkara Terdakwa Hiendra Soenjoto ke PN Tipikor Jakarta Pusat," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (7/1).  Ali menyampaikan, wewenang penahanan terhadap Hiendra sepenuhnya telah beralih menjadi kewenangan PN Tipikor. Kini tersangka Hiendra sedang menunggu proses persidangan.  "Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan," ucap Ali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/12/2020/kpk-serahkan-berkas-penyidikan-tersangka-penyuap-nurhadi-ke-penuntutan/">KPK Serahkan Berkas Penyidikan Tersangka Penyuap Nurhadi ke Penuntutan</a>  Dalam perkara ini, KPK menduga Hiendra telah memberikan hadiah atau janji berupa uang sekitar Rp 45,7 miliar kepada Nurhadi dan Rezky terkait sejumlah pengurusan perkara di MA.  Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b subsidair Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=y8BCCD8lhsI

Hiendra Soenjoto, Penyuap Eks Sekretaris MA Segera Disidangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Rumah-Nurhadi-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Suasana rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, yang merupakan tempat mantan Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap, Selasa (2/6/2020). Tim Komisi Pemerantasan Korupsi berhasil menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herb" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, yang merupakan tempat mantan Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap, Selasa (2/6/2020). Tim Komisi Pemerantasan Korupsi berhasil menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herb</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fakta-fakta baru dari kasus gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi terus terungkap. Kali ini terkait renovasi rumah. Biayanya mencapai Rp 14 miliar dan semua itu dibayar tunai, tanpa transfer.  Faktu itu terungkap saat jaksa penuntut umum (JPU) KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) dalam persidangan. Dalam BAP itu, Budi Sutanto, kontraktor yang merenovasi rumah <a href="https://www.jawapos.com/tag/nurhadi/">Nurhadi</a> di Patal Senayan, Jakarta Selatan, menyebut bahwa biaya renovasi mencapai Rp 14 miliar.  "Renovasi perombakan di Patal Senayan sebesar 14.500.792.707. Adapun pelaksanaan renovasi dilakukan pada 2017-2018," ujar Jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (18/12). Budi Sutanto dihadirkan dalam sidang sebagai saksi untuk terdakwa Nurhadi.  Selain di Patal Senayan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/eks-sekretaris-ma-nurhadi/">Nurhadi</a> juga merenovasi rumah di Hang Lekir, Jakarta Selatan. Fakta itu juga tertuang dalam BAP Budi Sutanto.  "BAP 20, terhadap renovasi bangunan tempat yang dimiliki Nurhadi dapat saya jelaskan detail pertama rumah di Hang Lekir 5 dan 8. Untuk Hang Lekir 5-6 senilai 770.920.707. Sedangkan Hang Lekir 8/2, senilai 741.439.876 juta. Benar?" sebut Jaksa KPK membacakan pernyataan Budi Sutanto.  Renovasi rumah Nurhadi tidak hanya di Hang Lekir dan Patal Senayan Jakarta Selatan saja, tapi juga perombakan di <a href="https://www.jawapos.com/tag/apartemen-scbd/">Apartemen District 8 SCBD</a>, Jakarta Selatan. Total nilainya sekira Rp 3,9 miliar. <a href="https://www.jawapos.com/tag/apartemen/">Apartemen</a> itu disebut-sebut juga milik Nurhadi.  Dalam persidangan, Budi menyatakan pembayaran <a href="https://www.jawapos.com/tag/renovasi-rumah/">renovasi</a> sejumlah bangunan tersebut dilakukan oleh Nurhadi secara langsung. "Semuanya cash. Tidak pernah (transfer)," tandas Budi.  Sebagaimana diketahui Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris MA dan menantunya, Rezky Herbiyono, didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37,2 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Kemudian Nurhadi dan menantunya juga didakwa menerima suap Rp 45 miliar dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zMaYKf8ZaFc

Nurhadi Habiskan Rp 14 Miliar untuk Renovasi Rumah dan Apartemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/marzuki-alie-hilmi.jpg" alt="Marzuki Alie. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Marzuki Alie. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie dijadwalkan untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasua dugaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016. Marzuki Alie bakal diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Hiendra Soenjoto.  "Marzuki Alie diperiksa untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (16/11).  Namun, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan yang akan dilakukan penyidik lembaga antirasuah kepada Marzuki Alie.  "Nanti di-update," ucap Ali.  Nama Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat mencuat dalam sidang kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung dengan terdakwa mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. Kedua nama itu muncul saat jaksa menggali keterangan dari Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia Hengky Soenjoto yang tak lain adalah kakak dari penyuap Nurhadi dan Rezky, Hiendra Soenjoto.  Awalnya, Jaksa membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 52. Jaksa mengonfirmasi keterangan di BAP terkait kedekatan Hiendra dengan Marzuki Alie.  Saat berperkara dengan Direktur Keuangan PT Multicon Indrajaya Terminal Azhar Umar, Hengky, seperti dalam keterangannya di BAP dimintai tolong untuk menyampaikan ke Marzuki Alie dan Pramono Anung terkait penangguhan penahanan Hiendra.  Sementara itu terkait nama BG dan Iwan Bule, juga diungkap oleh Hengky. Dia mengaku pernah diperintah Hiendra untuk menghubungi sejumlah orang.  "Saya diminta Hiendra menghubungi beberapa orang, ada yg namanya Haji Bakri tokoh orang Madura di Surabaya. Beliaunya kan dekat dengan Pak Iwan Bule sebagai Kapolda," ujar Hengky saat memberikan kesaksian di PN Tipikor Jakarta, Rabu (11/11).  Hengky mengatakan Hiendra saat itu tengah bermasalah di Polda Metro Jaya. Saat itu, Hiendea tengah bersengketa dengan Direktur Keuangan PT Multicon Indrajaya Terminal Azhar Umar hingga ditetapkan tersangka dan ditahan.  Hengky mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai permasalahan tersebut. Namun, lanjut Hengky, dia juga diminta untuk menghubungi Rezky, menantu Nurhadi.  Selain itu, ucap Hengky, dia diminta Hiendra untuk menghubungi seorang berinisial BG. Menurut pengakuan Hengky, Hiendra kenal baik dengan orang berinisial BG itu.  "Jadi gini Pak Hiendra bilang sama saya kalau kenal baik sama Pak BG, Budi Gunawan loh pak ya. Cuma disuru menyampaikan saja. Tapi cuma minta tolong ya pak," pungkas Hengky.  Dalam perkara ini, KPK menduga Hiendra telah memberikan hadiah atau janji berupa uang sekitar Rp 45,7 miliar kepada Nurhadi dan Rezky terkait sejumlah pengurusan perkara di MA.  Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b subsidair Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Namanya Disebut Dalam Sidang Nurhadi, Marzuki Alie Diperiksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono selain didakwa terima suap sebesar Rp 45.726.955.000, juga turut didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000. Penerimaan gratifikasi tersebut, terjadi dalam kurun waktu 2014-2017, dari sejumlah pihak yang berperkara.  "Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 37.287.000.000,00 dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan pengadilan baik ditingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/10).  Jaksa menduga, Nurhadi memerintahkan menantunya Rezky Herbiyono untuk menerima uang dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan Pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara bertahap pada 2014-2017.  Sejumlah pihak yang berperkara dan kemudian memberikan uang kepada Nurhadi yakni, Direktur Utama PO Jaya Utama, Handoko Sutjitro. Jaksa menyebut, Handoko pernah memberikan uang kepada Nurhadi melalui rekening Rezky sebesar Rp 600 juta dan melalui rekening Soepriyo Waskito Adi senilai Rp 1,8 miliar.  "Bahwa Handoko Sutjitro menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I dalam rangka pengurusan perkara Nomor 264/Pdt.P/2015/PN.SBY dan perkara tersebut dimenangkan oleh Handoko Sutjitro," ujar Jaksa Wawan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/10/2020/eks-sekretaris-ma-nurhadi-dan-menantunya-didakwa-terima-suap-rp-457-m/">Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Didakwa Terima Suap Rp 45,7 M</a>  Kemudian, penerimaan gratifikasi juga bersumber dari Direktur Dian Fortuna Erisindo, Renny Susetyo Wardhani. Jaksa menyebut, Renny pernah memberikan uang kepada Nurhadi melalui rekening Rezky Herbiyono sebesar Rp 2,7 miliar.  "Penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa I (Nurhadi) dalam rangka pengurusan perkara Peninjauan Kembali No.368PK/Pdt/2015," ungkap Jaksa Wawan.    Selanjutnya, penerimaan gratifikasi juga bersumber dari Direktur PT Multi Bangun Sarana, Donny Gunawan untuk Nurhadi melalui rekening Rezky senilai Rp 2,5 miliar dalam empat kali transaksi. Melalui rekening Calvin Pratama sejumlah Rp 1 miliar, serta melalui rekening Yoga Dwi Hartiar Rp 3,5 miliar.  "Bahwa Donny Gunawan menyerahkan uang itu kepada terdakwa I (Nurhadi) dalam rangka pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya No.100/Pdt.G/2014/PN.SBY dan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 723/Pdt./2014/PT.Sby serta di Mahkamah Agung RI Nomor 3320 K/PDT/2015," urai Jaksa Wawan.  Sumber gratifikasi juga diperoleh dari Direktur PT Benang Warna Indonusa, Freddy Setiawan. Jaksa menyebut, Freddy mentransfer uang ke Nurhadi melalui rekening HR Santoso dengan nominal Rp 23,5 miliar pada 19 Mei 2015 hingga 3 Maret 2017.  "Penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa I dalam rangka pengurusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 23 PK/Pdt/2016," beber Jaksa Wawan.  Terakhir, Nurhadi juga menerima gratifikasi dari Riadi Waluyo melalui rekening Calvin Pratama sejumlah Rp1,68 miliar. Riadi Waluyo diduga menyerahkan uang tersebut ke Nurhadi terkait pengurusan perkara, di Pengadilan Denpasar Nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps.  Jaksa menyebut, sebagai penyelenggara negara yang bertugas di Mahkamah Agung (MA), seharusnya Nurhadi melaporkannya ke KPK. Sebab hal itu merupakan bentuk gratifikasi.  "Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, terdakwa tidak melaporkannya kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum," cetus Jaksa Wawan.  Jaksa menegaskan, perbuatan Nurhadi yang seluruhnya menerima gratifikasi sebesar Rp 37.287.000.000,00 harus dianggap sebagai penerimaan suap. Karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Sekretaris di Mahkamah Agung RI.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WlR03FozkaM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Eks Sekretaris MA Nurhadi Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 37 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Eks Sekretaris MA Nurhadi

Berita Terkini