<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Hakim-Agung-Gazalba-Saleh-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Hakim Agung&nbsp;Gazalba Saleh mengunakan rompi tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022). KPK menahan Gazalba Saleh yang merupakan tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Hakim Agung&nbsp;Gazalba Saleh mengunakan rompi tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022). KPK menahan Gazalba Saleh yang merupakan tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Hakim Agung Gazalba Saleh menerima beberapa pemberian gratifikasi dalam pengurusan perkara. Gazalba Saleh menerima gratifikasi dari putusan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan eks Komisaris PT Sekawan Inti Pratama, Rennier Abdul Rahman Latief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba Saleh juga disebut menerima gratifikasi dari putusan peninjauan kembali (PK) Ketua Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Samarinda, Jafar Abdul Gaffar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari pengondisian isi amar putusan tersebut, GS menerima pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penerimaan gratifikasi di antaranya untuk putusan dalam perkara kasasi dengan terdakwa Edhy Prabowo, Rennier Abdul Rahman Latief dan peninjauan kembali dari terpidana Jafar Abdul Gaffar," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK,&nbsp;Jakarta Selatan, Kamis (30/11) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013347479/skk-migas-usul-proyek-migas-di-papua-dan-kalimantan-masuk-psn">SKK Migas Usul Proyek Migas di Papua dan Kalimantan Masuk PSN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, KPK tak menjelaskan lebih rinci besaran gratifikasi yang diterima Gazalba Saleh dari ketiga pihak tersebut. KPK hanya membeberkan total gratifikasi yang diterima Gazalba sejak 2018 hingga 2022, yakni sebesar Rp 15 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai bukti permulaan awal di mana dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, ditemukan adanya aliran uang berupa penerimaan gratifikasi sejumlah sekitar Rp 15 miliar," ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menyebut, uang belasan miliar yang diterima itu sudah diubah dalam bentuk barang. Salah satunya pembelian rumah di Cibubur, Jakarta Timur senilai Rp 7,6 miliar, dan satu bidang tanah beserta bangunan di wilayah Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan harga Rp 5 miliar.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga mencatat adanya penukaran uang ke beberapa money changer terkait perkara ini. Semua transaksi itu diduga menggunakan identitas orang lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang nilainya hingga miliar rupiah," ujar Asep.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dengan vonis penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, Edhy Prabowo awalnya dihukum 9 tahun penjara. Namun, pada tahap kasasi MA, vonisnya menjadi 5 tahun karena adanya potongan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain memotong pidana penjara Edhy Prabowo, MA juga memotong lama pencabutan hak politik politikus Partai Gerindra itu. Semula, hak politik Edhy Prabowo dicabut selama 3 tahun usai menjalani pidana pokok, kini menjadi 2 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Edhy Prabowo tetap diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu subsider 3 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan tersebut diketok oleh ketua majelis hakim Sofyan Sitompul dengan anggota Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani. Salah satu alasan pemotongan hukuman, karena Edhy telah bekera dengan baik sebagai menteri kelautan dan perikanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, kasasi Rennier Abdul Rahman Latief. Rennier sempat didakwa dalam perkara korupsi PT Danareksa Sekuritas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Rennier diputus onslag atau lepas pada tingkat kasasi oleh MA berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada pokoknya, MA menyatakan Rennier terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan tersebut diketok oleh ketua majelis hakim Sofyan Sitompul dengan anggota Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, langkah hukum peninjauan kembali (PK) Jafar Abdul Gaffar. Dalam hal ini, Jafar Abdul Gaffar bebas dari hukuman 12 tahun penjara setelah permohonan PK yang diajukan dikabulkan MA, pada 15 April 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan Jafar Abdul Gaffar melakukan tindakan pungli (pungutan liar) terhadap bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Palaran yang dikelola oleh Koperasi Samudera Sejahtera.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, mantan Ketua DPD Golkar tersebut melalui kuasa hukumnya yaitu Amirul Mukminin, Sutriyono dan Kiky Saepudin mengajukan permohonan PK ke MA pada 21 Februari 2020 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara ini disidangkan ketua majelis hakim Andi Samsan Nganro, Gazalba Saleh dan Eddy Army.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, Gazalba disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div>

KPK menduga Hakim Agung Gazalba Saleh menerima beberapa pemberian gratifikasi dalam pengurusan perkara.

KPK Duga Gazalba Saleh Terima Gratifikasi dari Kasasi Edhy Prabowo dan Dua Pihak Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/com_JKT-1-EDHY-PRABOWO-USAI-SIDANG-PUTUSAN-FED-1.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual terkait kasus suap ekspor benur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Hakim menghukum Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual terkait kasus suap ekspor benur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Hakim menghukum Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah bebas dari penjara. Edhy Prabowo sebelumnya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membenarkan bahwa Edhy Prabowo telah bebas bersyarat, sejak 18 November 2023. Eddy dianggap berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan, sejak 25 November 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tanggal 18-08-2023, yang bersangkutan dibebaskan usai mendapat Surat Keputusan&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembebasan Bersayarat (PB) dengan nomor: PAS-1436.PK.05.09 Tahun 2023 tanggal 17 Agustus 2023," kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham, Deddy Eduar Eka Saputra dalam keterangannya, Rabu (29/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013341653/kartu-merah-sebabkan-mali-u-17-gagal-cegah-prancis-u-17-melaju-final-untuk-kali-pertama">Kartu Merah! Sebabkan Mali U-17 Gagal Cegah Prancis U-17 Melaju Final untuk Kali Pertama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edhy Prabowo seharusnya menjalani pidana selama lima tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Edhy juga dihukum denda Rp 400 juta subsiden enam bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 9.687.447.219 dan USD 77.000 subsiden tiga tahun penjara, denda dan uang pengganti itu sudah dibayarkan Edhy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditjen PAS memastikan, selama menjalani pidana, Edhy Prabowo telah berkelakuan baik berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan total mendapat remisi&nbsp;</div> <div dir="auto">sebanyak 7 bulan 15 hari. Namun, selama menjalani pembebasan bersyarat itu Edhy menjadi wajib lapor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama menjalani PB, yang bersangkutan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir," tegas Edhy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Edhy Prabowo divonis lima tahun pidana penjara. Edhy terbukti menerima suap senilai Rp 25,7 milar terkait penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013341575/kontroversi-phk-karyawan-hamil-ceo-wrp-indonesia-buat-video-permintaan-maaf-usaidiserbu-netizen">Kontroversi PHK Karyawan Hamil, CEO WRP Indonesia Buat Video Permintaan Maaf usai&nbsp;Diserbu Netizen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dijatuhkan pidana pokok dengan hukuman kurungan badan selama lima tahun, Edhy juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 9.687.447.219 dan USD 77.000 dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap diganti dengan kurungan selama 2 tahun. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga dijatuhkan hukuman agar tidak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edhy Prabowo diyakini menerima suap senilai Rp 25,7 milar. Penerimaan suap dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edhy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.</div>

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah bebas dari penjara. Edhy Prabowo sebelumnya mendekam di Lapas Kelas I Tangerang.

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Telah Bebas Bersyarat Sejak 18 November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/JKT-Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-07JPG-1286362217.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika&nbsp;Johnny G Plate&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate langsung ditahan." width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika&nbsp;Johnny G Plate&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate langsung ditahan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). Johnny terjerat dalam kasus dugaan korupsi penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo 2020-2022.</p> <p>"Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan (Johnny G Plate) diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4 G paket 12 3 4 dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi di Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (17/5).</p> <p>Johnny Plate merupakan tersangka keenam dalam kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 8 triliun. Korps Adhyaksa lebih dulu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment.</p> <p>Kemudian, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) tahun 2020.</p> <p>Johnny G Plate disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan hanya Menkominfo Johnny G Plate yang tersandung kasus korupsi. Total, terdapat lima menteri era Jokowi yang terjerat korupsi, salah satunya Johnny G Plate. Selain Johnny G Plate, berikut menteri Jokowi lain yang tejerat kasus korupsi.</p> <p><strong>Imam Nahrawi</strong></p> <p>Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terbukti menerima suap dan gratifikasi untuk memuluskan proses pencairan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Ia terjerat perkara korupsi yang sempat ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Imam telah diputus bersalah terbukti menerima suap sebesar 11.500.000.000 bersama-sama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora tahun anggaran 2018.</p> <p>Selain itu, Imam Nahrawi bersama-sama Miftahul Ulum menerima gratifikasi dengan total Rp 8,3 miliar. Penerimaan gratifikasi itu dilakukan Imam melalui Ulum secara bertahap dari sejumlah pihak.</p> <p>Imam Nahrawi telah dijebloskan ke Lapas Sukamiskin. Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.</p> <p>Imam divonis melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.</p> <p>Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.</p> <p><strong>Idrus Marham</strong></p> <p>Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Idrus dinyatakan menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johannes Kotjo.</p> <p>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta kepada Idrus. Hukuman Idrus sempat ditambah pada tingkat banding menjadi lima tahun penjara.</p> <p>Namun, pada tingkat kasasi hukuman mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu dikurangi menjadi dua tahun. Politikus Partai Golkar itu kini telah bebas sejak 11 September 2020, dari Lapas Cipinang.</p> <p><strong>Juliari Peter Batubara</strong></p> <p>Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara terjerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 di KPK. Juliari terbukti menerima suap senilai Rp 32,48 miliar dalam pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.</p> <p>Penerimaan suap itu dilakukan Juliari dengan memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono untuk memungut fee senilai Rp10 ribu per paket bansos sembako ke para rekanan penyedia bansos Covid-19.</p> <p>Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke sebesar Rp 1,28 miliar. Pemberian uang ini terkait dengan penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude sebagai rekanan penyedia bansos Covid-19. Kemudian dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp 29.252.000.000.</p> <p>Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</p> <p><strong>Edhy Prabowo</strong></p> <p>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjerat dalam kasus suap persetujuan pemberian izin budi daya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) kepada para eksportir. Politikus Partai Gerindra itu menerima suap senilai USD 77 ribu dan Rp 24.625.587.250 dari perusahaan pengekspor benih lobster.</p> <p>Pemberian suap ini setelah Edhy Prabowo menerbitkan izin budidaya lobater untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>Pemberian suap juga bertujuan agar Edhy melalui anak buahnya Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya.</p> <p>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Edhy lima tahun dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan. Edhy juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Serta pencabutan hak politik usai menjalani pidana badan selama tiga tahun.</p> <p>Hukuman penjara Edhy ditambah menjadi sembilan tahun pada tingkat banding. Namun, Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Edhy menjadi lima tahun penjara pada tingkat kasasi.</p>

Total, terdapat lima menteri era Presiden Jokowi yang terjerat korupsi, salah satunya Johnny G Plate.

Johnny G Plate, Menteri Kelima di Kabinet Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/116-kasus-dugaan-tindak-pidana-pemilu-26-di-antaranya-politik-uang_m_.jpg" alt="Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan uang senilai Rp 72 miliar dan USD 2.700 ke kas negara. Uang tersebut merupakan hasil rampasan dari kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.<br /> <br /> Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengungkapkan, uang tersebut bisa disetorkan ke kas negara lantaran hukuman Edhy Prabowo dan lainnya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap alias inkracht. "Jaksa Eksekutor KPK Hendra Apriansyah melalui Biro Keuangan melakukan penyetoran ke kas negara uang rampasan dari barang bukti perkara terpidana Eddy Prabowo dan kawan-kawan," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (8/4).<br /> <br /> Ali mengatakan, uang itu disetorkan ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan. Penyetoran ke kas negara juga dilakukan dalam rangka optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.<br /> <br /> "KPK terus mengedepankan pemidanaan perampasan hasil korupsi sebagai bagian efek jera dan kemudian dilakukan penyetoran hasil rampasan perkara tindak pidana korupsi maupun TPPU yang ditangani KPK dimaksud ke kas negara," katanya.<br /> <br /> Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Edhy Prabowo. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut pada KPK.<br /> <br /> Namun vonis Edhy Prabowo diperberat Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Dalam proses banding, hakim menjatuhkan pidana 9 tahun penjara terhadap Edhy Prabowo.<br /> <br /> Tak terima hukumannya diperberat, Edhy Prabowo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hakim MA menolak kasasi Edhy namun menganulir vonis PT DKI dan mengembalikan vonis Edhy menjadi 5 tahun penjara.<br /> <br /> Edhy Prabowo juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.

KPK Setorkan Uang Kasus Korupsi Edhy Prabowo Rp 72 M ke Kas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/edhy-prabowo-1.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo-raka denny/jawapos" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo-raka denny/jawapos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera mengeksekusi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Hal ini setelah Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Edhy Prabowo menjadi lima tahun penjara pada tingkat kasasi.<br /> <br /> Meski memang sampai saat ini, KPK belum secara resmi menerima salinan putusan dari MA terkait vonis kasus suap ekspor benih lobster terhadap Edhy Prabowo.<br /> <br /> "Sejauh ini masih menunggu pemberitahuan dan salinan putusan resmi dari MA. Namun sebagai pemahaman bersama, karena ini putusan tingkat peradilan akhir, maka secara normatif putusan telah berkekuatan hukum tetap dan KPK harus laksanakan eksekusi atas putusan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri kepada JawaPos.com, Minggu (13/3).<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan itu juga menuturkan, setelah mengesekusi Edhy Prabowo ke lembaga pemasyarakatan (Lapas), KPK memastikan mempelajari vonis terhadap Edhy Prabowo.<br /> <br /> "Setelah eksekusi kami akan analisa lebih lanjut pertimbangan putusan untuk langkah hukum berikutnya," tegas Ali.<br /> Eehy Prabowo memang terbukti menerima suap dalam kasus ekspor benih lobster. Tetapi hukumannya dipangkas pada tingkat kasasi, dari sembilan tahun menjadi lima tahun penjara.<br /> <br /> Hukuman tersebut lebih rendah empat tahun dari putusan sebelumnya di tingkat banding. Sebab Edhy Prabowo divonis sembilan tahun kurungan penjara oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.<br /> <br /> “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro.<br /> <br /> Andi menuturkan, Majelis Hakim juga menghukum pencabutan hak politik Edhy selama dua tahun. Itu akan terhitung sejak Edhy selesai menjalani masa pidana pokok yakni pidana lima tahun penjara.<br /> <br /> Majelis hakim kasasi menilai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan bahwa Edhy telah bekerja baik selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Edhy, menurut majelis hakim kasasi, memberi harapan besar kepada masyarakat khususnya nelayan.<br /> <br /> Andi menjelaskan, Edhy pernah mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 12/PERMEN-KP/2020. Dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat.<br /> <br /> Kemudian, Edhy juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tersebut eksportir disyaratkan untuk memperoleh Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan kecil penangkap BBL. Sehingga jelas perbuatan Edhy Prabowo tersebut untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil.

KPK Segera Eksekusi Vonis 5 Tahun Penjara Edhy Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/com_JKT-1-EDHY-PRABOWO-USAI-SIDANG-PUTUSAN-FED-1.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual terkait kasus suap ekspor benur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Hakim menghukum Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual terkait kasus suap ekspor benur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Hakim menghukum Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Lembaga antikorupsi menegaskan, akan mempelajari putusan kasasi Edhy Prabowo terlebih dahulu untuk menetapkan pasal TPPU.<br /> <br /> "Kami masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) untuk dipelajari dan dianalisa lebih lanjut fakta-fakta hukumnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Minggu (13/3).<br /> <br /> KPK hingga kini masih belum menerima putusan lengkap kasasi Edhy. Lembaga antikorupsi bakal mempelajari semua fakta dalam putusan itu untuk menentukan langkah hukum berikutnya terhadap Edhy.<br /> <br /> Edhy Prabowo sebelumnya dinyatakan terbukti menerima suap dalam kasus ekspor benih lobster. Tetapi, hukumannya dipangkas pada tingkat kasasi dari sembilan tahun menjadi lima tahun penjara.<br /> <br /> “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro beberapa waktu lalu.<br /> <br /> Andi menuturkan, Majelis Hakim juga mencabut hak politik Edhy selama dua tahun. Hukuman ini terhitung sejak Edhy selesai menjalani masa pidana pokok yakni pidana lima tahun penjara.<br /> <br /> Majelis hakim kasasi menilai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan bahwa Edhy telah bekerja baik selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Edhy, menurut majelis hakim kasasi, memberi harapan besar kepada masyarakat khususnya nelayan.<br /> <br /> Andi menjelaskan, Edhy pernah mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 12/PERMEN-KP/2020. Dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat.<br /> <br /> Kemudian, Edhy juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tersebut eksportir disyaratkan untuk memperoleh Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan kecil penangkap BBL. Sehingga jelas perbuatan Edhy Prabowo tersebut untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil.

Hukuman Edhy Prabowo Dipangkas, KPK Berencana Sangkakan Pasal TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-11-at-17.31.22.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ma/">MA</a>) resmi memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) <a href="https://www.jawapos.com/tag/edhy-prabowo/">Edhy Prabowo</a> dari sembilan tahun menjadi lima tahun penjara.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a>) Alexander Marwata mengaku, mengetahui adanya putusan MA ke koruptor tersebut membuat dirinya mengerutkan atau mengernyitkan dahi.<br /> <br /> "Saya hanya sebatas membaca berita di koran dan itu pun sudah membuat dahi saya berkenyit," ujar Alex kepada wartawan, Sabtu (12/3).<br /> <br /> Alex mengatakan KPK sejatinya tidak berhak mengomentari putusan tersebut. Pasalnya, putusan itu sudah menjadi pertimbangan majelis hakim kasasi yang perlu dihormati. "Tetapi biarlah masyarakat sendiri yang memberikan penilaian terhadap putusan hakim tersebut," katanya.<br /> <br /> Alex mengaku sampai saat ini lembaga antirasuah belum juga menerima salinan putusan MA terhadap Edhy Prabowo tersebut. Alex menilai pertimbangan dalam putusan MA terkait perkara <a href="https://www.jawapos.com/tag/korupsi/">korupsi</a>, yang salah satunya adalah Edhy Prabowo sangatlah mengecewakan.<br /> <br /> "Terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dibuat majelis hakim MA rasa-rasanya kok ya tidak mencerminkan keagungan sebuah mahkamah, menurut kami seperti itu," ungkapnya.<br /> <br /> Alex menuturkan, tidak menutup kemungkinan KPK bakal mengakukan peninjauan kembali (PK), sembari lembaga antirasuah menunggu salinan putusan terhadap Edhy Prabowo oleh MA.<br /> <br /> "Apapun komentar, apapun yang terjadi, kalau tidak ada upaya hukum yang lain, kalau masih ada upaya hukum, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan peninjauan kembali (PK), kalau dimungkinkan," pungkasnya.<br /> <br /> Diketahui, hukuman Edhy Prabowo diubah oleh Majelis <a href="https://www.jawapos.com/tag/hukum/">Hakum</a> Kasasi MA. Vonis terdakwa kasus suap ekspor benih lobster itu menjadi lima tahun penjara oleh majelis hakim kasasi. Padahal sebelumnya dia divonis sembilan tahun penjara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.<br /> <br /> Edhy juga mendapatkan hukuman pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun. Hukuman ini baru dihitung setelah Edhy selesai menjalankan pidana pokoknya. Majelis kasasi menilai upaya hukum sebelumnya tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan untuk Edhy. Salah satunya yakni sudah menjadi menteri yang baik

MA Potong Hukuman Edhy Prabowo, Alexander Marwata: Dahi Saya Berkenyit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Ketua-Umum-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-1-3.jpg" alt="Ketua Umum KPK Firli Bahuri saat konferensi Pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/1/2022), Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Tim Satgas KPK pada Rabu (5/1/2022) siang. Selain menahan 9 orang termasuk Walikota dan sejulah pihak" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum KPK Firli Bahuri saat konferensi Pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/1/2022), Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Tim Satgas KPK pada Rabu (5/1/2022) siang. Selain menahan 9 orang termasuk Walikota dan sejulah pihak</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun penjara. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku belum mendapatkan salinan putusan dari MA.<br /> <br /> "KPK sampai hari ini masih menunggu lebih dahulu, apa rilis dari putusan kasasi itu. Setelah kami terima nanti, tentu kami akan pelajari untuk mengambil tindak lanjutnya," ujar Firli dalam keterangannya, Jumat (11/3).<br /> <br /> Namun, Firli mengaku menghargai putusan Majelis Hakim Kasasi MA terhadap pengurangan hukuman kader Partai Gerindra tersebut.<br /> <br /> "Tapi yang pasti adalah hakim lebih memahami dan lebih mengetahui setiap perkara yang diputuskan. Menghormati putusan peradilan adalah inti negara hukum," katanya.<br /> <br /> Firli meyakini, lembaga peradilan adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari intervensi oknum. Sehingga itu yang menjadikan lembaga yang ia pimpin menghormati putusan dari Majelis Hakim MA.<br /> <br /> "Menghormati putusan peradilan adalah inti negara hukum. Kekuasaan peradilan adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari seluruh intervensi. Sama dengan KPK, dalam melakukan tugas dan kewenangannya, tidak tunduk dan terpengaruh dengan kekuasaan apa pun," ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Majelis Hakim MA resmi memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi 5 tahun penjara.<br /> <br /> Hukuman tersebut lebih rendah empat tahun dari putusan sebelumnya di tingkat banding. Sebab Edhy Prabowo divonis sembilan tahun kurungan penjara oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.<br /> <br /> "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro.<br /> <br /> Andi menuturkan, Majelis Hakim juga menghukum pencabutan hak politik Edhy selama dua tahun. Itu akan terhitung sejak Edhy selesai menjalani masa pidana pokok yakni pidana lima tahun penjara.<br /> <br /> Majelis hakim kasasi menilai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan bahwa Edhy telah bekerja baik selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Edhy, menurut majelis hakim kasasi, memberi harapan besar kepada masyarakat khususnya nelayan.<br /> <br /> Andi menjelaskan, Edhy pernah mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 12/PERMEN-KP/2020. Dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat.<br /> <br /> Kemudian, Edhy juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tersebut eksportir disyaratkan untuk memperoleh Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan kecil penangkap BBL. Sehingga jelas perbuatan Edhy Prabowo tersebut untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil.

Hukuman Edhy Prabowo Dipangkas MA, Firli: Hormati Keputusan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Mantan-Menteri-KKP-Edhy-Prabowo-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Terpidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (tengah) berjalan keluar usai menjalani sidang vonis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021) . Majelis Hakim memvonis Edhy Prabowo dengan hukuman lima tahun penjara serta denda Rp" width="100%">
<figcaption>Terpidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (tengah) berjalan keluar usai menjalani sidang vonis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021) . Majelis Hakim memvonis Edhy Prabowo dengan hukuman lima tahun penjara serta denda Rp</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA) resmi memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun penjara.<br /> <br /> Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro menjelaskan bahwa Majelis Hakim Kasasi MA melihat ada <em>judex facti</em> di Pengadilan Tipikor tingkat pertama dan Pengadilan Tipikor tingkat banding. Kata dia, di Pengadilan Tipikor tersebut tidak mempertimbangkan faktor-faktor meringankan Edhy Prabowo.<br /> <br /> "Sebagaimana di dalam putusannya bahwa ada kekurangan dalam putusan <em>judex facti</em>, yaitu kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa," ujar Andi dalam jumpa pers di Kantor MA, Jakarta, Kamis (10/3).<br /> <br /> Andi mengungkapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan vonis kasasi kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut. Salah satunya, hakim melihat Edhy Prabowo telah memberikan harapan bagi nelayan di Indonesia.<br /> <br /> "Hakim tingkat kasasi melihat faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan Dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya bagi nelayan," katanya.<br /> <br /> Ia menuturkan, Edhy Prabowo mencabut peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 56/permen-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat.<br /> <br /> "Dengan tujuan adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat yaitu ingin memberdayakan nelayan dan juga untuk dibudidayakan karena lobster Indonesia sangat besar," jelasnya.<br /> <br /> Lebih lanjut ia menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tersebut eksportir disyaratkan untuk memperoleh Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan kecil penangkap BBL. Sehingga itu dianggap bahwa Edhy memperhatikan nelayan.<br /> <br /> "Sehingga jelas perbuatan terdakwa tersebut untuk menyejahterakan masyarakat khusus nelayan kecil. Nah itu jadi ada regulasi yang kedua. Putusan lama lalu membuat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12," ungkapnya.<br /> <br /> Hal lain yang diperbaiki adalah terkait pidana yang dituduhkan kepada Edhy Prabowo dan pidana tambahan berupa hak pencabutan untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun dihitung setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.<br /> <br /> "Sedangkan amar selebihnya itu tetap berlaku. Seperti uang pengganti, itu tidak diperbaiki. Jadi yang diperbaiki hanya pertimbangan pokoknya dari 9 tahun menjadi 5 tahun, kemudian pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik menjadi 2 tahun menurut majelis hakim kasasi," ungkapnya.<br /> <br /> Diketahui, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dengan sangkaan menerima suap terkait ekspor benih bening lobster atau benur pada 2020 lalu.<br /> <br /> Ia diadili dan dituntut jaksa KPK untuk dihukum selama 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benur.<br /> <br /> Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara serta pencabutan hak politik selama 3 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan serta pidana pengganti senilai Rp 9,68 miliar dan 77.000 dolar AS kepada Edhy Prabowo dalam persidangan 15 Agustus 2021.<br /> <br /> Bahkan di tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat vonis Edhy Prabowo menjadi 9 tahun penjara pada 21 Oktober 2021 lalu.<br /> <br /> Namun pada 9 Maret 2022, Majelis Kasasi MA mengurangi 4 tahun vonis Edhy Prabowo dari Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menjadi pidana 5 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 2 tahun.

Hukuman Dikorting, Edhy Prabowo Dianggap Berjasa Untuk Para Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-polisi-seret-aktor-intelektual-teror-bom-ke-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang" width="100%">
<figcaption>aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) membuat kontroversi, hal ini lantaran 'menyunat' hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) <a href="https://www.jawapos.com/tag/edhy-prabowo/">Edhy Prabowo</a> dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara.<br /> <br /> Hukuman tersebut lebih rendah 4 tahun dari putusan sebelumnya di tingkat banding. Sebab Edhy Prabowo divonis sembilan tahun kurungan penjara oleh Hakim Pengadilan Tinggi <a href="https://www.jawapos.com/tag/dki-jakarta/">DKI Jakarta</a>.<br /> <br /> "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Kamis (10/3).<br /> <br /> Dalam pertimbangannya, majelis hakim kasasi menilai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan bahwa Edhy telah bekerja baik selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Edhy, menurut majelis hakim kasasi, memberi harapan besar kepada masyarakat khususnya nelayan.<br /> <br /> Andi menjelaskan, Edhy pernah mencabut Peraturan <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-kelautan/">Menteri Kelautan</a> dan Perikanan Nomor. 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 12/PERMEN-KP/2020. Dengan tujuan yaitu adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat.<br /> <br /> Kemudian, Edhy juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tersebut eksportir disyaratkan untuk memperoleh Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan kecil penangkap BBL.<br /> <br /> "Sehingga jelas perbuatan Edhy Prabowo tersebut untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil," kata Andi.<br /> <br /> Sementara Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, vonis kasasi MA terhadap <a href="https://www.jawapos.com/tag/mantan-menteri/">mantan Menteri</a> Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak masuk akal alias absurd.<br /> <br /> "ICW melihat hal meringankan yang dijadikan alasan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ma/">MA</a> untuk mengurangi hukuman Edhy Prabowo benar-benar absurd. Sebab, jika ia sudah baik bekerja dan telah memberi harapan kepada masyarakat tentu Edhy tidak diproses hukum oleh KPK," kata Kurnia.<br /> <br /> Kurnia menekankan, bahwa Edhy Prabowo adalah seorang pelaku tindak pidana korupsi. Ia memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meraup keuntungan secara melawan hukum.<br /> <br /> "Maka dari itu, Edhy ditangkap dan divonis dengan sejumlah pemidanaan, mulai dari penjara, denda, uang pengganti, dan pencabutan hak <a href="https://www.jawapos.com/tag/politik/">politik</a>," ungkapnya.<br /> <br /> Namun demikian, bukan kali ini saja MA membuat kontroversi dengan memberikan potongan hukuman bagi para koruptor.<br /> <br /> Redaksi JawaPos.com, pun mengumpulkan data-data, setidaknya ada 17 putusan MA yang memberikan potongan hukuman ke koruptor. Berikut ini daftarnya:<br /> <br /> <strong>1. Musa Zainuddin</strong><br /> Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin divonis bersalah menerima suap Rp 7 miliar dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukumnya 9 tahun penjara. Namun, MA di tingkat Peninjauan Kembali memangkas hukuman Musa selama tiga tahun, menjadi 6 tahun penjara.<br /> <br /> <strong>2. Idrus Mahram</strong><br /> Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dihukum bui 3 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 5 tahun. Namun, MA di tingkat kasasi memangkas hukuman Idrus menjadi 2 tahun penjara.<br /> <br /> <strong>3. Kasus e-KTP Irman</strong><br /> MA memotong hukuman dua terpidana kasus korupsi KTP elektronik, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman semula 15 tahun menjadi 12 tahun.<br /> <br /> <strong>4. Kasus e-KTP Sugiarto</strong><br /> MA memangkan hukuman mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto semula 15 tahun menjadi 10 tahun. Potongan hukuman ini dikabulkan setelah PK yang diajukan ke MA pada September 2020.<br /> <br /> <strong>5. Anas Urbaningrum</strong><br /> Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, merupakan terpidana kasus suap Hambalang yang dihukum selama 14 tahun dalam persidangan kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar. Pada akhir September 2020, MA mengabulkan PK yang diusulkan Anas dan potongan hukuman tersebut menjadi 8 tahun penjara.<br /> <br /> <strong>6. Arsun</strong><br /> Mantan Cagub Sulawesi Tenggara, Asrun, terlibat dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari. Pidana penjaranya dikurangi menjadi 4 tahun di tahap PK. Sebelumnya dihukum itu 5,5 tahun.<br /> <br /> <strong>7. Badaruddin Bachsin</strong><br /> Mantan Panitera Pengganti PN Bengkulu, Badaruddin Bachsin, terjerat kasus suap penanganan perkara di PN Kepahiang. Di tahap kasasi, ia divonis 8 tahun. Setelah mengajukan PK hukumannya dikurangi menjadi 5 tahun penjara.<br /> <br /> <strong>8. Dirwan Mahmud</strong><br /> Dirwan, eks Bupati Bengkulu Selatan, menjadi terdakwa penerima suap proyek pembangunan jalan dan jembatan di Pemkab Bengkulu Selatan. Dalam kasus ini, Ia diduga menerima suap Rp 98 juta dari juhari, kontraktor yang proyek pembangunan tersebut. Pada PK yang diajukan, Dirwan mendapat potongan hukuman semula 6 tahun, namun dipangkas menjadi 4 tahun 6 bulan.<br /> <br /> <strong>9. Rohadi</strong><br /> Bekas panitera pengadilan, Rohadi, didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total Rp 11,5 miliar. Salah kasusnya adalah menerima suap terkait penanganan perkara Saipul Jamil. Suap senilai Rp 50 juta untuk pengurusan majelis hakim dan Rp 250 juta untuk mengatur agar Saipul Jamil divonis ringan oleh majelis hakim PN Jakarta Utara. Melalui PK dan keputusan MA pada Juni 2020, Rohadi mendapat potongan hukuman, dari semula 7 tahun menjadi 5 tahun.<br /> <br /> <strong>10. Sri Wahyumi Maria Manalip</strong><br /> Mantan Bupati Kepulauan Talaud ini awalnya dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara di pengadilan tindak pidana korupsi atas kasus suap proyek revitalisasi pasar pada Desember 2019. Pada September 2020, Sri mengajukan PK dan mendapat pengurangan hukuman penjara menjadi 2 tahun.<br /> <br /> <strong>11. Tubagus Irman Ariyadi</strong><br /> Mantan Wali Kota Cilegon ini semula mendapat vonis 6 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama atas kasus suap izin amdal. Pada September 2020, MA mengabulkan permohonan PK Iman dan mengurangi hukumannya menjadi 4 tahun.<br /> <br /> 1<strong>2. Hidayatul Abdul Rahman</strong><br /> Bekas pejabat Direktorat Kementerian Pertanian, semula divonis 9 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan bantuan langsung benih unggul. Namun, September 2020, Hidayat mengajukan PK kepada MA, dan hakim mengurangi hukuman penjaranya menjadi 5 tahun, serta denda yang semula dikenakan Rp 500 juta menjadi Rp 200 juta.<br /> <br /> <strong>13. Adriatma Dwi Putra</strong><br /> Mantan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra terbukti menerima suap senilai Rp 2,8 miliar dari proyek pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendari. MA mengabulkan PK yang diajukan pada September 2020, dan hakim memotong vonis hukuman penjara Adriatma dan Asrun semula 5 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun.<br /> <br /> <strong>14. Asrun</strong><br /> Ayah dari nantan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, yakni Asrun didakwa menerima suap senilai Rp 2,8 miliar dari proyek pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendari. MA pun mengabulkan PK yang diajukan pada September 2020, dan hakim memotong vonis hukuman penjara Asrun dari semula 5 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun.<br /> <br /> <strong>15. Sudarto</strong><br /> Eks Direktur PT Hakayo Kridanusa, Sudarto, semula divonis 10 tahun atas kasus korupsi proyek alat KB di BKKBN. Kemudian hakim mengabulkan PK dan memberikan potongan hukuman menjadi 5 tahun penjara pada Desember 2020.<br /> <br /> <strong>16. Novi Harianti</strong><br /> Mantan Kepala Cabang Bank Syariah BUMN Cimahi Novi Harianti didakwa melakukan korupsi dalam persetujuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 13 outlet My Salon yang diajukan Thomas Lie, hingga dilakukan pencairan KUR Rp 6,5 miliar. Semula Novi divonis 3 tahun hukuman penjara. Namun, setelah mengajukan PK, hakim memberikan potongan hukuman menjadi 1 tahun penjara.<br /> <br /> <strong>17. Jefri Sitindaon</strong><br /> Mantan pejabat Bank Sumut, Jefri Sitindaon terbukti melakukan korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional Bank Sumut. Semula Jefri divonis hukuman penjara 7 tahun. Namun, hakim memangkas hukumannya menjadi 3 tahun penjara setelah PK.

Selain Edhie Prabowo, Ini Daftar Koruptor yang Disunat Hukumannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#edhy prabowo

Berita Terkini