<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/rCfROaI5SBBcV4Ri5LKMBgJENXpLvkJrmOcUXqyn-1090905038.jpg" alt="Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan orasi usai menerima penghargaan 10 Nopember dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Selasa (11/11/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan orasi usai menerima penghargaan 10 Nopember dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Selasa (11/11/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan orasi ilmiah usai menerima penghargaan 10 Nopember dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Selasa (11/11).&nbsp; Dalam orasi ilmiahnya, SBY mengaku telah meninggalkan dunia politik dan kini menjalani hidup sebagai seniman. Jalan hidup sebagai seniman ini membuat SBY merasa lebih bebas dalam mengekspresikan perasaannya. "Sempat ditanya oleh Pak Nuh (Prof. Mohammad Nuh, Ketua Majelis Wali Amanat ITS) dan Pak Rektor (Bambang Pramujati), 'Pak SBY, nanti Bapak pakai PowerPoint tidak?" tutur SBY menirukan ucapan Nuh dan Bambang.&nbsp; Dengan gaya bercanda, SBY pun mengatakan bahwa ia sudah lama tak menggunakan slide PowerPoint untuk presentasi, lantaran kesibukannya sekarang adalah bermain musik, membuat puisi, novel, dan berolahraga.&nbsp; "Saya bilang, wah, saya sudah lama tidak pakai Power Point. Saya ini sekarang seniman, dunia saya melukis, bermain musik, membuat puisi, novel, sambil membina olahraga," kelakar SBY, yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.&nbsp; SBY mengaku kesibukannya menjadi seniman membuat ia lebih merasa bebas. apalagi, ia tidak lagi terikat oleh tatanan protokoler, seperti saat ia menjabat sebagai menteri era Gus Dur dan Megawati hingga menjadi Presiden.&nbsp; "Saya lebih merdeka sekarang berbicara, karena tidak lagi diikat oleh protokoler tatanan yang kadang-kadang membuat seseorang terbelenggu. I am free now as an artist," tutur tokoh kelahiran Pacitan itu. &nbsp; "Sehingga Pak Rektor, saya tidak akan menyampaikan orasi ini secara atau terlalu akademis. Biarkan ini sebuah conversation, biar mengalir begitu saja. Yang penting ada dialog diantara kita," imbuh SBY.&nbsp; SBY juga memberikan alasan tidak menyinggung kebijakan pemerintah dalam orasi ilmiah di ITS. menurut dia, kebijakan pemerintah menjadi domain Presiden Prabowo Subianto, dan ia tidak ingin mencampurinya.&nbsp; "Itu domain Presiden Prabowo dan jajaran yang beliau pimpin. Saya mendukung berbagai agenda dan kebijakan presiden. Karena saya tahu niatnya benar, tujuannya benar, arahnya benar," pungkas SBY.&nbsp; Sebelumnya, SBY baru saja menerima penghargaan 10 Nopember oleh ITS Surabaya. Ia dinilai memberikan banyak kontribusi bagi bangsa Indonesia.&nbsp; Selain SBY, sebelumnya ITS juga memberikan penghargaan serupa kepada sejumlah tokoh, seperti Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke4 RI KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ekonom Emil Salim, hingga Presiden Prabowo Subianto.&nbsp;

SBY menerima penghargaan 10 Nopember dari ITS Surabaya, kini hidup sebagai seniman bebas setelah pensiun dari politik.

Tinggalkan Dunia Politik, SBY Mengaku Lebih Bebas: Saya Sekarang Seniman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/14/Presiden-Soekarno-211200614.jpeg" alt="Ilustrasi Presiden Soekarno (Doc. Perpustakaan Nasional)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Presiden Soekarno (Doc. Perpustakaan Nasional)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kebijakan Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi akan kamu jumpai apabila rajin mengikuti perkembangan dunia politik. Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi adalah sebutan bagi masa pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi tiga. Lalu, seperti apa sebenarnya Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi tersebut? Yuk disimak. Orde Lama adalah masa pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 dan dipimpin oleh Soekarno. Sementara Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Soeharto. Kemudian era reformasi adalah era yang ditandai dengan perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pada masa Orde Lama, keseluruhan sistem pemerintahan dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Namun tak hanya itu saja, kabinet presidensial juga berubah menjadi kabinet parlementer yang memiliki sistem penerapan politik yang berbeda. Orde Baru lahir saat dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal dengan Supersemar dan tujuannya dibangun Orde Baru adalah untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Kekuasaan dari Orde Baru berlangsung selama 32 tahun dan disebut masa pemerintahan terlama di sejarah Indonesia. Beberapa perbedaan dari sistem pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru sudah dirasakan oleh masyarakat yang telah hidup di kedua masa pemerintahan tersebut. Dikutip dari Laporan PEST - Politeknik Statiska STIS, berikut beberapa perbedaan dari sistem pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru' 1. Kebijakan Politik Dalam Orde Lama, kondisi dari negara Indonesia masih dalam masa-masa menikmati kemerdekaan dan kejayaan yang membuatnya memiliki tingkat emosi nasionalisme tinggi. Selain itu, dikarenakan perintah dari Presiden Soekarno, proyek mercusuar juga marak dilakukan demi keinginan untuk telihat unggul dari bangsa asing. Untuk Orde Baru, dalam masa ini kondisi jauh berbeda dari sebelumnya dikarenakan adanya kemauan politik yang begitu kuat dalam tujuan untuk membangun ekonomi negara dan menyebabkan terbukanya ruang yang relatif besar bagi perkembangan modal asing. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013727325/soroti-aksi-pemakzulan-jokowi-rocky-gerung-mahasiswa-tidak-menerima-politik-dinasti">Soroti Aksi Pemakzulan Jokowi, Rocky Gerung: Mahasiswa Tidak Menerima Politik Dinasti!</a> 2. Kebijakan Ekonomi Dalam Orde Lama, sisi dari kebijakan ekonomi sifatnya masih bersifat sosialis tertutup atau komunis. Sedangkan untuk Orde Baru, kebijakan ekonomi dari masa ini mulai berubah dan menjadikan sifatnya terbuka dan berpegang penuh pada kapitalisme. 3. Keadaan Politik Dunia Pada masa Orde Lama, masih banyak pengaruh negatif yang berasal dari sisa Perang Dunia ke-II. Sedangkan untuk Orde Baru, kondisi politik dari dunia masih lumayan ramai dengan berakhirnya perang Vietnam yang baru saja selesai konfliknya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013726510/klarifikasi-pernyataan-kapolri-soal-estafet-kepemimpinan-berbau-politik-polri-tegaskan-netral">Klarifikasi Pernyataan Kapolri soal Estafet Kepemimpinan Berbau Politik, Polri Tegaskan Netral</a> 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam masa Orde Lama, kualitas dari sumber daya manusia yang ada menurun, dikarenakan susahnya menemukan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang unggul pada saat ini. Namun pada Orde Baru, kualitas dan jumlah dari sumber daya manusia yang unggul mulai meningkat dengan potensi yang lumayan banyak dikarenakan masyarakat yang mulai bersekolah, terutama dari anak-anak muda Indonesia. 5. Kestabilan Perekonomian Dalam masa Orde Lama, dikarenakan tingkat inflasi yang begitu tinggi dan terus meningkat, kestabilan ekonomi yang ada di Indonesia masih belum teratur dan tidak stabil karena perubahan yang lebih sering terjadi. Berbeda drastis dengan Orde Lama, di masa pemerintahan Orde Baru, tingkat kestabilan perekonomian dari Indonesia sudah mulai membaik semenjak tingkat inflasi mulai menurun. ***

Pengertian dari Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi yang muncul sebagai salah satu topik utama dan besar dalam dunia politik.

Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi, Apa maksudnya? Yuk Simak dan Pahami!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/32_ajak-3388134902.png" alt="BERBAGI WAWASAN: Para aktivis mahasiswa berdiskusi dengan Ganjar Pranowo tentang berbagai isu di RM Parikoton, Pakis, Kabupaten Malang, Senin (16/10)." width="100%">
<figcaption>BERBAGI WAWASAN: Para aktivis mahasiswa berdiskusi dengan Ganjar Pranowo tentang berbagai isu di RM Parikoton, Pakis, Kabupaten Malang, Senin (16/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo memenuhi undangan khusus dari aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Se-Malang Raya pada Senin (16/10). Dalam kesempatan itu, Ganjar melamar mereka untuk terjun ke dunia politik sekaligus siap menjadi mentor. Suasana akrab terlihat kala Ganjar bertemu dengan para aktivis dari berbagai kampus di RM Parikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sembari menikmati makan siang, Ganjar dan para mahasiswa yang hadir saling bertukar pikiran. Banyak hal yang dibicarakan, mulai dunia pendidikan, olahraga, sosial, hukum, hingga politik. Menurut Ganjar, para mahasiswa tersebut sangat kritis dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap dunia yang ada di sekitar mereka. Karena itu, dia secara langsung melamar mahasiswa dan mahasiswi yang hadir untuk ikut serta dalam kancah perpolitikan di negeri ini. &rdquo;Saya lamar Anda semua untuk bisa masuk dalam politik. Terserah partainya apa dan terlibatlah agar semua bisa mencicipi proses berdemokrasi. Agar betul-betul antara teori dan praktiknya bisa seimbang dan mereka bisa menjadi penjaga moral yang baik,&rdquo; tutur Ganjar. Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu bahkan siap menjadi mentor bagi mahasiswa dan mahasiswi yang berminat masuk ke dunia politik. Menurut Ganjar, aktivis mahasiswa kebanyakan memiliki intelektualitas dan idealisme yang tinggi. &rdquo;Saya tidak memaksa. Tapi, kalau oke, saya siap jadi mentor dan mereka jadi kader saya,&rdquo; tegasnya. Namun, Ganjar mewanti-wanti, jika masuk ke dunia politik dan berhasil mendapatkan kekuasaan, mereka harus bisa menjaga diri dari godaan yang merugikan rakyat. &rdquo;Tapi, saya ingatkan, jangan sampai tergiur godaan dan jebakan. Jadi, harus dilatih mulai dari saat ini,&rdquo; tuturnya. Selain menawarkan diri menjadi mentor politik, Ganjar menjanjikan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Kristen Maranatha Bandung pada Rabu (11/10). Ganjar mencanangkan program satu keluarga miskin satu sarjana. Menurut Ganjar, pendidikan merupakan salah satu kunci dalam pemberantasan kemiskinan. Pihaknya juga akan memperluas penerapan boarding school bagi anak keluarga kurang mampu, seperti di SMKN Jateng. (als/c9/wir)

capres) 2024 Ganjar Pranowo memenuhi undangan khusus dari aktivis mahasiswa yang tergabung dalam BEM Perguruan Tinggi se- Malang Raya.

Ganjar Ajak Generasi Muda Masuk Dunia Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/DSCF8413-1-2101080257.jpg" alt="Ketua dan Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal ajak anak muda Indonesia salurkan idealisme dengan terjun ke dunia politik./ANTARA/Uyu Septiyati Liman" width="100%">
<figcaption>Ketua dan Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal ajak anak muda Indonesia salurkan idealisme dengan terjun ke dunia politik./ANTARA/Uyu Septiyati Liman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dino Patti Djalal, ketua dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengajak anak-anak muda untuk mau terjun ke dunia politik. Dino Patti Djalal mendorong generasi muda agar masuk ke dalam politik praktis saat membuka acara Indonesian Youth Democracy Forum (IYDF) di Jakarta, pada Jumat (6/10) malam. Menurut Dino, banyak anak muda yang idealis dan berbakat enggan terjun ke dunia politik justru malah menjauhinya. "Anak muda bahwa dunia politik itu tidak menarik, walaupun sebenarnya mereka merupakan idealis yang ingin Indonesia lebih baik," ungkapnya dilansir dari Antara. Dino menilai jika kalangan muda yang memiliki idealisme dan gagasan tidak mau terjun ke dunia politik maka jabatan-jabatan di pemerintahan akan selalu diisi pihak yang menginginkan jabatan, kekuasaan dan kekayaan. Dengan masuk ke dunia politik, generasi muda diharapkan dapat menyalurkan idealismenya dalam perumusan kebijakan publik sehingga politisi-politisi Indonesia ke depan akan benar-benar melayani rakyat. Melalui forum diskusi yang mengangkat tema "Protecting Democracy in the 21st Century: The Role of the Youth" ini, Dino mengingatkan pentingnya bagi anak muda untuk menjaga Indonesia sebagai negara demokratis. "Walaupun mereka belum lahir pada 1998, saat pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat benar-benar terwujud, tetapi mereka harus mengerti pentingnya Indonesia tetap menjadi negara demokratis," jelas Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI tersebut. Forum diskusi yang diikuti 20 anak muda dari seluruh Indonesia ini menjadi penutup dari rangkaian program IYDF yang didukung Kementerian Dalam Negeri Indonesia dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia.***

Dino Patti Djalal, Ketua dan Pendiri FPCI dorong anak muda Indonesua salurkan idealisme dengan masuk ke dunia politik.

Dino Patti Djalal, Pendiri FPCI Dorong Anak Muda Indonesia Salurkan Idealisme dengan Masuk ke Dunia Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/praktisi-politik-harus-mendapat-payung-agama_m_205688.jpeg" alt="Praktisi Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) Ahmad Khairuddin." width="100%">
<figcaption>Praktisi Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) Ahmad Khairuddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pondok pesantren (ponpes) memiliki sejarah dan kontribusi panjang dalam perpolitikan nasional. Baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan alumni ponpes sudah banyak yang berkontribusi dalam dunia politik dan pembangunan nasional. Maka di tahun-tahun politik seperti saat ini, pesantren dan alumninya harus mengambil peran serta memberi masukan bagi kemaslahatan umat. "Jadi memang pesantren dan alumninya tidak bisa lepas dari perpolitikan di Tanah Air," kata Praktisi Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) Ahmad Khairuddin di Medan, Kamis (19/4). Alumni Ponpes At Toyyibah Labuhanbatu itu menggarisbawahi, pesantren dan alumninya tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan politik. Terutama menepis anggapan bahwa agama dan pesantren tidak bisa dibawa ke ranah politik. Selain itu, pesantren dan alumninya harus mengambil bagian dalam kepemimpinan yang peduli dengan agama. Serta tidak memberi peluang pada orang-orang yang terkesan khawatir dengan politisasi agama. "Segelintir orang menyoal politisasi agama. Yang tepat justru sesungguhnya politik di Tanah Air harus mendapat payung agama agar sesuai Pancasila. Berketuhanan Yang Maha Esa. Jadi politik itu harus diagamaisasi dengan konsep agamaisasi politik. Memisahkan agama dengan politik itu sekuler. Pesantren dan alumninya tidak bisa picing mata dengan berkembangnya sekulerisme di Tanah Air," ulas Ahmad. Kalau sudah sekuler dan jika ada momen politik pemilihan kepala daerah misalnya, maka pemimpin yang didapat akan tidak jujur, amanah dan adil. "Dalam Islam, agama mengajarkan kejujuran, keadilan dan amanah. Lalu bagaimana jadinya kalau agama dipisahkan dari ranah politik," ujarnya. Menurutnya, kepemimpinan yang menuruti perintah agama akan hadir ke tengah-tengah masyarakat di segala situasi. "Negara dan pemimpin hadir di kasus anak terlantar, hadir di tengah masyarakat yang terkena bencana dan lain sebagainya. Kehadiran itu terwakili melalui dinas sosial atau kementerian terkait. Secara umum, itu semua agama yang memayunginya," tutur Ahmad Khairuddin. Untuk itu, dia kembali menegaskan bahwa pesantren dan alumninya harus mengambil peran dalam setiap kontestasi politik dan memberi masukan bagi kemaslahatan umat. "Jika ada sesama alumni pesantren yang berbeda pilihan dalam kontestasi, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan itu juga perintah agama," pungkas Ahmad.

Praktisi: Politik Harus Mendapat Payung Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/dunia-politik-sarana-perjuangkan-hak-perempuan-dan-keadilan-sosial_m_125005.jpeg" alt="Anggota komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari." width="100%">
<figcaption>Anggota komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat perjuangan RA Kartini menjadi momentum bagi perempuan Indonesia untuk mendapatkan kesetaraan dengan kaum maskulin. Bentuk kesetaraan sangat dirasa itu, kini perempuan Indonesia bisa menekuni berbagai profesi seperti halnya kaum laki-laki. Tak terkecuali menjadi wakil rakyat di parlemen. Seperti halnya Eva Kusuma Sundari, satu di antara sejumlah perempuan yang duduk di parlemen. Sejak dua periode berada di lembaga legislatif itu perempuan asal Nganjuk ini dikenal kritis. Menurutnya, dunia politik atau bekerja di parlemen menjadi sarana untuk memerjuangkan hak-hak kaum perempuan pada khususnya dan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. "Seperti Kartini yang berjuang lewat pendidikan kaum perempuan untuk kemajuan bangsanya. Dunia politik bagiku adalah jalan ke surga, ibadah, karena berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia," tutur Eva kepada JawaPos.com, Jumat (21/4). Dia berharap supaya makin banyak keterwakilan perempuan di parlemen. Sebab, peluangnya cukup terbuka luas. Diakui Eva, hingga saat ini memang masih ada pemikiran perempuan kedudukannya di bawah laki-laki. Sehingga hal itu membuat kaum hawa kerap kali menjadi sasaran tindak kekerasan verbal, fisik, ekonomi, bahkan sosial. "Jika perempuan mengamini, maka ini jadi hambatan perempuan untuk maju, termasuk di DPR," tegasnya. Untu itu, konsep pemikiran demikian harus diubah oleh kaum perempuan itu sendiri. Sebab wanita memiliki kesetaraan atau hak yang sama seperti yang dimiliki kaum laki-laki. "Perempuan sendiri self conceptnya tentang kesetaraan harus beres, sehingga bisa jadi pejuang dan menolak kekerasan terhadap dirinya," ucap politikus PDIP itu. Kesetaraan itu nyatanya dijamin pula oleh konstitusi. Eva mengatakan, sila kedua Pancasila menjelaskan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dan&nbsp; memuat nilai kesetaraan. Kerja sama saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan juga ditampilkan dalam lambang Garuda. Sayap Garuda, lanjut Eva, keduanya harus sama kuat. "Jika yang satu lemah, maka nggak bisa terbang tinggi. Konstitusi yang menjamin kemajuan bersama laki-laki dan perempuan, demi kejayaan bangsa," pungkas perempuan yang senang menggunakan kebaya itu. (dna/JPG)

Dunia Politik Sarana Perjuangkan Hak Perempuan dan Keadilan Sosial

dunia politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dunia politik