<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/C5kMtptr04q1QYntXHBVGYzkRItvzORskrbr4QXK-2226455648.jpg" alt="Kuasa hukum korban pengeroyokan, Lusita Thoha, membuat laporan ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum korban pengeroyokan, Lusita Thoha, membuat laporan ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial N dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) terseret masalah hukum. Anggota Dewan tersebut diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap warga bernama Fendy, 41, di sebuah restoran di Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (29/11) malam. Kasus dugaan pengeroyokan ini telah dilaporkan Fendy ke Polda Metro Jaya pada 30 Oktober 2025 dengan nomor LP/B/7809/X/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan kini ditangani oleh Polresta Bekasi. Merasa tidak cukup, korban kini membawa kasus ini ke ranah partai. Kuasa hukum korban, Lusita Thoha, mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/11). Langkah ini diambil untuk mendesak sanksi kode etik diberikan kepada terduga pelaku. "Saya mengantarkan surat untuk kepada Majelis Kode Etik PDI Perjuangan," ujarnya di lokasi. Lusita menjelaskan, surat tersebut berisi pengaduan kode etik yang berkaitan dengan insiden dugaan pengeroyokan yang menimpa kliennya. "Surat untuk pengaduan masalah kode etik terkaitnya dengan klien saya yang kemarin terjadinya pemukulan 170 dan 351 di Cikarang," jelasnya. Ia mengungkapkan, akibat penganiayaan itu, kliennya mengalami sejumlah luka di area kepala, wajah dan tangan. "Matanya, menganggu retina penglihatan sebelah kiri, sama pala juga bocor, dan banyak hantaman karena pakai botol," katanya. Ia berharap PDIP memberikan sanksi tegas terhadap terduga pelaku. Apalagi, N saat ini merupakan pejabat publik. "Pejabat publik tidak boleh bertindak semena-mena," tegasnya.

Seorang anggota DPRD Bekasi berinisial N diduga terlibat pengeroyokan terhadap warga di Cikarang, kasus sudah dilaporkan ke polisi.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Diduga Keroyok Warga, Korban Lapor ke DPP PDIP Minta Pelaku Disanksi Kode Etik!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/2019080618-2616393834.jpg" alt="Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat." width="100%">
<figcaption>Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bekasi 2022. Ini adalah kali pertama Pemkab Bekasi mendapat predikat tersebut setelah 8 kali berturut-turut selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Penyebab Kabupaten Bekasi menyandang status WDP antara lain penyerapan bahan bakar solar di Dinas Lingkungan Hidup diduga mengalami kerugian sekitar Rp 12 miliar, pengawasan aset yang tidak maksimal di Dinas Pendidikan dan DPMD, kemudian pelaksanaan lelang yang tidak maksimal di Dinas Cipta Karya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman merasa kecewa atas raihan opini WDP tersebut. Sebab, predikat tersebut menunjukkan adanya penurunan kinerja. &ldquo;Setelah 8 kali Kabupaten Bekasi menyandang opini WTP sekarang malah dengan berat hati harus menerima opini WDP sehingga hal tersebut dinilai sebagai preseden buruk,&rdquo; kata Soleman dalam keterangannya, Jumat (19/5). Soleman mengatakan, Fraksi PDIP DPRD Bekasi berharap opini WDP yang diraih Pemkab Bekasi harus menjadi pertimbangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). &ldquo;Ini yang membuat Fraksi PDI Perjuangan konsisten menolak perpanjangan masa jabatan Pj Bupati Bekasi," jelasnya. Soleman mengatakan opini WDP dari BPK RI akan menjadi penilaian bagi masyarakat. Sebab, WDP adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. &nbsp;

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman merasa kecewa atas raihan opini WDP tersebut. Sebab, menunjukkan adanya penurun kinerja.

Pemkab Bekasi Dapat Opini WDP Usai 8 Kali Berturut-turut Meraih WTP, Wakil Ketua DPRD Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/20230510_20021_1-2083255236.jpg" alt="Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi bersama Disnaker dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ruang Rapat 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (10/5)." width="100%">
<figcaption>Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi bersama Disnaker dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ruang Rapat 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (10/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi mendesak perusahaan memecat terlapor kasus dugaan tindak pelecehan seksual terhadap karyawati dengan modus perpanjang kontrak kerja. &rdquo;Mendesak pria berinisial B segera dipecat dari perusahaan serta mendukung proses hukum kasus pidana kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap karyawati AD selaku korban,&rdquo; kata Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, DPRD Kabupaten Bekasi menunggu perkembangan proses hukum kasus tersebut namun juga meminta perusahaan mengambil langkah tegas terhadap oknum yang diduga telah melakukan tindakan melanggar hukum. &rdquo;Ada hukum normatif, sanksi moral yang seharusnya dapat diterapkan perusahaan. Faktanya kan sudah viral di mana-mana. Perusahaan bisa kasih sanksi itu, pecat saja oknum seperti itu,&rdquo; ucap Nyumarno. Dia menjelaskan, perbuatan pelaku dengan menjadikan ajakan bermalam bersama di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja tidak dibenarkan terlebih perilaku itu berpotensi menimbulkan efek domino bagi iklim investasi di Kabupaten Bekasi. &rdquo;Jangan sampai ulah oknum seperti B ini membuat citra perusahaan di Kabupaten Bekasi atau perusahaan di Indonesia bahkan citra investor menjadi tidak baik,&rdquo; tutur Nyumarno. Sebelumnya, B, bos perusahaan di Kabupaten Bekasi, yang mengajak karyawati menginap di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja diperiksa polisi. Dia dicecar pertanyaan selama lima jam oleh Kepolisian Resor Metro Bekasi. Kepala Seksi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul mengatakan, pemeriksaan terhadap B yang berstatus sebagai terlapor telah dilakukan pada Selasa (9/5), bersamaan dengan pemeriksaan kepada pelapor AD dan dua orang saksi. Sementara itu, kuasa hukum korban, AD, Untung Nassari berharap agar persoalan hukum yang menimpa kliennya dapat ditindak hingga pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. &rdquo;Kami berharap pihak kepolisian bisa menangani permasalahan ini, bisa mengembangkan laporan yang ada sehingga terpenuhi pasal 5 dan 6 dan juga perbuatan tidak menyenangkan itu sehingga pelaku bisa dijerat secara hukum,&rdquo; terang Untung.

DPRD Kabupaten Bekasi desak perusahaan memecat terlapor kasus dugaan tindak pelecehan seksual terhadap karyawati modus perpanjang kontrak

DPRD Bekasi Desak Perusahaan Pecat Terlapor Kasus Pelecehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/tps-bekasi.jpg" alt="Kondisi gunungan sampah di area TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)." width="100%">
<figcaption>Kondisi gunungan sampah di area TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendesak pemerintah segera mengatasi persoalan sampah melalui upaya nyata guna mencegah masalah darurat sampah di daerah itu.  "Butuh keseriusan pemerintah daerah agar masalah ini tidak semakin berlarut-larut karena banyak aspek yang harus dipenuhi," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Helmi di Cikarang, Sabtu (4/1).  Pihaknya meminta pemerintah daerah (pemda) segera mencari solusi secara simultan, terlebih Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Burangkeng, Kecamatan Setu, sudah tidak representatif sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA).  "Penambahan area TPA Burangkeng seluas 2,1 hektare hanya akan mampu menampung sampah setahun ini, belum bisa jadi solusi permanen. Harus ada keseriusan khususnya terkait teknologi olah sampah," katanya.  Menurut dia, penanganan sampah dapat dimulai dengan pemetaan tata ruang yang jelas terhadap TPA Burangkeng untuk keberlanjutan pembangunan maupun penambahan di area seluas belasan hektare tersebut.  Kemudian dari aspek pengolahan mulai dari level terendah masyarakat dengan pilah sampah di setiap desa maupun kecamatan hingga memanfaatkan investasi pihak ketiga melalui skema kerja sama daur ulang sampah.  "Ekspos dulu ke kita, apa yang dibutuhkan TPA Burangkeng, teknologi, output, sistematis, budgeting, hingga tahan berapa lama. Kalau menghasilkan solusi, kenapa tidak, kita pasti dukung. Butuh keseriusan, sampah soal urgent, semua rencana bagus tapi harus segera direalisasikan, cepat dijalankan agar tidak darurat sampah," ujarnya.  Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan perlu strategi khusus untuk penanganan sampah mengingat secara geografis Kabupaten Bekasi merupakan wilayah hilir dengan total 600 ton sampah per hari yang masuk ke TPA Burangkeng.  Dani menyebutkan sejauh ini strategi penanganan sampah dilakukan dengan menggenjot petugas persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.  "Petugas kita itu Senin sampai Jumat mengangkut sampah dari rumah warga, dari pasar dan dari pabrik. Sedangkan Sabtu dan Minggu mereka mengangkut sampah dari sungai, terus begitu. Karena seminggu terlewat saja, sampah sudah penuh," katanya.  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tahun ini mencanangkan pembangunan instalasi pengolah dan pengumpul sampah di 16 aliran sungai yang terindikasi kerap dijadikan TPS.  Pihaknya sedang menyiapkan tanah dua hektare lebih untuk perluasan lahan TPA Burangkeng agar mampu menampung sampah sementara, setidaknya dalam setahun ke depan sambil menyiapkan konsep secara mendasar dengan strategi pengolahan dari sumber.  "Tahun 2024 kita harus sudah punya solusi lebih mendasar karena kalau hanya menambah luas, tidak menyelesaikan secara fundamental. Kita akan buat dengan dua strategi, sampah di TPA Burangkeng diolah, sampah dari sumber (rumah) juga dikurangi," katanya.  &nbsp;

DPRD Desak Pemkab Bekasi Atasi Darurat Sampah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/cabai-makin-mahal-.jpg" alt="NAIK LAGI: Harga cabai di Pasar Pandegiling mengalami kenaikan. Yang semula Rp 50 ribu per kg kini naik menjadi Rp 85 ribu per kg. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NAIK LAGI: Harga cabai di Pasar Pandegiling mengalami kenaikan. Yang semula Rp 50 ribu per kg kini naik menjadi Rp 85 ribu per kg. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Citra Prasasti Kosorindo Mochammad Faisol menjelaskan, revitalisasi Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi merupakan hasil keputusan pemerintah daerah dan DPRD setempat. Dia menilai setiap orang berhak melakukan audiensi dengan wakil rakyat.  Hal tersebut dikatakan Faisol terakit keluhan sejumlah pedagang di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Pasar Induk Cibitung (FK-PPIC). Mereka mengeluh soal pungutan belasan juta rupiah menyusul adanya revitalisasi.  "Para pedagang mengadu ke Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi supaya ada keringanan dan tidak memberatkan beban pedagang," ujar Faisoal dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (7/4).  Selain itu, para pedagang juga mengaku ada oknum yang memaksa untuk membayar DP sebesar 10 persen. Dia risih dengan pernyataan sejumlah pedagang yang mengaku dipaksa membayar uang DP.  Karena itu, Faisol meminta sejumlah pedagang itu mengklarifikasi pernyataan terkait pemaksaan bayar DP atau membeberkan siapa yang memaksa dan bagaimana bentuk pemaksaannya.  Karena menurutnya, revitalisasi Pasar Induk Cibitung menggunakan skema bangun, guna, serah (BOT), sistem guna serah murni dibiayai swasta.  "Kami berhak menjual kepada siapapun, namun dalam hal ini pemerintah dan DPRD merekomendasikan kami untuk mengakomodir pedagang eksisting termasuk dengan harga yang relatif terjangkau," ujarnya.  Langkah tersebut, katanya, terkait upaya mengakomodir adalah memberikan surat pemberitahuan atau undangan, kemudian pedagang diminta membayar DP 10 persen sebagai bukti bahwa para pedagang ingin melanjutkan atau tidak sampai dengan tiga kali surat undangan. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> "Jika pedagang mengabaikannya, maka dianggap pihaknya tidak melanjutkan. Kami selaku perusahaan harus mengambil keputusan, bisa mengalihkan hak atau menjual kepada pihak yang bersedia. Sebab, tidak mungkin kami harus mengundang sampai 1.000 kali kerena energi perusahaan kami bukan hanya untuk itu," katanya.  Menurut dia, harga lapak atau kios di Pasar Induk Cibitung paling rendah atau murah dibandingkan pasar induk lainnya. Dia mempersilakan untuk mengecek semua harga kios baru di pasar induk wilayah Jabodetabek.  Lebih lanjut, Faisol mengatakan, proses sosialisasi Pasar Induk Cibitung melibatkan banyak pihak, termasuk rukun warga pasar selaku wadah resmi pedagang. Dia membantah adanya pemaksaan. Bagi dirinya, yang tidak mau meneruskan usaha di Pasar Induk Cibitung tidak menjadi soal, namun perlu memberikan pernyataan bahwa tidak melanjutkan.

Revitalisasi Pasar Induk Cibitung Sesuai Keputusan Pemda dan DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/wow-tunjangan-komunikasi-anggota-dewan-naik-tujuh-kali-lipat_m_148121.jpeg" alt="Ilustrasi uang komunikasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang komunikasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 memberi ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).&nbsp; Melihat ada peluang itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi yang langsung bergerak cepat, menerbitkan Perda Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan Perda tersebut, setiap bulan anggota DPRD Kabupaten Bekasi bakal diganjar tunjangan komunikasi intensif alias uang pulsa sebesar Rp 10,5 juta. Angka baru tersebut tujuh kali lipat dari tunjangan yang diterima anggota dewan sebelumnya. Sementara untuk setingkat ketua dan wakil ketua DPRD mendapat jatah uang pulsa Rp17,5 juta setiap bulan. Jumlah uang pulsa itu sama dengan harga satu unit sepeda motor bebek. Ketua Pansus XXII DPRD Kabupten Bekasi Lidya Fransisca berdalih, satu-satunya yang naik akbiat perda baru tersebut adalah tunjangan komunikasi intensif atau uang pulsa. &ldquo;Jadi berdasarkan kemampuan daerah kita termasuk katagori tinggi, karena bunyi dari PP 18 Tahun 2017 itu kan dikembalikan kepada kemampuan dari daerah,&rdquo; katanya. Sementara untuk tunjangan perumahan, biaya paket dan lainnya, kata Lidya, jumlahnya masih sama seperti sebelumnya. Termasuk mobil dinas yang statusnya hanya pinjam pakai. &ldquo;Sedangkan untuk tunjangan beras juga disesuaikan dengan PNS dan itu tidak berubah,&rdquo; ucapnya. Disinggung kenaikan tunjangan pulsa dewan yang tidak berbanding dengan lurus dengan kinerja setiap anggota wakil rakyat, Lidya justru melempar persoalan tersebut ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bekasi.&nbsp; Karena, kata dia, pada dasarnya tugas dan tangung jawab anggota dewan itu sama. Karena yang membedakan cuma berapa banyak anggota dewan yang masuk dalam alat perlengkapan. &ldquo;Tidak ada tolok ukurnya, karena kita kan berbasis kinerja. Misalnya satu anggota masuk banggar dan juga banmus dan uang representasinya dibagi dua dan ini sesuai aturan sebelumnya,&rdquo; katanya.

Wow, Tunjangan Komunikasi Anggota Dewan Naik Tujuh Kali Lipat