<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/pedaganggg-3455149183.jpg" alt="Sejumlah perwakilan pedagang datangi gedung DPRD DKI guna mendesak batalkan Ranperda KTR, Kamis (20/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan pedagang datangi gedung DPRD DKI guna mendesak batalkan Ranperda KTR, Kamis (20/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta masih menuai protes keras. Anggota Pansus Ranperda KTR DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, secara tegas meminta agar regulasi ini ditinjau ulang sebelum disahkan. Langkah ini diambil karena regulasi tersebut dinilai berpotensi mematikan ekonomi rakyat kecil, terutama para pedagang kelontong dan pelaku UMKM di ibu kota. Ali Lubis menyoroti adanya pasal-pasal dalam Ranperda KTR yang justru bisa membebani pedagang kecil. Menurutnya, proses pembahasan selama ini belum melibatkan seluruh pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. "Sebagai anggota Pansus, ini harus ditunda pengesahannya. Dalam proses pembahasan kemarin, saya sebagai anggota Pansus mengakui belum semua stakeholder diundang untuk menyampaikan aspirasinya termasuk soal dampak ekonomi," ujar Ali Lubis di Jakarta, Sabtu (20/12). Ia menekankan bahwa meskipun semangat aturan ini adalah untuk kesehatan, keadilan sosial bagi para pelaku usaha tidak boleh dikorbankan. "Dari sisi ekonomi, ini perlu ada kajian khusus. Spiritnya memang adalah untuk kesehatan, namun peraturan ini harus berkeadilan sosial. Tidak berdampak pada pelaku usaha, pedagang kecil lainnya," katanya. Ia mengakui rancangan ini masih belum melibatkan seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, raperda sebaiknya ditunda untuk disahkan. "Dan, jangan sampai juga partisipasi publik tidak terwujud. Apalagi mengingat ada stakeholder yang lupa kita ajak bicara sehingga ini menjadi alasan logis agar Ranperda KTR ini ditunda pengesahannya," tegas politisi Fraksi Gerindra tersebut. Naskah Akademik Dinilai Kedaluwarsa Senada dengan Ali Lubis, Pengamat Hukum Tata Negara Ali Rido memberikan catatan kritis terhadap draf Ranperda KTR Jakarta. Ia menemukan adanya referensi hukum yang sudah tidak berlaku lagi dalam Naskah Akademik (NA) peraturan tersebut. "NA ini perlu disusun ulang karena masih memasukkan peraturan yang secara prinsip sudah tidak berlaku. Contoh: masih ada narasi UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan berbagai aturan lain yang secara prinsip pokok sudah tidak berlaku," jelas Ketua Pushati FH Universitas Trisakti tersebut. Selain masalah administrasi, aspek meaningful participation atau partisipasi bermakna menjadi sorotan utama. Berdasarkan Putusan MK No 91 Tahun 2020, pelibatan pihak terdampak dalam penyusunan aturan adalah sebuah kewajiban hukum. "Itu merupakan keharusan, maka ketika disampaikan ada pihak yang belum dilibatkan dalam pembahasan Ranperda KTR ini, saya membaca upaya ini adalah kepatuhan terhadap Putusan MK No 91 Tahun 2020, bahwa meaningfull participation harus dipenuhi," terang Ali Rido. Ia juga mengingatkan bahwa produk tembakau adalah entitas legal di Indonesia berdasarkan 11 putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, aturan yang dibuat seharusnya bersifat mengatur aktivitas, bukan melarang produk secara total. "Kemudian jika diturunkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, secara kronologis regulasi, sebenarnya yang dikehendaki adalah mengatur aktivitas, bukan produknya. Karena produknya jelas adalah entitas yang legal," imbuhnya.

Rencana pengesahan Ranperda KTR di DKI Jakarta memicu protes, dampak ekonomi bagi pedagang kecil jadi perhatian.

Anggota Pansus DPRD DKI: Pengesahan Ranperda KTR Harus Ditunda demi Keadilan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/Screenshot_289-276986772.jpg" alt="Ilustrasi guru." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perayaan Hari Guru Nasional yang jatuh pada Selasa, 25 November 2025, menyisakan catatan ironis bagi dunia pendidikan di Ibu Kota. Di balik pujian sebagai pahlawan bangsa, kesejahteraan ribuan guru swasta di Jakarta ternyata masih memprihatinkan. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti ketimpangan yang sangat mencolok antara gaji guru swasta dengan petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI. Padahal, peran guru sangat vital dalam mencetak generasi penerus. Khoirudin menegaskan bahwa perhatian pemerintah saat ini seolah timpang. Guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang mengajar di sekolah negeri memang telah mendapatkan penghasilan yang layak. Namun, nasib berbeda dialami oleh mereka yang mengabdi di sekolah swasta. "Pemerintah baru memberikan gaji yang layak untuk guru di sekolah negeri. Namun guru swasta masih jauh dari kata layak. Bahkan jauh di bawah upah minimum provinsi," ungkap Khoirudin di DPRD, Selasa (25/11). Kondisi ini dinilai tidak adil, mengingat standar gaji PJLP di Jakarta sudah dipatok setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara itu, guru swasta yang mendidik akal budi anak bangsa justru tidak memiliki standar pengupahan yang jelas. "Teman-teman PJLP dibayar dengan UMP DKI tapi guru swasta tidak ada standar," tambahnya. PR Besar Pemerintah: Subsidi untuk Guru Swasta Masalah kesejahteraan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi jajaran legislatif dan eksekutif di Jakarta. Khoirudin mengingatkan bahwa kesuksesan para pejabat hari ini, termasuk dirinya, tidak lepas dari jasa para guru. "Kita gak boleh lupa merekalah yang telah memberikan saham terbesar dalam kehidupan kita sehingga kita sukses," ujarnya. Politisi PKS ini mendesak agar Pemprov DKI Jakarta turun tangan memberikan subsidi gaji yang layak. Ia menekankan bahwa beban pemerintah sebenarnya sudah diringankan oleh masyarakat yang secara mandiri membangun gedung sekolah dan menyediakan lahan. "Toh gedungnya sudah masyarakat yang bangun, tanahnya dari masyarakat tapi hari ini sudah dibantu masyarakat. Paling tidak gaji gurunya pemerintah turun tangan dengan memberikan subsidi yang layak di jakarta," tegas Khoirudin. Tidak Hanya Sekolah Formal, Guru Ngaji dan PAUD Wajib Diperhatikan Sorotan DPRD tidak hanya tertuju pada guru SD, SMP, atau SMA. Khoirudin menegaskan bahwa guru-guru di lingkup pendidikan non-formal dan keagamaan juga merupakan pejuang pendidikan yang berhak mendapatkan kesejahteraan. "Bukan hanya guru SD SMP SMA tapi guru madrasah juga dan guru paud TK TPA mereka adalah pejuang di lini terdepan dalam mendidik anak bangsa," jelasnya. Khoirudin pun memberikan apresiasi mendalam bagi seluruh guru di Indonesia atas keikhlasan mereka. "Terima kasih bapak ibu guru semoga Allah ridhoi dan menjadi amal Soleh buat bekal di akhirat nanti," imbuhnya.

DPRD Jakarta mendesak pemerintah untuk memberikan subsidi gaji bagi guru swasta yang kesejahteraannya memprihatinkan.

Momentum Hari Guru Nasional 2025: Ketua DPRD DKI Soroti Nasib Guru Swasta yang "Kalah Telak" dari PJLP

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/penyegelan-kafe-2431370324.jpg" alt="Ilustrasi: Petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Utara menyegel 42 kafe di Gang Royal, Kampung Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (10/2/2020). ANTARA/Humas Pemkot Jakarta Utara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Utara menyegel 42 kafe di Gang Royal, Kampung Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (10/2/2020). ANTARA/Humas Pemkot Jakarta Utara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Aktivitas prostitusi kembali ditemukan di kawasan Gang Royal, Jakarta Barat, meski lokasi tersebut sudah berulang kali ditertibkan Satpol PP. Anggota Komisi A DPRD DKI Kevin Wu menuturkan, praktik prostitusi di Gang Royal merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum dan aturan ketertiban umum di ibu kota. "Apa yang terjadi di Gang Royal sudah jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum. Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta ini," ujarnya, Jumat (21/11). Menurut Kevin, Pasal 42 ayat (2) Perda No. 8/2007 dengan jelas melarang siapapun menjadi penjaja seks komersial, memfasilitasi prostitusi, maupun menggunakan jasa tersebut. Ia menyayangkan kemunculan kembali aktivitas ilegal ini meskipun pemerintah pernah berhasil membongkar kawasan prostitusi besar seperti Kalijodo. "Sehingga, amat disayangkan apabila sampai dengan hari ini masih ditemukan adanya pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Padahal, Jakarta pernah memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani permasalahan sosial tersebut. Salah satunya adalah dengan pembongkaran tempat lokalisasi yang dulu ada di wilayah Kalijodo," sambungnya. Kevin menilai prostitusi di Gang Royal bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman bagi kesehatan dan keamanan warga. Keberadaan prostitusi di Gang Royal berpotensi menciptakan pelbagai masalah sosial.&nbsp; "Kemudian, tidak menutup kemungkinan oleh karena aktivitas di dalamnya, maka penyakit-penyakit yang berbahaya bisa menyebar dan menjadi wabah di tengah-tengah masyarakat," lanjutnya. Kevin mendorong pemerintah bertindak cepat untuk memastikan prostitusi di Gang Royal tidak kembali berulang. Satpol PP harus masuk kembali dan tegas melakukan penutupan terhadap lokasi prostitusi di Gang Royal tersebut.&nbsp; "Kemudian, Pemprov DKI juga harus memastikan bahwa aktivitas prostitusi seperti itu tidak terulang kembali di sana. Apabila terjadi, maka para pelaku harus diproses sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku agar memberikan efek jera," jelasnya. Lebih jauh, Kevin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pemberdayaan agar para pelaku seks komersial dapat beralih profesi. "Pada saat yang bersamaan, Pemprov DKI juga perlu melakukan pembinaan. Harus ada upaya serius untuk membuat masyarakat akhirnya benar-benar menjauh dari aktivitas seperti itu dengan melakukan pelatihan-pelatihan kerja. Harapannya, setelah itu para pelaku tidak kembali kepada pekerjaan lamanya karena bisa mendapatkan sumber pencaharian yang lebih baik," imbuhnya. </div>

Aktivitas prostitusi kembali ditemukan di kawasan Gang Royal, Jakarta Barat, meski lokasi tersebut sudah berulang kali ditertibkan Satpol PP

Prostitusi di Gang Royal Kembali Muncul, DPRD DKI: Satpol PP Harus Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/pedaganggg-3455149183.jpg" alt="Sejumlah perwakilan pedagang datangi gedung DPRD DKI guna mendesak batalkan Ranperda KTR, Kamis (20/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah perwakilan pedagang datangi gedung DPRD DKI guna mendesak batalkan Ranperda KTR, Kamis (20/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pedagang pasar, PKL hingga pelaku usaha warteg menggelar aksi di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/11). Mereka meminta agar DPRD batalkan sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) yang dinilai mengancam ekonomi rakyat kecil.&nbsp; Mereka membentangkan spanduk bertuliskan &ldquo;Tolak Ranperda KTR DKI Jakarta yang Membunuh Ekonomi Kerakyatan!&rdquo; dan &ldquo;Lawan! Ini Soal Isi Perut Rakyat!&rdquo; sebagai simbol perlawanan terhadap regulasi yang dianggap menekan usaha mikro. Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran menyatakan penolakannya terhadap pasal larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah hingga perluasan kawasan tanpa rokok di pasar rakyat. "Pasal larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, sampai perluasan kawasan tanpa rokok di pasar rakyat sama saja dengan menghilangkan mata pencaharian pedagang pasar yang semakin hari semakin tergerus," ujar Ngadiran, Kamis (20/11). Ia menjelaskan, aturan ini tidak hanya berdampak kecil, melainkan langsung menyasar keberlangsungan hidup puluhan ribu pedagang. Ia menjelaskan, pemprov DKI Jakarta memiliki 153 pasar di bawah Perumda Pasar Jaya, dengan 146 pasar aktif dan 110.480 pedagang yang menggantungkan hidup pada aktivitas perdagangan harian. Ngadiran kembali mengingatkan bahwa para pedagang merupakan aset penting dalam ekosistem pasar. "Ada seratus ribuan pedagang yang terdampak langsung dengan larangan-larangan Ranperda KTR ini. Pedagang itu kan aset pasar yang harusnya dilindungi, diberdayakan, bukan ditekan dengan aturan yang tidak adil," katanya. APPSI mendesak agar pasar tradisional dikecualikan dari kategori &ldquo;Tempat Umum&rdquo; dalam penerapan aturan KTR. Penolakan juga digaungkan para pedagang kaki lima. Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, meminta DPRD meninjau ulang bahkan menunda pengesahan Ranperda KTR yang dinilai memukul ekonomi kerakyatan. "Kami menolak pasal-pasal yang mengatur jual beli rokok di dalam Raperda DKI Jakarta. Baik itu jual rokok eceran maupun zonasi 200 meter dari sentra pendidikan, pelarangan pemajangan dan larangan merokok di area pasar, toko, dan rumah makin. Kami hadir hari ini mengetuk hati nurani wakil rakyat. Ini urusan perut!", tegas Ali Mahsun. Ia menegaskan apabila aturan ini dipaksakan, maka kehidupan rakyat kecil akan makin terhimpit. "Tolong hati nurani nya wakil rakyat, agar tidak memaksakan kehendak. Jangan atas nama kekuasaan, ego pribadi dan kelompok membuat keputusan yang menyusahkan nasib rakyat," paparnya. Aksi penolakan Ranperda KTR hari ini juga diikuti Kowarteg Nusantara, Komunitas Warteg Merah Putih, APPSI, PANDAWAKARTA, hingga UMKM Rewojong. Zidan, juru bicara Komunitas Warteg Merah Putih, menegaskan bahwa aturan ini bisa mematikan usaha kecil. "Sekali lagi, tolong dibatalkan semua pasal-pasal yang mengatur jual beli rokok. Bisa bayangkan bagaimana penghidupan kami. Kami tidak sanggup dibebani Ranperda KTR. Kami cuma mau bertahan," tambah Zidan.

Pedagang pasar, PKL, dan pelaku usaha warteg di Jakarta menolak Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok yang dinilai mengancam ekonom

Pedagang Desak DPRD DKI Batalkan Ranperda KTR: Ini Soal Isi Perut Rakyat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/kenneth-2836152207.jpg" alt="Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, menyoroti maraknya aktivitas prostitusi sesama jenis di Taman Daan Mogot KM 12. (Yogi/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, menyoroti maraknya aktivitas prostitusi sesama jenis di Taman Daan Mogot KM 12. (Yogi/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com&nbsp;&ndash; Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, menyoroti maraknya aktivitas prostitusi sesama jenis yang terjadi di Taman Daan Mogot KM 12, Cengkareng, Jakarta Barat. Fenomena yang viral belakangan ini dinilai sebagai tamparan keras bagi jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. &nbsp; "Dugaan adanya praktik prostitusi, apa pun bentuknya, di ruang publik seperti Taman Daan Mogot adalah tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh aparat yang bertanggung jawab atas keamanan kota ini," ujar Kenneth, kemarin (17/11). &nbsp; Kenneth menegaskan bahwa isu ini bukan semata-mata tentang orientasi seksual atau identitas kelompok tertentu, melainkan persoalan ketertiban umum dan penegakan hukum yang dinilai melemah. Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta, Satpol PP, dan kepolisian untuk segera mengambil langkah penertiban sekaligus penyelidikan secara menyeluruh. &nbsp; Menurutnya, tindakan parsial atau razia sesaat tidak akan mampu menyelesaikan akar masalah. "Tidak cukup hanya razia simbolik. Kita butuh tindakan konsisten, terukur, dan berbasis data," tegasnya.&nbsp; &nbsp; Kenneth menekankan perlunya pengawasan berkelanjutan dan mendorong Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI untuk mengubah pola pengawasan dari reaktif menjadi preventif. "Kami tidak hanya bicara penertiban sesaat. Pengawasan ruang publik harus dilakukan secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan. Jangan tunggu viral dulu baru bergerak," imbuhnya. &nbsp; Sebelumnya, Satpol PP Jakarta Barat telah mengerahkan 10 personel untuk mengawasi Taman Daan Mogot. Pengamanan pada malam hari diperketat guna mencegah potensi terjadinya hal-hal buruk yang meresahkan masyarakat. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyatakan bahwa petugas akan ditempatkan pada malam hari, sementara patroli rutin akan dilakukan pada siang hari. &nbsp; Selain patroli, Satpol PP Jakarta Barat juga telah memasang empat spanduk imbauan Perda 8 Tahun 2007 Pasal 42 tentang Ketertiban Umum (Tibum) di titik-titik rawan taman tersebut. Spanduk berisi larangan dan sanksi bagi pelaku prostitusi telah dipasang sejak Jumat (14/11/2025) malam. &nbsp; Dalam operasi yang berlangsung, petugas juga telah mengamankan dua pria yang diduga terlibat praktik asusila. Keduanya dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk menjalani pembinaan sesuai prosedur.&nbsp;

DPRD DKI Jakarta soroti maraknya prostitusi  sesama jenis yang terjadi di Taman Daan Mogot KM 12, Cengkareng.

DPRD DKI Soroti Prostitusi Sesama Jenis di Taman Daan Mogot, Pemerintah Harus Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/dprd-07-2439982557.jpg" alt="Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Sholikhah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Sholikhah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Sholikhah mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) telah membuat Program Sekolah Lanjut Usia (Lansia). Kegiatan itu menambah pengalaman serta ilmu baru dalam menghadapi usia senja. Keberadaan Sekolah Lansia, menurut Sholikhah, masyarakat dapat teredukasi terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi saat memasuki usia yang tak lagi produktif. Misalnya, membantu para Lansia menjaga kesehatan, kebugaran tubuh, keterampilan, seni, hingga kegiatan sosial. &ldquo;Program Sekolah Lansia ini saya apresiasi. Sehingga bisa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang memang sangat penting,&rdquo; ujar Sholikhah, Rabu (6/11). Selain itu, lanjut Solikhah, program tersebut mampu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidup. Lansia menjadi sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Karena itu, ia mengusulkan agar Dinas PPAPP DKI Jakarta menambah anggara, Khusus Program Sekolah Lansia. &ldquo;Karena sangat berpengaruh untuk kemajuan dan kesuksesan daripada masyarakat. Khususnya lansia juga harus kita rawat agar produktif,&rdquo; pungkas dia. Sebagai informasi, Sekolah Lansia merupakan pendidikan non-formal berbasis masyarakat, khusus Lansia. Hingga kini, terdapat 10 Sekolah Lansia di DKI Jakarta dengan peserta mencapai 381 orang untuk metode belajar tatap muka. <hr /> Terdapat 65 Sekolah Lansia Senior School Pintar (SPP) Program Literasi Digital di 65 kelurahan secara daring dan luring. Sebanyak 1.624 orang menjadi peserta pelatihan literasi digital dan baru saja diwisuda setelah menempuh pendidikan selama sepuluh bulan. &nbsp;

Terdapat 10 Sekolah Lansia di DKI Jakarta dengan peserta mencapai 381 orang untuk metode belajar tatap muka.

DPRD DKI Dukung Dinas PPAPP untuk Lanjutkan Program Sekolah Lansia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/dprd-dki-06-b-2306680119.jpg" alt="Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin bersama Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Augustinus. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin bersama Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Augustinus. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi Program Bursa Kerja (Job Fair) khusus penyandang disabilitas yang telah diselenggaran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) pada 3 November 2025. Ia menilai, program itu sebagai upaya memberikan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh warga Jakarta. Termasuk penyandang disabilitas. Karena itu, ia berkomitmen mendukung kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Pemerintah dan dunia usaha, sambung Khoirudin, harus mematuhi ketentuan undang-undang yang mewajibkan penyediaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. &ldquo;Keberadaan teman-teman disabilitas kita berikan ruang yang sama. Kita berikan kesempatan untuk berkarir,&rdquo; ujar Khoirudin, Rabu (5/11). Khoirudin berharap, program tersebut menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas untuk menunjukkan kemampuan dan potensi di dunia kerja. Di kesempatan itu, ia juga memberikan semangat kepada seluruh penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan (skill) agar mampu bersaing di dunia kerja. &ldquo;Harapannya semua teman-teman disabilitas terus belajar dan mengasah keterampilan agar saat seleksi bisa masuk dan bersaing di dunia kerja,&rdquo; pungkas Khoirudin.

Program Bursa Kerja (Job Fair) penyandang disabilitas upaya memberikan kesempatan kerja bagi warga Jakarta, termasuk penyandang disabilitas.

Job Fair Disabilitas, Kesetaraan Peluang Kerja untuk Semua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/DPRD-DKI-04-A-2808430328.jpg" alt="Talkshow bertema &lsquo;Urgensi Revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Upaya Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global&rsquo;. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Talkshow bertema &lsquo;Urgensi Revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Upaya Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global&rsquo;. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Abdul Aziz menghadiri Talkshow bertema &lsquo;Urgensi Revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dalam Upaya Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global&rsquo; Kegiatan itu berlangsung di Ruang MH Thamrin, Graha Ali Sadikin, Balaikota DKI Jakarta, Senin (3/11). Kehadiran Thamrin dan Aziz merupakan dukungan DPRD terhadap Pemprov DKI dalam memperbarui kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Thamrin menegaskan, DPRD siap mengawal proses revisi. Target pengesahan pada 2026. Menurut dia, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Perlu payung hukum yang lebih kuat. &ldquo;Revisi Perda ini penting dan harus segera digolkan,&rdquo; ujar Thamrin. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Perda tersebut. Seluruh perangkat daerah harus bergerak bersama. Menciptakan Jakarta yang ramah anak dan aman bagi perempuan. &ldquo;Pemerintah punya komitmen kuat&rdquo; terang Thamrin. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Iin Mutmainnah menyampaikan hal senada. Ia mengungkapkan, revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 menjadi bagian dari rencana pembentukan dua Perda baru. Yaitu tentang Perlindungan Perempuan serta Kabupaten/Kota Layak Anak. &ldquo;Keduanya akan memperkuat kebijakan Jakarta menuju kota global yang ramah perempuan dan anak,&rdquo; jelas Iin. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Sugih Ilman hadir mewakili Asisten Kesejahteraan Rakyat. Sugih menegaskan, Pemprov DKI Jakarta komitmen memperbarui kebijakan agar relevan dengan tantangan kekerasan di era digital. &ldquo;Perda ini akan menjadi dasar penguatan kelembagaan, layanan terpadu, dan SDM dalam pencegahan serta penanganan kekerasan,&rdquo; ujar Sugih. Kegiatan itu menghadirkan empat narasumber utama. Yakni, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah, Koordinator Divisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan Suraya Ramli, Ketua Program Studi Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Dr. Margaretha Hanita, serta Tenaga Ahli Penyusun Raperda Dr. Harla Sara Octarra. Turut hadir dalam acara, Staf Khusus Gubernur Bidang Keumatan dan Keagamaan Nung Mahmada, unsur pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan serta Kabupaten/Kota Layak Anak bagian dari rencana pembentukan 2 Perda baru.

Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Bakal Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/dprd-dki-03-b-3414881761.jpg" alt="Ilustrasi pekerja di lingkingan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta tengah menangani sampah warga. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja di lingkingan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta tengah menangani sampah warga. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai, Program Jemput Sampah Besar (Bulky Waste) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan langkah positif mengatasi persoalan pembuangan perabot bekas di Jakarta. Namun, Ida menekankan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. &ldquo;Program ini bagus, tapi tidak akan efektif tanpa partisipasi warga,&rdquo; ujar Ida, beberapa waktu lalu. Ia menilai, tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa sepenuhnya menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di seluruh wilayah Jakarta juga memiliki dana operasional yang dapat bermanfaat membantu pengelolaan sampah di lingkungan. &ldquo;Setiap RT dan RW punya peran penting. Jangan sampai program ini membuat warga atau pengurus lingkungan bergantung pada dinas,&rdquo; jelas Ida. Ida mendorong DLH memperkuat sosialisasi dan koordinasi dengan lurah serta perangkat wilayah. Sehingga warga memahami mekanisme pengajuan layanan jemput sampah besar. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat pun sangat penting. &ldquo;Menjalin kerja sama dengan perangkat wilayah agar kebutuhan di lapangan bisa terdata dan direspons cepat,&rdquo; terang Ida. Dari sisi penganggaran, Komisi D DPRD DKI Jakarta siap mendukung penambahan alokasi dana untuk memperkuat armada dan petugas DLH. Langkah itu penting agar layanan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara optimal. &ldquo;Kalau ada dukungan anggaran, armada dan petugas DLH akan lebih siap melayani warga di semua wilayah Jakarta,&rdquo; pungkas Ida.

Program Jemput Sampah Besar (Bulky Waste) Dinas Lingkungan Hidup langkah positif mengatasi persoalan pembuangan perabot bekas di Jakarta.

Program Jemput Sampah Besar Perlu Partisipasi Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/DPRS-DKI-31-E-880827102.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan DPRD DKI menggandeng Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI) menggelar kegiatan sosialisasi kesehatan. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan DPRD DKI menggandeng Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI) menggelar kegiatan sosialisasi kesehatan. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan terkait pencegahan kanker, DPRD Provinsi DKI Jakarta menggandeng Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI) menggelar kegiatan sosialisasi kesehatan. Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani menjelaskan, acara tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan di lingkungan DPRD DKI Jakarta tentang deteksi dini dan pencegahan kanker, khususnya terkait pengenalan dan pencegahan bahaya kanker prostat, kanker rahim (serviks), dan kanker payudara. Apalagi, kasus tersebut terus meningkat di Indonesia. Kegiatan itu juga merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Sebab, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai gejala dan bahaya kanker masih rendah. &ldquo;Acara ini diadakan karena keminiman pengetahuan mengenai kanker. Banyak masyarakat yang masih mengabaikan keluhan-keluhan yang mungkin mengarah ke penyakit tersebut,&rdquo; ujar Rany di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/10). Ia menyayangkan, masyarakat masih takut memeriksakan diri ketika muncul gejala awal. Kanker sering dianggap sebagai penyakit yang menakutkan dan sulit untuk sembuh. &ldquo;Penyakit kanker ini memang penyembuhannya panjang dan belum ada obat yang benar-benar menuntaskan. Akibatnya banyak yang menutupi keluhan, sehingga penyakitnya tidak terdeteksi sejak dini,&rdquo; kata Rany. la berharap, kegiatan sosialisasi secara gencar dapat mengedukasi masyarakat. Terutama bagi kaum perempuan, harus berani memeriksa secara rutin. &ldquo;Dengan sosialisasi seperti ini, edukasi bisa lebih meluas dan memberikan semangat kepada perempuan untuk melakukan pemeriksaan rutin atau segera memeriksakan diri ketika ada keluhan,&rdquo; ucap Rany. Selain itu, ia juga menekankan, dukungan moral bagi para penderita kanker sangat penting. Sehingga termotivasi menjalani pengobatan hingga tuntas. &ldquo;Tentu menerima kondisi itu tidak mudah. Karena itu, support dari orang-orang sekitar dan komunitas sangat penting sebagai tambahan semangat agar perempuan bisa lebih peduli, lebih aware, dan lebih sehat,&rdquo; pungkas Rany.

Kanker sering dianggap sebagai penyakit yang menakutkan dan sulit untuk sembuh, sayangnya masyarakat masih takut memeriksakan diri.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd dki

Berita Terkini