<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/WhatsApp-Image-2026-01-07-at-134550-1665919123.jpg" alt="Aktivasi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dilakukan di simpang akses Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. (Istimewa) " width="100%">
<figcaption>Aktivasi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dilakukan di simpang akses Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. (Istimewa) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPRD Gresik melakukan evaluasi OPD mitra terhadap kinerja tahun lalu. Akhir pekan lalu, sejumlah pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik mendapat sorotan dewan. Salah satunya kualitas pekerjaan. Tahun lalu, sejumlah paket pekerjaan dilelang di pertengahan tahun hingga menjelang akhir tahun. Akibatnya tahun 2025, berganti beberapa pekerjaan belum mencapai 100 persen realisasi. &rdquo;Ini kami minta untuk dilakukan perbaikan di 2026,&rdquo; ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi. Molornya pekerjaan itu juga membuat pembayaran kepada kontraktor hingga kini belum terealisasi. Nominalnya hingga Rp 50,8 miliar. &rdquo;Tapi sepertinya sudah proses untuk pembayaran,&rdquo; ucap Abdullah Hamdi. Tahun ini, pekerjaan di Dinas PUTR tidak banyak. Sebagian dilaporkan sudah masuk tahap lelang. Seperti proyek ruas Betoyo - Kemudi yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). DPRD meminta agar tahun ini lebih selektif. Terutama kepada kontraktor yang benar-benar memiliki kualifikasi. &rdquo;Terutama soal kualitas dan waktu pekerjaan yang mepet yang menjadi catatan mami,&rdquo; kata Abdullah Hamdi. Tahun ini, Dinas PUTR akan mengerjakan empat paket pembangunan jalan. Dua paket dari dana alokasi khusus (DAK) dan dua dari APBD. Dengan total anggaran Rp 19 miliar. Porsi anggaran lebih banyak dialokasikan pada kegiatan unit reaksi cepat (URC).

DPRD Gresik mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2025, soroti kualitas pekerjaan dan pembayaran kontraktor

Punya Utang Rp 50 Miliar, Dewan Beri Catatan Kinerja Dinas PU Kabupaten Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/21/kecelakaan-tol-4156299952.jpg" alt="Kondisi kendaraan yang dikendarai korban Hj Wardana Mamung yang dinyatakan tewas saat terjadi kecelakaan di Makassar, Sabtu (21/2). (Antara) " width="100%">
<figcaption>Kondisi kendaraan yang dikendarai korban Hj Wardana Mamung yang dinyatakan tewas saat terjadi kecelakaan di Makassar, Sabtu (21/2). (Antara) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Istri anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Capt Hariadi bernama Hj Wardana Mamung dinyatakan tewas usai mengalami kecelakaan tunggal menabrak pohon dan pagar pembatas beton jalan tol. Korban diduga kehilangan kendali saat melaju kencang di Jalan Tol Insinyur Sutami Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Benar, (kecelakaan) Hj Warda (istri Capt Hariadi), barusan saya dapat informasi dari Kapolrestabes. Kami turut berduka, semoga keluarga diberi keikhlasan dan ketabahan,&rdquo; kata Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi seperti dilansir dari Antara, Sabtu (21/2). Informasi tersebut disampaikan Kapolrestrabes Makassar Kombespol Arya Perdana usai mendapatkan laporan dari personel Satuan Lalulintas yang melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara. Secara terpisah, Corporate Communication PT Makassar Metro Network&ndash;PT Jalan Tol Seksi Empat Achmad Syauki saat dikonfirmasi membeberkan terjadi kecelakaan tunggal di area tol setempat kilometer 7+200. &rdquo;Iya benar terjadi kecelakaan di jalan tol sesi 4 arah bandara kilometer 7+200. Laporan diterima sentra komunikasi jalan tol Makassar sekitar pukul 13.53 wita,&rdquo; kata Achmad. Kendaraan tersebut jenis Toyota Raize putih dengan nomor polisi DD 1305 WA dengan kondisi bagian depan dan tengah body mobil ringsek parah serta kaca depan pecah. Diduga mobil korban menabrak pohon dan tembok beton Jalan Tol setempat hingga terhenti di selokan kecil. Kejadian kecelakaan tersebut viral di media sosial, rekaman video menunjukkan kondisi mobil penyok, terlihat ada baju berwarna biru bertuliskan DPRD Sulsel, serta terlihat korban masih berada di dalam mobil. Sesaat kejadian, korban dievakuasi petugas tol setempat bersama aparat kepolisian untuk dikeluarkan dari mobil dengan dibungkus kantong jenazah. Selang beberapa saat seorang anak perempuan tiba-tiba menghampiri dan berusaha membuka kantong jenazah itu sembari berucap histeris memanggil ibunya. Sejauh ini pihak kepolisian di lokasi kejadian sedang melaksanakan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi maupun rekaman kamera pengawas CCTV pihak tol guna memastikan awal kejadiannya hingga terjadi kecelakaan tersebut.

Istri anggota DPRD Provinsi Sulsel Capt Hariadi bernama Hj Wardana Mamung tewas usai mengalami kecelakaan Tunggal di jalan tol

Istri Anggota DPRD Sulsel Tewas Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/Foto-Arifki-3800856179.jpeg" alt="Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> BAYANGKAN Anda dipaksa kembali mendengarkan radio di era layanan streaming. Lagu dipilihkan, selera diseragamkan, dan Anda cukup duduk manis sebagai pendengar. Lebih tertib, memang&mdash;tetapi &nbsp;juga lebih sunyi. Di situlah Pilkada lewat DPRD mulai terasa rapi secara prosedural, tetapi miskin rasa memiliki. Demokrasi bekerja dengan logika yang serupa. Ia memang melelahkan, penuh kebisingan, dan menuntut keterlibatan. Namun justru di situlah kendali berada. Ketika pilihan politik diambil alih atas nama efisiensi dan ketertiban, demokrasi perlahan berubah dari pengalaman bersama menjadi sekadar tontonan dari kejauhan. Survei LSI Denny JA (7/1) menunjukkan bahwa kelompok muda sangat vokal menolak Pilkada lewat DPRD. Gen Z menjadi yang paling lantang dengan tingkat penolakan mencapai 84 persen, disusul Generasi Milenial sebesar 71,4 persen. Angka ini bukan sekadar preferensi teknis, melainkan ekspresi sikap politik generasi yang kini menjadi tulang punggung pemilih, ekonomi, sekaligus ruang publik Indonesia. Ironisnya, arah elite politik justru bergerak ke jalur sebaliknya. Sejumlah partai seperti Golkar, PAN, PKB, NasDem, dan Demokrat cenderung mendukung, atau setidaknya membuka ruang, bagi Pilkada lewat DPRD. Di tengah kecenderungan tersebut, PDI Perjuangan tampil sebagai satu-satunya partai besar yang secara tegas menolak dan mempertahankan Pilkada langsung. Perbedaan sikap ini memperlihatkan jarak yang makin jelas antara aspirasi publik dan logika elite politik. Dalam teori demokrasi partisipatoris, partisipasi publik bukan sekadar instrumen memilih pemimpin, melainkan proses pembelajaran politik. Carole Pateman (1970) menekankan bahwa keterlibatan warga membentuk kesadaran politik sekaligus rasa memiliki terhadap sistem. Dalam kerangka ini, Pilkada langsung bukan hanya pemilu lokal, melainkan ruang latihan demokrasi. Bagi generasi muda, demokrasi memang melelahkan. Mereka harus menyaring informasi, menilai kandidat, menghadapi polarisasi, dan menerima risiko konflik politik. Namun kelelahan itu dipahami sebagai konsekuensi dari keterlibatan. Generasi ini tumbuh dalam budaya on demand yaitu memilih sendiri, menentukan sendiri, dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Karena itu, Pilkada langsung terasa sejalan dengan pengalaman hidup mereka. Pilkada langsung juga membuka ruang meritokrasi politik. Kepala daerah tidak harus lahir dari kesepakatan elite, tetapi dapat muncul dari popularitas, kinerja, dan gagasan yang diuji langsung di hadapan publik. Dari proses inilah regenerasi kepemimpinan berjalan&mdash;kadang tidak rapi, sering riuh, tetapi selalu hidup. Dorongan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kegelisahan elite terhadap ketidakpastian politik. Demokrasi langsung selalu membawa risiko: hasil yang tak sepenuhnya bisa diprediksi, munculnya figur di luar kalkulasi partai, serta kemungkinan terganggunya peta kekuasaan yang sudah mapan. Dalam konteks ini, stabilitas kerap menjadi bahasa halus dari keinginan untuk mengurangi kejutan. Logika tersebut lahir dari tradisi politik yang terbiasa mengelola kekuasaan secara tertutup dan berlapis. Politik dipahami sebagai urusan negosiasi elite, bukan kompetisi gagasan di ruang publik. Ketika rakyat terlalu aktif, demokrasi dianggap berisik. Ketika pilihan terlalu terbuka, sistem dicurigai rapuh. Padahal, justru di situlah denyut demokrasi bekerja. Masalahnya, upaya merapikan demokrasi dengan menariknya ke ruang DPRD berisiko mematikan regenerasi kepemimpinan lokal. Pilkada langsung memungkinkan lahirnya figur-figur alternatif&mdash;tokoh muda, pemimpin non-elite, atau aktor lokal dengan basis kinerja&mdash;yang mungkin tidak sepenuhnya nyaman bagi struktur kekuasaan lama. Ketika jalur ini dipersempit, politik lokal berpotensi kembali menjadi sirkulasi tertutup yang hanya berputar di lingkaran yang sama. Robert Dahl, melalui konsep polyarchy, menegaskan bahwa demokrasi modern mensyaratkan dua hal utama: partisipasi luas dan kompetisi yang nyata. Pilkada langsung memenuhi dua prasyarat ini, meskipun dengan biaya sosial dan politik yang tidak kecil. Pilkada via DPRD, sebaliknya, cenderung memangkas keduanya. Argumen efisiensi anggaran memang penting. Namun demokrasi tidak pernah dirancang semata untuk efisiensi. Demokrasi dirancang untuk legitimasi. Ketika legitimasi melemah, biaya yang muncul justru lebih mahal yaitu apatisme politik, ketidakpercayaan publik, dan jarak emosional antara warga dan kekuasaan. Hasil survei seharusnya dibaca sebagai pesan generasi. Generasi muda sedang mengatakan bahwa mereka bersedia lelah, asalkan tetap memiliki kendali. Mereka menerima demokrasi yang ribut karena di sanalah terbuka peluang perubahan dan regenerasi. Dalam konteks ini, wacana Pilkada lewat DPRD tampak seperti upaya memutar ulang demokrasi ke format lama&mdash;lebih nyaman bagi elite, tetapi semakin asing bagi publik. Di sinilah analogi radio dan layanan streaming kembali relevan. Radio memang lebih rapi dan terkontrol. Namun pendengar hari ini memilih streaming, meski harus capek memilih lagu. Bukan karena lebih mudah, melainkan karena pilihan itu milik mereka sendiri. Demokrasi bekerja dengan prinsip yang sama. Ia boleh melelahkan, tetapi selama pilihan tetap berada di tangan warga, demokrasi masih hidup. Ketika pilihan itu diambil alih, yang tersisa hanyalah suara latar&mdash;bukan partisipasi. &nbsp;--- *) Arifki Chaniago,&nbsp;Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia

Di radio analog, lagu dipilihkan, selera diseragamkan. Pilkada lewat DPRD mulai terasa rapi secara prosedural, tetapi miskin rasa memiliki.

Pilkada Lewat DPRD, antara Radio dan Layanan Live Streaming

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/8a684a75-ef91-4051-a353-e18a2a1f0872-894219231.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, Surabaya, Sabtu (17/1). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, Surabaya, Sabtu (17/1). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp;JawaPos.com-Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan),&nbsp;Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partai berlambang banteng hitam moncong putih itu bersikap menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.&nbsp; &ldquo;Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional,&rdquo; kata dia, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu. Ia menjelaskan, sikap itu berangkat dari pengalaman historis Indonesia pada masa Orde Baru, ketika sistem kekuasaan yang terpusat menutup ruang partisipasi rakyat dan memicu krisis legitimasi kepemimpinan. Menurut dia, kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat cenderung melahirkan watak otoritarian, penyalahgunaan hukum, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat minimnya kontrol publik. &ldquo;Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,&rdquo; ujarnya. Ia mengakui pilkada langsung masih menghadapi berbagai persoalan, seperti praktik politik uang dan persaingan yang tidak sehat. Namun, PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai. Ia menegaskan rekomendasi pilkada di PDI Perjuangan tidak diperjualbelikan, dan kader partai yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan. Selain itu, PDI Perjuangan juga memiliki pertimbangan strategis dalam penempatan kader di wilayah tertentu, seperti daerah lumbung pangan, kawasan perbatasan, hingga wilayah strategis seperti Papua. Ia menilai mahalnya biaya politik tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor. Menurut dia, jika wacana pilkada melalui DPRD dipaksakan, hal itu berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kehendak rakyat dan sistem politik yang diterapkan. (*)

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menehaskan partainya menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hasto Kristiyanto Tegaskan PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/rapat-dengar-pendapat-proyek-jalan-sungai-drw-3130620234.jpg" alt="Komisi D DPRD Sulsel gelar rapat dengar pendapat bersama pihak terkait atas permasalahan ganti rugi lahan serta dugaan penyimpangan anggaran proyek Tanggul dan Jalan Inspeksi Sungai Tallo. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Komisi D DPRD Sulsel gelar rapat dengar pendapat bersama pihak terkait atas permasalahan ganti rugi lahan serta dugaan penyimpangan anggaran proyek Tanggul dan Jalan Inspeksi Sungai Tallo. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Proyek pembangunan Tanggul dan Jalan Inspeksi Sungai Tallo Makassar kurang lebih sepanjang dua kilometer oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (DSACKTR) Pemprov Sulsel dengan total anggaran Rp 44,8 miliar lebih, diduga terindikasi korupsi. &rdquo;Sejauh ini kita akan melakukan penelusuran, apakah memang ada indikasi (korupsi) atau tidak," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulsel Abdul Rahman Tompo seperti dilansir dari Antara di Makassar. Hal tersebut menyusul terungkapnya praktik dugaan korupsi dengan dalih pemberian uang tali asih dari pihak kontraktor kepada sejumlah pemilik lahan saat RDP bersama pihak pemerintah, pihak ketiga, maupun pemilik lahan yang belum dibayarkan ganti rugi. &rdquo;Disampaikan oleh Pak Ketua Komisi D (Kadir Halid) bahwa Insya Allah dalam waktu dekat ini, kita melakukan kunjungan kerja lapangan untuk&nbsp; melihat langsung progres pekerjaan,&rdquo; tutur Abdul Rahman Tompo. Pantauan RDP tersebut berlangsung alot. Pihak DSACKTR bersama kontraktor proyek dan ahli waris pemilik lahan Barakka bin Pato yang lahannya seluas 1.065 meter persegi di Kelurahan Panaikang diambil paksa tanpa diberikan ganti rugi, saling memberikan keterangan. Pihak ahli waris melalui Roslina mengungkapkan, lahan keluarganya terkesan diambil paksa dan telah ditimbun material untuk jalan. Tetapi tidak mendapat ganti rugi dari pemerintah. Mereka bahkan diintimidasi dengan alat berat bahkan diancam ditimbun ketika menumpahkan material pada 11 Desember 2025. &rdquo;Kami tidak pernah disampaikan ganti rugi apalagi penyampaian pihak terkait, baik itu pihak pemerintah maupun pihak kontraktor. Kami bahkan ditawari Rp100 juta dengan alasan pemberian tali asih. Kami punya alas hak, rincik. Sedangkan, ada pemilik lahan lain sudah dibayar miliaran, kami tidak,&rdquo; ungkap Roslina. Pihak Kontraktor PT Yosiken Inti Perkasa diwakili Mirdas yang diberikan kesempatan berbicara malah menyampaikan sudah menyerahkan tali asih kepada warga yang terdampak untuk memuluskan pekerjaan.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Semua yang terdampak saya tawari tali asih dengan catatan kerja saya lancar. Saya tawari dia (ahli waris) lebih besar, dan lainnya itu ada Rp 14 juta.&nbsp; Makanya, saya berikan tali asih seadanya untuk kelancaran kerja saya. Saya membantah ada intimidasi di sana,&rdquo; tandas Mirdas. Jawaban tersebut memantik reaksi keras Ketua Komisi Komisi D Kadir Halid bahwa tidak ada aturan memberikan tali asih kepada warga bila itu berkaitan dengan proyek pembangunan pemerintah apalagi mereka memiliki alas hak yang kuat. &rdquo;Dari mana dasarnya itu pemberian tali asih? dasarnya dari mana. Tidak boleh ada istilah tali asih. Kalau aturannya itu harus ganti rugi, kenapa ada tali asih. Ini pemerintah punya pekerjaan, Anda hanya bekerja di situ. Ini salah,&rdquo; tutur Kadir Halid dengan tegas menanggapi jawaban kontraktor. Dalam RDP itu terungkap total anggaran pada proyek ini yang bersumber dari APBD senilai Rp 44,8 miliar lebih. Pihak SDACKTR menyebutkan pada 2023-2024 dianggarkan Rp 28 miliar lebih dan ditambah pada 2025 senilai Rp 16,8 miliar lebih. Proyek ini baru terlihat tercantum dalam Daftar Pengisian Anggaran (DPA) 2025 senilai Rp 16,8 miliar. Kendati demikian, proyek ini sudah berjalan sejak 2023-2024. Ironisnya, tidak ada dianggarkan pembebasan lahan, sementara di atas lahannya ada yang memiliki alas hak.&nbsp; Kepala Bidang Bina Teknik SDACKTR Pemprov Sulsel Misnayanti berdalih, tidak ada pembayaran pembebasan lahan. Proyek ini di mulai 2023 dengan panjang jalan 1.175 meter namun sempat terhenti karena lahan. Tetapi pada 2024 dilanjutkan setelah pendekatan persuasif kepada pemilik lahan dan itu bisa diselesaikan. &rdquo;Nanti pada 2025 baru ada masalah ada keberatan. Kami tidak membayarkan ganti rugi karena ada Peraturan Menteri yang mengatur bangunan dan lahan di wilayah sempadan berstatus quo. Jadi, bila mau dibayarkan harus melalui pengadilan. Kami tidak berani mengadakan, membayarkan ganti rugi,&rdquo; papar Misnayanti.

Pembangunan Tanggul dan Jalan Inspeksi Sungai Tallo Makassar oleh SDACKTR Pemprov Sulsel dengan anggaran Rp 44,8 miliar diduga korupsi

DPRD Sulsel Telusuri Proyek Pembangunan Terindikasi Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Susilo-Bambang-Yudhoyono-Dery-Ridwansah-1JPG-301866342.jpg" alt="Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan pada Kongres VI Partai Demokrat 2025 di Jakarta, Senin (24/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan pada Kongres VI Partai Demokrat 2025 di Jakarta, Senin (24/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Demokrat menyatakan berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Demokrat menilai mekanisme Pilkada, baik secara langsung maupun melalui DPRD, sama-sama memiliki dasar konstitusional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. &ldquo;Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,&rdquo; kata Herman kepada wartawan, Selasa (6/1). Menurut Herman, Partai Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam dinamika ketatanegaraan saat ini. &ldquo;Pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, mekanisme tersebut juga dinilai dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional. &ldquo;Selain efektivitas pemerintahan, opsi ini juga dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional,&rdquo; ujar Herman. Meski demikian, Herman menegaskan bahwa Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang sangat luas sehingga tidak boleh diputuskan secara terburu-buru. &ldquo;Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka dan demokratis,&rdquo; ucapnya. Menurutnya, penting pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait sistem pemilihan kepala daerah agar tetap mencerminkan kehendak rakyat. &ldquo;Pembahasan harus melibatkan partisipasi publik agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi,&rdquo; ungkap Herman. Herman juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak mempersoalkan mekanisme yang dipilih, selama prinsip demokrasi tetap dijaga. &ldquo;Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup dan suara rakyat harus tetap dihormati,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persatuan nasional harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan politik yang diambil negara. &ldquo;Persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Demokrat dan Prabowo setuju pilkada lewat DPRD konstitusional. Simak pandangan Herman Khaeron soal sistem pemilihan kepala daerah

Pilkada Lewat DPRD Dinilai Konstitusional, Demokrat Pilih Sejalan dengan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/4ae5c68a-f976-4643-a9b6-4857e7dd278e-4253386132.jpg" alt="Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertemuan antara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dengan tiga ketua umum partai politik menyita perhatian publik. Pertemuan Dasco dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berlangsung di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Senin (29/12). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia mengakui, salah satu isu yang turut dibahas adalah wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD. &ldquo;Mungkin ada masalah politik juga yang ikut terbahas. Mungkin saja (soal Pilkada). Waktunya cukup lama jadi bisa bahas apa saja,&rdquo; kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (30/12). Menurut Sarmuji, pertemuan itu berlangsung cukup lama, sehingga memungkinkan berbagai isu politik dibicarakan oleh para pimpinan partai yang hadir. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut pada dasarnya merupakan agenda silaturahmi akhir tahun antar tokoh politik nasional. &ldquo;Itu pertemuan silaturahmi akhir tahun. Namanya silaturahmi pasti banyak hal yang dibahas sebagai bahan pembicaraan,&rdquo; tegasnya. Pertemuan para elite politik itu sebelumnya turut diunggah ke dalam laman media sosial DPP Partai Golkar, pada Senin (29/12). Dalam foto tersebut, terlihat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan sang tuan rumah, Bahlil Lahadalia duduk di sebuah ruangan. Bahkan, terdapat juga foto yang menampilkan tiga ketua umum partai yakni Bahlil, Zulhas dan Cak Imin bersalaman sebagai tanda soliditas. "Silaturahmi menjelang akhir tahun, Senin 29 Desember 2025, di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, mempertemukan tiga ketua umum partai: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan," tulis akun DPP Partai Golkar, Senin (29/12). Golkar menilai pertemuan tersebut menunjukkan hubungan antarpartai koalisi tetap berjalan harmonis. Menurut Golkar, komunikasi intensif antarpimpinan partai menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai agenda strategis ke depan. "Silaturahmi ini, untuk memperkuat soliditas koalisi serta membahas agenda politik ke depan," pungkasnya. &nbsp;

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco, Zulhas, dan Cak Imin bertemu di rumah Bahlil untuk bahas wacana Pilkada dipilih DPRD.

Dasco, Zulhas, Cak Imin Berkumpul di Rumah Bahlil, Sekjen Golkar Benarkan Bahas Wacana Pilkada Dipilih DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/DfcN9iea1RB5xms0s142AlvowlU4AbkQPrX0Hjaf-1-2364629641.jpg" alt="Ratusan pekerja dan pengusaha hiburan malam di Jakarta berunjuk rasa menolak raperda KTR di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan pekerja dan pengusaha hiburan malam di Jakarta berunjuk rasa menolak raperda KTR di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; &nbsp;Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta meminta DPRD dan Pemprov DKI mematuhi hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar aturan tersebut tidak mencekik iklim usaha.&nbsp; Langkah ini diambil setelah Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Selasa (23/12) menyatakan Ranperda KTR siap menjadi Perda. Meski telah melalui tahap penyempurnaan di Kemendagri, para pelaku usaha masih mengkhawatirkan adanya pasal-pasal "penyelundupan" yang tidak sesuai dengan hasil fasilitasi pusat. Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menekankan pentingnya keseimbangan antara regulasi kesehatan dan keberlangsungan ekonomi. Menurut dia, sektor perhotelan dan restoran adalah industri padat karya yang sangat sensitif terhadap kebijakan restriktif. "Kami mengapresiasi hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, yang dapat diakses publik secara transparan. Kami melihat bahwa fasilitasi tersebut telah mengakomodasi aspirasi pelaku usaha," ujarnya, Rabu (24/12). Antara lain, penghapusan tempat hiburan malam sebagai kawasan tanpa rokok, pengecualian hotel, restoran, pasar, dan tempat kegiatan ekonomi dari perluasan KTR, serta penghapusan larangan total reklame rokok di ruang fisik. PHRI Jakarta dengan tegas meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematuhi hasil fasilitasi tersebut, baik dalam pembahasan maupun implementasinya. PHRI memberikan catatan kritis bahwa hotel dan restoran memiliki karakter layanan yang berbeda dengan ruang publik pasif. Sebagai tempat yang melayani wisatawan mancanegara dan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), pelarangan total dianggap tidak tepat sasaran. "Oleh karena itu, sektor ini tidak tepat disamakan dengan fasilitas umum non-komersial. Smoking area di hotel dan restoran tertentu tetap dibutuhkan, khususnya untuk tamu wisatawan dan kegiatan MICE. Pengaturan seharusnya berbasis standar teknis dan pengelolaan, bukan pelarangan total," terang Iwantono. Ia memperingatkan bahwa jika Perda KTR Jakarta terlalu mengekang, ibu kota berisiko kalah saing dengan kota-kota besar di Asia Tenggara seperti Bangkok atau Singapura. Ketidakpastian hukum ini ditakutkan akan membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Jakarta. <h2>Pelaku Usaha Jangan Dibebani Pengawasan</h2> Selain itu, ia menyoroti beban pengawasan yang tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha.&nbsp; "Pelaku usaha tidak boleh dibebani fungsi penegakan hukum. Pengawasan dan sanksi harus proporsional, bertahap, dan mengedepankan edukasi," jelasnya. Begitu juga dengan ketentuan larangan iklan digital, harus jelas definisi dan batasannya, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau berdampak pada promosi event dan kerja sama usaha yang sah. PHRI Jakarta menegaskan komitmennya untuk melindungi para pekerja di sektor pariwisata. Kebijakan yang terlalu kaku dikhawatirkan akan memicu penurunan tingkat hunian (okupansi) dan konsumsi masyarakat. Jangan sampai Perda KTR yang disahkan kemudian menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku pariwisata.&nbsp; "Maka, PHRI Jakarta mendorong DPRD dan Pemprov DKI Jakarta untuk menetapkan Perda KTR yang selaras dengan hasil fasilitasi Kemendagri, memberikan kepastian dan perlindungan usaha, serta menjaga keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan ekonomi daerah," imbuh Iwantono.

PHRI Jakarta meminta DPRD DKI untuk mematuhi hasil fasilitasi Kemendagri agar Perda KTR tidak mengekang iklim usaha.

PHRI Jakarta Desak DPRD Patuhi Kemendagri soal Perda KTR: Jangan Matikan Sektor Pariwisata!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/EKty3CxOdbLnJ8pwGdIKH1vIaeu3RHt6O7XYL0xT-3229483182.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri pengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna di DPRD DKI, Selasa (23/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri pengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna di DPRD DKI, Selasa (23/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-DPRD DKI Jakarta mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Selasa (23/12). Ke empat Ranperda yang disetujui meliputi Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda tentang Penempatan Jaringan Utilitas, Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta Perda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah). "Persetujuan empat Ranperda ini mencerminkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan kebijakan strategis dan memperkuat arah pembangunan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Rano menjelaskan, revisi Raperda Pendidikan dilakukan lantaran telah berusia hampir 20 tahun. Lewat aturan baru ini, Pemprov DKI berkomitmen menjamin hak pendidikan setiap anak tanpa terkecuali. "Raperda ini memperkuat komitmen wajib belajar 13 tahun serta menjamin hak setiap anak di Jakarta untuk memperoleh pendidikan bermutu, sekaligus menyiapkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal," jelasnya. Bagi warga yang sering mengeluh soal galian kabel di pinggir jalan, Ranperda tentang Penempatan Jaringan Utilitas hadir sebagai solusi. Aturan ini mewajibkan seluruh kabel dan pipa masuk ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Wagub Rano menuturkan, selama ini Jakarta masih menghadapi persoalan galian berulang yang mengganggu kenyamanan publik. "Melalui pengaturan penempatan jaringan utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Jakarta akan menjadi kota yang lebih aman, nyaman, dan layak huni, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas warga," kata Rano Karno. Terkait Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Rano menegaskan bahwa aturan ini bukan bertujuan mendiskriminasi perokok, melainkan menjamin hak warga untuk menghirup udara sehat. "Perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia, menjadi prioritas utama. Masyarakat yang lebih sehat akan mendorong produktivitas dan menciptakan iklim ekonomi yang berkelanjutan," kata Wagub Rano. Terakhir, status badan hukum PAM JAYA kini resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda). Transformasi ini dilakukan agar pelayanan air minum di Jakarta bisa bergerak lebih lincah dan transparan. Tujuannya seluruh warga Jakarta harus mendapatkan akses air minum 100 persen pada tahun 2029 mendatang. "Perubahan bentuk badan hukum ini memberikan fleksibilitas bagi PAM JAYA dalam pengembangan jaringan dan pembiayaan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada kepentingan publik," tutur Rano Karno. Wagub Rano berharap kolaborasi antara Pemprov dan DPRD terus terjalin erat demi kesejahteraan warga.&nbsp; "Sinergi yang terjalin ini menjadi modal penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan," imbuh Rano Karno.

DPRD DKI Jakarta mengesahkan empat Ranperda menjadi Perda, termasuk pendidikan dan kesehatan dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta

Empat Ranperda Disahkan DPRD DKI Jakarta, Siap Bawa Perubahan bagi Warga!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/WhatsApp-Image-2025-12-20-at-183932-2777435319.jpg" alt="Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi. (Kementerian Transmigrasi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi. (Kementerian Transmigrasi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan usul kepala daerah dipilih lewat DPRD atau pilkada tidak langsung. Dengan syarat asalkan seluruh partai politik bersepakat dan tidak ada pro kontra di publik. Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya menyetujui usul itu jika seluruh partai politik bersepakat bulat menerima pilkada dilaksanakan secara tidak langsung dipilih rakyat. &rdquo;Dengan demikian, proses pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada tidak akan akan digunakan partai politik untuk berselancar menjaring suara rakyat,&rdquo; ucap Viva Yoga Mauladi seperti dilansir dari Antara di Jakarta. Di sisi lain, PAN juga mempertimbangkan pendapat publik. Dia menyebut usul tersebut akan disetujui jika tidak ada pro kontra yang tajam dan meluas di masyarakat. &rdquo;Karena setiap pembahasan Undang-Undang Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional,&rdquo; ujar Viva Yoga Mauladi. Dia menjelaskan secara tata negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa pilkada langsung oleh rakyat atau lewat DPRD. Oleh sebab itu, PAN memandang, keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. &rdquo;Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis,&rdquo; ucap Viva Yoga Mauladi. Dalam tataran ini, Viva Yoga merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. &rdquo;MK telah memutuskan bahwa frasa dipilih secara demokratis adalah open legal policy di bawah kewenangan DPR dan pemerintah,&rdquo; ungkap Viva Yoga Mauladi. Menurut dia, pemilihan Pilkada secara tidak langsung lebih efektif dan efisien biaya. Kandidat akan tertantang mempersiapkan visi misinya. Selain itu, menurunkan potensi konflik suku, agama, adat, dan ras. &ldquo;Karena terkadang faktor primordialitas dimasukkan ke turbulensi politik sehingga menimbulkan politik SARA,&rdquo; terang Viva. Namun hal mutlak yang harus dihindari, lanjut dia, adalah money politic. Sehingga harus ada penanganan khusus dalam hal pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum. Ihwal pilkada lewat DPRD diusulkan Partai Golkar. Hal itu sebagaimana salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 partai tersebut. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam siaran pers, Minggu (21/12), mengatakan rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. Terkait pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

PAN setuju kepala daerah dipilih lewat DPRD atau pilkada tidak langsung. Dengan syarat seluruh parpol bersepakat dan tak ada pro kontra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd

Berita Terkini