<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/5laHVAOSSQcdaML2ZCg8YXl5VOG0wLXS1MquC5Bb-1659522937.jpg" alt="Pemkot Surabaya memberlakukan layanan perizinan full online. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya memberlakukan layanan perizinan full online. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya terus berupaya untuk menghadirkan layanan perizinan yang mudah. Plt Kepala DPMPTSP Surabaya Lasidi mengatakan, proses perizinan di Kota Pahlawan kini bisa dilakukan dari mana saja tanpa harus datang ke kantor. Yakni melalui aplikasi berbasis web oss.go.id dan sswalfa.surabaya.go.id. "Pelayanan perizinan di Surabaya seluruhnya dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mulai dari proses pendaftaran berkas, pemrosesan verifikasi administrasi dan teknis, hingga penerbitan perizinan," tutur Lasidi di Surabaya, Jumat (18/7). Baik itu perizinan berusaha, perizinan non berusaha, maupun pelayanan non perizinan, semuanya kini dilakukan secara online. Dengan begitu, pelayanan perizinan transparan dan tanpa konflik kepentingan. "Alasan lain pelayanan perizinan dilaksanakan secara daring agar pemohon dapat mengurus secara mandiri perizinannya melalui akun yang dimiliki, tanpa harus menggunakan pihak ketiga seperti calo atau biro jasa," imbuh Lasidi. Meskipun menggunakan sistem daring, Pemkot Surabaya menjamin, berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon diberikan kemudahan dan pendampingan hingga memenuhi persyaratan yang ditentukan.&nbsp; &ldquo;Konsultasi dan penerbitan perizinan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan tanpa gratifikasi. Semua perizinan diterbitkan tanpa biaya, kecuali perizinan yang memiliki retribusi dan pajak daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah,&rdquo; terang Lasidi.&nbsp; Pelayanan perizinan Pemkot Surabaya juga disertai dengan mekanisme pengaduan masyarakat. Mekanisme pengaduan ini bisa dimanfaatkan masyarakat apabila terjadi kendala dalam proses pelayanan perizinan.&nbsp; Masyarakat yang mengadu, dapat melaporkan permasalahannya ke wali kota melalui kanal-kanal pengaduan yang telah disediakan Pemkot Surabaya. Pengaduan yang masuk harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 x 24 jam. &ldquo;Masyarakat atau investor juga akan mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan secara prima. Dengan adanya pelayanan prima, maka akan mencapai kepastian dalam pelayanan perizinan,&rdquo; seru Lasidi.&nbsp; Selain layanan pengaduan, pemohon juga dapat memantau proses perizinan secara transparan di sswalfa.surabaya.go.id. Jika berkas belum lengkap, petugas segera menghubungi pemohon agar dokumen bisa segera dilengkapi. Terkait jangka waktu pemrosesan perizinan, Lasidi menyebut antar pemohon bisa berbeda, tergantung jenis perizinan yang diajukan. Untuk jangka waktunya, bisa 1-4 hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap. &ldquo;Kepastian waktu dan pendampingan dalam pengurusan perizinan menjadi kunci untuk peningkatan investasi. Selama memenuhi jangka waktu perbaikan, petugas akan memandu agar berkas permohonan dapat diperbaiki dan diteruskan untuk pemrosesan perizinan," tukas Lasidi.

Pemkot Surabaya menghadirkan sistem perizinan daring yang mudah dan transparan, tanpa calo, untuk meningkatkan investasi

Inovasi Layanan Perizinan Daring di Surabaya, Mudah dan Transparan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/NADIA-4-1278380438.jpg" alt="TINDAK TEGAS: Pasar buah di Jalan Tanjung Sari Nomor 77 menjadi salah satu tempat pembelian komoditas secara grosir dan ecer, Senin (12/5). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TINDAK TEGAS: Pasar buah di Jalan Tanjung Sari Nomor 77 menjadi salah satu tempat pembelian komoditas secara grosir dan ecer, Senin (12/5). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memastikan ada dua pasar buah di Jalan Tanjung Sari yang terbukti tidak memiliki izin lengkap dan melanggar peruntukan lahan. Hasil temuan itu sudah diteruskan ke Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Dinkopumdag) Surabaya untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur. Sekretaris DPMPTSP Surabaya Lasidi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan izin terhadap empat pasar buah di kawasan tersebut. Yakni pasar buah di persil nomor 36, 47, 74, dan 77. Pengecekan meliputi kelengkapan izin operasional hingga kesesuaian penggunaan bangunan. &ldquo;Di pasar buah nomor 47 tidak ditemukan izin mendirikan bangunan (IMB) (sekarang PBG, Red) dan pasar buah nomor 77 ada IMB namun peruntukannya sebagai gudang, bukan pasar,&rdquo; papar Lasidi. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang pengelola pasar untuk mengklarifikasi temuan itu. Mereka diberi kesempatan untuk segera melengkapi izin yang kurang. Jika pengelola mangkir, akan ada sanksi tegas yang diberikan. Sedangkan, dua pasar buah lainnya di persil 36 dan 74 dinyatakan telah memenuhi izin dan diperbolehkan beroperasi seperti biasa. Sementara itu anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono meminta pemkot bisa segera menertibkan pasar buah di sana.Ia menilai operasional pasar buah di lokasi tersebut melanggar aturan karena berdiri di atas lahan yang seharusnya diperuntukkan sebagai pergudangan. Operasional pasar yang mendatangkan banyak orang bisa membahayakan. &ldquo;Solusinya mereka bisa dipindahkan ke pasar induk komoditas. Dengan begitu, perekonomian tetap berjalan dan para pedagang tetap terfasilitasi,&rdquo; tegas politikus PDIP itu. (ata/ian/gal)

DPMPTSP memastikan ada dua pasar buah di Jalan Tanjung Sari yang terbukti tidak memiliki izin lengkap dan melanggar peruntukan lahan.

Izin Pasar Buah Tanjung Sari Nomor 47 dan 77 Tidak Lengkap, Tanpa IMB dan Langgar Peruntukan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/20/MAHAKAM-2525514745.jpg" alt="Pemprov Kaltim menggelar kegiatan The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemprov Kaltim menggelar kegiatan The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi.(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dorong masuknya investasi ke Kalimantan Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Kaltim menggelar kegiatan The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi. Kepala DPMPTSP Provinsi Kaltim, Fahmi Prima Laksana menyampaikan bahwa forum yang digelar merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi serta mempercepat transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam dan memperkuat infrastruktur wilayah. Acara yang digelar di Hotel The Stones, Kuta Bali ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk perwakilan dari Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal negara sahabat, Pj. Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, serta sejumlah pejabat dari Pusat dan Daerah, delegasi bisnis nasional dan internasional. Forum ini menghadirkan proyek-proyek investasi unggulan, termasuk proyek hilirisasi industri serta kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri yang telah dilengkapi dengan pra-studi kelayakan (pre-feasibility study). Mewakili Pj Gubernur Kaltim, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ujang Rachmad menambahkan bahwa Kalimantan Timur saat ini berada di momen yang sangat penting dengan proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai peluang investasi yang muncul dari pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya, mulai dari energi, pariwisata, hingga agribisnis. "Melalui forum ini, kami ingin menyampaikan bahwa Kalimantan Timur siap menyambut investor dengan berbagai kemudahan dan insentif, serta komitmen kami untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan investasi," Ujang Rachmad. Acara ini menawarkan 17 proyek investasi yang siap menarik minat investor global. Melalui promosi terintegrasi ini, Kalimantan Timur semakin siap untuk memanfaatkan potensi wilayahnya dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). &nbsp;

Kalimantan Timur menyambut investor dengan berbagai kemudahan dan insentif dengan memberikan kepastian hukum dan keamanan investasi.

Gaet Investasi, Pemprov Kaltim Gelar The Journey of Mahakam Investment Forum 2024 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/WhatsApp-Image-2024-05-02-at-193723-938172815.jpg" alt="Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Arlyana Abubakar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Arlyana Abubakar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Jakarta Investment Centre (JIC), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan Jakarta Investment Festival (JIF) Talks 2024. Acara mengambil tema Akselerasi Investasi Ekonomi dan Keuangan Digital di Jakarta di Hotel Fairmont. Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan JIF untuk mempromosikan potensi ekonomi, investasi, dan proyek potensial DKI Jakarta. Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto menyampaikan, Jakarta berkomitmen memperkuat peran sebagai pusat perekonomian bisnis serta Kota Global. Terutama pasca pemindahan Ibu Kota Negara. Hal itu salah satunya dilakukan dengan memperkuat peran sebagai pusat ekonomi digital di Indonesia. &rdquo;Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah,&rdquo; papar Denny Wahyu. Pemprov lanjut dia, telah mengembangkan beberapa inovasi yang mendukung. Antara lain super apps JAKI, JakPenda, Jak-One Pay, dan JakLingko. &rdquo;Pemprov DKI Jakarta berupaya mengoptimalkan digitalisasi ekonomi dalam berbagai sektor layanan, dengan meningkatkan kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah pusat, Bank Indonesia, perbankan, swasta, investor, dan mitra strategis lainnya untuk mendukung akselerasi ekonomi digital di Jakarta,&rdquo; terang Denny Wahyu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Arlyana Abubakar menyampaikan, pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah lanskap ekonomi dan keuangan Jakarta secara signifikan. Pola belanja masyarakat mulai beralih ke platform online seiring dengan munculnya berbagai macam startup, seperti e-commerce dan fintech. &rdquo;Berdasar data Google e-Conomy SEA 2023, Jakarta menjadi yang terdepan dalam ekonomi digital di Indonesia, baik dari sisi demand maupun supply,&rdquo; ujar Arlyana Abubakar. Perkembangan ekonomi digital, lanjut dia, juga didukung pencapaian Pemprov DKI Jakarta yang berhasil meraih status Pemda Digital dengan indeks ETPD sebesar 98,3 persen. Hal itu didukung besarnya porsi penggunaan kanal digital untuk pembayaran pajak dan retribusi yang mencapai 46,19 persen, dengan tingkat kepuasan masyarakat mencapai skor 94,27. Arlyana Abubakar menyampaikan, masih diperlukan berbagai upaya untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Sehingga dapat mendorong investasi dan memberikan dampak bagi penguatan ekonomi Jakarta. &rdquo;Utamanya melalui peningkatan IMD Smart City Index,&nbsp; peningkatan digitalisasi penerimaan dan pajak, dan akselerasi investasi ekonomi dan keuangan digital,&rdquo; ucap Arlyana Abubakar. Vice President Digital Retail Banking Grup PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Harry Sofri Putranda menyampaikan, transformasi digital berkembang secara masif turut mendorong layanan perbankan secara seamless. Seperti yang dihadirkan Bank Mandiri melalui aplikasi digital banking Livin&rsquo; by Mandiri. Menurut dia, efisiensi dan simplifikasi proses bisnis menjadi kunci utama dalam transformasi digital perbankan. Seiring dengan perkembangan, layanan perbankan juga merambah ke pembayaran sektor transportasi hingga lifestyle, serta turut mendorong UMKM untuk go digital. &rdquo;Digitalisasi pembayaran juga turut mentransformasi kebiasaan masyarakat penggunaan transportasi umum di Jakarta,&rdquo; tutur Harry Sofri Putranda. Direktur PT Jakarta Lingko Indonesia Ivan R. Tigana mengungkapkan, pihaknya telah merancang digitalisasi sistem pembayaran terintegrasi sebagai langkah meningkatkan ridership pengguna transportasi umum di Jakarta. Menghadirkan berbagai kanal pembayaran. &rdquo;Dibutuhkan kolaborasi antar stakeholder mewujudkan transformasi digital dan membangun ekosistem transportasi umum yang berkelanjutan mendukung terwujudnya transportasi maju Jakarta sebagai kota global,&rdquo; papar Ivan.

Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta selenggarakan Jakarta Investment Festival (JIF) Talks 2024

JIF Talks 2024: Akselerasi Investasi Ekonomi dan Keuangan Digital di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/bundaran-hi-salah-satu-destinasi-wisata-dekat-LRT-Dukuh-Atas-2206098323.jpg" alt="Bundaran HI sebagai salah satu destinasi wisata menarik di sekitar stasiun LRT Dukuh Atas (jakarta-tourism.go.id)" width="100%">
<figcaption>Bundaran HI sebagai salah satu destinasi wisata menarik di sekitar stasiun LRT Dukuh Atas (jakarta-tourism.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;UP Jakarta Investment Centre (JIC) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta selenggarakan Jakarta Investment Festival (JIF) 2024. Rangkaian festival investasi terbesar di Jakarta itu digelar mulai Juni hingga September. Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra mengungkapkan, tahun ini, JIF mengusung tema Global City Notion for a Golden Nation. Tema tersebut diusung sejalan dengan usul tema Jakarta dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta 2025-2045. Yakni Jakarta Competitive Global City dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2024-2045 tentang visi Indonesia Emas. Benni menjelaskan, JIF 2024 akan menyajikan sejumlah rangkaian kegiatan. Mulai Networking Session, Workshop, Seminar, Project Exhibition, hingga Business Matching. Dia berharap, JIF 2024 dapat meningkatkan investasi di Jakarta guna memperkuat peran Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional serta kota berskala global (global city) pasca pemindahan Ibu Kota Indonesia ke IKN Nusantara. &rdquo;Kegiatan ini mempromosikan peran Jakarta kepada publik pasca pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara. Yakni Jakarta sebagai kota global yang ramah investasi,&rdquo; kata Benni Aguscandra. Sementara itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Sahminan menuturkan, investasi memiliki peran penting dalam memperkuat perekenomian. Tidak hanya Jakarta, namun juga perekenomian nasional. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan Jakarta Investment Festival (JIF) 2024. Itu sebagai wujud sinergi Pemprov DKI Jakarta dan Bank Indonesia dalam Komite Investasi Jakarta. &rdquo;Kalau kita bicara ekonomi nasional, Jakarta mempunyai peran yang sangat besar terhadap PDB Indonesia. Dan kalau kita lihat lagi lebih mendalam ekonomi Jakarta, investasi itu posisinya sangat besar. Secara komponen saja, investasi menopang sekitar 36 persen dari PDB Jakarta,&rdquo; papar Sahminan. Sahminan mengungkapkan, di tengah masih tingginya risiko gejolak perekonomian global, pemulihan ekonomi Jakarta masih terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2024 diprakirakan masih tetap kuat. Yakni tumbuh pada kisaran 4,8-5,6 persen, yang didukung kinerja investasi Jakarta. Sahminan berharap, Jakarta Investment Festival 2024 dapat merangkul lebih banyak pihak untuk dapat memiliki pemahaman lebih lanjut mengenai potensi besar perekonomian Jakarta pasca pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara. &rdquo;Melalui JIF 2024 ini, Pemprov DKI Jakarta bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta juga memiliki optimisme tinggi akan peningkatan kolaborasi dan investasi di Jakarta sebagai upaya untuk menuju Jakarta sebagai Kota Global yang berdaya saing dan tetap menjadi lokomotif utama mendukung Indonesia Emas 2045,&rdquo; kata Sahminan.

JIC Dinas PMPTSP bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta selenggarakan Jakarta Investment Festival (JIF)

Tak Lagi Sandang Status Ibu Kota, Jakarta Tarik Investasi lewat JIF 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/10/WhatsApp-Image-2024-03-10-at-102043-737468346.jpg" alt="Sidoarjo memiliki mal baru Unimas District, mal baru yang berkonsep community mall." width="100%">
<figcaption>Sidoarjo memiliki mal baru Unimas District, mal baru yang berkonsep community mall.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Daftar pusat belanja atau mal di Sidoarjo bertambah. Bukan hanya Lippo Plaza Sidoarjo dan Ramayana Plaza. Kini, Sidoarjo punya Unimas District, mal baru yang berkonsep community mall. Managing Director Unimas District Masvincent Argadjendra mengatakan, Unimas District hadir dengan konsep community mall dan merupakan mal dengan satu lantai. Konsep community mall menyesuaikan dengan habit lifestyle yang sudah bergeser. &rdquo;Dengan layout berbeda dari kebanyakan mal, kami menawarkan experience yang berbeda untuk para pengunjung,&rdquo; tutur Masvincent. Dia optimistis kehadiran Unimas District bisa mengerek ekonomi di Sidoarjo. Pantauan JawaPos.com, beberapa store mulai membuka gerai di mal yang berlokasi di dekat Bandara Juanda tersebut. Store tersebut antara lain, toko buku, gadget, retail, hingga food. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo terus menggenjot angka investasi sepanjang 2023&ndash;2024. Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor mengatakan, pada semester 1 2023, Sidoarjo berhasil meraih investasi Rp 5,6 T. Dari capaian tersebut, Pemkab Sidoarjo tidak hanya memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten. Namun juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. &rdquo;Tenaga kerja yang terserap imbas positif dari investasi semester I sebanyak 10.592 orang,&rdquo; terang Gus Muhdlor.

DPMPTSP Sidoarjo terus menggenjot angka investasi. Sidoarjo memiliki mal baru Unimas District, mal baru yang berkonsep community mall

Jelang Ramadhan, Warga Sidoarjo Punya Mal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/WhatsApp-Image-2024-01-03-at-141908-2578018846.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kumpulkan staf perizinan di seluruh lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, di Convention Hall Siola. Bukan hanya staf, Wali Kota Eri Cahyadi juga mengumpulkan jajaran sekretaris daerah (sekda), asisten, dan kepala perangkat daerah (PD). Pada 2024, Wali Kota Eri Cahyadi menyatukan semua perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. Tujuannya, mempermudah masyarakat ketika ingin mengurus izin. Selain itu, juga untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik. &rdquo;Jadi, prosesnya (perizinan) itu ada di sini (Mal Pelayanan Publik Siola) mulai awal sampai akhir. Pak Afghani (Kepala DPMPTSP) dan Pak Lasidi sebagai sekretaris (DPMPTSP) mulai hari ini tidak ada izin yang terlambat keluar dari tanggal yang sudah kita tentukan,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Wali Kota Eri menyampaikan pesan kepada Kepala DPMPTSP Kota Surabaya M. Afghani Wardhana dan Sekretaris DPMPTSP Kota Surabaya Lasidi, jangan sampai ada perizinan yang tidak tepat waktu. Wali Kota Eri juga tak ingin, perizinan yang sudah masuk justru lebih banyak dikembalikan hanya karena tidak dilengkapi dengan persyaratan yang diwajibkan. &rdquo;Kalau ada perizinan (berkasnya) kurang, orangnya dipanggil untuk melengkapi, kalau itu tidak fatal loh ya. Kalau misal, persyaratannya harus ada KTP, tapi tidak dilengkapi KTP-nya, nah itu fatal. Kalau hanya sedikit, panggil orangnya suruh melengkapi,&rdquo; papar Eri. Wali Kota Surabaya yang akrab dengan sapaan Cak Eri Cahyadi itu ingin pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik Siola dilengkapi dengan layanan hotline. Tujuannya, untuk mempermudah pemohon ketika berkas perizinan ada yang kurang lengkap. &rdquo;Nanti ditelepon yang bersangkutan dikasih tahu, suruh melengkapi besoknya. Kalau sampai tidak dilengkapi, berkas perizinan akan dikembalikan. Itu nanti rekaman suaranya tersimpan di aplikasi,&rdquo; ujar Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kumpulkan staf perizinan. Pada 2024, wali kota menyatukan semua perizinan di DPMPTSP Kota Surabaya

Pesan Penting Wali Kota Surabaya ke Seluruh Staf Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/WhatsApp-Image-2023-12-10-at-161757-117897347.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya akan mengubah sistem perizinan pada 2024. Pengurusan perizinan itu akan digabung menjadi satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, semua perizinan akan dijadikan satu. Sehingga, tidak ada lagi proses perizinan yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD). &rdquo;Jadi, tidak ada lagi di masing-masing OPD. Perizinan hanya ada satu di DPMPTSP. Sehingga orang-orang nanti kalau mengurus izin di satu tempat, kalau mengalami kesulitan, juga dilakukan di satu tempat,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Wali Kota Eri menerangkan, pengubahan regulasi perizinan itu untuk memotong rantai birokrasi yang terlalu panjang. Dia berencana akan menuangkan aturan baru itu dalam peraturan wali kota (Perwali). &rdquo;Sehingga perizinan akan menjadi cepat,&rdquo; terang Eri. Wali kota yang akrab dengan sapaan Cak Eri Cahyadi itu menjelaskan, selain memangkas birokrasi yang terlalu panjang juga akan memangkas pelayanan aplikasi hanya menjadi lima. Yaitu, aplikasi yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, kemiskinan, dan pengaduan. &rdquo;Tidak ada aplikasi lain-lainnya, sehingga ini akan terkoneksi antara satu dengan yang lain. Dengan model-model seperti ini (digitalisasi), akan mempercepat penyelesaian masalah,&rdquo; jelas Cak Eri. Cak Eri memaparkan, reformasi birokrasi itu dijalankan sesuai dengan tujuan dalam mengatasi kemiskinan dan peningkatan investasi di Kota Surabaya. &rdquo;Yang menjadi visi saya adalah terkait kemiskinan dan investasi. Karena ini akan berhubungan dengan stunting, pengangguran, dan segala macam. Tapi kalau investasi, terkait dengan pembangunan. Sehingga, saya harus memberikan kepastian kepada seluruh investor yang ke Surabaya bahwa perizinan sudah pasti,&rdquo; papar Eri. Bukan hanya fokus pada kemiskinan dan investasi, Eri mengungkapkan, pada 2024 akan mempercepat pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk). Misal, ketika ada warga yang ingin mengurus KTP atau kartu keluarga (KK), hingga akta kematian, dalam waktu seminggu sudah harus jadi. Menurut dia, reformasi birokrasi yang dilakukan pada 2024 justru memudahkan dan terkontrol secara baik. &rdquo;Jadi ngontrolnya gampang, kalau ada salah yo nang kene (ya di sini, DPMPTSP). OPD juga akan fokus pada program, kalau dia di bidang pendidikan ya fokus terhadap pendidikan, cipta karya fokus pada tata ruang, sehingga tidak terpecah dengan adanya perizinan,&rdquo; terang Eri. Ia menambahkan, sebelumnya sempat mengajukan konsep reformasi birokrasi tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). &rdquo;Alhamdulillah konsep ini saya ajukan dan ternyata itu diperbolehkan, yang perizinan pasti jalan di tahun depan,&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya akan mengubah sistem perizinan pada 2024. Pengurusan perizinan akan digabung menjadi satu di DPMPTSP

Pangkas Birokrasi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Satukan Pelayanan Perizinan Hanya di DPMPTSP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/WhatsApp-Image-2023-10-03-at-141035-2093307956.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo mengumumkan capaian investasi pada semester I 2023 mencapai Rp 5,6 triliun.&nbsp; Dari capaian investasi Rp 5,6 triliun tersebut, tidak hanya memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi bagi Sidoarjo, tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, tenaga kerja yang terserap pada semester I 2023 sebanyak 10.592 tenaga kerja. Hal itu menunjukkan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan para investor, tetapi juga berdampak positif pada lapangan pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo. &rdquo;Kami terus berupaya bahwa laju investasi sejalan dengan tren peningkatan penyerapan tenaga kerja agar nanti target penyerapan 100 ribu tenaga kerja bisa tercapai pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026,&rdquo; ucap Gus Muhdlor sapaan akrab Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Gus Muhdlor mengatakan, untuk menarik investor salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah dengan pembangunan berkelanjutan yang sedang berlangsung saat ini. &rdquo;Saya optimistis dengan beberapa pembangunan yang telah kami lakukan di antaranya flyover, betonisasi beberapa ruas jalan desa di Kabupaten Sidoarjo mampu menarik investor untuk berinvestasi di Sidoarjo. Dengan capaian investasi yang positif ini akan berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja yang tinggi pula,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor Ali. Dari data DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo realisasi tenaga kerja tertinggi berasal dari sektor perdagangan dan reparasi sebanyak 2.607 tenaga kerja. Kedua, sektor kimia dan farmasi sebanyak 1.207 tenaga kerja dan ketiga sektor industri makanan sebanyak 1.074 tenaga kerja. Realisasi penyerapan tenaga kerja dari penanaman modal asing (PMA) sebanyak 2.037 tenaga kerja atau menyumbang persentase 20 persen. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 8.555 tenaga kerja atau 80 persen dari total penyerapan tenaga kerja. Kepala DPMPTSP Sidoarjo Rudi Setiawan menyambut gembira pencapaian itu. Hal tersebut merupakan kerja sama antara pemerintah, investor, serta masyarakat. Investasi yang masuk ke Sidoarjo selama semester pertama tahun ini adalah hasil dari upaya kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk investor dan masyarakat. &rdquo;Kami akan terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo,&rdquo; jelas Rudi Setiawan. Dengan catatan positif itu, Rudi menyebut, salah satu faktor yang mendukung iklim investasi di Sidoarjo di antaranya, kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha meliputi penyediaan pelayanan informasi dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha. &rdquo;Salah satu upaya kami untuk menarik investor adalah dengan memberikan pelayanan prima yaitu layanan prioritas pelayanan perizinan kepada perusahaan dengan kualifikasi tertentu dalam rangka percepatan investasi,&rdquo; terang Rudi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo umumkan investasi pada semester I 2023 mencapai Rp 5,6 triliun

Sidoarjo Catat Investasi Semester I 2023 Rp 5,6 Triliun dan Serap 10.592 Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/WhatsApp-Image-2023-08-25-at-212939-1143603351.jpg" alt="Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi memberlakukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai ganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG itu mulai efektif dilaksanakan sejak 15 Agustus. Penyelenggaraan PBG di Kota Surabaya itu dilaksanakan berdasar Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, setelah Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) diundangkan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 16 Tahun 2021, nomenklatur IMB diubah menjadi PBG. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. &rdquo;Nah, di Kota Surabaya baru resmi kita berlakukan sejak 15 Agustus 2023,&rdquo; kata Irvan. Irvan menegaskan, dengan berlakunya PBG, bukan berarti IMB yang telah diterbitkan tidak berlaku. IMB yang telah diterbitkan tetap berlaku selama tidak ada perubahan fungsi dan/atau struktur/konstruksi bangunan. &rdquo;Kalau ada perubahan fungsi otomatis harus dan wajib diurus lagi,&rdquo; ucap Irvan Wahyudrajad. Dia menjelaskan, perbedaan IMB dan PBG salah satunya adalah yang menerbitkan izin bangunan. IMB yang menerbitkan DPRKPP, sedangkan PBG diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. &rdquo;Namun tetap berdasar persetujuan teknis (perstek) dari DPRKPP,&rdquo; kata Irvan Wahyudrajad. Alur proses PBG dimulai dari pemohon melengkapi semua berkas yang telah disyaratkan, kemudian berkas-berkas itu di-upload melalui sswalfa.surabaya.go.id. Selanjutnya, DPMPTSP akan melakukan verifikasi data yang telah di-upload, lalu DPRKPP melakukan verifikasi data dan memproses berkas tersebut. Setelah itu, ada pemberitahuan pengantar bayar lalu pihak pemohon melakukan pembayaran. Kemudian DPRKPP menerbitkan persetujuan teknis (perstek). DPMPTSP melakukan konfirmasi pembayaran dan menerbitkan PBG. Selanjutnya, pemohon bisa mencetak secara mandiri SK PBG dan lampiran gambar PBG. &rdquo;Jadi, lebih gampang dan mudah dengan PBG. Warga atau pemohon sudah bisa mengurus izin bangunan online dari awal hingga akhir. PBG cukup satu pintu tidak perlu ke dinas-dinas. Yang paling penting, pemohon bisa cetak sendiri SK PBG sekaligus lampiran gambar PBG. Bahkan, pemohon yang sudah pernah mengunggah dokumen persyaratan di sswalfa, tidak perlu mengunggah lagi dokumen yang sama. Jadi, banyak kemudahan dengan pakai PBG,&rdquo; terang Irvan Wahyudrajad. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Surabaya M. Afghani Wardhana memastikan, nomenklatur PBG memudahkan warga untuk mengurus izin bangunan. Sebab, hanya melalui satu pintu dan pengurusannya bisa dilakukan online. &rdquo;Apabila warga atau pemohon bingung dengan mengurus online atau masih bingung persyaratan dan sebagainya, bisa datang ke Mal Pelayanan Publik Siola, tepatnya di Klinik Investasi. Di sana ada petugas kami yang akan memberikan penjelasan dan mendampingi warga untuk mengurus PBG,&rdquo; tutur Afghani Wardhana.

Pemkot Surabaya resmi berlakukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai ganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 15 Agustustus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dpmptsp

Berita Terkini