<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/D6297DCE-BDDA-44D2-AAC3-B651BBBEB28A-1076026649.jpeg" alt="dr. Richard Lee. (Instagram Richard Lee)" width="100%">
<figcaption>dr. Richard Lee. (Instagram Richard Lee)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemeriksaan Dokter Richard Lee sebagai tersangka tidak dibarengi dengan penahanan. Oleh Polda Metro Jaya, Richard yang sudah dicegah bepergian ke luar negeri itu kena wajib lapor. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Richard berlangsung pada Kamis (19/2). Dia menjalani pemeriksaan sejak pagi sampai malam hari. Menurut Budi, tidak kurang dari 35 pertanyaan dilayangkan oleh penyidik kepada dokter kecantikan tersebut. Seluruh pertanyaan sudah dijawab sebelum Richard diperbolehkan pulang pada pukul 22.30 WIB. &rdquo;Terhadap tersangka DRL (Richard) tidak dilakukan penahanan dan yang bersangkutan dikenakan wajib lapor. Selain itu, proses penyidikan tetap berjalan secara profesional dan proporsional,&rdquo; kata Budi kepada awak media pada Jumat (20/2). Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa keputusan tidak menahan Richard sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 100 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Setelah menuntaskan pemeriksaan tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melengkapi berkas perkara untuk segera dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). &rdquo;Penyidik mengambil keputusan secara independen dan mengacu pada asas legalitas, profesionalitas, proporsionalitas dan akuntabilitas,&rdquo; imbuhnya. Kasus yang menyeret Richard dipastikan terus berjalan meski tersangka tidak ditahan oleh polisi. Budi memastikan proses hukum kasus tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. &rdquo;Kami terbuka terhadap pengawasan publik. Penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,&rdquo; kata dia. Sebelumnya, Richard datang ke Polda Metro Jaya sesuai dengan jadwal pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Dia memastikan buka-bukaan kepada aparat kepolisian yang menangani kasusnya. Pemeriksaan itu merupakan lanjutan dari agenda serupa yang sempat dihentikan sementara karena tersangka mengeluhkan kondisi kesehatannya. Setelah gugatan praperadilannya kandas, dia mendatangi Polda Metro Jaya untuk kembali diperiksa. &rdquo;Saya menghargai hasil dari praperadilan, hari ini dengan sikap kooperatif saya datang memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik,&rdquo; kata Richard. Dia memastikan seluruh produk kecantikan miliknya legal dan sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tidak ada produk buatannya tanpa izin. &rdquo;Semua produk yang saya jual legal dan (terdaftar) BPOM, diproduksi sesuai ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi membahayakan masyarakat,&rdquo; terang dia. Atas proses hukum yang dia jalani di Polda Metro Jaya, Richard mengaku merasakan kesedihan. Mengingat dalam kasus yang lain, dia juga membuat laporan dan pelapor sudah menjadi tersangka. &rdquo;Saya sedih konflik ini melibatkan dua orang dokter, dua orang sejawat, dua orang yang sama-sama profesional menjual skincare yang berakhir saling lapor dan sama-sama jadi tersangka,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

Dokter Richard Lee tidak ditahan usai pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dia dikenakan wajib lapor dan proses kasusnya berjalan profesional.

Dokter Richard Lee Tak Ditahan Usai Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka, tapi Wajib Lapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/D6297DCE-BDDA-44D2-AAC3-B651BBBEB28A-1076026649.jpeg" alt="dr. Richard Lee. (Instagram Richard Lee)" width="100%">
<figcaption>dr. Richard Lee. (Instagram Richard Lee)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dokter Richard Lee memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya hari ini (19/2). Richard datang sesuai dengan jadwal pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Dia memastikan bakal buka-bukaan kepada aparat kepolisian yang menangani kasusnya. Pemeriksaan Richard hari ini adalah lanjutan dari agenda serupa yang sempat dihentikan sementara karena tersangka mengeluhkan kondisi kesehatannya. Kini, setelah gugatan praperadilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kandas, dia mendatangi Polda Metro Jaya untuk kembali diperiksa. &rdquo;Saya menghargai hasil dari praperadilan, hari ini dengan sikap kooperatif saya datang memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik,&rdquo; kata dia kepada awak media. Richard pun memastikan, dia akan terbuka dan berkata sejujur-jujurnya berkaitan dengan produk kecantikan yang dipasarkan. Dia menyatakan, seluruh produk kecantikan miliknya legal dan sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). &rdquo;Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan (terdaftar) BPOM, diproduksi sesuai ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi membahayakan masyarakat,&rdquo; terang dia. Atas proses hukum yang dia jalani di Polda Metro Jaya, Richard mengaku merasakan kesedihan. Mengingat dalam kasus yang lain, dia juga membuat laporan dan pelapor sudah menjadi tersangka. Kasus yang dia maksud tidak lain adalah laporan kepolisian dengan terlapor Doktif di Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel). &rdquo;Saya sedih konflik ini melibatkan dua orang dokter, dua orang sejawat, dua orang yang sama-sama profesional menjual skincare yang berakhir saling lapor dan sama-sama jadi tersangka,&rdquo; ujarnya. Dalam proses penyidikan kasus yang menjerat Richard, penyidik juga sudah memeriksa 18 saksi. Seluruhnya menyampaikan keterangan yang sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli. Karena itu, proses hukum terhadap Richard dinilai sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya, pemeriksaan lanjutan Richard sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen batal dilaksanakan pada 19 Januari lalu. Kepada penyidik Polda Metro Jaya, Richard beralasan masih dalam kondisi kurang fit. Untuk itu, polisi akan menjadwal ulang pemeriksaan tersebut. Saat itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa pihak Richard sudah berkoordinasi langsung dengan penyidik. Mereka memastikan absennya Richard dalam pemeriksaan hari ini bukan tanpa sebab. Kondisi kesehatan yang tidak baik-baik saja menjadi alasannya. &rdquo;Info dari penyidik, yang bersangkutan minta penundaan,&rdquo; ungkap Kombes Budi dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media di Jakarta. Dalam permohonan penundaan jadwal tersebut, pihak Richard menyampaikan belum bisa melanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka. Sehingga pemeriksaan lanjutan yang sudah dijadwalkan hari ini urung dilaksanakan oleh penyidik. Budi memastikan, pihaknya akan menyampaikan informasi bila suda ada jadwal baru. &rdquo;Karena kondisi (Richard) masih kurang fit. Nanti akan kami update kembali,&rdquo; jelasnya. Pada 7 Januari lalu, Richard mendatangi Polda Metro Jaya. Dia melakoni pemeriksaan nyaris 11 jam. Sejak siang hari sampai tengah malam. Di tengah-tengah pemeriksaan itu, dia mengeluhkan kondisi kesehatannya. Sehingga memohon pemeriksaan dihentikan sementara untuk dilanjutkan di hari lain. &nbsp;

Dokter Richard Lee penuhi panggilan pemeriksaan lanjutan tersangka di Polda Metro Jaya. Dia siap buka-bukaan soal produk kecantikan.

Jalani Pemeriksaan Lanjutan Sebagai Tersangka, Dokter Richard Lee Bakal Buka-Bukaan kepada Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/IMG_20260126_190813-1556042587.jpg" alt="Dokter Detektif atau Doktif. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dokter Detektif atau Doktif. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gugatan praperadilan dokter Richard Lee terhadap Polda Metro Jaya resmi ditolak dalam sidang putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu (10/2). Majelis hakim menolak gugatan praperadilan Richard Lee karena semua prosedur hukum dinilai sesuai atau tidak ada yang dilanggar oleh penyidik. Dengan demikian, Richard Lee tetap menyandang status sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen, terkait laporan Dokter Detektif atau Doktif. Pemilik nama asli Samira Farahnaz senang sekaligus bersyukur gugatan praperadilan Richard Lee ditolak oleh majelis hakim. Menurut Doktif, majelis hakim yang menangani perkaranya tidak tergiur sama sekali oleh aliran dana suap. "Alhamdulillah. Ternyata dibuktikan hari ini oleh majelis hakim yang mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tegak lurus ya. Hakim sama sekali tidak tergiur oleh dugaan uang yang akan diberikan oleh DRL," kata Doktif di PN Jakarta Selatan, Rabu (10/2). Tak hanya mengungkap adanya dana yang diduga disiapkan Richard Lee oleh mengurus perkaranya di PN Jaksel, Doktif juga mengungkap upaya dari Richard Lee untuk berdamai dengan dirinya. Menurut Doktif, uang yang disiapkan Richard Lee untuk perdamaian dengan dirinya angkanya mencapai puluhan miliar rupiah. "Untuk perdamaian, ditekankan lagi, meski sudah 50 miliar akhirnya sudah menuju ke Doktif, tetap tertutup. Tidak ada kata damai buat DRL," katanya. Doktif meminta Richard Lee tidak perlu menyiapkan dana suap untuknya mencapai Rp 50 miliar karena dipastikan tidak akan pernah diterimanya. "Satu tujuan doktif di sini. Doktif sudah janji jihad. Jihad untuk apa? Mengembalikan uang masyarakat ratusan miliar itu. Bukan untuk menyumpal mulut Doktif," katanya. Sampai saat ini belum ada pernyataan dari Richard Lee terkait dugaan dana suap mencapai puluhan miliar yang kabarnya dipersiapkan untuk mengurusi kasusnya terkait laporan Doktif. Masalah ini berawal dari laporan polisi yang dibuat Samira Farahnaz, yang dikenal dengan nama panggilan Dokter Detektif atau Doktif, terhadap Richard Lee. Laporan dibuat di Polda Metro Jaya pada 2 Desember 2024. Laporan Doktif terhadap Richard Lee terkait kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya. Richard Lee dikenakan Pasal 435&nbsp;juncto&nbsp;Pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Pasal 62 ayat 1&nbsp;juncto&nbsp;Pasal 8 ayat 1 dan atau Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seiring berjalannya kasus tersebut, pihak kepolisian kemudian menetapkan Richard Lee sebagai tersangka terhitung sejak penghujung tahun 2025.

Dokter Detektif atau Doktif membongkar dugaan dana suap disiapkan Richard Lee untuk mengurus perkaranya yang Doktif laporkan di Polda.

Praperadilan Richard Lee Ditolak, Doktif Bongkar Rp 50 Miliar Dana Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/IMG_20250118_200116-2976807264.png" alt="Doktif. (Abdul Rahman/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Doktif. (Abdul Rahman/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyak orang dilanda kekhawatiran mendalam setelah sempat beredar isu bahwa penyakit GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) bisa mengakibatkan henti jantung dan menjadi salah satu penyebab kematian. Dokter Detektif atau Doktif secara tegas mengatakan isu yang beredar di luar sana sama sekali tidak benar secara medis. Menurutnya, GERD dan henti jantung merupakan dua hal berbeda. "Di sini saya tegaskan, tidak ada hubungan antara GERD dengan henti jantung. Penderita maag kronis tidak mungkin wafat karena henti jantung. Itu penyakit yang berbeda," kata Doktif saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (26/1). Dia mengakui, sepintas gejalanya memang ada kemiripan antara permasalahan pada jantung dengan GERD. Meski mirip, ketika ditelusuri secara mendalam, keduanya dipastikan berbeda. "Gejalanya mirip, sama-sama nyeri dada. Karena ada asap yang naik ke atas, sehingga menimbulkan sensasi terbakar, seperti nyeri di dada," tuturnya. Doktif meminta para penderita GERD tidak perlu panik dan cemas karena penyakit ini tidak mengakibatkan henti jantung. Dia pun meminta mereka untuk tidak berpikiran berlebihan, apalagi pikirannya kurang baik. Doktif justru meminta para penderita GERD untuk berpikiran positif dan menerapkan pola hidup sehat karena itu akan sangat membantu proses penyembuhan. "Yang saya tekankan buat penderita maag kronis atau GERD, kalian bisa melakukan intermittent fasting. Kasih jendela makan dari jam 12 sampai jam 6. Di waktu ini kalian bisa makan," tuturnya. "Setelah itu, kalian istirahatkan lambung. Dengan mengistirahatkan lambung, lambung kalian akan melakukan perbaikan sendiri. Banyak sekali pasien Doktif menderita maag kronis sembuh total karena ini," paparnya. Menurut Doktif, tubuh manusia bisa melakukan perbaikan sendiri, termasuk pada bagian lambung. Dengan catatan, ada waktu dimana lambung harus diistirahatkan. "Jangan selalu dikasih makanan yang membuat kinerja lambung lebih berat. Istirahatkan kerja lambung, maka ia akan memperbaiki dirinya sendiri," tuturnya.

Dokter Detektif atau Doktif secara tegas mengatakan isu yang beredar GERD mengakibatkan henti jantung sama sekali tidak benar.

Doktif Tegaskan GERD Tidak Sebabkan Henti Jantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/IMG_20260126_190813-1556042587.jpg" alt="Dokter Detektif atau Doktif. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dokter Detektif atau Doktif. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beberapa hari belakangan, whip pink hebohkan publik dan viral di media sosial karena diduga disalahgunakan penggunaannya. Usai viral di media sosial, Dokter Detektif atau Doktif mengakui bahwa dirinya telah membeli whip pink. Bukan untuk digunakan, dia membelinya untuk diteliti terkait kandungan yang ada di dalamnya. "Setelah viral, Doktif langsung beli dan bisa didapatkan dengan e-commerce secara mudah. Seperi biasa, Doktif melakukan pengecekan dan berbicara sesuai data dan fakta," kata Doktif di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (26/1). "Setelah Doktif cek, 99,6 persen kandungannya berisi nitrous oxide N₂O yang biasanya digunakan untuk membius," imbuhnya. Doktif mengatakan bahwa proses pembelian whip pink tidak sulit karena diperjualbelikan melalui platform e-commerce. Adapun harganya, berdasarkan pengalaman Doktif, sekitar Rp 1,5 juta. "Karena Doktif tak pernah coba, Doktif akan mengumpulkan orang-orang yang pernah menggunakan itu untuk bisa bercerita seperti apa efek dan bagaimana kerusakan yang terjadi," tuturnya. Dia menegaskan bahwa whip pink yang juga dikenal dengan gas tawa sama sekali tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, penyalahgunaannya justru memiliki tingkat risiko yang tinggi. "Ini sama sekali tidak membawa kebaikan untuk kita, justru berbahaya bisa mengakibatkan kerusakan sistem saraf otak," tuturnya. Sementara itu, dokter spesialis jantung, dr Vito Damay, megungkapkan bahwa penggunaan gas tawa atau whip pink tanpa kontrol dampaknya sangat berbahaya, dapat mengakibatkan permasalahan pada bagian jantung. Pasalnya, N₂O bisa merangsang sistem jantung dan pembuluh darah. Ini berisiko menekan aktivitas miokardial atau otot jantung dan mengakibatkan pembuluh darah jadi mengecil. "(Dampaknya) Bukan serangan jantung, tapi henti jantung," tutur dr Vito Damay.

Usai viral di media sosial, Dokter Detektif atau Doktif mengakui bahwa dirinya telah membeli whip pink untuk tujuan diteliti kandungannya.

Usai Whip Pink Viral, Doktif Akui Membelinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/InShot_20230814_101912576-2048591191.jpg" alt="dr Richard Lee berbicara di kanal YouTubenya." width="100%">
<figcaption>dr Richard Lee berbicara di kanal YouTubenya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas produk dan treatment kecantikan Dokter Richard Lee memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Rabu (7/1). Dia memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Berbeda dari tersangka lain, Dokter Richard Lee bisa memakai mobil sampai masuk ke area Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Hal itu tidak umum karena tersangka lain yang diproses hukum oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya biasanya harus berjalan kaki sebelum diperiksa. Mengingat tidak semua kendaraan boleh masuk ke area kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hanya mobil milik personel satuan tersebut yang boleh masuk sampai ke dalam. Karena itu, perlakuan terhadap Dokter Richard Lee tidak seperti biasanya. Dokter Richard Lee tiba di kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 13.00 WIB. Dia datang menggunakan mobil Toyota Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi B 707 PHS. Tidak ada keterangan yang disampaikan oleh Dokter Richard Lee kepada awak media menjelang pemeriksaan. Polda Metro Jaya hanya memastikan bahwa yang bersangkutan hadir sesuai dengan panggilan penyidik. &rdquo;Datang siang. Dari lawyernya sudah confirm ke penyidik,&rdquo; terang Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak saat dikonfirmasi oleh awak media. Sebelumnya, Reonald sempat menyampaikan bahwa Dokter Richard Lee tidak langsung ditahan meski sudah berstatus tersangka. Penahanan menjadi kewenangan penyidik. Apabila tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan, dia menyatakan bahwa sangat terbuka kemungkinan tidak dilakukan penahanan oleh penyidik. Kasus yang menjerat Dokter Richard Lee dilaporkan oleh Dokter Detektif (Doktif) Samira Farahnaz. Polda Metro Jaya menetapkan dokter Richard Lee sebagai tersangka pada 15 Desember 2025. Dia menjadi tersangka setelah dilaporkan dalam laporan polisi bernomor register dengan nomor LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 2 Desember 2024. &rdquo;Penetapan tersangka itu dilakukan penetapan pada 15 Desember 2025 pada saudara RL (Dokter Richard Lee),&rdquo; kata Reonald. Konflik antara Doktif Samira dengan Dokter Richard Lee sudah berlangsung cukup lama. Keduanya terlibat saling tuding berkaitan dengan obat dan treatment kecantikan. Konflik tersebut berbuntut panjang hingga berujung saling lapor ke aparat penegak hukum. Oleh polisi, Doktif Samira ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu oleh Polres Metro Jaksel. &nbsp;

Dokter Richard Lee penuhi panggilan penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya dan dapat menggunakan mobil sampai gedung.

Diperiksa Perdana Sebagai Tersangka, dr. Richard Lee Tunjukan Kejanggalan saat Tiba di Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/D6297DCE-BDDA-44D2-AAC3-B651BBBEB28A-1076026649.jpeg" alt="dr. Richard Lee. (Instagram Richard Lee)" width="100%">
<figcaption>dr. Richard Lee. (Instagram Richard Lee)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi saling lapor antara Dokter Detektif (Doktif) Samira Farahnaz dengan Dokter Richard Lee semakin memanas. Terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan Dokter Richard Lee sebagai tersangka atas laporan polisi dengan nomor register LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 2 Desember 2024. Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidhumas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak menyampaikan bahwa penetapan Dokter Richard Lee sebagai tersangka sudah dilakukan sejak 15 Desember lalu. Dia menjadi tersangka atas laporan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Persisnya untuk produk dan treatment kecantikan. Laporan tersebut dibuat oleh Doktif Samira. &rdquo;Kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan penetapan pada 15 Desember 2025 pada saudara RL (Dokter Richard Lee),&rdquo; ungkap Kombes Reonald Simanjuntak. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dokter Richard Lee pada 23 Desember lalu. Namun demikian, Richard tidak bisa hadir untuk memenuhi panggilan tersebut. Kepada Polda Metro Jaya, dia meminta agar pemeriksaan dijadwalkan ulang besok (7/1). Untuk itu, penyidik Polda Metro Jaya menantikan kehadiran Richard Lee besok. &rdquo;Kami dapat keterangan dari penyidik, dia (Dokter Richard Lee) minta reschedule. Apabila pada 7 Januari tidak ada informasi, tidak ada pemberitahuan hadir atau tidak, Maka akan dilayangkan panggilan kedua,&rdquo; jelasnya. Konflik antara Doktif Samira dengan Dokter Richard Lee sudah berlangsung cukup lama. Keduanya terlibat saling tuding berkaitan dengan obat dan treatment kecantikan. Konflik tersebut berbuntut panjang hingga berujung saling lapor ke aparat penegak hukum. Oleh polisi, Doktif Samira ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kompol Dwi Manggala Yuda menyatakan bahwa pihaknya yang menangani kasus tersebut. Doktif ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyidikan atas kasus tersebut berlangsung sejak 12 Desember 2025. &rdquo;Sudah naik ke tahap penyidikan dan telah ditetapkan tersangka pada 12 Desember 2025,&rdquo; kata dia pada Rabu, 24 Desember 2025, di Jakarta. &nbsp;

Polda Metro Jaya tetapkan Dokter Richard Lee jadi tersangka atas laporan Doktif Samira terkait produk kecantikan.

Saling Lapor dengan Doktif, Dokter Richard Lee Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/doktif-dokter-samira-3413586599.jpg" alt="Dokter Samira a.k.a Doktif ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik UU ITE. (IG @dokterdetektifreal)" width="100%">
<figcaption>Dokter Samira a.k.a Doktif ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik UU ITE. (IG @dokterdetektifreal)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Selatan resmi menetapkan pemilik akun media sosial @dokterdetektifreal, yang dikenal dengan sebutan Doktif atau Dokter Samira, sebagai tersangka. Status hukum ini berkaitan dengan dugaan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik (UU ITE). Penetapan tersangka ini dikonfirmasi langsung oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Dwi Manggala Yuda. Status tersangka tersebut ternyata sudah disandang sejak pertengahan Desember ini. "Ini terkait pencemaran nama baik UU ITE pasal 27A sudah naik ke tahap penyidikan dan naik status tersangka pada tanggal 12 Desember 2025," ujar Dwi dalam keterangannya, Kamis (25/12). Meski sudah berstatus tersangka, polisi hingga kini belum melakukan pemeriksaan terhadap Dokter Samira dalam kapasitas barunya tersebut. Pihak kepolisian memilih untuk mengedepankan jalur mediasi terlebih dahulu antara pelapor, dr. Tri, dan pihak tersangka. Proses mediasi yang seharusnya berlangsung bulan ini terpaksa ditunda hingga awal tahun depan, tepatnya pada 6 Januari 2026. Kehadiran kedua belah pihak sangat dinantikan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk mencari titik terang. "Apabila tidak ada pertemuan dan keputusan baik, mungkin ke depannya kami tindaklanjuti memanggil tersangka, terhadap dr. Samira atau doktif," terang Dwi. Alasan Doktif Tidak Ditahan Banyak pihak bertanya-tanya apakah Doktif akan langsung ditahan. Namun, Kompol Dwi menegaskan bahwa kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap Dokter Samira. Hal ini dikarenakan ancaman pidana dari pasal yang disangkakan hanya maksimal dua tahun penjara. Sesuai aturan hukum, tersangka dengan ancaman di bawah lima tahun biasanya tidak ditahan. "Kami tidak melakukan penahanan. Betul (wajib lapor)," tambahnya singkat. Awal Mula Perseteruan di Media Sosial Kasus ini bermula dari laporan polisi pada 6 Maret 2025 lalu. Pemicunya adalah unggahan di akun Instagram @dokterdetektifreal pada 4 Maret 2025 yang dinilai menyerang kehormatan seseorang. Dalam naskah laporan, unggahan Instagram yang dipermasalahkan tersebut berbunyi: "Gerombolan Sirkus Etc kena PRANKK!!,,,, DokTif ga akan kena jebakan kalian!!! kalian lah yang akan kena batunya!!! ini hanya sedikit bukti kebusukan &amp; keculasan Ratu flexing yang mulai terkuak!!! Blom lagi kejahatan-kejahatan sepasang suami istri dengan profesinya menghalalkan segala macam cara menipu masyarakat Indonesia sekian taun!!!,". Akibat unggahan pedas tersebut, Doktif dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) juncto 27A UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU Nomor 11 Tahun 2008.

Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Dokter Samira sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik di media sosial.

Doktif Resmi jadi Tersangka! Kasus UU ITE Dokter Detektif Masuk Babak Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/IMG_20250118_200116-2976807264.png" alt="Doktif. (Abdul Rahman/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Doktif. (Abdul Rahman/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Laporan polisi yang sempat dibuat dr. Richard Lee terhadap dr. Samira atau Dokter detektif (Doktif) terkait kasus dugaan pencemaran nama baik kini memasuki babak baru. Perkara atas kasus tersebut kini resmi naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, dan menetapkan Doktif sebagai tersangka. "Penanganan perkara atas nama dr. Samira sudah naik ke tahap penyidikan dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Dwi Manggala Yuda, dalam keterangannya. Menurut dia, penetapan tersangka terhadap Doktif diputuskan penyidik berdasarkan hasil gelar perkara. Doktif resmi menyandang status sebagai tersangka terhitung sejak 12 Desember 2025. Dia menegaskan bahwa penyidik akan fasilitasi untuk terjadinya perdamaian antara Doktif dengan Richard Lee. Oleh sebab itu, penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap mereka untuk dilakukan proses perdamaian melalui restorative justice pada awal tahun depan. "Kami akan memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi. Pemanggilan tersebut kami tunda sampai 6 Januari 2026. Jika setelah 6 Januari tidak ada kehadiran dari kedua belah pihak, kami akan menindaklanjuti dengan pemanggilan tersangka,&rdquo; ucapnya. Richard Lee melaporkan Doktif terkait kasus pencemaran nama baik pada 10 Februari 2025. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/779/III/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Laporan tersebut buntut atas keberatan Richard Lee yang mendapat tudingan dari Doktif, dimana salah satu kliniknya ilegal atau tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP).

Laporan polisi yang sempat dibuat dr. Richard Lee terhadap dr. Samira atau Dokter detektif (Doktif) terkait kasus dugaan pencemaran nama bai

Doktif Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Terkait Laporan Richard Lee

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/1000508533-3627591836.jpg" alt="Nikita Mirzani. (Luthfia Miranda Putri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani. (Luthfia Miranda Putri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkara yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.&nbsp; Dalam persidangan nanti, Oky Pratama dan Doktif disebut akan dimintai keterangan mereka sebagai saksi di hadapan majelis hakim PN Jakarta Selatan. "Kalau mereka yang ada di dalam dakwaan, itu berarti orang yang ada dalam berkas, pasti hadir untuk persidangan," kata Fahmi Bachmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, Rabu (25/6). Dalam dakwaan, Jaksa juga menguraikan aliran dana Nikita Mirzani yang diduga hasil pemberian Reza Gladys. Salah satunya, uang itu digunakan Nikita untuk pembayaran sebuah rumah di bilangan BSD, Kabupaten Tangerang. Disinggung soal aliran dana, Fahmi Bachmid mengaku pihaknya akan memberikan penjelasan dalam sidang pembuktian nanti. Namun, dia memastikan bahwa Nikita Mirzani bukan orang yang tidak punya pekerjaan. "Dia sekali live itu bisa ratusan juta, bahkan miliaran. Nanti saya bisa buktikan. Itu urusan kecillah membuktikan pekerjaan Niki, itu urusan gampang. Yang jelas, Niki bukan orang tidak punya pekerjaan. Dia bisa dikontrak hampir Rp 15 miliar, uang Rp 4 miliar itu kecil daripada nilai kontrak dia," kata Fahmi Bachmid. Yang membuat Fahmi sedikit merasa lega atas dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nikita Mirzani, pasal pemerasan tidak dicantumkan oleh Jaksa. Yang itu berarti,katanya,&nbsp; tidak ada bukti kuat untuk menyeret Nikita Mirzani sebagai pelaku pemerasan. Secara terpisah, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah mengejar Reza Gladys agar dia diberikan sejumlah dana. Sebaliknya, kata Nikita, Reza yang terus melakukan komunikasi dan bahkan memaksa untuk bertemu dirinya. "Saya tidak pernah ngejar dia. Justru dia yang selalu hubungi Mail terus," kata Nikita Mirzani.

Oky Pratama dan Doktif akan bersaksi dalam persidangan Nikita Mirzani yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#doktif

Berita Terkini