<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/01/3ayXIZhA6kcCSeAopWCkQimyrmms1EkLVEgnOfRQ-3834327176.jpg" alt="Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan teknologi pengendalian pencemaran udara di RDF Plant Rorotan untuk menjaga lingkungan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan teknologi pengendalian pencemaran udara di RDF Plant Rorotan untuk menjaga lingkungan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat pengendalian dampak lingkungan pada operasional RDF Plant Rorotan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah peningkatan teknologi pengendalian pencemaran udara untuk memastikan aktivitas pengolahan sampah berjalan sesuai standar lingkungan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa RDF Plant Rorotan telah melakukan peningkatan pada sistem Air Pollution Control Devices (APCD) sebagai bagian dari komitmen pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. &ldquo;Peningkatan teknologi ini kami lakukan untuk meminimalkan potensi dampak lingkungan, khususnya terkait bau dan emisi udara. Saat ini telah terpasang empat unit deodorizer, meningkat dari sebelumnya tiga unit, yang bekerja menekan bau sejak dari sumber proses sebelum berpotensi menyebar ke lingkungan sekitar,&rdquo; ujar Asep, kemarin (1/2).&nbsp; Selain deodorizer, fasilitas RDF Plant Rorotan juga dilengkapi dengan sistem pengendalian emisi yang komprehensif dan berlapis. Berbagai perangkat tersebut antara lain cyclone, baghouse filter, dan wet scrubber masing-masing sebanyak enam unit. Sistem ini diperkuat dengan dua unit wet scrubber tahap kedua, dua unit wet electrostatic precipitator, dua unit filter karbon aktif, delapan unit induced draft fan, serta dua unit cerobong yang dirancang untuk pelepasan emisi secara aman dan terkendali. Menurut Asep, seluruh rangkaian teknologi tersebut dirancang untuk memastikan proses operasional RDF Plant Rorotan memenuhi standar teknis dan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku. &ldquo;Peningkatan teknologi pengendalian emisi, bau dan kualitas pengoperasian RDF Plant Rorotan juga berada di bawah supervisi Ahli Pencemaran Udara dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Dengan pengawasan ini, kami memastikan seluruh sistem pengendalian berjalan optimal dan sesuai kaidah ilmiah,&rdquo; jelasnya. Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjalankan pengelolaan sampah berbasis teknologi secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar fasilitas. &ldquo;Penguatan teknologi dan pengendalian lingkungan ini adalah bagian dari upaya kami menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang modern, aman, dan bertanggung jawab. Agar Jakarta tidak mengalami krisis pengelolaan sampah seperti beberapa daerah,&rdquo; pungkas Asep. (Ygi)&nbsp;

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan teknologi pengendalian pencemaran udara di RDF Plant Rorotan untuk menjaga lingkungan.

DLH DKI Sudah Tingkatkan Teknologi Pengendalian Lingkungan di RDF Plant Rorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/1002854615-1733587793.jpg" alt="Petugas lakukan penyegelan perusahaan Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jumat (9/1). (Pemkab Bogor/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas lakukan penyegelan perusahaan Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jumat (9/1). (Pemkab Bogor/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Bogor menyegel sebuah perusahaan di Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, karena diduga mencemari lingkungan. Penyegelan dilakukan Jumat (9/1), oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setelah menerima laporan masyarakat terkait aktivitas usaha yang menimbulkan bau menyengat di sekitar permukiman warga. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mencemari lingkungan dan udara. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar Parung Panjang. Sejumlah warga Parung Panjang mengaku mengalami dampak kesehatan akibat aktivitas perusahaan tersebut. Antara lain gatal-gatal pada kulit serta gangguan kenyamanan lingkungan, dan keluhan itu telah berlangsung cukup lama. Plt Kepala DLH Kabupaten Bogor Teuku Mulya mengatakan, penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat Parung Panjang serta hasil pemeriksaan di lapangan oleh petugas. Selain dugaan pencemaran lingkungan, hasil pemeriksaan juga menemukan bahwa perusahaan tersebut belum dapat menunjukkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai salah satu persyaratan wajib dalam kegiatan usaha dan pembangunan. Teuku Mulya menjelaskan, tindakan tegas tersebut dilakukan atas instruksi langsung Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan di bidang lingkungan hidup dan perizinan. &rdquo;Pemkab Bogor akan bersikap tegas terhadap setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dan berpotensi membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat,&rdquo; ujar Teuku Mulya seperti dilansir dari Antara. Dia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mentoleransi aktivitas usaha yang melanggar ketentuan serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Saat ini, penanganan lebih lanjut terhadap perusahaan tersebut masih terus dilakukan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemkab Bogor segel sebuah perusahaan di Parung Panjang, karena diduga mencemari lingkungan. Penyegelan dilakukan pada Jumat (9/1)

Pemkab Bogor Segel Pabrik Diduga Cemari Lingkungan di Parung Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/e3m8PrI0QCh7lQ9KWHtudfzKfSS9YxNIeJWhCEUF-2890680142.jpg" alt="Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menghadiri penyerahan bantuan gerobak sampah listrik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menghadiri penyerahan bantuan gerobak sampah listrik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Klaster Persampahan ikut memperkuat kebijakan 1 RW 1 Bank Sampah di Jakarta. Skema kolaborasi ini menjadi jembatan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, untuk mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya secara berkelanjutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi turut memicu lonjakan volume sampah. Sementara itu, kapasitas fasilitas pengolahan masih memiliki keterbatasan. "Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu melalui perubahan perilaku warga dan diperkuat dengan kolaborasi multipihak yang berkelanjutan," ujar Asep Kuswanto. Menurut Asep, perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci agar pengelolaan sampah tidak hanya berakhir di tempat pembuangan, tetapi memiliki nilai guna sejak dari tingkat rumah tangga. Asep menjelaskan, KSBB berperan sebagai penghubung berbagai bentuk dukungan agar bank sampah di tingkat RW bisa tumbuh, aktif, dan berkelanjutan. Mulai dari penyediaan sarana, pendampingan teknis, hingga kolaborasi lintas sektor. Dengan pola ini, target 1 RW 1 Bank Sampah aktif di Jakarta dinilai semakin realistis untuk dicapai, sekaligus memperkuat ekosistem pengelolaan sampah berbasis komunitas. Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan menyebut, keterlibatan ini sejalan dengan prinsip triple bottom line yang dianut perusahaan. "Sebagai institusi bisnis, kami tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkomitmen memberikan kontribusi sosial dan lingkungan. Kolaborasi pengelolaan sampah ini kami pandang sebagai upaya mengubah sampah dari sekadar persoalan menjadi peluang ekonomi," ungkap Wahyudi Darmawan. Sejumlah bantuan yang diberikan, di antaranya dua unit gerobak motor listrik pengangkut sampah, lima unit gerobak sampah, dan tiga set tempat sampah pilah. Bantuan tersebut disalurkan ke beberapa wilayah, yakni RW 05 Kelurahan Pegadungan, Jakarta Barat; BPSRW Sidarling Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur; RW 17 Kelurahan Klender, Jakarta Timur; serta RW 07 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ketua BPSRW Sidarling Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, Muhiyar Ardi mengapresiasi keterlibatan BRI Finance dalam program KSBB. Dia menilai bantuan tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan wilayah, khususnya untuk pengelolaan sampah organik. "Gerobak motor listrik ini akan kami khususkan untuk mengangkut sampah organik. Selanjutnya, sampah tersebut akan dimanfaatkan di rumah maggot, sehingga pengelolaan sampah organik di tingkat wilayah menjadi lebih mudah dan efektif," imbuh Muhiyar.

Program KSBB Klaster Persampahan DKI Jakarta dorong pengelolaan sampah berkelanjutan, BRI Finance berikan dukungan

Atasi Krisis Sampah Jakarta, DLH Perkuat Kolaborasi KSBB Dengan Fasilitasi Bank Sampah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/pexels-raul-torres-2154438512-33222182-2572767361.jpg" alt="ilustrasi membuang sampah besar berdasar aturan DLH Kota Surabaya (Photo from: Photo by Raul Torres/Pexels)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi membuang sampah besar berdasar aturan DLH Kota Surabaya (Photo from: Photo by Raul Torres/Pexels)</figcaption>
</figure> <a href="http://jawapos.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://jawapos.com&amp;source=gmail&amp;ust=1762236054058000&amp;usg=AOvVaw0A-A5UOVzdRblItQNs1qTB">JawaPos.com</a>&mdash;&nbsp;Sampah besar seperti kasur, sofa, lemari seringkali dibuang secara sembarangan. Banyak masyarakat selama ini kebingungan membuang sampah berukuran besar, selain karena ukurannya persoalan lain adalah harus bagaimana dan ke mana sampah besar dibuang. Sampah besar atau bulky waste tidak dapat dibuang hanya diletakkan di depan rumah layaknya sampah rumah tangga. Petugas pengangkut sampah yang mengangkut sampah dari rumah tidak mampu membawa sampah besar karena keterbatasan fasilitas. Dengan kendala seperti itu, masyarakat Surabaya biasanya menumpang membuang sampah besar saat ada kegiatan kerja bakti kampung di mana petugas DLH akan mengangkut sampah menggunakan transportasi, alat dan pekerja khusus.&nbsp; Namun saat ini, warga Surabaya bisa membuang sampah besar dengan cara yang tepat agar tidak mencemari lingkungan. Warga Surabaya bisa membuangnya langsung ke Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) terdekat hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan persyaratan sebagai berikut: Begini Alur dan Aturan Membuang Sampah Bulky Waste, Sampah Besar di TPS atau TPA Surabaya Sampah berukuran besar disebut dengan bulky waste. Menurut akun Instagram&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/p/DNUO1OXTR3F/?img_index=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.instagram.com/p/DNUO1OXTR3F/?img_index%3D3&amp;source=gmail&amp;ust=1762236054058000&amp;usg=AOvVaw1XqLAQAo43J1ozgQkCF5yY">@dlh.surabaya,</a>&nbsp;bulky waste adalah fasilitas yang tersedia di TPS dan TPA untuk penerimaan sampah besar. Contoh sampah bulky waste adalah sofa, kasur, meja, dan lemari yang sudah tidak terpakai.&nbsp; Sebelum dibuang ke TPS atau TPA, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (DLH Kota Surabaya) menyarankan untuk reuse dengan mengubah menjadi furnitur atau barang&nbsp; baru yang bisa digunakan kembali. Atau menggunakan kembali dengan memperbaiki kasur atau sofa yang akan dibuang. Selain itu DLH juga menyarankan untuk menyumbangkan ke perorangan atau lembaga yang membutuhkan. Namun kalau barang besar dirasa sudah tidak bisa diperbaiki dan layak untuk disumbangkan kamu bisa setor sampah barang besar sesuai aturan DLH. Berdasar ukurannya, sampah besar dibagi dua. Sampah berukuran kurang dari satu meter dan sampah dengan ukuran lebih dari satu meter. Untuk sampah berukuran kurang dari satu meter kamu bisa membuang langsung ke TPS terdekat. Berikut beberapa TPS yang dapat menerima sampah besar berukuran kurang dari satu meter. Wilayah Surabaya Timur ada TPS Bratang, Mojoarum, Wisma Permai dan Tenggilis Utara. Untuk wilayah Surabaya Barat bisa dibuang ke TPS Karangpoh, Balongsari dan Kendung Makam.&nbsp; Di wilayah Surabaya Pusat ada TPS Kedunganyar, Peneleh dan Bukit Barisan. Terakhir di wilayah Surabaya Selatan ada TPS Bintang Diponggo, Bratang Lapangan, dan Gayungsari YKP. Selanjutnya untuk sampah besar berukuran lebih dari satu meter bisa membuangnya ke TPA dengan beberapa syarat. Pertama, kamu perlu izin dan daftar dulu melalui aplikasi Wargaku Surabaya atau website Surabaya Single Window (SSW) atau disebut juga dengan nama SSW Alfa&nbsp;<a href="https://sswalfa.surabaya.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sswalfa.surabaya.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1762236054058000&amp;usg=AOvVaw0O6DFlK0AF_YAW8IxF3dEU">https://sswalfa.surabaya.go.id/</a>&nbsp;untuk mendapat barcode.&nbsp; Dalam proses mendapat barcode, kamu akan dikenakan biaya retribusi sesuai ketetapan. Jika dalam prosesnya menemui kendala, kamu bisa datang langsung ke kantor DLH Kota Surabaya yang berada di Jalan Raya Menur No.31 A, Surabaya Dengan membuang sampah berukuran besar atau bulky waste sesuai alur dan aturan dari DLH Kota Surabaya, kita tidak hanya menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Namun juga membantu para pekerja petugas sampah untuk bekerja lebih efisien! ***

Sampah besar atau bulky waste tidak dapat dibuang hanya diletakkan di depan rumah layaknya sampah rumah tangga. begini aturannya!

Cara Buang Kasur, Sofa, dan Sampah Besar di Surabaya Sesuai Aturan DLH Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/sampahhhh-4172610439.jpg" alt="Petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengangkut ratusan ton sampah usai perayaan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monas, Minggu (5/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengangkut ratusan ton sampah usai perayaan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monas, Minggu (5/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemandangan megah perayaan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monas meninggalkan hingga 126,65 ton sampah. Sampah tersebut langsung diangkut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta pada Minggu (5/10). Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan, sebanyak 2.100 petugas kebersihan dikerahkan untuk memastikan Monas dan sekitarnya kembali bersih dan nyaman. Petugas disebar di berbagai titik strategis, mulai dari kawasan dalam Monas hingga ruas jalan di sekitarnya. "Area yang ditangani para petugas meliputi kawasan dalam Monas, Jalan Medan Merdeka, hingga sejumlah ruas jalan di sekitarnya seperti Lapangan Banteng, Tugu Tani, Veteran, Kebon Sirih, Budi Kemuliaan, Pejambon, hingga KKO Usman Hamid. Dari seluruh area itu, terkumpul total 126,65 ton sampah atau sekitar 575 meter kubik," ujar Asep, Senin (6/10). DLH tak hanya mengandalkan tenaga manusia. Sejumlah armada pendukung juga dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan. Asep menjelaskan, pihaknya menurunkan 20 unit truk sampah anorganik, 22 road sweeper, 20 mini dump truck, 16 mobil lintas, 24 bus toilet, serta 149 dust bin. Semua fasilitas ini membantu petugas bekerja lebih efisien dalam waktu singkat. "Dengan dukungan ribuan petugas dan sarana pendukung, kami memastikan tidak ada sampah yang tertinggal di ruang publik. Kami juga mengapresiasi warga Jakarta dan pengunjung dari luar daerah yang telah berpartisipasi menjaga kebersihan selama perayaan berlangsung," tuturnya. Asep menambahkan, kesuksesan menjaga kebersihan usai acara besar membuktikan bahwa kesadaran kolektif masyarakat turut berperan penting. Ia menegaskan, sinergi antara petugas dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Jakarta yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengangkut 126,65 ton sampah pasca perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, melibatkan 2.100 petugas kebersihan.

126 Ton Sampah Diangkut Usai HUT ke-80 TNI, DLH DKI Kerahkan 2.100 Petugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/cengkeh-981851455.jpg" alt="Ilustrasi cengkeh rempah Indonesia. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cengkeh rempah Indonesia. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya masih menunggu koordinasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) terkait paparan radioaktif cengkeh di PT NJS. Sementara, pantauan Jawa Pos di lokasi kemarin kondisinya sepi. "Kami belum diajak KLHK," kata Andhini Kusumawardani, Kabid Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (LH) di DLH Kota Surabaya. Menurut dia, tinjauan ke lapangan masih menunggu arahan dari KLHK. Apalagi kalau di lokasi tersebut ada paparan radioaktif. Peralatan dan APD harus lengkap dan tidak asal datang ke lokasi. Sementara pantauan Jawa Pos,&nbsp;pukul 12.55 WIB di lokasi tidak terlihat adanya aktivitas dari tim khusus untuk penanganan radioaktif. Dari luar, pagar besi tertutup hanya sedikit cela yang dibuka. Satpol PP Kecamatan Benowo Dedy mengatakan, anggota juga sudah diterjunkan untuk patroli memantau kondisi dan situasi lokasi. Hanya saja, kemarin tidak ada tanda-tanda penanganan dari tim. "Kalau dari luar sepi, misalnya ada penanganan pasti terlihat adanya kendaraan dari luar," ucap Dedy. Dedy mengatakan, berdasarkan laporan tim, tempat tersebut memang untuk gudang rempah-rempah. Namun, secara detailnya belum diketahui jelas. Yang pasti, siang kemarin tidak terlihat tanda penanganan radioaktif oleh tim khusus.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menunggu koordinasi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penanganan cengkeh tercemar

DLH Kota Surabaya Belum Dilibatkan Penanganan Cengkeh yang Tercemar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/FTwh0aht7r6K2iNdBdRBxscUb8JIl2UoLXLMGNmw-963485379.jpg" alt="Sebanyak 1.800 petugas kebersihan DKI Jakarta disiagakan menjaga kebersihan Ibu Kota selama perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 pada 16&ndash;17 Agustus 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 1.800 petugas kebersihan DKI Jakarta disiagakan menjaga kebersihan Ibu Kota selama perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 pada 16&ndash;17 Agustus 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 1.800 petugas kebersihan DKI Jakarta disiagakan menjaga kebersihan Ibu Kota selama perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 pada 16&ndash;17 Agustus 2025. Mereka tersebar di titik-titik utama seperti Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kawasan Monas, Balai Kota, hingga rute karnaval di kawasan Sudirman&ndash;Thamrin. Petugas akan berkerja dalam dua shift.&nbsp; Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan, pihaknya juga mengerahkan armada pendukung. Mulai dari 20 mobil toilet, 14 kendaraan penyapu jalan, 12 truk compactor, 12 truk anorganik, 65 tempat sampah, hingga ratusan kantong plastik. "Perayaan sebesar ini membutuhkan persiapan ekstra, bukan hanya dari jumlah petugas, tetapi juga strategi penempatan armada dan pengelolaan sampah selama acara berlangsung," ujarnya, Jumat (15/8). Diketahui, perayaan dimulai 16 Agustus malam dengan Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) di TMP Kalibata yang akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden. Pada 17 Agustus, kegiatan berlangsung sejak pagi hingga malam. Meliputi upacara tingkat nasional di Monas, upacara tingkat provinsi di Balai Kota, Pesta rakyat di Monas dan karnaval malam dari Bundaran HI ke Jembatan Semanggi. Titik keramaian karnaval akam berada di Monas, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Sampoerna Strategic. Pembagian personel dilakukan dari seluruh Suku Dinas dan Unit Pengelola Teknis. Suku Dinas LH Jakarta Pusat menurunkan 400 personel, Jakarta Utara 200 personel, Jakarta Barat 200 personel, Jakarta Selatan 200 personel, dan Jakarta Timur 200 personel. Unit Pengelola Sampah Badan Air (UPS BA) mengerahkan 500 personel, sedangkan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) menurunkan 100 personel. Sebanyak sepuluh mobil toilet ditempatkan di kawasan Monas, tiga di depan Hotel Kempinski, tiga di depan Hotel Pullman, dua di Taman Sumenep, dan masing-masing satu di Dukuh Atas serta Sampoerna Strategic. Sementara kendaraan penyapu jalan difokuskan di area dalam Monas dan sepanjang rute karnaval. Tim kebersihan juga disiagakan di area tenda UMKM, baik di dalam Monas&mdash;Silang Selatan, Silang Timur, dan Silang Barat. Bagian luar Monas seperti Jalan Sunda, Jalan Pamekasan, Jalan Tanjung Karang, Jalan Galunggung, Jalan Karet Pasar Baru Timur III, dan Wisma Danantara juga jadi perhatian. "Targetnya jelas, perayaan meriah tanpa meninggalkan jejak sampah. Kami ingin masyarakat pulang dengan kesan baik, bukan dengan pemandangan tumpukan sampah," kata Asep.

Perayaan HUT RI ke-80 di DKI Jakarta akan dijaga oleh 1.800 petugas kebersihan, memastikan kebersihan kota selama acara berlangsung.

1.800 Petugas Siaga, DLH Pastikan Jakarta Bersih di Perayaan Kemerdekaan ke-80 RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/20250723_201352_Gallery-934053088.jpg" alt="Gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. (Dinas LH Jabar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. (Dinas LH Jabar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat meninjau ulang izin usaha PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Plant I yang diduga mencemari Sungai Citarum. Pindo Deli telah diterapkan sanksi sesuai dengan Permen LHK Nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pengawasan dan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup, dan saat ini diproses bidang perdatanya. &rdquo;Sekarang sedang berproses untuk pengenaan sanksi perdatanya,&rdquo; kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Ai Saadiah Dwidaningsih seperti dilansir dari Antara. Ai mengatakan, saat ini, DLH Jabar telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Plant I berupa denda Rp 3,56 miliar. Hal itu menyusul temuan pelanggaran pengelolaan limbah yang mencemari aliran Sungai Citarum di Sektor 19 pada 21 Juni 2025, yang sampai viral juga di media sosial. Ai mengatakan, DLH Jawa Barat segera melakukan pengawasan insidental pada 22 Juni 2025 di fasilitas milik PT Pindo Deli 1 di Kabupaten Karawang. Hasilnya perusahaan tersebut terbukti melanggar ketentuan persetujuan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan air limbah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 tahun 2024. &rdquo;Atas pelanggaran tersebut, DLH memberikan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah dan denda administratif senilai Rp 3,56 miliar,&rdquo; ujar Ai. Selain sanksi administratif, DLH Jawa Barat juga akan menempuh mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, merujuk pada Permen LHK Nomor 7 Tahun 2014, sebagai bentuk komitmen dalam penegakan hukum lingkungan di wilayah Sungai Citarum. &rdquo;Proses penyelesaian tersebut akan melibatkan tenaga ahli hukum lingkungan guna memastikan akuntabilitas dan keadilan lingkungan,&rdquo; ucap Ai Saadiah Dwidaningsih. DLH menegaskan bahwa pengelolaan limbah industri harus dilakukan sesuai baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku, dan pemantauan terhadap aktivitas industri di kawasan Sungai Citarum akan terus diperketat. &rdquo;Kami tidak akan mentolerir pelanggaran lingkungan. Kami mendorong seluruh pelaku usaha untuk bertransformasi menjadi industri yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial,&rdquo; tutur Ai. Ai mengatakan Sungai Citarum, yang menjadi salah satu sumber air utama di Jawa Barat, selama ini menjadi fokus utama dalam program pemulihan lingkungan yang didorong oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengatakan izin PT Pindo Deli 1 perlu dikaji ulang karena terkait dugaan pencemaran Sungai Citarum sehingga air sungai berubah menjadi biru kehijauan. &rdquo;Kami bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, saat kejadian pencemaran Citarum pada Sabtu (21/6), telah melakukan sidak dan mengambil sampel air yang diduga tercemar,&rdquo; kata Kepala DLHK Karawang Iwan Ridwan di Karawang, Kamis (3/7). Iwan Ridwan menyebutkan pihaknya hanya bisa memberi sanksi teguran. Untuk sanksi lebih lanjut, kata dia, merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. &rdquo;Ya kalau kami menginginkan agar ada peninjauan ulang izin perusahaan itu,&rdquo; ujar Iwan Ridwan. Selain karena kejadian dugaan pencemaran sungai, kata dia, di daerah sekitar pabrik itu juga sudah padat penduduk. Jadi sudah waktunya lokasi pabrik itu dipindahkan.

DLH Provinsi Jawa Barat meninjau ulang izin usaha PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Plant I yang diduga mencemari Sungai Citarum

DLH Jabar Tinjau Ulang Izin PT Pindo Deli 1 yang Cemari Citarum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/Gedung-Bertingkat-Di-Tutupi-Kabut-Polusi-Udara-Dery-Ridwansah-1-163216181.jpg" alt="Suasana gedung bertingkat di selimuti kabut polusi udara, Jakarta, Rabu (23/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana gedung bertingkat di selimuti kabut polusi udara, Jakarta, Rabu (23/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Untuk memantau kualitas udara Jakarta dan mengetahui langkah yang perlu diambil saat akan beraktivitas di luar ruang, warga Jakarta dapat mengakses informasi secara real-time melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dan website resmi udara.jakarta.go.id. Data kualitas udara ini diperoleh dari 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) terstandarisasi yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, informasi kualitas udara yang disajikan melalui JAKI dan udara.jakarta.go.id menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020. &ldquo;ISPU ini merupakan indeks atau angka tanpa satuan, yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya,&rdquo; kata Asep, Senin (21/7).&nbsp; Asep menambahkan, saat ini terdapat 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di Jakarta. Data dari SPKU ini dapat diakses masyarakat melalui laman resmi milih Pemprov DKI Jakarta yang dilengkapi fitur-fitur unggulan, seperti peta lokasi SPKU secara geospasial, pemeringkatan kualitas udara dari yang terbaik hingga terburuk, serta panduan langkah-langkah yang perlu diambil saat kualitas udara memburuk. &ldquo;Saya mengimbau warga Jakarta untuk mengakses platform resmi karena fitur-fitur yang tersedia sudah terstandarisasi, lengkap, dan mudah dipahami. Dengan data yang valid dan akurat, platform ini bisa menjadi panduan utama masyarakat dalam mengambil keputusan saat beraktivitas di luar ruangan,&rdquo; pungkas Asep. Sementara itu, Direktur Indonesia untuk Clean Air Asia Ririn Radiawati Kusuma menekankan bahwa setiap negara memiliki standar kualitas udara yang berbeda. Semua itu disesuaikan dengan karakteristik lokal masing-masing. &ldquo;Indeks kualitas udara di China berbeda dengan Amerika Serikat, dan tentunya juga berbeda dengan Indonesia. Indeks ini biasanya disertai dengan rekomendasi aktivitas luar ruangan yang relevan dengan kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut,&rdquo; jelasnya. Ririn mengapresiasi inisiatif berbagai institusi yang memasang sensor pemantauan kualitas udara, khususnya untuk parameter PM2.5, sebagai bentuk peningkatan kesadaran publik terhadap isu udara. Namun, ia menyarankan agar masyarakat tetap merujuk pada data resmi dari pemerintah setempat. &ldquo;Sebagian besar sensor pada platform internasional seperti IQAir dipasang oleh sebagian besar individu, dan sistem perawatan serta validasinya belum tentu diketahui. Yang terpenting, informasi ini menjadi panduan penting agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman setiap harinya,&rdquo; tutup Ririn. (Ygi)&nbsp;

Warga Jakarta kini dapat memantau kualitas udara secara real-time melalui aplikasi dan website resmi, yaitu JAKI.

DLH Imbau Warga Akses Data Kualitas Udara Jakarta Melalui JAKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/7MCfQcUeOW1n7A6uoBexf7t0PEpCSgwLWEY7BqIw-1054365815.jpg" alt="Kepala DLH Kota Surabaya Dedik Irianto mengungkapkan syarat untuk mendapatkan imbalan Rp 200 Ribu dari setiap video orang buang sampah sembarangan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala DLH Kota Surabaya Dedik Irianto mengungkapkan syarat untuk mendapatkan imbalan Rp 200 Ribu dari setiap video orang buang sampah sembarangan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mengajak warga untuk turut menjaga kebersihan lingkungan. Tak tanggung-tanggung, DLH akan memberikan imbalan Rp 200 ribu untuk setiap kiriman video yang memperlihatkan pelaku pembuang samppah sembarangan.&nbsp; Imbalan akan diberikan kepada warga yang melaporkan pelaku buang sampah sembarangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala DLH Kota Surabaya, Dedik Irianto dalam video yang telah menyebar luas di media sosial. "Kalau ada yang memvideo orang buang sampah (sembarangan), kalau sampai orangnya ketangkap, lalu bayar denda, Rp 200 ribu buat kamu," tutur Dedik dalam video yang diunggah ulang oleh akun Instagram @aslisuroboyo, dikutip Rabu (9/7). Dikonfirmasi terpisah, Dedik membenarkan adanya imbalan Rp 200 Ribu itu. Menariknya, imbalan ini berlaku bagi siapa saja yang tinggal di Kota Surabaya. Syaratnya juga mudah, cukup memotret dan mengirimkan ke Camat setempat. "Video (orang buang sampah sembarangan) bisa dikirimkan ke Camat, dan nanti akan diteruskan ke grup DLH, nanti akan kami proses bersama," tutur Dedik kepada JawaPos.com, Rabu (9/7). Melalui percakapan WhatsApp, Dedik juga membagikan beberapa tangkapan layar, berisi bukti pemberian bonus Rp 200 Ribu kepada beberapa warga yang turut melaporkan tindakan pencemaran lingkungan. Dari tangkapan layar yang dibagikan, ada satu kesamaan dari warga yang menerima imbalan atau bonus. Yakni pelaku yang mencemari lingkungan mendapat sanksi denda sebesar Rp 300 Ribu. JawaPos.com pun mengonfirmasi apakah denda Rp 300 Ribu menjadi syarat mendapatkan imbalan. "Betul, kalau ada video yang jelas dan (pelaku) kena sanksi denda di atas Rp 300 ribu, bisa cair bonusnya (Rp 200 ribu)," sambungnya. Terkait asal usul anggaran dari bonus yang diberikan, Dedik menegaskan bahwa dananya bukan berasal dari APBD Kota Surabaya. "Dari Komunitas pecinta lingkungan, bukan dari APBD," jelas Dedik. Ia berharap pemberian bonus ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dimulai dari tidak menutup mata saat melihat orang membuang sampah sembarangan. "Karena ini bukan hanya soal bersih-bersih, tetapi soal perubahan perilaku dan kepedulian terhadap lingkungan," imbuh mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Surabaya beri imbalan Rp 200 Ribu bagi warga yang laporkan pelaku buang sampah sembarangan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DLH

Berita Terkini