<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/GERBANG-TOL-3-2586506312-130860195.jpeg" alt="Petugas bersihkan sisa puing gerbang Tol Ciawi akibat kecelakaan lalu lintas, Kota Bogor, Jawa Barat. (Reka Faturachman/ Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>Petugas bersihkan sisa puing gerbang Tol Ciawi akibat kecelakaan lalu lintas, Kota Bogor, Jawa Barat. (Reka Faturachman/ Radar Bogor)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kecelakaan beruntun terjadi di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa (4/2) malam sekitar pukul 23.30 WIB. Sebanyak delapan orang dinyatakan meninggal dunia dan 11 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kecelakaan yang melibatkan transportasi darat belakangan memang banyak terjadi. Rata-rata kejadian terjadi di jalan Tol dan melibatkan kendaraan berat dan angkutan logistik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terus berulangnya kecelakaan yang melibatkan transportasi darat, Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, pemerintah, bahkan Presiden Prabowo Subianto perlu segera turun tangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang, Indonesia berada dalam Darurat Keselamatan Transportasi. Perlu harmonisasi penegakan hukum," kata Djoko kepada <em>JawaPos.com.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Djoko, efisiensi ala Presiden Prabowo untuk memangkas anggaran Kementerian dan Lembaga jangan sampai mengurangi upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi belakangan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015610337/menteri-pu-dody-hanggodo-tinjau-lokasi-tabrakan-beruntun-di-gerbang-tol-ciawi-kecelakaan-dipicu-truk-odol">Menteri PU Dody Hanggodo Tinjau Lokasi Tabrakan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi, Kecelakaan Dipicu Truk ODOL</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemotongan anggaran jangan membabi buta yang akhirnya malah sulit mengantisipasi masalah kecelakaan, karena untuk mencari data juga akhirnya terbatas. Anggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan jangan dikurangi apalagi dipangkas. Termasuk operasional KNKT tidak harus ikut dipangkas," kata Djoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">WHO sendiri merekomendasi pendekatan Safer System, yaitu membangun seluruh elemen transportasi jalan sebagai sistem terpadu yang mengakomodasi kerentanan dan kealpaan pengguna jalan, sehingga kecelakaan lalu lintas tidak mengakibatkan cedera berat atau kematian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Djoko juga mengingatkan target ke-3 SDG&rsquo;s: Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Good Health and Well Being) pada Butir 3.6 tentang 12 Sasaran Keselamatan Jalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Visi RUNK LLAJ 2021-2040 (Perpres No. 1 Tahun 2022 tentang RUNK LLAJ) adalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terbaik di Asia Tenggara melalui Penciptaan Sistem Berkeselamatan, Penguatan Koordinasi, dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi," ungkap Djoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peristiwa kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2 disebut menunjukkan masih minimnya perhatian pemerintah pada keselamatan. Kecelakaan truk di jalan raya yang kerap dinilai terjadi akibat kelalaian dalam persiapan kendaraan perlu mendapatkan perhatian serius.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain kompetensi pemudi, kondisi kendaraan yang kurang terawat membuat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang terus terjadi. Kejadian-kejadian ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015316526/sulitnya-menertibkan-truk-odol-yang-membahayakan-pengguna-jalan-lain-pakar-sebut-perlu-ketegasan-presiden">Sulitnya Menertibkan Truk ODOL yang Membahayakan Pengguna Jalan Lain, Pakar Sebut Perlu Ketegasan Presiden</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permasalahan tabrakan beruntun yang berulang atau kecelakaan truk dengan dimensi dan muatan berlebih atau <em>overload overdimension</em> (ODOL) tidak pernah mendapatkan solusi dari negara. Kejadian seperti ini merupakan akumulasi carut marut penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik di Indonesia," terang Djoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam meningkatkan keselamatan transportasi darat. Jika masalah ini terus diabaikan, masyarakat akan terus hidup dalam kecemasan dan harus mempertaruhkan nyawa setiap kali menggunakan moda transportasi darat.</div>

"Pemotongan anggaran jangan membabi buta yang akhirnya malah sulit mengantisipasi masalah kecelakaan," kata Djoko Setijowarno.

Oke Gas! Kecelakaan Libatkan Angkutan Barang Terus Berulang, MTI Minta Presiden Prabowo Satset Turun Tangan

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/05/Screenshot_2025-01-05-10-50-02-94_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb-1348918666.jpg" alt="kecelakaan beruntun di KM 97+200 Ruas Tol Cipularang arah Bandung pada Minggu (5/1) pukul 09.11 WIB. (X)" width="100%">
<figcaption>kecelakaan beruntun di KM 97+200 Ruas Tol Cipularang arah Bandung pada Minggu (5/1) pukul 09.11 WIB. (X)</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kecelakaan angkutan umum kembali terjadi pada Minggu (5/1) pagi di Tol Purbaleunyi Baru Datar KM 95.&nbsp;Hal ini menambah panjang daftar kecelakaan serupa yang melibatkan truk angkutan barang setelah kejadian serupa terjadi di Tol Pandaan &ndash; Malang akhir tahun lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyayangkan rangkaian peristiwa tersebut. Menurut Djoko, rangkaian peristiwa ini memunculkan fenomena baru kecelakaan di jalan tol yang disebabkan truk meluncur mundur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan jalannya yang salah tapi manajemen pengelola angkutan logistik Indonesia yang sedang bermasalah. Selama tidak ditangani sungguh-sungguh, kecelakaan serupa akan terus terjadi. Tinggal kapan dan di lokasi tol mana terjadi," kata Djoko kepada <em>JawaPos.com</em>, Minggu (5/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut pengamatannya, ada tiga ruas tol yang memiliki tanjakan dan turunan. Ketiga ruas tol tersebut yaitu Tol Cipularang, Tol Semarang-Solo, dan Tol Pandaan - Malang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kecelakaan tabrakan depan belakang sudah menjadi hal biasa terjadi di jalan tol. Lantaran tidak ada upaya penanganan. Berikutnya, kecelakaan truk meluncur mundur akan menjadi kecenderungan kecelakan di jalan tol," kata Djoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya diberitakan, kecelakaan beruntun ini melibatkan enam kendaraan yang terdiri dari satu truk, dua bus dan tiga mobil pribadi. Berdasarkan informasi petugas di lapangan, diduga truk tidak kuat menanjak dan melanju mundur sehingga menghantam kendaraan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua orang mengalami luka dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rodjak Purwakarta. Kasat PJR Cipularang Kompol Joko Prihantono memastikan dua orang yang menjadi korban dalam kecelakaan beruntun merupakan seorang kenek bus dan seorang penumpang Primajasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Korbannya dua orang kenek dan penumpang luka ringan di bawa ke RS Abdul Rodjak,&rdquo; kata Joko dalam keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga memastikan bahwa kenek bus Primajasa mengalami lua berat, sedangkan penumpang mengalami luka ringan.</div>

Menurut Djoko, rangkaian peristiwa ini memunculkan fenomena baru kecelakaan di jalan tol yang disebabkan truk meluncur mundur.

Pengamat Sesali Rangkaian Kecelakaan Libatkan Truk Angkutan Barang: Fenomena Meluncur Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/JKT_TARIF-TOL-DALAM-KOTA-NAIK_HANUNG-HAMBARA_23092024-2-3405774329.jpg" alt="Kendaraan melintas di Jalan Tol Dalam Kota, Jakarta, Senin (23/09/2024). Jasa Marga menaikan tarif Tol Dalam Kota dari hari Minggu (22/09), sebesar Rp500 untuk golongan I, Rp1.000 untuk golongan II dan III, serta Rp1.500 untuk golongan IV dan V guna menin" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di Jalan Tol Dalam Kota, Jakarta, Senin (23/09/2024). Jasa Marga menaikan tarif Tol Dalam Kota dari hari Minggu (22/09), sebesar Rp500 untuk golongan I, Rp1.000 untuk golongan II dan III, serta Rp1.500 untuk golongan IV dan V guna menin</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan para pembantunya yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu (20/10) malam.</p> <p>Dalam kabinet tersebut terdapat sejumlah menteri yang memiliki hubungan kerja terhadap transportasi. Mulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.</p> <p>Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, untuk mencapai gagasan Indonesia Emas 2045, maka sektor transportasi haru menjadi kebutuhan dasar sebagaimana yang diberlakukan untuk kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Semua itu sangat diperhatikan oleh pemerintahan baru.</p> <p>"Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat," ujar Djoko kepada JawaPos.com pada Senin (21/10).</p> <p>Berdasarkan data yang dimiliki Djoko, di Kementerian PUPR dan kini berubah menjadi Kementerian PU dalam kurun 2015-2024 telah dilakukan pembangunan infrastruktur. Mulai dari ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional (5.999 kilometer), jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter.</p> <p>Sementara itu, Tol Trans Sumatera belum terhubung. Tol itu masih menyisakan 1.610 kilometer lagi untuk menyambungkan Aceh hingga Lampung. Terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa sejak 2018 terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa.</p> <p>Selain itu, dapat memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen dan kini bersaing dengan moda kereta dan pesawat terbang. Untuk menempuh perjalanan darat dari Jakarta &ndash; Semarang atau sebaliknya, sebelumnya 10 &ndash; 12 jam, kini bisa dicapai dengan waktu tempuh 6 jam.</p> <p>Semarang &ndash; Surakarta sebelumnya 2 &ndash; 3 jam, kini menjadi cukup 1 jam. Semarang &ndash; Surabaya sebelumnya 6 &ndash; 8 jam, kini cukup 4 jam. Semarang &ndash; Malang jadi 5 jam, Semarang &ndash; Bandung cukup 5 jam.</p> <p>Menurut dia, hal demikian terbukti mampu membuat biaya logistik menurun dari 24 persen menjadi 14 persen. Akan tetapi, penurunan waktu tempuh belum mampu memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. Rata-rata uang yang dibawa pulang Rp 500 ribu seminggu bekerja bagi pengemudi angkutan barang jarak jauh.</p> <p>"Praktik pungli masih marak dan gangguan oknum APH di UPPKB masih ada. UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak dioperasikan. Pasalnya, kapasitas layanan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan barang yang harus diperiksa. Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan dengan penggunaan WIM (weight in motion) dan ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota," ungkap Djoko yang juga Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu.</p> <p class="class-paragraph">Kemudian kendaraan atau Over Dimension dan Over Load (ODOL) juga harus segera dituntaskan. Sejak 2017 upaya membenahi mulai dilakukan, namun masih ada kendala antar kementerian yang belum sepakat. Setidaknya ada 10 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam operasional kendaraan ODOL.</p> <p>Kecelakaan yang melibatkan angkutan barang sudah kerap terjadi. Namun, pengusaha angkutan barang dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tidak mendapat sanksi hukum. Sopir truk adalah korban sistem angkutan logistik yang masih karut-marut di negeri ini.</p> <p>"Bahkan, presiden terpilih harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan angkutan barang," tegas Djoko.</p> <p>PR berikutnya untuk bidang transportasi, yaitu jalan rel dan perairan belum maksimal digunakan untuk mengangkut logistik. Perlu ada kesetaraan ongkos angkutan di jalan raya dan jalan rel supaya beban jalan raya tidak berlebihan angkut barang. Logisktik jalan rel masih dikenakan PPN, bergerak menggunakan BBM non subsidi dan pengenaan Track Access Charge (TAC), sehingga tarif menggunakan moda KA menjadi mahal.</p> <p>Demikian pula angkutan darat lainnya seperti bus. Dengan terminal tipe A yang dikelola Ditjen Perhubugan Darat dan disertai pembangunan 6 terminal baru dan 53 rehabilitasi terminal, maka terminal tidak perlu dibuat mewah seperti bandara. Dia menekanan fungsi dari fungsi terminal yang maksimal.</p> <p>"Dari sejumlah terminal itu setelah diresmikan masih belum memberikan kontribusi maksimal (sepi pengguna), karena tidak disertai pembenahan angkutan umum. Layanan angkutan umum sedang mengalami krisis kepercayaan dari publik. Keberadaan angkutan umum ke depan mesti menjadi perhatian serius pemerintah," ungkap Djoko.</p> <p>Demikian pula pembangunan terminal barang diprioritaskan di daerah perbatasan, yakni 4 yang sudah selesai (PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, PLBN Motaain, PLBN Skow) dan 3 sedang progress (PLBN Aruk, PLBN Motamasin dan PLBN Wini). Padahal kebutuhan terminal barang sangat besar berada di jaringan jalan nasional.</p> <p>Pun juga instratruktur transportasi sungai, danau dan penyeberangan selama 2015-2024, telah terbangun 44 pelabuhan penyeberangan baru, 31 halte sungai dan 16 pelabuhan danau. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Ditjenhubdat kemenhub (2023), jumlah danau di Indonesia sekitar 840 danau dengan luas total 7.103 kilometer persegi.</p> <p>"Sementara jumlah sungai di Indonesia mencapai 2.397 aliran sungai dengan panjang keseluruhan 84.678 kilometer (km). Untuk menanganinya diperlukan menaikkan struktur organisasi menjadi Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan," Djoko menjelaskan.</p> <p>Bagi masyarakat di daerah, transportasi umumnya juga masih perlu pembenahan. Meski hingga 2024 telah terealisasi 322 trayek bus perintis di 35 provinsi dari target 340 trayek, daerah seperti Provinsi Papua Pegunungan membutuhkan layanan angkutan bus perintis.</p> <p>Banyak armada bus perintis harus segera diganti, kondisinya sudah tidak layak operasi, rata-rata buatan tahun 2016. Perum. Damri sebagai BUMN yang dipercaya mengoperasikan bus perintis harus mendapat PMN untuk membeli armada bus baru.</p> <p>"Layanan angkutan bus perintis dapat dikembangkan menjadi bus AKDP di pulau sedang, seperti Pulau Halmahera, Pulau Sumba dan Pulau Seram. Juga di daerah penghasil mineral dan pulau kecil, seperti Morowali, Pulau Obi, Pulau Alor, Pulau Adaro, Pulau Bunyu, Pulau Sebatik, Kepulauan Meranti. Tidak lupa kawasan transmigrasi perlu akses jalan layak dan layanan angkutan umum," tegas Djoko seraya mengingatkan perlunya melakukan peremajaan angkutan umum lainnya di Indonesia.</p>

Sektor transportasi memiliki pekerjaan rumah dari Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Prabowo-Gibran Umumkan Susunan Kabinet Merah Putih, Sektor Transportasi Butuh Kepastian Keberlanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/59_ruti-135209751.jpg" alt="DAMPAK TABRAKAN: Petugas mengevakuasi rangkaian KA Bandung Raya yang bertabrakan dengan KA Turangga di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat (5/1)." width="100%">
<figcaption>DAMPAK TABRAKAN: Petugas mengevakuasi rangkaian KA Bandung Raya yang bertabrakan dengan KA Turangga di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat (5/1).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Direktur Utama PT KAI (Kereta Api Indonesia) Didiek Hartantyo mengatakan, pihaknya akan menyerahkan seluruh berkas dan data perjalanan kedua kereta yang terlibat kecelakaan di Kabupaten Bandung untuk diinvestigasi tim KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) yang bertugas. Diperkirakan butuh tiga sampai empat hari buat KNKT menyampaikan hasil investigasi.</p> <p>&rsquo;&rsquo;KNKT sudah mulai melaksanakan investigasinya dari hari Jumat (5/1). Kami serahkan sepenuhnya ke KNKT,&rdquo; kata Didiek kemarin (7/1).</p> <p>Adu banteng antara Kereta Api (KA) Turangga dan KA Commuter Line Bandung Raya Jumat lalu di dekat Stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, menewaskan empat petugas.</p> <p>Kemarin layanan perjalanan KA Commuter Line Bandung Raya dan Garut sudah normal. Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, saat ini petugas terkait masih terus melakukan upaya-upaya normalisasi jalur dan persinyalan. Juga, operasional perjalanan seluruh KA untuk menekan keterlambatan perjalanan KA.</p> <p>Menurut pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, sistem sinyal Stasiun Cicalengka menggunakan sinyal blok mekanik. Sedangkan sinyal Stasiun Haurpugur menggunakan sinyal elektrik. &rsquo;&rsquo;Perbedaan model persinyalan ini membuat cara pengoperasiannya berbeda,&rsquo;&rsquo; terangnya. <strong>(rup/b/idr/c6/ttg)</strong></p>

Direktur Utama PT KAI (Kereta Api Indonesia) Didiek Hartantyo mengatakan, pihaknya akan menyerahkan seluruh berkas dan data perjalanan.

Tabrakan KA Turangga vs KA Bandung Raya, KNKT Butuh 3–4 Hari sebelum Umumkan Hasil Investigasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/fotor_2023-7-19_1_9_13-1598806765.jpg" alt="Pperlintasan sebidang jalur kereta api." width="100%">
<figcaption>Pperlintasan sebidang jalur kereta api.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Masih tingginya musibah kecelakaan di perlintasan Kereta Api (KA) sebidang cukup memprihatinkan. Beberapa hari lalu, viral kejadian KA Brantas menghantam truk yang tengah mogok, melintang di tengah perlintasan KA.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena masih sering terjadinya kecelakaan di perlintasan KA sebidang, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, menyebut, sebaiknya perlintasan KA memang tidak dibuat sebidang supaya lebih aman bagi pengguna jalan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, karena pada prosesnya membuat perlintasan KA tidak rata dengan jalan raya masih memakan waktu, sebagai alternatifnya, bisa dipertimbangkan memasang videotron di perlintasan KA sebidang padat lalu lintas. Videotron tersebut menayangkan sosialisasi dan bahaya pelanggaran di perlintasan sebidang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tujuannya agar masyarakat mau tertib berlalu lintas saat melintas di perpotongan sebidang," jelas Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini melalui keterangannya, Sabtu (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/011797503/deretan-10-perguruan-tinggi-dengan-lulusan-yang-diklaim-paling-mudah-cari-kerja">Deretan 10 Perguruan Tinggi dengan Lulusan Yang Diklaim Paling Mudah Cari Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekarang, hampir semua jaringan rel di Pulau Jawa sudah jalur ganda alias double track dan laju KA makin meningkat dengan saat ini rata-rata sudah mencapai 120 km per jam di jalur lurus. Sebanyak 87 persen kecelakaan masih terjadi di perlintasan sebidang. Oleh sebab itu, harus lebih sungguh-sungguh mengelola perlintasan sebidang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kejadian 3 kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang dalam sehari (Selasa, 18 Juli 2023) yang melibatkan KA Brantas relasi Jakarta &ndash; Blitar dengan truk trailer di Kota Semarang, Jawa Tengah, KA Kuala Stabas dengan truk bermuatan tebu relasi Tanjung Karang-Baturaja di Desa Blambangan Pagar, Kecamatan Blambangan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, dan KA Sri Bilah Utama dengan minibus Nissan Jukedi di Km 02+800 relasi Rantauprapat - Medan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, kian menguatkan bahwa pelintasan sebidang memang sangat membahayakan," tegas Djoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia melanjutkan, kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang mengingatkan kita untuk memprioritaskan perjalanan KA&nbsp; Sebab laju ular besi ini tidak bisa diberhentikan mendadak. Selain itu moda kereta api mengangkut ratusan orang yang bisa berdampak fatal apabila mengalami gangguan perjalanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kereta yang sedang melaju tidak bisa seketika berhenti. Berdasarkan uji coba, kereta dengan bobot antara 280 ton hingga 350 ton yang melaju dengan kecepatan 45 km per jam, membutuhkan jarak berhenti setelah pengereman sepanjang 130 meter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jarak berhenti tersebut akan semakin menjauh jika kecepatan kereta lebih tinggi. Misalnya, kereta dengan bobot yang sama akan melaju 120 km per jam membutuhkan jarak berhenti sampai 860 meter," imbuh Djoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/011797496/aubameyang-resmi-tinggalkan-chelsea-ke-olympique-marseille-skuad-the-blues-makin-tergerus">Aubameyang Resmi Tinggalkan Chelsea ke Olympique Marseille, Skuad The Blues Makin Tergerus</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menyebutkan perlintasan harus dibuat tidak sebidang. Kecuali dapat menjamin keselamatan dan kelancaran kereta api dan lalu lintas jalan, Perlintasan harus berizin dari pemilik prasarana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila tidak ada izin, harus ditutup. Yang menutup perlintasan adalah Pemerintah atau Pemda. Secara bertahap dibuat tidak sebidang, yang sebidang harus ditutup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasal 114 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyebutkan pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib (1) berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu KA sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain; (2) mendahulukan kereta api; dan; (3) memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api disebutkan bahwa pemakai jalan wajib mendahulukan kereta api. Regulasi ini menyebutkan, palang pelintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta api dan bukan mengamankan pengguna jalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika terjadi kecelakaan pada pelintasan ini, hal itu bukan kecelakaan perkeretaapian, melainkan kecelakaan lalu lintas jalan. Maka dari itu, setiap pengguna jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu di perpotongan sebidang untuk menjaga keamanan kereta api dan lalu lintas jalan," pungkas Djoko.</div>

Djoko Setijowarno, menyebut, sebaiknya perlintasan KA memang tidak dibuat sebidang supaya lebih aman bagi pengguna jalan lainnya.

Maut Masih Mengintai di Perlintasan KA Sebidang, Pakar Sarankan Alternatif Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Kulit-Ketupat-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pedagang  saat membuat kulit ketupat  di Jakarta, Sabtu (30/4/2022). Moment hari raya Idul Fitri menjadi peluang bisnis bagi sebagian masyarakat, salah satunya penjualan kulit ketupat mengalami peningkatan dengan harga jual Rp6 ribu untuk 10 lembar janur" width="100%">
<figcaption>Pedagang  saat membuat kulit ketupat  di Jakarta, Sabtu (30/4/2022). Moment hari raya Idul Fitri menjadi peluang bisnis bagi sebagian masyarakat, salah satunya penjualan kulit ketupat mengalami peningkatan dengan harga jual Rp6 ribu untuk 10 lembar janur</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pada Lebaran kali ini, euforia masyarakat sangat tinggi karena mudik diperbolehkan oleh pemerintah. Hal ini tentunya akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat bertemu keluarga di kampung halaman.<br /> <br /> Sama halnya seperti yang dilakukan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno. Ia pun akan melakukan mudik, namun setelah salat Ied.<br /> <br /> "Kumpul keluarga pastinya, ke orang tua, mertua juga dan saudara-saudara lainnya, gitu aja masa pertama Lebaran. Saya mudik habis Lebaran aja mencari sepi. Saya ke Pulau Bangka dari Semarang naik pesawat," jelasnya kepada <em>JawaPos.com.</em><br /> <br /> Ia mengaku bahwa pada masa Ramadan ini, dirinya merindukan momen masa-masa kecilnya ketika di kampung halaman. Bermain bersama teman sebaya, ditambah dengan toleransi yang tinggi adalah hal yang dirindukan.<br /> <br /> "Saya itu pasti merindukan masa kecil, masa kecil saya di Bangka itu toleransinya tinggi. Rumah itu selalu buka, makanya banyak yang berdatangan. Saling mengunjungi itu hal biasa, guyub lintas agama itu hal biasa. Pas Natal gantian tuh, di Bangka seperti itu," tutur dia.<br /> <br /> Hal yang biasa dilakukan olehnya adalah naik sepeda berkeliling Pulau Bangka. "Ke mana-mana naik sepeda, di pulau kecil di sana sudah senang. Beli mainan, kaset, nonton bioskop juga," kata pengamat transportasi ini.<br /> <br /> Keunikan di kampung halaman yang berada di wilayah Timur Sumatera ini adalah makanan yang dibuat sendiri menjelang Lebaran. Membuat ketupat dan kue lebaran adalah hal yang wajib ada di setiap rumah.<br /> <br /> "Ketupat, lalu opor ayam, itu aja dari kecil, ada kue lepat atau lemak, itu persediaan kue banyak, tiap rumah bikin sendiri," terangnya.<br /> <br /> Ia berharap Lebaran kali ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bersama para kerabat di kampung halaman. "Pas lebaran itu pas anak-anak itu kumpul dengan adik-adik, bersantai, ketika sekolah SMA kumpul dengan teman-teman. Pas beranjak dewasa tentu ada hal yang hilang. Kumpul dengan orang tua, nggak ada, kita ke kuburan," tutupnya.

Djoko Setijowarno Rindu Masa Kecil saat Momen Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/PUNCAK-ARUS-MUDIK-STASIUN-PASAR-SENEN-11.jpg" alt="Calon penumpang bersiap menaiki Kereta Api Bangunkarta jurusan Jakarta-Jombang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2022). Pada H-2 Lebaran ini Stasiun Pasar Senen terdapat 28 KA beroperasi, 2 KA di antaranya merupakan KA tambahan. Volume pe" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang bersiap menaiki Kereta Api Bangunkarta jurusan Jakarta-Jombang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2022). Pada H-2 Lebaran ini Stasiun Pasar Senen terdapat 28 KA beroperasi, 2 KA di antaranya merupakan KA tambahan. Volume pe</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Puncak arus mudik Lebaran 2022 telah dilewati, yakni antara H-3 dan H-2 Lebaran. Kini sejumlah bandara, jalan tol, jalan nasional, kereta api, dan pelabuhan terlihat dapat dikendalikan dengan baik.<br /> <br /> Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno pun mengatakan bahwa memang puncak arus mudik telah selesai. Menurutnya, ini adalah waktu yang tepat untuk mudik.<br /> <br /> "Hari ini rata-rata sudah lancar lah ya, (puncak arus mudik) udah lewat, kalau yang cerdas hari ini mulai jalan, beres. Teman saya berangkat hari ini atau nanti malem, itu kan lancar, pemilihan jam itu penting," jelas dia kepada <em>JawaPos.com,</em> Minggu (1/5).<br /> <br /> Ia menuturkan, kemacetan yang terjadi ini karena masyarakat tidak terlalu memperhatikan jam-jam padat lalu lintas. Jadi, volume lalu lintas yang melonjak secara signifikan pun tidak dapat terelakkan.<br /> <br /> "Orang kita kan cari sensasi, masa (mudik) nggak ada macet-macetan. Tapi secara keseluruhan waktu perjalanan tidak seperti dulu sebelum ada jalan tol," imbuhnya.<br /> <br /> Ia menilai bahwa infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah membuahkan hasil. Dia mengatakan, waktu tempuh Jakarta-Solo ketika jalan tol belum tersambung adalah 35 jam. Namun kini bisa dipangkas sekitar 50 persen atau hanya 17 jam.<br /> <br /> "Macet-macet sedikit nggak apa-apa, salah sendiri cari jam sibuk. Sekarang ada jalan tol, tambah kapasitas, jauh lebih baik. Adanya tol memangkas waktu mudik 50 persen. Pas mudik memangkas 50 persen," jelasnya.<br /> <br /> Selain itu, hal yang disayangkan pada mudik kali ini adalah informasi yang minim perihal lalu lintas arus mudik di jalur arteri. "Cuma tahun ini informasi jalan nontol itu kurang, semua fokus tol, padahal nontol orang itu lancar-lancar aja," tutup Djoko.

Puncak Mudik Terlewati Lancar, MTI: Buah Pembangunan Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-7-MUDIK-GRATIS-BUMN-KERETA-API-GRATIS-FED-1.jpg" alt="PT KAI menggelar mudik gratis" width="100%">
<figcaption>PT KAI menggelar mudik gratis</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Perhubungan dan sejumlah instansi baik pemerintah maupun swasta membatalkan rencana program mudik gratis tahun ini. Pembatalan program mudik gratis dilakukan sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih luas.<br /> <br /> Pengamat transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengusulkan anggaran mudik gratis dialihkan untuk bantuan sembako Lebaran. "Jika nantinya memang diputuskan ditiadakan program mudik gratis, maka anggaran mudik gratis dapat dialihkan kepada pemudik dalam bentuk voucher bantuan sembako Lebaran," katanya dilansir dari <em>Antara,</em> Sabtu (28/3).<br /> <br /> Menurutnya, masyarakat yang mengikuti program mudik gratis tahun lalu, bisa lebih diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan. Data pemudik gratis itu masih ada dan bisa digunakan untuk pemberian bantuan tersebut.<br /> <br /> Penyelenggara mudik gratis juga bisa bekerja sama dengan pengusaha minimarket, sehingga voucher tersebut mudah ditukarkan ke mini market terdekat. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat itu pun mengingatkan masyarakat untuk tidak mudik tahun ini.<br /> <br /> "Keputusan tidak mudik Lebaran tahun ini oleh Presiden sangat dinanti. Sementara ini, masyarakat memang diimbau tidak mudik Lebaran untuk menghindari meluasnya virus korona," katanya.<br /> <br /> Djoko mencermati gelombang eksodus masyarakat khususnya dari wilayah Jabodetabek yang terjadi sebelum periode mudik Lebaran. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh lesunya aktivitas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya.<br /> <br /> "Secara alamiah akan terjadi karena pekerja di sektor informal tidak lagi memiliki pekerjaan. Di sisi lain, harus tetap mengeluarkan biaya hidup sehari-hari yang cukup besar," ucapnya.

Mudik Gratis Dibatalkan, Pengamat: Alihkan Anggaran ke Sembako Lebaran