<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/Menteri-Imipas-878133234.jpg" alt="Menteri Imipas Agus Andrianto membuka kegiatan refleksi akhir tahun, belum lama ini. (Febry/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imipas Agus Andrianto membuka kegiatan refleksi akhir tahun, belum lama ini. (Febry/JawaPos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyatakan mulai Januari 2026 pelaku kejahatan tertentu tidak lagi harus menjalani hukuman penjara, melainkan dapat dikenai sanksi kerja sosial. Kebijakan ini sejalan dengan akan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pada 2 Januari 2026. &ldquo;Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru, 2 Januari,&rdquo; kata Agus Andrianto di Jakarta, dikutip Kamis (1/1). Ia menegaskan, penerapan sanksi kerja sosial merupakan bagian dari reformasi sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Agus menjelaskan, persiapan pelaksanaan hukuman kerja sosial telah dilakukan melalui koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan. &ldquo;Nanti hasil koordinasi para Kalapas, Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan,&rdquo; ucap Agus. Menurutnya, jenis pekerjaan sosial akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta karakter pelanggaran yang dilakukan. Selain kesiapan teknis, Agus juga memastikan bahwa aspek regulasi dan koordinasi antar-lembaga telah berjalan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan sanksi kerja sosial memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Lebih lanjut, Agus memastikan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) sebagai tingkat tertinggi lembaga peradilan di Indonesia. &ldquo;Ya sudah, sudah," ungkap dia. (*) &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -28px; top: 1045.75px;">&nbsp;</div>

Mulai Januari 2026, pelaku kejahatan bisa dihukum kerja sosial. Kebijakan baru ini didukung koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan

Tak Lagi Harus Dipenjara, Mulai Januari 2026 Pelaku Kejahatan Bisa Dihukum Kerja Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/WhatsApp-Image-2025-07-16-at-134126-3029528953.jpeg" alt="Barang bukti perbuatan DBH, pendeta asal Blitar yang jadi tersangka rudapaksa anak di bawah umur ditunjukkan di Mapolda Jatim, Rabu (16/7/2025). (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti perbuatan DBH, pendeta asal Blitar yang jadi tersangka rudapaksa anak di bawah umur ditunjukkan di Mapolda Jatim, Rabu (16/7/2025). (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Tersangka DBH (67), pendeta pelaku rudapaksa anak di bawah umur di Blitar, kini menghadapi ancaman hukuman pidana yang tidak main-main. Pria paruh baya ini telah resmi ditahan sejak tanggal 11 Juli 2025 di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Timur, menanti proses hukum lebih lanjut. Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Jules Abraham Abast, tersangka dijerat dengan pasal 82 juncto pasal 76 E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman yang menanti pendeta asal Blitar itu sangat berat. Sanksi pidana penjara paling sedikit adalah 5 tahun, dan paling banyak mencapai 15 tahun. "Ancaman hukumannya yaitu sanksi pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling banyak 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah," tegas Jules. Pihak kepolisian dan aparat penegak hukum akan memastikan bahwa proses persidangan berjalan adil dan transparan, demi tegaknya keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Sebelumnya,&nbsp;Ditreskrimum Polda Jawa Timur resmi menahan pemuka agama berinisial DBH (67), warga Kabupaten Blitar. DBH yang berprofesi sebagai pendeta itu ditahan atas dugaan tindak asusila terhadap tiga anak di bawah umur. Kasus yang menggegerkan publik ini mulai mencuat setelah ayah korban berjuang mencari keadilan dengan bantuan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dirreskrimum Polda Jatim Brigjen Farman mengonfirmasi penahanan DBH di Rutan Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Betul sudah kami tahan di Rutan Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Farman, Senin (7/7).&nbsp; Farman menjelaskan bahwa pelaku, yang berprofesi sebagai pendeta, diduga melakukan aksi tidak pantas itu di beberapa tempat. Termasuk di ruang kerjanya di Gereja JKI Mahanani Blitar dan juga di kediaman pelaku. Perbuatan ini diperkirakan terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024. &nbsp;

Pria paruh baya ini telah resmi ditahan sejak tanggal 11 Juli 2025 di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Timur, menanti proses hukum.

Ancaman Pidana Berat Menanti Pendeta Pelaku Rudapaksa Anak di Bawah Umur di Blitar, Bisa Dipenjara Hingga 15 Tahun!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/Ammar-Zoni-Pakai-Narkoba-untuk-Melampiaskan-Masalah-Rumah-Tangga-3721302112.jpg" alt="Ammar Zoni divonis 3 tahun penjara oleh hakim. Kuasa hukum menegaskan bahwa vonis itu bukti Ammar Zoni bukan pengedar atau penjual Narkoba. (ANTARA/Risky Syukur)" width="100%">
<figcaption>Ammar Zoni divonis 3 tahun penjara oleh hakim. Kuasa hukum menegaskan bahwa vonis itu bukti Ammar Zoni bukan pengedar atau penjual Narkoba. (ANTARA/Risky Syukur)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktor Ammar Zoni baru menjalani hukuman sekitar 16 bulan penjara atas kasus narkoba yang menjeratnya. Bintang sinetron 7 Manusia Harimau itu dijatuhi hukuman 4 tahun penjara berdasarkan putusan tingkat kasasi. Meski baru menjalani hukuman kurang lebih 16 bulan, Ammar Zoni Optimis akan dapat keluar dari dalam penjara pada akhir tahun 2025 ini dengan mendapat diskon hukuman yang disebut merupakan hak dari narapidana. "Sebagai warga binaan tentu dia mendapatkan hak remisi. Remisi biasanya diberikan pada waktu lebaran, kemudian pada waktu 17 Agustus," kata Jon Mathias saat ditemui di bilangan Jakarta Barat, Jumat (2/5). Selain memungkinkan mendapatkan remisi, Ammar Zoni juga ada kemungkinan mendapat hak asimilasi. Asimilasi untuk narapidana merupakan program pembinaan yang bertujuan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat sekaligus mempersiapkan mereka untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.&nbsp; "Ada kriteria-kriteria yang akan dikabulkan dan tidak boleh menimbulkan masalah untuk mendapatkan asimilasi. Misalnya rajin beribadah, rajin menjalankan pembinaan-pembinaan di dalam lapas," paparnya. Dengan Ammar Zoni mendapatkan remisi dan asimilasi, Jon Mathias optimis kliennya akan dapat bebas dari dalam penjara pada akhir tahun 2025. "Kalau dari prediksi kita, akhir tahun bisa diajukan asimilasi, apalagi kalau seandainya dapat remisi, berarti kan dikurangi lagi," &nbsp;kata pengacara Ammar Zoni. Diketahui, Ammar Zoni ditangkap untuk ketiga kalinya atas kasus narkoba pada 12 Desember 2023 silam. Mantan suami Irish Bella ditangkap di sebuah apartemen di bilangan Serpong Tangerang Selatan. Ammar Zoni ditangkap dengan barang bukti berupa 4 paket sabu dengan berat 4,36 gram dan 1 paket ganja seberat 1,32 gram. Awalnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara ke Ammar Zoni. &nbsp;Hukumannya lantas diperberat jadi 4 tahun penjara setelah jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tak puas dengan putusan, diajukan kasasi. Pada &nbsp;tingkat kasasi, Ammar Zoni dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.&nbsp;

Ammar Zoni beru menjalani 16 bulan penjara dari vonis 4 tahun, optimis bebas akhir 2025 dengan remisi dan asimilasi.

Baru Jalani 16 Bulan dari 4 Tahun Hukuman, Ammar Zoni Optimis Keluar Akhir Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/G54UlGDtqdiQwaGPfRUBVaF8vP9QQohX5Vun2EvQ-3147380576.jpg" alt="Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza)." width="100%">
<figcaption>Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aparat kepolisian telah menetapkan MSF sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual. Pada Kamis (17/4) Polres Garut melakukan konferensi pers. Mereka mengumumkan bahwa MSF telah menjadi tersangka. Dia disangkakan melanggar dua undang-undang sekaligus. Kini dokter cabul itu terancam hukuman 12 tahun penjara.&nbsp; Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan menyampaikan bahwa MSF telah melanggar Pasal 6 Huruf B dan atau Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Kemudian juga MSF melanggar Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Kesehatan.&nbsp; &rdquo;Ada pun ancaman hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana dendam paling banyak Rp 300 juta,&rdquo; ungkap dia di hadapan awak media.&nbsp; Sebelum dilecehkan oleh MSF, korban yang belakangan diketahui sebagai perempuan berusia 24 tahun itu memang sempat berobat di klinik. Tidak lama setelah itu, MSF menawarkan pemeriksaan lanjutan di tempat tinggal korban. Saat itu pelaku menyuntikkan vaksin ke tubuh korban. Kemudian dia meminta diantar pulang ke kontrakan dengan alasan tidak membawa kendaraan. &rdquo;Saat korban hendak membayarkan uang Rp 6 juta, pelaku menolak. Kemudian mengarahkan korban untuk membayar di dalam kamar kosnya dengan alasan malu dilihat orang lain,&rdquo; terang Hendra.&nbsp; Di lokasi itulah MSF melakukan pelecehan. Dia berbuat tidak senonoh setelah korban dikunci di dalam rumah. Atas perbuatan MSF, korban berusaha melawan hingga akhirnya berhasil keluar dari kamar kontrakan itu. Namun, korban tidak langsung membuat laporan. Dia memendam sendiri perbuatan korban. Laporan polisi baru dibuat pada Selasa lalu (15/4).&nbsp; &rdquo;Ketika dalam kamar kos itu, tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju, sehingga korban melakukan perlawanan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Polisi juga menyampaikan bahwa korban pelecehan seksual oleh MSF bukan hanya satu orang. Ada beberapa korban atas tindakan pelecehan yang dilakukan dokter cabul tersebut. Laporan yang kini diproses oleh Polres Garut berasal dari korban berbeda dari video viral di media sosial. Sampai saat ini, korban yang viral di media sosial masih belum membuat laporan.&nbsp; &nbsp;

MSF ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual, terancam 12 tahun penjara, beberapa korban terungkap.

Dokter Cabul di Garut Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara, Berulang Lecehkan Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/04/9cjAik61jN0FNMVGvdwQQ56jM6bW4X48ChJ6sNsq-3018871385.jpg" alt="Ilustrasi festival balon Udara. (Kemenhub)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi festival balon Udara. (Kemenhub)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ditjen Perhubungan Udara (Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau masyarakat untuk mematuhi dan memahami aturan penggunaan atau pelepasan balon udara. Sebab, hal ini terkait dengan keselamatan dan keamanan penerbangan. pelanggaran atas aturan ini dapat membuat pelaku diancam pidana penjara selama dua tahun.&nbsp; Plt Dirjen Hubud Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan, sebagai regulator nasional, pihaknya memiliki kewenangan menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan nasional. Penertiban dan proses hukum akan dilakukan sebagai edukasi serta memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak sembarangan menerbangkan balon udara.&nbsp; &ldquo;Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi dan memahami ketentuan dalam menerbangkan balon udara. Tanpa memahami aturan menerbangkan balon udara, dapat berpotensi mengancam keselamatan penerbangan,&rdquo; paparnya.&nbsp; Dia menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 40 tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat ada kewajiban untuk memenuhi ketentuan pelaporan penggunaan balon udara.&nbsp; Meliputi warna dan ukuran balon udara, batasan area penggunaan udara, peralatan pelengkap untuk penggunaan balon udara, lokasi penggunaan balon udara, waktu penggunaan balon udara, dan tidak boleh dipasang bahan-bahan yang mudah terbakar seperti petasan serta tidak dioperasikan di dekat permukiman.&nbsp; Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan AirNav Indonesia selaku pengatur lalu lintas penerbangan di Indonesia, hingga 3 April 2025 tercatat ada 19 laporan pilot mengenai gangguan balon udara dan berpotensi akan meningkat. &ldquo;Guna antisipasi peningkatan gangguan balon udara liar, kami telah melakukan langkah-langkah. Antara lain sosialisasi melalui media sosial maupun turun ke lokasi, koordinasi dengan Pemerintah daerah setempat dan kepolisian serta masyarakat, guna langkah pencegahan dan penertiban di lapangan,&rdquo; ujar Lukman. Pihaknya juga mendukung festival balon udara yang ditambatkan sesuai ketentuan serta program tanggung jawab sosial lingkungan masyarakat, melalui surat edaran nomor AU.303/3/12/DRJU.DNP.2025 tertanggal 14 Maret 2025. Edaran itu telah ditindaklanjuti di lapangan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya dan AirNav Indonesia.&nbsp; Penerbangan balon udara merupakan tradisi syawalan yang dulunya belum diatur. Aktivitas ini kemudian bertransformasi seiring kemajuan zaman, menjadi festival budaya yang meriah dan aman dengan berpedoman pada aturan PM 40 tahun 2018. Serta beberapa Peraturan Daerah atau surat edaran daerah terkait (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo, Kota Sidoarjo, Kota Madiun dan Kota Pekalongan). "Sebagaimana tercantum pada pasal 2 dan 3 PM 40 tahun 2018 bahwa penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat (festival budaya, perayaan tahunan dan adat budaya lokal lainnya) wajib ditambatkan," tegasnya. Lukman menambahkan bahwa penerbangan balon udara bebas dan tidak terkendali, bukan hanya berdampak pada keselamatan penerbangan. Namun juga merugikan masyarakat karena bisa jatuh di rumah warga. Lebih fatal, dapat menyebabkan pemadaman listrik apabila balon udara jatuh di jaringan listrik. &ldquo;Kegiatan pencegahan berupa sosialisasi, edukasi hingga penertiban oleh Pemerintah, khususnya Kemenhub, Kepolisian dan Pemerintah Daerah setempat telah dilakukan tiap tahunnya, bahkan hingga dilakukan penyitaan terhadap balon udara tersebut, khususnya pada periode lebaran,&rdquo; jelasnya. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan, Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan BMKG terkait prediksi arah angin guna memprediksi pergerakan balon udara liar, serta informasi penerbangan dari Airnav Indonesia sebagai pedoman bagi para pilot dalam bertugas. Pelaksanaan penerbangan balon udara untuk festival budaya masyarakat yang telah diatur sesuai PM 40 tahun 2018 telah memberikan efek yang positif terhadap keselematan dan keamanan penerbangan. Hal ini terlihat dari menurunnya laporan Pilot tiap tahunnya yang masuk ke Airnav Indonesia. Tahun 2023 berjumlah 68 laporan, tahun 2024 berjumlah 56, dan hingga saat ini untuk tahun 2025 berjumlah 19 laporan. Terkait potensi balon udara membahayakan keselamatan penerbangan, diatur juga dalam pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Bagi siapa saja yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang, dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain, maka akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000. Lukman berharap ada koordinasi dan kolaborasi serta penguatan yang berkesinambungan oleh Kementerian Perhubungan, kepolisian, pemerintah daerah setempat, dan tentunya dukungan seluruh masyarakat, serta AirNav Indonesia secara konsisten. Khususnya dalam upaya penanganan pencegahan penerbangan balon udara bebas yang tidak terkendali, agar tidak membahayakan penerbangan. &ldquo;termasuk antisipasi pada daerah-daerah lainnya dapat mengurangi angka penggunaan balon udara secara liar,&rdquo; tegas Lukman.

Kemenhub mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan penerbangan balon udara. pelanggaran aturaannya bisa berujung pidana penjara dua tahun.

Ditjen Hubud Peringatkan Balon Udara Liar Bisa Ancam keselamatan Penerbangan, Pelakunya Bisa Dipenjara Dua Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/Ilustrasi-pasangan-yang-mesra-52639603.jpg" alt="Ilustrasi pasangan yang mesra (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasangan yang mesra (Freepik)</figcaption>
</figure> <div> JawaPos.com -&nbsp;Apakah kamu berencana untuk liburan ke India? Jika iya, kamu harus mengetahui beberapa hal penting yang boleh dan tidak boleh dilakukan di negara tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa India adalah negara yang masih menjunjung tinggi budaya dan sikap sopan santun. Sebagai orang asing, kamu harus memperhatikan segala perilakumu selama berada di India. Salah satunya adalah kamu tidak boleh bermesraan di depan umum lantaran kamu bisa dipenjara. Tak hanya itu, terdapat beberapa hal penting lainnya yang harus kamu ketahui dan bisa kamu temukan dalam artikel ini. Dikutip dari Brightside.me, Sabtu (18/5), simak beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum liburan ke India. 1. Tidak Boleh Menyentuh Buku dengan Kaki Di India, anak-anak sejak kecil diberi penjelasan bahwa buku adalah pengetahuan. Bahkan, mereka mempunyai Dewi Saraswati sebagai Dewi Pengetahuan. Oleh karena itu, menyentuh buku dengan kaki atau bahkan menendang tas sekolah yang berisi buku dianggap tidak sopan. Di sisi lain, pena dan pensil pun juga hal penting menurut budaya India sehingga harus dihormati. 2. Jangan Takut untuk Menjelajahi Jajanan Kaki Lima India Terkadang, makanan terbaik sebuah negara merupakan makanan yang dibuat oleh pedagang kecil di sudut jalan, termasuk makanan India. Untuk itu, jika kamu berlibur ke India, kamu bisa mencoba makanan kaki lima mereka. Namun, kamu harus berhati-hati dan carilah makanan segar. Hindari makanan dengan produk susu karena bisa rusak serta hindari es atau air yang tidak dipanaskan dengan baik (usahakan untuk menghindari air keran). Satu hal lagi, cobalah untuk membeli makanan yang dijual dengan bersih. 3. Jangan Terlalu Sopan Mengucapkan tolong dan terima kasih merupakan hal yang normal dan penuh hormat bagi kita, seperti saat berada di restoran maupun toko. Namun, di India, jika kata tersebut diucapkan terlalu sering, kamu bisa dianggap kasar atau tidak sopan. Jika dengan teman dan keluarga, melakukan hal tersebut guna menunjukkan sikap menghargai terkadang justru dapat menimbulkan ketegangan. Untuk itu, kamu disarankan mengatakan 'Saya menghargai itu' dibandingkan mengucapkan 'Terima kasih'. 4. Gunakan Tangan Kanan saat Memberi Atau Mengambil Apapun Dalam banyak budaya, tangan kanan dianggap murni hingga membawa keberuntungan. Di India, tangan kiri dinilai najis karena digunakan untuk membersihkan sepatu, kaki, hingga pekerjaan kotor pada umumnya. Dalam hal makanan, minuman, dan menyerahkan sesuatu kepada orang lain saat di India harus selalu menggunakan tangan kanan untuk menunjukkan rasa hormat. 5. Jangan Tunjuk Jari Biasanya, kita menggunakan jari telunjuk untuk memberikan petunjuk arah di suatu tempat. Namun, hal ini tidak terjadi di India. Menunjuk sesuatu dengan jari dianggap tidak sopan. Jika kamu ingin memberikan arahan atau menunjukkan sesuatu kepada seseorang saat di India, kamu harus melakukannya dengan menggunakan seluruh telapak tangan atau ibu jari. Cara ini akan terlihat lebih lembut dan sopan. 6. Berjaga-jaga Membawa Uang Tunai Jika kamu mengunjungi kota kecil di India, kamu dipastikan akan selalu melakukan pembayaran dengan uang tunai. Meskipun kartu kredit dapat diterima di kota-kota besar, mal, restoran, dan toko, tetapi kartu kredit masih jarang digunakan. Kota-kota kecil pun menggunakan uang tunai. Jadi, sebaiknya kamu membawa uang tunai untuk berjaga-jaga. 7. Tidak Semua Orang Berbicara Bahasa Inggris Memiliki kemampuan berbahasa Inggris di kota-kota besar, restoran, hotel, atau toko tertentu memang menguntungkan. Namun, hal ini tidak berlaku di desa-desa kecil di India. Saat berada di desa kecil India, masyarakat cenderung menggunakan bahasa asli mereka. Untuk itu, kamu dapat mempelajari bahasa mereka dan mengenal budaya baru. 8. Pelajari dan Gunakan Salam Tradisional Kamu dapat menunjukkan rasa hormatmu terhadap suatu negara dan masyarakat dengan mempelajari budaya dan sapaan tradisional mereka, termasuk di India. Salah satu sapaan yang umum digunakan oleh masyarakat India adalah 'namaste'. Kamu bisa menyatukan kedua tangan dan membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat sambil mengucapkan 'namaste', atau jika ingin lebih formal, kamu bisa menggunakan 'namaskar'. Seiring dengan bahasa Inggris yang semakin mendunia, sapaan 'hello' juga digunakan, terutama di kalangan wisatawan dan orang asing. Sementara itu, kata 'good bye' atau selamat tinggal biasanya tidak digunakan. Hal ini lantaran kata tersebut mengartikan bahwa kamu tidak akan bertemu lagi atau kamu meminta izin untuk pergi. 9. Jangan Menunjukkan Kemesraan di Depan Umum Menunjukkan kemesraan di depan umum dipandang rendah karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat pribadi. Sikap ini pun juga tidak boleh dilakukan di India. Untuk itu, jangan sampai kamu berpegangan tangan atau menggunakan gerakan yang terlalu menunjukkan kasih sayang di depan umum karena hal itu tidak disukai. Bahkan, kamu bisa dipenjara. 10. Menggunakan Pakaian Sopan di Kota Kecil Salah satu hal terpenting yang perlu diingat ketika datang ke India adalah cara kamu dalam berpenampilan. Meskipun cuaca di luar panas, cobalah untuk berpakaian sopan. Dengan cara tersebut, kamu dapat memberikan penghormatan kepada negara India dan juga membuat dirimu terlihat seperti penduduk setempat. Jika kamu mengunjungi objek wisata tertentu, penting untuk menggunakan syal di kepala guna menunjukkan rasa hormat dan sikap sopan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

Bisa-bisa masuk penjara, simak beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum liburan ke India. Apa saja?

10 Hal Penting yang Harus Diketahui sebelum Liburan ke India, Bermesraan di Depan Umum Bisa Dipenjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/chytiara-alona-abdul-rahman.jpg" alt="Cynthiara Alona" width="100%">
<figcaption>Cynthiara Alona</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cynthiara Alona resmi menghirup udara bebas pada 19 Juni 2022 setelah menjalani hukuman 10 bulan penjara karena dianggap menyediakan prostitusi di hotelnya. Hal itu diungkapkan pengacara Sunan Kalijaga di hadapan awak media.  "Dia kirim pesan ke aku melalui media sosial, aku baru bebas tanggal 19 Juni kemarin," kata Sunan Kalijaga di bilangan Jakarta Barat, Rabu (6/7).  Sunan mengaku mendapatkan pesan dari Alona pada Senin lalu. Alona bebas dari dalam penjara dan kini kondisinya dalam keadaan sehat.  Kendati demikian, Cynthiara Alona sempat curhat meminta bantuan hukum kepada Sunan karena batinnya sangat tertekan. Pasalnya, ada pihak yang merugikan Alona secara material. Ada orang yang menjual aset properti milik Alona saat dia berada di dalam penjara. "Ada peristiwa di luar putusan hukum dan dia dirugikan. Aset dia dijual tanpa dia menerima uang," katanya.  Namun Sunan Kalijaga belum mau membeberkan apakah aset yang dijual itu adalah hotel di bilangan Tangerang yang sempat menjadi tempat prostitusi menjebloskannya ke dalam penjara atau aset dalam bentuk lain.Ia juga masih enggan membeberkan siapa yang tega menjual aset Alona sementara ia sedang terpuruk.  Sunan belum mau menjelaskan hal tersebut karena mengaku masih akan mendalaminya lebih lanjut tentang masalah ini. "Saya tahu cuma belum bisa saya sampaikan. Kita akan pelajari dulu bukti buktinya apa. Kita tidak mau gegabah," jelasnya. (*)

Cynthiara Alona sedang Dipenjara, Asetnya Malah Dijual Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/isma.jpg" alt="TRADISI ADAT: Isma Khairani bersama sang bayi dan Fauzi saat menjalani peusijek (15/3). (DOKUMENTASI KELUARGA)" width="100%">
<figcaption>TRADISI ADAT: Isma Khairani bersama sang bayi dan Fauzi saat menjalani peusijek (15/3). (DOKUMENTASI KELUARGA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua puluh satu hari di dalam bui bersama sang bayi, pilek menyertai keduanya sekembali ke rumah. Tapi, Isma Khairani tetap lega luar biasa bisa kembali ke tengah keluarga.  ”Saya memasak buat anak-anak dan suami. Anak saya tertua sekolah MTsN,” ungkap ibu empat momongan buah pernikahan dengan Fauzi itu kepada Rakyat Aceh kemarin (16/3).  Warga Kampung Lhok Puuk, Kecamatan Seunedon, Kabupaten Aceh Utara, itu mendapatkan asimilasi pada Minggu lalu (14/3). Dia masih berstatus tahanan rumah.  Isma divonis bersalah melanggar UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Pemicu awalnya, dia mengunggah di Facebook video pertengkaran sang kepala kampung dengan ibunya. Dia kemudian dilaporkan ke polisi.  Isma masuk penjara sambil membawa bayinya yang berusia 6 bulan karena masih menyusu. Kasus tersebut mendapat perhatian luas, apalagi terjadi hampir berbarengan dengan empat ibu di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang juga sempat ditahan di rutan dengan dua di antara mereka membawa balita. Saat ditahan di sel polisi, malah tiga di antara mereka yang membawa serta anak.  Selepas dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lhoksukon, Aceh Utara, Isma dan sang bayi menjalani peusijuek (tepung tawar dalam tradisi Melayu). Itu ritual adat untuk mereka yang, antara lain, baru mengalami musibah. Semacam tolak bala kalau dalam tradisi Jawa. ”Saya dan bayi pilek saat ini. Puskesmas sudah saya kunjungi tadi (kemarin) untuk meredakan pilek,” kata Isma.  Fauzi berterima kasih kepada media dan semua elemen yang telah memberikan perhatian kepada istrinya hingga mendapat asimilasi. ”Saya sudah tenang bisa berkumpul bersama-sama lagi. Jadi, kegiatan bertani atau ke laut tidak cemas lagi ingat keluarga,” tutur Fauzi kepada Rakyat Aceh.  Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf yang ikut bersama saat Isma dan bayinya meninggalkan LP Lhoksukon secara terpisah menginginkan kasus serupa ke depan diselesaikan secara musyawarah di kampung.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/03/2021/divonis-langgar-uu-ite-isma-bawa-bayinya-ke-penjara/">Divonis Langgar UU ITE, Isma Bawa Bayinya ke Penjara</a>  ”Dapat diselesaikan di tingkat gampong (desa, Red) dengan hukum adat atau qanun gampong yang ada di masing-masing gampong,” kata Fauzi Yusuf via WhatsApp kepada Rakyat Aceh kemarin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/02/2021/lempar-atap-pabrik-dengan-batu-4-irt-dan-2-bayi-ditahan-kejaksaan/">Lempar Atap Pabrik dengan Batu, 4 IRT dan 2 Bayi Ditahan Kejaksaan</a>  Terpisah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Yusnaidi kepada wartawan menyebutkan, pelepasan Isma telah memenuhi syarat proses asimilasi terkait dengan Covid-19. Dia menegaskan bahwa Isma saat ini berstatus tahanan rumah.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/kTVb4t-97YE

Ibu yang Dipenjara Bersama sang Bayi Sudah Balik ke Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Vannesa-Angel-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Terdakwa kasus kepemilikan narkoba Vanesza Adzania alias Vanessa Angel saat mengikuti sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Slipi, Jakarta, Senin (28/9/2020). Sidang lanjutan kasus narkoba dengan terdakwa Vanessa Angel dengan a" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus kepemilikan narkoba Vanesza Adzania alias Vanessa Angel saat mengikuti sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Slipi, Jakarta, Senin (28/9/2020). Sidang lanjutan kasus narkoba dengan terdakwa Vanessa Angel dengan a</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com - Gala Sky Ardiansyah, anak pertama pasangan Vanessa Angel- Febri Ardiansyah alias Bibi kini harus berjauhan dari ibundanya. Penyebabnya, putri dari Doddy Sudrajat itu harus menjalani hukuman di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur akibat kasus kepemilikan sejumlah butir pil Xanax.  </div> <div align="left">  Gala akan diasuh oleh Bibi di rumahnya. Namun mertua Vanessa Angel, Dewi Zulianti, berjanji akan ikut membantu mengasuh cucunya yang kini baru berusia empat bulan itu.  </div> <div align="left">  "Dia sama papinya nanti, cuma saya akan sering datang. Mudah-mudahan Gala sehat ya," ujar Dewi Zulianti saat ditemui di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur Rabu (18/11).  </div> <div align="left"> Dewi berjanji akan ikut membantu mengasuh Gala untuk sekitar 1,5 bulan ke depan. Sebab Vanessa secara khusus meminta tolong padanya untuk ikut mengasuh Gala. "Titip Gala ya Ma, dia bilang seperti itu tadi," katanya menirukan perkataan Vanessa.  </div> <div align="left"> Lebih lanjut dia mengatakan, sepertinya Gala sudah memiliki insting akan ditinggal ibunda. Pasalnya ia sudah mulai tidak nyaman makan dan cukup rewel sejak tadi malam.  </div> <div align="left"> Sejak kemarin Gala juga sudah berusaha diadaptasikan dengan susu formula mengingat pemberian ASI sudah tidak memungkinkan karena Vanessa Angel berada di Rutan Pondok Bambu. Gala, Dewi, belum suka susu buatan pabrik.  </div> <div align="left"> "Dikasih susu bikinan pabrik nggak mau dia, gimana nanti ya. Saya nggak bisa berkata apa-apa," kata Dewi sambil menangis.  </div> <div align="left"> Dalam sidang putusan tertanggal 5 November 2020, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Vanessa Angel dengan hukuman 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp juta subsider 1 bulan kurungan.  </div> <div align="left"> Vanessa Angel divonis bersalah telah melakukan tindak pidana menyimpan dan memiliki sejumlah butir pil Xanax yang masuk kategori psikotropika. Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Vanessa Angel tidak mengajukan banding atas vonis tersebut. Sehingga  putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. (*)  </div>  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wue-FZBK7u0

Vanessa Angel Dibui, Mertua Akan Bantu Asuh Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Pria-Singapura.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pria di Singapura dipenjara 5 minggu karena dinilai sengaja menyebarkan virus Korona dengan melepas maskernya. Pria itu sengaja batuk di depan pengawas supermarket dan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.  Seperti dilansir dari <a href="https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/man-who-removed-mask-and-coughed-at-victim-amid-covid-19-outbreak-sentenced">The Straits Times</a>, pria Singapura bernama Tan Shiaw Wee itu mengaku bersalah atas dakwaan pelecehan dan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Covid-19. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/17/09/2020/laboratorium-singapura-temukan-kasus-pasien-covid-19-positif-palsu/">Laboratorium Singapura Temukan Kasus Pasien Covid-19 Positif Palsu</a></li> </ul> Kejadian bermula saat petugas supermarket, Ng, 52, sedang bekerja di pintu masuk supermarket Sheng Siong di Blok 451 Bukit Batok West Avenue 6 sekitar pukul 08.00 waktu setempat pada 22 April. Pelaku saat itu menarik uang tunai dari ATM terdekat.  Pelaku menilai Ng telah memarahinya. Tan kemudian mengambil botol pembersih tangan yang ditujukan untuk pelanggan supermarket dan menyemprotnya beberapa kali sebelum pergi. Ng mengatakan dia akan mengambil foto Tan dan memberi tahu polisi. Tan kesal dan mendekatinya, kemudian melepas topengnya dan batuk di depannya sebelum pergi.  Wakil Jaksa Penuntut Umum, Norman Yew, sebelumnya mengatakan korban merasakan hawa batuk dan menjadi khawatir serta takut bahwa pelaku mungkin terinfeksi Covid-19. Sementara itu, Hakim Distrik Christopher Goh mengatakan Tan terlalu emosional. Dia bisa saja dipenjara hingga enam bulan dan didenda hingga SGD 5 ribu untuk tuduhan pelecehan. Namun, hakim punya pertimbangan lain.  Pelaku pertama kali dapat dipenjara hingga enam bulan dan denda hingga SGD 10 ribu. Pelanggar berulang dapat dipenjara hingga satu tahun dan denda hingga SGD 20 ribu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Bh8FBpK-4iU

Lepas Masker dan Batuk di Kerumunan, Pria Singapura Dipenjara 5 Minggu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dipenjara

Berita Terkini