<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/1000480442-4222461131.jpg" alt="Dua tersangka baru kasus dugaan pemerasan perizinan K3 di Kejari Palembang, Senin (17/2). (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dua tersangka baru kasus dugaan pemerasan perizinan K3 di Kejari Palembang, Senin (17/2). (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Sumatera Selatan, melibatkan ahli digital forensik untuk mengungkap kasus pemerasan perizinan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap perusahaan. Kasus itu menjerat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sumsel. &rdquo;Ya kami melibatkan ahli digital forensik bersama saksi yang berjumlah 40 orang untuk mengungkap kasus ini secara benderang,&rdquo; kata Kepala Kejari Palembang Hutamrin seperti dilansir dari Antara di Palembang. Dia menjelaskan, kasus yang pertama kali terungkap usai operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (10/1). Saat ini, pihaknya menetapkan dua tersangka baru setelah Kepala Disnakertrans Sumsel yakni DM yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka baru tersebut P, Kabid di Disnakertrans Sumsel; dan HR yang merupakan pembina teknik swasta yang terlibat dalam kasus tersebut. &rdquo;Kami mengungkap kasus ini berdasar data, fakta, dan hati nurani,&rdquo; ujar Hutamrin. Dia menambahkan, untuk perkembangan kasus selanjutnya akan dilihat bersama dalam persidangan. Pihaknya meminta seluruh pihak yang terlibat agar memberikan keterangan sebenarnya, karena Kejari Palembang dalam menetapkan tersangka ini tidak ada kriminalisasi dan rekayasa. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Disnaker Sumsel, Plaju, Palembang, Jumat (10/1). Adapun modus korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumsel dengan cara memeras investor untuk mendapatkan perizinan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap perusahaan.

Kejari Palembang libatkan ahli digital forensik untuk mengungkap kasus pemerasan perizinan K3 terhadap perusahaan

Kejari Palembang Libatkan Ahli Digital Forensik Ungkap Kasus Dugaan Pemerasan Disnakertrans

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/20160627internet-844903939.jpg" alt="Ilustrasi video asusila." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi video asusila.</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Polda Metro Jaya masih mengembangkan kasus penyebaran video asusila mirip anak musisi David Bayu alias David Naif, Audrey Davis. Dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap ponsel dua penyebar video tak pantas tersebut.&nbsp; "Perangkat elektronik yang digunakan para tersangka penyebar ini sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, secara digital forensik untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombespol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Sabtu (3/8). Pemeriksaan digital forensik itu penting sebagai langkah pembuktian bahwa telah terjadi penyebaran video asusila. Selain itu, penyidik juga akan memanggil Audrey untuk dimintai keterangan sebagai saksi. "Ya setelah nanti ada beberapa saksi yang diperiksa lagi. Dan juga pemeriksaan secara laboratoris terhadap handphone milik tersangka, untuk dilakukan pemeriksaan digital forensik. Jadi, alat buktinya semakin kuat," jelas Ade. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 2 orang terkait kasus penyebaran video asusila mirip anak David Bayu alias David Naif,&nbsp;Audrey&nbsp;Davis. Keduanya adalah MRS, 22, yang berstatus mahasiswa, dan JE, 35, pengangguran. "Penyidik melakukan gelar perkara untuk menaikkan status dari saksi menjadi tersangka terhadap 2 orang dimaksud," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (31/7) malam. Tersangka MRS berperan memasarkan video mirip&nbsp;Audrey&nbsp;melalui media sosial Telegram dengan nama grup Audrey&nbsp;Davis Viral. Sedangkan tersangka JE berperan sebagai pengunggah konten asusila tersebut di akun X @HwanDongZhou. Dari tangan tersangka MRS, penyidik menyita barang bukti 3 ponsel, 3 video asusila mirip&nbsp;Audrey, 1 email, dan 4 akun dompet elektronik. Sedangkan dari tersangka JE disita 1 unit ponsel, 1 akun X, dan 1 video tak pantas mirip&nbsp;Audrey.

Ponsel para tersangka penyebar video asusila mirip anak musisi David Naif, Audrey Davis, akan dicek dengan pemeriksaan digital forensik.

Ponsel Penyebar Video Asusila Mirip Anak David Naif Bakal Dicek, Polisi Pakai Pemeriksaan Digital Forensik   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Teddy-Minahasa-Fedrik-Tarigan-6-1.jpg" alt="Terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa hadir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum yait" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa hadir dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum yait</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli Digital Forensik Rujit Kuswinoto, mengakui tidak secara menyeluruh mengekstrak percakapan WhatsApp Mantan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Teddy Minahasa dengan Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara.  Hal itu diungkapkan Rujit setelah dicecar dengan pertanyaan dari Kuasa Hukum Teddy Minahasa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (2/3).  Awalnya, Rujit mengakui hanya sebagian percakapan Teddy yang dia ekstrak dari ponselnya untuk dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pasalnya, ia mengeklaim BAP tak akan mampu menampung seluruh percakapan itu.  Ia menerangkan, percakapan Teddy dan Dody terkait sabu yang diekstrak untuk dimasukkan ke dalam BAP merupakan sampel-sampel yang telah dikoordinasikan dengan penyidik.  Tak terima dengan pernyataan itu, Kuasa Hukum Teddy Minahasa mengajukan beberapa pertanyaan.  "Pertanyaan saya, ini kan sudah ditentukan tanggal-tanggalnya, contoh untuk handphone yang Dody Prawiranegara yang lawan komunikasinya Teddy Minahasa, jangka waktu yang ada di laporan saudara ini 23 Juni 2022 sampai 26 September 2022," ucap Kuasa Hukum Teddy.  "Ini saudara katakan sampel, pertanyaan saya adalah siapa yang menentukan sampel jangka waktu yang dimasukkan ke dalam laporan saudara?" sambungnya.  "Sampel saya, Pak. Saya yang menentukan sampelnya," jawab Rujit.  "Atas dasar apa saudara menentukan time line-nya, jangka waktu ini yang dimasukkan ke BAP, jangka waktu lain tidak perlu dimasukkan ke BAP, cukup di soft copy?," balas kubu Teddy.  "Baik, saya ubah pertanyaannya. Apa pertimbangan saudara dalam memilih sampel-sampel itu tadi? Kan tidak seluruhnya, apa pertimbangannya? Apakah secara objektif atau subjektif, silahkan apa alasannya?" timpal Ketua Majelis Hakim Jon Sarman Saragih menengahi.  "Sesuai dengan lapju (laporan kemajuan) yang diajukan oleh penyidik dan sesuai dengan koordinasi dengan penyidik, Yang Mulia," jawab Rujit.

Alasan Ahli Forensik Hanya Sebagian Percakapan Teddy yang Masuk BAP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT_SIDANG-LANJUTAN-KASUS-PEMBUNUHAN-BRIGADIR-J_Salman-Toyibi_6.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan lima orang ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu ahli digital forensik, ahli balistik, ahli poligraf" width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (14/12/2022). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan lima orang ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu ahli digital forensik, ahli balistik, ahli poligraf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli Digitak Forensik, Adi Setya mengungkap ada grup Whatsapp bernama Duren Tiga. Grup tersebut dibuat oleh Ricky Rizal Wibowo beranggotakan lebih dari 7 orang. Grup ini dibuat pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tewas.  "Di Hp tersebut ditemukan satu grup Whatsapp dengan nama Duren Tiga, di dalamnya ada beberapa kontak di grup tersebut, di antaranya ada kontak WA nama Irjen Ferdy Sambo, kemudian ada kontak Whatsapp bernama Putri Candrawathi dan seterusnya," kata Adi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (20/12).  Kelima terdakwa kasus pembunuhan Yosua juga ada di dalam grup tersebut "Terdeteksi nggak kapan dibikin?;" tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU)  "Grup ini dibuat pada tanggal 11 Juli 2022 oleh akun WA dengan nama Ricky Wibowo," jawab Adi.  Dalam grup WA tersebut, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dikeluarkan hanya dalam hitungan jam.  "Di dalam grup Duren Tiga itu berapa orang?," tanya jaksa.  "Kontak WA atas nama Irjen FS dan Putri Candrawathi," jawan Adi.  Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.  “Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).  Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair. (*)

Ahli Digital Sebut Ada Grup WA Duren Tiga Setelah Yoshua Meninggal