<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/60ZMxxxz74KVRMarriaCX4INihQAQvbvECBSsPMy-3745657937.jpg" alt="Warga mengurus pajak di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya memberi diskon BPHTB dan penghapusan denda PBB hingga 29 November 2025. (Humas Pemkot Surabaya)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Warga mengurus pajak di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya memberi diskon BPHTB dan penghapusan denda PBB hingga 29 November 2025. (Humas Pemkot Surabaya)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para Wajib pajak di Kota Surabaya mendapat kabar gembira. Pemkot Surabaya memberikan diskon pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan denda Pajak Bumi Bangunan (PBB), bagian dari peringatan Hari Pahlawan.&nbsp; Kabar ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Siti Miftachul Janna. Bahkan ada dua diskon BPHTB yang diberikan pada wajib pajak.&nbsp; &ldquo;Untuk PBB, sekarang lagi ada program bebas denda. Jadi bayar tahun berapapun itu dendanya langsung hilang. Kalau untuk BPHTB, kita (ada) diskon pengurangan pokok sampai dengan 40 persen,&rdquo; kata Miftachul, Kamis (6/11). Untuk pengurangan pokok BPHTB, Miftachul menyebut ada beberapa ketentuan yang disesuaikan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP): - Kategori NPOP Jual-Beli Rp 0-Rp 1 miliar: &nbsp;diskon 20 persen.&nbsp; - Kategori NPOP Jual-Beli lebih dari Rp 1 miliar: &nbsp;diskon 5 persen - Kategori NPOP Non Jual-Beli waris, hibah, dan sebagainya Rp 0-Rp 1 miliar: &nbsp;diskon 40 persen.&nbsp; - Kategori NPOP Non Jual-Beli waris, hibah, dan sebagainya senilai Rp 1-2 miliar: diskon 15 persen - Kategori NPOP Non Jual-Beli waris, hibah, dan sebagainya senilai lebih dari Rp 2 miliar: diskon 5 persen.&nbsp; &ldquo;Jadi memang ada ketentuan terhadap waris yang paling besar, yang nilai properti NPOP-nya kurang dari Rp 1 miliar maka sudah langsung dapat diskon 40 persen. Kalau yang berlaku untuk Jual-Beli itu (diskonnya) sampai 20 persen,&rdquo; terang Mifta.&nbsp; Mifta menjelaskan, pemberian diskon ini bukan sekadar untuk memperingati Hari Pahlawan 2025, melainkan untuk mendorong pertumbuhan penjualan properti di Surabaya pada akhir tahun 2025.&nbsp; &ldquo;Biasanya kan pengembang properti ada diskon-diskon dan kemudahan fasilitas menjelang skhir tahun. Begitu pula dengan Pemkot, memberikan potongan BPHTB apabila warga Surabaya yang bertransaksi di bulan ini,&rdquo; lanjutnya.&nbsp; Periode diskon ini, lanjut Miftachul, sangat terbatas. Hanya berlangsung pada tanggal 1-29 November 2025. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Kota Surabaya agar bisa memanfaatkan program ini. &ldquo;Karena jarang-jarang kan bisa diskon sampai 40 persen. Pemkot ingin membantu masyarakat Surabaya memiliki hunian impian, monggo dimanfaatkan secara maksimal," pungkas Miftachul.&nbsp; Selain itu, setiap hari minggu pagi di Car Free Day Taman Bungkul, Pemkot Surabaya juga menyediakan mobil PBB mobile. Masyarakat bisa berkonsultasi langsung soal pembayaran PBB dan BPHTB.&nbsp;

Pemkot Surabaya memberikan diskon BPHTB dan penghapusan denda PBB dalam rangka Hari Pahlawan 2025, warga bisa memanfaatkannya.

Pemkot Surabaya Beri Diskon BPHTB Hingga 40% dan Hapus Denda PBB, Cuma Sampai 29 November!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PBB-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Program penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB) di Surabaya kembali berjalan. Tujuan program tersebut adalah meringankan beban masyarakat yang selama dua tahun terakhir terdampak pandemi Covid-19. Para camat di tiap wilayah diminta ikut menyosialisasikan kebijakan anyar tersebut.  Penghapusan sanksi administrasi tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 74 Tahun 2022. Masa berlakunya terhitung sejak 15 September sampai 30 November mendatang.  ”Sekarang kan masih masa pemulihan. Jadi, ini dalam rangka percepatan pemulihan kondisi pascapandemi,” ujar Camat Pakal Tranggono Wahyu Wibowo.  Tranggono mengungkapkan bahwa banyak wajib pajak yang menunggak membayar PBB selama dua tahun terakhir. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebabnya. Sebab, banyak warga kurang mampu yang terdampak.  Karena itu, pemkot melalui Perwali Nomor 74 Tahun 2022 memutuskan memberikan dispensasi berupa penghapusan sanksi administrasi. Di satu sisi, kebijakan tersebut diharapkan bisa meningkatkan partisipasi wajib pajak untuk membayar.  Menurut Tranggono, belum banyak warga yang mengetahui kebijakan baru tersebut. Karena itu, pihaknya ikut turun ke kelurahan sampai RT atau RW untuk menyosialisasikannya. ”Karena eman kalau tidak dimanfaatkan program ini,” ucapnya.  Camat Benowo Denny Christupel Tupamahu menyatakan, sosialisasi dilakukan ketika kunjungan ke kampung dalam rangka layanan malam. Biasanya dilakukan di balai RW. ”Jadi, kami buka layanan sekaligus sosialisasi,” katanya.  Denny menyatakan, sanksi administrasi yang dihapuskan bukan hanya di periode dua tahun terakhir. Tunggakan yang dihitung sampai pajak yang dibebankan sejak 1994. ”Kalau memang nunggak selama itu, tetap bisa dapat (dispensasi, Red),” terangnya.  Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Pajak Daerah Musdiq Ali Suhudi menuturkan, seluruh sanksi administrasi akibat tunggakan otomatis dihapus ketika tagihan pokoknya dibayarkan. ”Selama semua tagihan pokoknya dibayarkan, otomatis sanksi administrasinya dihapus,” ujarnya.

Mesti Diingat, Dispensasi PBB di Surabaya Cuma Berlaku Dua Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/PAJAK-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Setiap tahun ada program pembebasan denda administrasi untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).  Agenda rutin menjelang hari jadi Kota Surabaya (HJKS). Untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak (WP), para lurah turun ke masyarakat untuk sosialisasi.  Di Kecamatan Pakal, Lurah Benowo Iswan Arif mengatakan, pembebasan denda atau penghapusan sanksi administrasi para WP PBB sejatinya berlaku sejak 1 April. Namun, tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak memang belum tinggi. ’’Karena itu, kami masih harus turun untuk sosialisasi dan mengajak masyarakat agar mau membayar pajak,” ujarnya.  Menurut Arif, warga yang belum membayar PBB masih banyak. Lurah, kata dia, harus bisa melakukan pendekatan ke masyarakat agar mau memenuhi tanggung jawab sebagai pemilik aset. Kewajiban untuk membayar PBB harus dilaksanakan.  Lurah Sambikerep Hanang Adi Prasetyo juga mengatakan, sosialisasi rutin dilakukan. Terutama di sela-sela layanan administrasi kependudukan (adminduk) di balai RW ketika malam. ’’Bareng Pak Camat. Jadi, pelayanan malam sambil sosialisasi pembayaran PBB yang bebas denda itu,” katanya.  Hanang mengakui, tidak mudah membujuk masyarakat agar mau membayar PBB. Apalagi jika tunggakannya sudah berlangsung bertahun-tahun. Perlu pendekatan khusus agar mereka mau melaksanakan kewajibannya.  ’’Kalau yang sudah menunggak bertahun-tahun itu, kan dendanya juga lumayan. Mumpung ada program ini (pembebasan denda, Red), jadi sebaiknya dimanfaatkan dengan baik,” ucapnya.  Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ira Tursilowati menyatakan, kebijakan terkait pembebasan sanksi administrasi sudah diatur di dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 20 Tahun 2022.  ’’Peraturan itu dimaksudkan untuk memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda PBB pada Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Ke-729,” paparnya.  Mantan kepala bagian hukum Pemkot Surabaya itu menuturkan, warga yang menunggak selama bertahun-tahun tetap bisa memanfaatkan program tersebut. Sebab, pembebasan denda terhitung mulai 1994 sampai 2022. ’’Terakhir 31 Juni. Jadi, ini semata-mata untuk meringankan beban masyarakat,” jelasnya.

Ajak Warga Surabaya Manfaatkan Pembebasan Denda PBB sampai 31 Juni

denda PBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#denda PBB

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Beri Diskon BPHTB Hingga 40% dan Hapus Denda PBB, Cuma Sampai 29 November!

Mesti Diingat, Dispensasi PBB di Surabaya Cuma Berlaku Dua Bulan

Ajak Warga Surabaya Manfaatkan Pembebasan Denda PBB sampai 31 Juni

Download Aplikasi JawaPos.com