<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/jtZ8zS18zcyjOSVWzuJCXlpyUGFFX3MQ9VImnwiP-2353270758.jpg" alt="Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada korban unjuk rasa di Ibu Kota. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada korban unjuk rasa di Ibu Kota. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyak warga yang menunggu pencairan bantuan sosial (bansos) mengaku kebingungan saat melakukan pengecekan daring, karena nama mereka tidak tercantum sebagai penerima. Kondisi ini kerap dialami oleh sejumlah kelompok prasejahtera, para lansia, hingga warga yang sebelumnya pernah mendapatkan bantuan pemerintah. Situasi tersebut memunculkan beragam pertanyaan di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa berhak dan membutuhkan bantuan. Tidak sedikit yang mengira terjadi kesalahan sistem atau penghapusan data tanpa pemberitahuan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pengecekan, pemutakhiran, dan penetapan calon penerima bansos kini terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Platform ini dirancang untuk menyatukan berbagai sumber data sosial ekonomi agar penyaluran bantuan lebih akurat dan terukur. Dengan diterapkannya DTSEN, pemerintah ingin memastikan bahwa bansos benar-benar diberikan kepada warga yang memenuhi syarat berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Pembaruan data yang dilakukan secara berkala membuat beberapa nama mungkin belum muncul atau tengah dalam proses verifikasi. Selain itu, faktor perbedaan data kependudukan, perubahan kondisi ekonomi keluarga, hingga data yang belum diperbarui oleh pemerintah daerah menjadi beberapa penyebab umum hilangnya nama dari daftar penerima. Pemerintah mendorong warga untuk aktif memeriksa dan memperbarui data melalui kanal resmi agar hak mereka tidak terlewatkan. <h2>Penyebab Nama Tidak Muncul di Sistem DTSEN</h2> 1. Data kependudukan belum terhubung sepenuhnya dengan sistem Dukcapil Kadang data warga belum masuk atau belum diperbarui di database kependudukan nasional, sehingga sistem DTSEN tidak dapat menampilkan informasi penerima bansos secara akurat. 2. Perubahan identitas seperti NIK, KK, atau KTP belum tercatat di sistem Warga yang mengganti dokumen kependudukan, tetapi datanya belum masuk ke pembaruan pusat, berpotensi hilang dari daftar penerima karena sistem masih membaca data lama. 3. Perpindahan alamat domisili belum dilaporkan atau disesuaikan Mereka yang pindah tempat tinggal tetapi belum memperbarui data administratif sering mengalami kendala karena wilayah penerimaan bantuan mengacu pada alamat yang terdaftar terakhir. 4. Kondisi ekonomi keluarga mengalami perubahan sehingga tidak lagi masuk prioritas Jika terdapat peningkatan kondisi sosial ekonomi, sistem akan melakukan penilaian ulang yang dapat membuat warga tidak lagi tercatat sebagai penerima prioritas dalam pembaruan DTSEN. 5. Terjadi kekeliruan dalam pencatatan data, seperti kesalahan penulisan nama atau NIK Kesalahan input saat pendataan, baik oleh petugas maupun sistem, dapat menyebabkan data tidak cocok sehingga nama tidak muncul ketika dicek secara online. <h2>Cara Verifikasi Data DTSEN Secara Online</h2> <ol> <li>Akses situs resmi DTSEN melalui ponsel atau laptop.</li> <li>Masukkan data seperti NIK, nomor KK, dan informasi sesuai KTP.</li> <li>Verifikasi OTP yang dikirim ke nomor HP terdaftar.</li> <li>Cek status data, apakah valid, masih diperiksa, atau perlu diperbaiki.</li> <li>Ajukan pembaruan jika memang diperlukan dengan mengunggah dokumen pendukung, seperti surat keterangan tidak mampu hingga surat domisili.</li> </ol> <h2>Cara Verifikasi secara Offline Melalui Kantor Desa atau Dinas Sosial&nbsp;</h2> Meski verifikasi sudah bisa dilakukan secara online, cara offline juga tetap bisa dilakukan. Warga diharuskan membawa dokumen yang diperlukan ke kantor desa atau Dinas Sosial. Dokumen tersebut di antaranya KTP asli dan fotokopi, Kartu Keluarga, surat domisili, hingga nomor HP aktif. Alhasil, petugas akan melakukan verifikasi ulang data keluarga, memperbarui informasi sosial ekonomi, mengirimkan data terbaru ke sistem DTSEN, serta memberikan bukti registrasi sebagai tanda bahwa pengajuan telah diterima. &nbsp;

Banyak warga bingung nama mereka tak terdaftar sebagai penerima bansos. Simak penyebab dan cara verifikasi data DTSEN!

Ini 5 Penyebab Nama Penerima Bansos Tak Muncul di Sistem DTSEN, Lengkap dengan Cara Mengatasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/22/WhatsApp-Image-2024-06-22-at-070738-3237696127.jpg" alt="Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan terdapat lima kriteria sebagai syarat pelaksanaan pemutakhiran data untuk mengetahui jumlah faktual penduduk di kota Pahlawan. Hal itu dilakukan agar penyaluran bantuan pemerintah kedepannya bisa lebih tepat sasaran. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto menyebutkan kriteria pertama adalah warga harus terdaftar di dalam laman klarifikasi https:disdukcapil.surabaya.go.id/pemutakhiran-data-warga/ namun alamat rumahnya harus sesuai domisili di KTP. "Warga hanya cukup membuat surat pernyataan tanpa materai, dengan diketahui oleh ketua RT/RW dan lurah setempat, lalu petugas akan memproses perubahan status domisilinya," kata Eddy seperti dikutip dari Antara. Kriteria kedua adalah warga yang sudah pindah alamat namun domisilinya berbeda kecamatan dan masih di dalam wilayah kota Surabaya harus melakukan klarifikasi dimana ia bertempat tinggal saat ini. "Misalnya, dari Kecamatan Tambaksari, kemudian berpindah ke Kecamatan Gubeng, itu diupayakan agar berpindah ke Kecamatan Gubeng," ujarnya. Namun, jika permohonan pindah menemui kendala, seperti pemilik kontrakan keberatan, maka pemohon bisa menggunakan alamat lama sambil membawa surat pernyataan. Kriteria ketiga, jika warga atau anggota keluarga tinggal di luar kota dalam tujuan kuliah atau bekerja, namun rumahnya masih di Surabaya. "Itu ada (kuliah atau kerja di luar Surabaya), karena orang tuanya masih di Surabaya," ujar Eddy. Keempat, warga yang sudah pindah ke luar kota dan tidak punya rumah atau keluarga di Surabaya, maka ia harus melakukan klarifikasi dan mengajukan surat permohonan keterangan pindah ke daerah yang dituju. Kelima adalah warga yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Jika demikian, maka ahli waris segera mengajukan akta kematian ke RT/RW dan kelurahan. Eddy juga menjelaskan proses klarifikasi dalam pemutakhiran data dilakukan untuk langkah antisipasi warga yang termasuk ke dalam daftar penonaktifan kartu keluarga (KK). Selain itu, data kependudukan yang benar bisa memudahkan Pemkot untuk mendata penduduk yang layak mendapat bantuan pemerintah agar tepat sasaran. "Agar kami bisa melihat, berapa sebenarnya jumlah warga Kota Surabaya yang berhak mendapatkan UHC (Universal Health Coverage), sehingga data warga yang harus ditanggung oleh pemkot BPJS-nya itu valid," katanya. Ia juga meminta agar warga tetap tenang karena pemblokiran belum ada, begitu juga penonaktifan KK. "Kami harap warga tenang data ini aman, tidak ada pemblokiran dan belum ada penonaktifan. Pemutakhiran bentuk partisipasi masyarakat memperbarui datanya kepada pemkot melalui kelurahan," ujar dia. Sementara, Dispendukcapil Surabaya mencatat sejak 21 Juni hingga 3 Juli 2024 sudah ada 27.431 dari 97.408 jiwa yang telah melakukan klarifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26.050 jiwa merupakan warga yang posisinya jelas atau diketahui tempat tinggalnya, 27 jiwa meninggal dunia, 656 jiwa pindah ke luar kota, dan 698 jiwa tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan jumlah warga yang belum melakukan klarifikasi sejauh ini hampir mencapai 70 ribu jiwa. "Data itu belum dilakukan penonaktifan, karena yang mempunyai kewenangan adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil," pungkas Eddy.

Pemkot Surabaya menyatakan terdapat lima kriteria sebagai syarat pelaksanaan pemutakhiran data untuk mengetahui jumlah faktual penduduk.

Warga Surabaya, Simak 5 Kriteria yang Ditetapkan Pemkot sebagai Syarat Pemutakhiran Data Kependudukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/WhatsApp-Image-2023-08-16-at-164652-3747903042.jpeg" alt="Kepala Ombudsman Sulsle Ismu Iskandar (tengah)." width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman Sulsle Ismu Iskandar (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lembaga Negara pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulawesi Selatan mengungkap delapan modus manipulasi data kependudukan. Itu terjadi selama proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi. &rdquo;Sejauh ini, kami menerima enam konsultasi non laporan dan delapan laporan masyarakat serta aduan-aduan yang viral di media sosial. Dari laporan tersebut ada empat SMA negeri di Makassar yang menjadi terlapor pengaduan masyarakat,&rdquo; ungkap Kepala Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar seperti dilansir dari Antara di Makassar. Ismu menjelaskan, dari total 720 siswa yang lulus untuk kuota jalur zonasi di empat sekolah tersebut ditemukan masalah. Dari jumlah itu, Ombudsman menemukan 99 orang siswa bermasalah dalam hal data kependudukan yang menjadi syarat kelulusan pada jalur zonasi tersebut. &rdquo;Itu dilakukan dengan berbagai modus hingga dugaan pemalsuan dokumen kependudukan,&rdquo; papar Ismu Iskandar. Untuk modus dugaan manipulasi yang ditemukan Ombudsman, kata dia, terdapat peserta didik teridentifikasi melakukan mutasi atau berpindah kartu keluarga (KK) setelah 18 Juni 2022. Namun, tetap diluluskan dengan menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan kelurahan. Selain itu, ada peserta didik teridentifikasi melakukan mutasi setelah 18 Juni 2022 namun berkas kartu keluarga yang dilampirkan saat verifikasi berkas adalah kartu keluarga yang terbit sebelum 18 Juni 2022 dan nama peserta tersebut ada di dalamnya. Ketiga, peserta didik melampirkan KK yang teridentifikasi dilakukan pengeditan pada tanggal penerbitan KK. &rdquo;Keempat ditemukan peserta didik melampirkan KK yang teridentifikasi mengedit KK, di mana font yang digunakan tidak sesuai dengan font khusus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil,&rdquo; terang Ismu Iskandar. Selain itu, lanjut dia, peserta didik melampirkan KK yang teridentifikasi mengedit KK, di mana nama Kepala Dinas (Kadis) yang bertanda tangan tidak sesuai dengan tanggal penerbitan KK. &rdquo;Terdapat KK ditandatangani barcode oleh Kadis Dukcapil atas nama Muh Hatim namun pejabat dimaksud belum menjabat saat terbitnya KK tersebut,&rdquo; ujar Ismu Iskandar. Keenam, terdapat peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan tanda tangan barcode yang tidak terbaca dan menurut keterangan Disdukcapil barcode tersebut bukan milik Disdukcapil. Ketujuh, peserta didik yang melampirkan kartu keluarga dengan tanda tangan barcode yang tidak aktif. Dan kedelapan, terdapat peserta didik yang melampirkan KK dengan mengedit atau memasukkan namanya ke dalam KK orang lain. &rdquo;Temuan ini menguatkan fakta bahwa sistem informasi berbasis online maupun sistem verifikasi manual tidak berjalan semestinya, karena jumlah ini sangat banyak dan merugikan calon peserta didik lain yang seharusnya lebih berhak mendapatkan akses pendidikan di sekolah yang termasuk dalam zonanya,&rdquo; ucap Ismu. Menindaklanjuti temuan tersebut, Ombudsman Sulsel telah menyampaikan saran pendahuluan serta segera menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan berisi tindakan korektif ke Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel. &rdquo;Intinya, harus ada sanksi tegas dari Gubernur dan kepala dinas terkait soal praktik-praktik dugaan manipulasi yang cenderung berulang, dan bahkan semakin parah dalam proses PPDB khususnya jalur zonasi. Evaluasi dan pembinaan juga harus dilakukan penyelenggara dan pelaksana yang terbukti lalai dan tidak kompeten,&rdquo; tutur Ismu Iskandar.

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulsel ungkap delapan modus manipulasi data kependudukan selama proses pendaftaran PPDB jalur zonasi

Ombudsman Sulsel Ungkap Delapan Modus Manipulasi PPDB 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/WhatsApp-Image-2023-05-13-at-181406-3832284202.jpg" alt="Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji." width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, update data kependudukan akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan. Menurut Sonhaji, pihaknya harus melakukan pendataan ulang agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Dari data 2022 ada sekitar 10.000 lebih warga ber-KTP Surabaya namun berdomisili di luar kota. Data warga yang tidak sesuai dengan domisili namun ber-KTP Surabaya tersebut, telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan update ulang.&nbsp; &rdquo;Kami mengusulkan saja, yang tidak sesuai dengan domisili dan data di KTP. KTP-nya ada, terdata, tapi nggak ada orangnya, dan saudara-saudaranya di alamat itu,&rdquo; kata Sonhaji. Dia menjelaskan, ketika dilakukan pendataan ulang, warga yang berdomisili di luar kota namun ber-KTP Surabaya, akan ketahuan ketika berobat di faskes di Kota Pahlawan. &rdquo;Ketika ada warga yang berobat, misal dia marah-marah karena data domisili dengan KTP tidak sama, akan di-kroscek melalui data di kelurahan. Sehingga nanti kelurahan yang akan membuktikan, bahwa selama ini yang bersangkutan adalah warganya atau tinggal sesuai alamat di KTP. Jika KTP sesuai dengan alamat domisili, teman-teman kesehatan bisa segera memproses pasien tersebut,&rdquo; papar Sonhaji. Sonhaji menambahkan, jika data domisili dan KTP tidak sesuai, akan menghambat proses verifikasi ketika pasien berobat di faskes. &rdquo;Kalau data itu sesuai, teman-teman tidak mungkin menunda pelayanan. Proses tersebut dilakukan agar data antar sektor bisa terus di-update,&rdquo; tambah Sonhaji. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Surabaya Hernina Agustin Arifin menyampaikan, terkait penonaktifan PBI-JK, masyarakat tidak perlu khawatir. Pemkot Surabaya bersama BPJS Kesehatan telah menjamin warga mendapat pelayanan di faskes selama memiliki KTP Surabaya. &rdquo;Selama KTP-nya Surabaya, bisa menggunakan NIK yang tertera untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk prosedurnya, sama dengan kepesertaan JKN pada umumnya,&rdquo; terang Hernina. Prosedurnya adalah, apabila pasien mengalami kondisi darurat bisa langsung ke RS, sedangkan bagi pasien yang mengalami sakit ringan bisa datang ke faskes tingkat pertama sesuai data peserta pada saat awal mendaftar. Baik itu di puskesmas, dokter praktik pribadi, atau di 230 faskes primer dan 56 RS serta klinik utama yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. &rdquo;Untuk saat ini, data yang terdaftar di PBI-JK BPJS Kesehatan Kota Surabaya, ada 239.363 peserta, sedangkan yang terdaftar kepesertaan JKN ada 2,9 juta sekian penduduk,&rdquo; papar Hernina Agustin Arifin.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya mengatakan, update data kependudukan akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan

Bantuan BPJS Kesehatan Bakal Dicabut untuk Warga Surabaya yang Pindah Luar Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-2.png" alt="Jamah haji sedang melakukan tawaf. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Jamah haji sedang melakukan tawaf. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sedang memperkuat daya saing teknologi. Termasuk di ranah institusi pemerintahan.  Mahasiswa D4 Departemen Teknik Instrumentasi ITS melalui program server engineering merancang dan menyerahkan berbagai program database digital untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. Program magang mutualisme itu merupakan program magang yang dapat dimanfaatkan atau sesuai kebutuhan instansi tempat magang mahasiswa.  ’’Dispendukcapil Kota Surabaya minta ITS menyiapkan sistem database strategis guna menjawab berbagai permasalahan sejak tahun 2000,’’ kata Kepala Departemen Teknik Instrumentasi ITS Totok Suhartanto.  Dia mengungkapkan, melalui program magang tersebut mahasiswa dapat membantu Dispendukcapil mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik. ’’Ide-ide yang disalurkan ini untuk membangun kualitas database kependudukan guna menjamin legalitas dokumen penting dari tahun-tahun yang lalu,’’ ujar Totok pada Jumat (29/7).  Sistem database yang dibuat ITS, lanjut dia, meliputi perlakuan digitalisasi dokumen kependudukan yang disimpan dalam rak arsip dalam bentuk file guna kemudahan proses administrasi. Database dibantu mesin scanner file yang telah diintegrasikan langsung ke komputer pengguna.  Melalui scanner dan database, menurut dia, akan didapatkan keterangan berupa nomor Identification (ID), nama bayi, tahun dokumen, isi dokumen, foto dokumen, hingga letak rak dokumen tersebut. Keterangan tersebut mempermudah operator mengetahui isi dokumen akta kelahiran yang dicari.  ’’Yang biasanya memerlukan pengerjaan hingga tiga hari, saat ini langsung segera dapat diselesaikan,’’ terang Totok.  Ide kedua, dibuatkan pula aplikasi untuk mengubah dokumen kuno yang ditulis dengan huruf latin menjadi dokumen dengan font atau huruf yang terdapat di software Microsoft Office, seperti Arial, Times New Roman, hingga Calibri. Pada program konversi itu, hasil scan dokumen akan keluar yang diteruskan ke Google Lens sebagai media untuk mengubah bahasa pada dokumen. Setelahnya, program hasil konversi akan diinputkan ke web database sebagai keterangan isi dokumen.  Totok menyebut aplikasi konversi itu dibantu sistem unlocking dokumen kependudukan. Sehingga dapat mengedit dan menyimpan di database kependudukan.  ’’Program ini diharapkan dapat memudahkan petugas capil (catatan sipil) untuk mengakses data pribadi yang diketahui pada saat ini hanya dapat diakses petugas capil nasional,’’ tutur Totok.  Totok berharap selama satu tahun ke depan, para mahasiswa yang tergabung dalam program magang dapat membantu proses pencatatan dokumen kependudukan di Dispendukcapil Kota Surabaya.

Dispendukcapil Surabaya Gandeng ITS Buat Database Kependudukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Screenshot_2022-06-18-08-58-40-44_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg" alt="Komedian Betawi Mpok Nori diabadikan jadi nama jalan. Instagram @engkar_nori" width="100%">
<figcaption>Komedian Betawi Mpok Nori diabadikan jadi nama jalan. Instagram @engkar_nori</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengganti nama 22 jalan di Ibu Kota membawa konsekuensi administrasi. Imbasnya, puluhan ribu warga harus melakukan perubahan data kependudukan.  Hal itu dibenarkan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh. Zudan mengatakan, dari hasil analisa database, ada puluhan ribu warga yang harus ubah data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el).  "Info dari (Dinas Dukcapil) DKI untuk KTP el (harus diubah) sekitar 50 ribuan," ujarnya Senin (27/6).  Zudan memastikan, jajaran dukcapil akan membantu warga DKI yang terdampak perubahan tersebut. Yakni dengan menerjunkan tim ke lapangan untuk mempermudah proses perubahan data.  "Sudah mulai jalan hari ini. Tim (Dinas Dukcapil) DKI turun ke RT/RW," imbuhnya.  Meski demikian, Zudan tak mempersoalkan. Dia menyebut perubahan data kependudukan akibat pergantian nama wilayah sebagai hal yang wajar.  Di berbagai daerah, hal serupa juga kerap terjadi. Bukan hanya perubahan nama jalan, hal lain yang memperngaruhi antara lain pemekaran wilayah. Mulai dari pemekaran desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga Provinsi.  Seperti diketahui, sebagai bagian dari rangkaian HUT DKI JAKARTA yang ke 495, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan mengubah 22 nama jalan. Di mana Anies mengambil tokoh-tokoh betawi sebagai nama jalan yang baru.

Anies Ganti 22 Nama Jalan, Kemendagri: 50 Ribu Orang Harus Ubah KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/YASIN2.jpg" alt="Wakil Presiden K.H. Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden K.H. Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewanti-wanti seluruh camat dan kades di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, dan Kebumen agar segera memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan data yang valid, bantuan untuk masyarakat, baik dari provinsi maupun pusat bisa diberikan secara cepat dan tepat sasaran.  "Bagaimana kita bisa membantu kalau datanya tidak valid? Maka itu saya minta ayo pak camat, pak kades saya titip, datanya diperbarui," ujar Taj Yasin saar rakor penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banyumas, Selasa (1/12).  Lebih lanjut dia menegaskan perlunya perangkat kecamatan dan desa memahami prosedur pembaruan data. Yakni setelah melakukan verifikasi dan validasi, data harus dimasukkan ke dalam aplikasi yang telah disediakan.  Menurut Taj Yasin, tak ada alasan untuk tak bisa melakukan input data ini. Bahkan jika perlu, dia meminta seluruh perangkat dibantu tenaga IT untuk bersama-sama melakukan input data.  "Input data sendiri di aplikasi. Minta orang IT melakukannya. Nanti pak camat dampingi semua kadesnya. Kalau perlu dikeroyok bareng-bareng input datanya, biar bisa saling evaluasi lagi. Supaya bisa lebih cepat," tegas dia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/YASIN1.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat berbicara dalam rapat kerja penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banyumas, Selasa (1/12/2021). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat berbicara dalam rapat kerja penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banyumas, Selasa (1/12/2021). (Istimewa)</figcaption>
</figure> Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat berbicara dalam rapat kerja penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banyumas, Selasa (1/12/2021).(Istimewa)  Dengan adanya input data ini akan meminimalisir perbedaan data antara daerah dengan pusat.  Sementara itu, salah satu kades yang ikut rakor itu, Jamhar mengaku jika data yang dia peroleh dari pusat keliru. Usai menerima data tersebut, dia pun melakukan kroscek terhadap warga-warganya. Ternyata nama-nama yang ada di dalam data tersebut sebagian termasuk orang yang mampu.  "Data yang dari pusat itu yang masuk ke desa kami itu istilahnya sudah mampu. Saya sebagai kepala desa kan bingung," kata Kades Sokaraja itu.  Awalnya dia mengaku bingung dan kurang paham cara memperbaiki data yang dia peroleh dari pusat. Namun setelah mendapat arahan dari Wagub Taj Yasin, Jamhar pun menyatakan siap dan akan segera menindaklanjuti untuk melakukan pembaruan dan input data.  "Saya siap, orang yang sudah mampu akan saya hapus. Saya akan minta bagian IT saya untuk memasukkan data yang sesuai," ujar Jamhar. (Eno)

Wagub Taj Yasin Minta Camat dan Kades Update Data Warga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Dona-Budi-Kharisma.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI era big data, data pribadi adalah aset yang bernilai tinggi. Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut. Nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor telepon, e-mail, NPWP, dan nomor kartu BPJS adalah contoh data pribadi yang dapat membuat seseorang dapat diidentifikasi.  Namun, maraknya kasus kebocoran data pribadi menjadi indikasi bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia ternyata rapuh. Masih membekas di ingatan kita, pada 2020 lalu, kebocoran data pribadi dialami oleh start-up unicorn Indonesia. Sebanyak 91 juta data konsumen dan lebih dari 7 juta data merchant Tokopedia dilaporkan dijual di situs gelap (dark web). Data 13 juta akun Bukalapak juga diduga bocor dan diperjualbelikan di forum hacker RaidForums.  Kasus terbaru, 279 juta data pribadi WNI kembali bocor. Data tersebut adalah data peserta BPJS Kesehatan dan diperjualbelikan oleh akun bernama Kotz seharga 6 ribu dolar AS. Akun tersebut mengklaim memiliki 270 juta lebih data pribadi WNI.  Kebocoran data pribadi adalah permasalahan serius. Dampak kebocoran data adalah penyalahgunaan data pribadi. Data tersebut disalahgunakan untuk penipuan, pencurian, pembobolan rekening bank, penawaran produk, dan pelanggaran privasi. Mekanisme, sistem perlindungan, dan pengelolaan data pribadi semakin dipertanyakan karena kasus yang sama sering kali terjadi. Artinya, membangun sistem perlindungan dan pengelolaan data pribadi memiliki urgensi untuk dilakukan.  Dalam konteks sistem perlindungan data pribadi, kita dapat belajar dari Inggris dan Hongkong. Terdapat tiga subsistem untuk membangun sistem perlindungan data pribadi, yaitu peraturan perundang-undangan yang memadai, komisi perlindungan data pribadi, serta mekanisme perlindungan, pengelolaan, dan pengawasan data pribadi.  Pertama, peraturan perundang-undangan. Dalam hal perlindungan data pribadi, sampai dengan saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Di satu sisi, undang-undang tentang perlindungan data pribadi berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur secara komprehensif terkait perlindungan dan pengelolaan data pribadi.  Mayoritas negara di dunia sudah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Inggris memiliki The Data Protection Act 1998, Hongkong memiliki Personal Data Privacy Ordinance of 1995, Korea Selatan juga memiliki Personal Information Protection Act 2011. Diikuti oleh negara tetangga seperti Singapura yang memiliki The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore dan Malaysia yang sudah memiliki Personal Data Protection Act 2010.  Pemerintah Indonesia perlu segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Beberapa substansi penting yang perlu diatur, antara lain, jenis data pribadi (data yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik), pengendali data pribadi, penghapusan data pribadi, mekanisme penanganan dan pemulihan kebocoran data dan kegagalan perlindungan data pribadi, sanksi pidana penyalahgunaan data pribadi, penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi, dan pengaturan mengenai transfer data pribadi, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.  Oleh karena itu, agar pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dapat komprehensif dan terintegrasi, diperlukan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi.  Kedua, komisi perlindungan data pribadi. Maraknya kasus kebocoran data menjadi representasi akan pembinaan platform digital yang tidak maksimal dan sistem pengawasan yang masih lemah. Hal itu disebabkan pembinaan dan pengawasan platform digital saat ini berada di bawah beberapa kementerian dan lembaga negara serta masih bersifat subsektoral.  Selain Kementerian Komunikasi dan Informatika, pembinaan dan pengawasan platform digital juga dilakukan Komisi Informasi (KI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan pembinaan dan pengawasan platform digital tidak efektif dan cenderung tumpang tindih.  Inggris memiliki The Information Commissioner’s Office, Hongkong memiliki Privacy Commissioner for Personal Data, Korea Selatan memiliki Personal Information Protection Commission, Singapura memiliki Personal Data Protection Commission and Administration, dan Malaysia memiliki Personal Data Protection Commissioner. Mayoritas komisi tersebut bertugas untuk mengawasi dan melaksanakan kepatuhan semua pihak dalam perlindungan data pribadi.  Komisi yang bertugas melindungi data pribadi memiliki urgensi untuk dibentuk di Indonesia. Komisi tersebut memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan platform digital dalam penggunaan dan perlindungan data pribadi pengguna. Selain itu, komisi perlindungan data pribadi juga memiliki kewenangan sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa data pribadi selain pengadilan. Komisi perlindungan data pribadi dapat dibentuk melalui pembentukan komisi baru ataupun memperluas tugas dan kewenangan komisi yang sudah ada sebelumnya seperti Komisi Informasi.  Ketiga, mekanisme perlindungan, pengelolaan, dan pengawasan data pribadi. Sistem perlindungan dan pengelolaan data pribadi membutuhkan mekanisme untuk melindungi, mengelola, dan mengawasi data pribadi. Mekanisme tersebut berupa langkah-langkah teknis apabila terdapat kebocoran data dan pencurian data serta pemulihan kembali data pribadi yang sudah bocor.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/05/2021/sepuluh-tahun-menikah-istri-akui-dua-anaknya-dari-pria-lain/">Sepuluh Tahun Menikah, Istri Akui Dua Anaknya dari Pria Lain</a>  Untuk membangun sistem perlindungan data pribadi, diperlukan undang-undang perlindungan data pribadi, komisi perlindungan data pribadi, dan mekanisme perlindungan data pribadi. Selain itu, menyiapkan sistem pertahanan siber yang andal serta koordinasi dan sinergi antarlembaga juga menjadi kunci dalam penanganan kebocoran data yang penting untuk disiapkan. (*)  <hr />  *) Dona Budi Kharisma, Dosen Hukum E-Commerce dan Fintech Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Perlindungan dan Pengelolaan Data Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/hacking.png" alt="Ilustrasi: pencurian data. (CyberDefenseMagazine)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pencurian data. (CyberDefenseMagazine).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyesalkan adanya kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tjahjo mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengusut dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, yang kemungkinan didalamnya terdapat data aparatur sipil negara (ASN).  “Kami mendukung Kemkominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI ini. Saya yakini data-data yang dimiliki ASN juga termasuk didalamnya,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (23/5).  Kebocoran data 279 juta penduduk ini, terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan. Kemungkinan, data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut. Sebab, ASN, serta prajurit TNI-Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.  Menurut informasi, sambung Tjahjo, Kemkominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021. Isu ini berasal dari media sosial yang menyebutkan data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas online. Dari 279 juta data tersebut, 20 juta diantaranya disebut memuat foto pribadi.  BPJS Kesehatan membentuk tim khusus bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, serta Telkom untuk melakukan penelusuran. Kemkominfo juga telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor.  Dalam pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tertulis bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.  Dasar tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pada pasal 36 peraturan menteri tersebut, pihak yang menyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online.  “Kementerian PANRB mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut,” ucap Tjahjo.  RUU ini penting karena selama ini secara nyata terlihat bahwa penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang sifatnya pidana kepada oknum yang membocorkan data konsumen.   “Penting agar RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan dengan segera,” pungkas Tjahjo.

Tjahjo Kumolo Minta Usut Bocornya Dugaan Data BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/data_peserta_bpjs.jpg" alt="ILEGAL: Akun Kotz yang menawarkan 279 juta data penduduk Indonesia di forum internet Raidforum. (capture)" width="100%">
<figcaption>ILEGAL: Akun Kotz yang menawarkan 279 juta data penduduk Indonesia di forum internet Raidforum. (capture)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Data peserta BPJS Kesehatan yang dibobol hacker menjadi peringatan bagi sistem keamanan data di tanah air. Bahkan, jika diperlukan, harus ada pembaruan sistem kependudukan.  Pengamat IT sekaligus Direktur Information and Communication Technology (ICT) Insitute Heru Sutadi menuturkan, belajar dari banyaknya kasus peretasan data, pemerintah perlu memperkuat komitmen keamanan dan perlindungan data. Menurut dia, banyak lembaga pemegang data masyarakat yang sistem keamanannya perlu diaudit ulang. Di samping itu, aturan mengenai data pribadi harus lebih ketat. ”Perlindungan data pribadi, tampaknya, juga masih kurang jadi perhatian sehingga diperlukan aturan yang kuat,” ujarnya kemarin (22/5).  Karena sudah banyak kasus data identitas bocor, dia mengusulkan perlu ada upaya untuk mengganti sistem data baru oleh pemerintah. ”Perlu ada upaya mengganti data penting masyarakat seperti NIK, NPWP, KK, dan sebagainya dengan sistem penomoran baru,” katanya.  Selain penguatan komitmen regulasi, setiap instansi, baik pemerintahan maupun swasta, perlu mengkaji investasi tambahan mengenai security data. ”Peningkatan anggaran keamanan data turut meminimalkan dampak serangan-serangan siber ke depannya,” ujarnya.  Laporan Cisco Indonesia, perusahaan di Indonesia mengalami tantangan keamanan siber selama pandemi. Berdasar hasil studi, 78 persen perusahaan menyebut ada peningkatan ancaman sebesar 25 persen atau lebih sejak dimulainya pandemi. Jumlah itu terus meningkat karena sebagian besar perusahaan tidak siap mendukung sistem kerja jarak jauh secara aman.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/05/2021/heboh-data-kependudukan-bocor-dipastikan-bukan-data-dukcapil/">Heboh Data Kependudukan Bocor, Dipastikan Bukan Data Dukcapil</a>  Sebagaimana diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membenarkan bahwa data peserta BPJS Kesehatan dibobol hacker. Data yang seharusnya rahasia itu dijual di forum internet RaidForum oleh akun bernama Kotz.  Sementara itu, masih terkait dengan peretasan, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengatakan, negara harus makin bertanggung jawab untuk mengendalikan serta menghentikan seluruh tindak peretasan atau serangan digital.

Antisipasi Hacker, Perkuat Infrastruktur Security Data

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#data kependudukan

Berita Terkini