<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/19/Screenshot_2026-02-19-23-45-14-207_comandroidchrome-edit-1539088073.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakilnya Mimik Idayana saat merayakan kemenangan Pilkada 2024 lalu. (Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakilnya Mimik Idayana saat merayakan kemenangan Pilkada 2024 lalu. (Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Bupati Sidoarjo, Subandi melaporkan Rahmat Muhajirin yang tak lain adalah suami Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Indayana ke Polda Jawa Timur atas dugaan penggelapan dan pengaduan palsu. &ldquo;Dengan terpaksa kami melaporkan ke Polda Jatim untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami sudah memenuhi panggilan dari Polda," ucap kuasa hukum Subandi, Billy Handiwiyanto, Kamis (19/2). Billy mengatakan kasus ini bermula dari pembentukan tim pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi - Mimik Indayana pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu. Tepatnya pada 2 November 2024 dibentuk tim pemenangan pasangan Subandi-Mimik, termasuk kesepakatan terkait dana operasional untuk relawan dan koordinator di berbagai tingkatan. Sebagai bentuk kesungguhan atas usulan dari koordinator tim pemenangan (Mulyono), Subandi menerima setoran dana operasional kampanye dari Rahmat Muhajirin ke rekening PT Jaya Makmur Rafli Mandiri, perseroan milik anak Subandi. "Sebagai jaminan dana tersebut digunakan (kampanye), Subandi mengirimkan tiga SHM dengan syarat dikembalikan setelah Pilkada. Semua (SHM) sudah diterima langsung oleh bapak RM pada 18 November 2024," imbuhnya. Namun hingga pasangan Subandi - Mimik dilantik sebagai kepala daerah terpilih, serta menyerahkan laporan penggunaan dana operasional, pihak Subandi mengklaim belum menerima pengembalian 3 SHM dari RM. Oleh karena itu, pihak Subandi melaporkan RM ke Polda Jatim hingga terbit Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/I88/RES.1.11./2026/Ditreskrimum, tertanggal 6 Februari 2026. "Setiap orang berhak menjadi pelapor sebuah peristiwa pidana, tetapi tentu harus memiliki bukti yang sesuai dengan fakta hukumnya. Bukti Pak Subandi sangat kuat dan jelas, sangat terperinci, rapi, dan lengkap," tegas Billy. Sebagai informasi, kabar keretakan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sidoarjo, sudah lama menjadi perbincangan publik. Bahkan perseteruan di antara keduanya bukan pertama kali terjadi. Sebab sebelumnya, suami Mimik melaporkan Bupati Subandi ke Bareskrim Polri terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi perumahan yang nilainya mencapai Rp 28 miliar. (*) &nbsp;

Bupati Subandi laporkan suami Wakil Bupati Sidoarjo ke Polda Jatim terkait dugaan penggelapan dana Pilkada dan SHM.

Dana Pilkada Berujung Sengketa: Bupati Sidoarjo Subandi Laporkan Suami Wakilnya ke Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/382418370_623770936585771_4557543981456992769_n-1063028944.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan Dana Pilkada Jabar 2024 sebesar 1 Triliun Rupiah. Provinsi Jawa Barat menganggarkan Pilkada Jabar 2024 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Pemda Provinsi Jawa Barat akan memberikan anggaran tersebut sebelum tahapan Pilkada dimulai atau sekitar bulan November 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013009261/mendagri-resmi-usulkan-pilkada-serentak-dipercepat-dpr-pemerintah-sepakat-pendaftaran-capres-dimulai-1910">Mendagri Resmi Usulkan Pilkada Serentak Dipercepat, DPR-Pemerintah Sepakat Pendaftaran Capres Dimulai 19/10</a> &ldquo;Dana tersebut sudah tersedia,&rdquo; ujar Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin kepada wartawan pada Senin (25/9). Menurutnya dana hibah akan digunakan selama 12 bulan atau satu tahun dan dimulai ada November 2023. Ia menjelaskan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah mengajukan dana sebesar 1,15 triliun rupiah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013005509/mendagri-resmi-ajukan-perppu-untuk-percepat-pilkada-serentak-2024">Mendagri Resmi Ajukan Perppu untuk Percepat Pilkada Serentak 2024</a> Ia menyebutkan bahwa anggaran Pilkada yang diajukan oleh KPU Jawa Barat akan digunakan pada tahap persiapan. &ldquo;Seperti pembuatan regulasi, penetapan tahapan, proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan pemutakhiran data pemilih,&rdquo; tulis Instagram resmi Pemprov Jabar. &ldquo;Antara lain sejumlah tahapan harus sudah dimulai sejak November 2023,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012999023/sambut-pilkada-serentak-kpu-jatim-persiapkan-naskah-perjanjian-hibah-daerah-nphd">Sambut Pilkada Serentak, KPU Jatim Persiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)</a> Bey Machmudin menyebutkan anggaran dihitung berdasarkan asumsi dengan empat calon gubernur dan wakil gubernur. Ia juga menerangkan anggaran yang diajukan KPU Jawa Barat berdasarkan jumlah pemilih sekitar 35,3 juta lebih.

Bey Machmudin menyebutkan anggaran dihitung berdasarkan asumsi dengan empat calon gubernur dan wakil gubernur.

Provinsi Jawa Barat Siapkan Dana Pilkada Jabar 2024 Sebesar Rp 1 Triliun, Berikut Pemaparannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Pilkada-2020.jpg" alt="Pilkada 2020" width="100%">
<figcaption>Pilkada 2020</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Problem pendanaan untuk pilkada akhirnya benar-benar terulang. Enam daerah dilaporkan memangkas anggaran yang sebelumnya disepakati dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Kemarin (17/1) Bawaslu memaparkan problem tersebut kepada Mendagri Tito Karnavian.  Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, besarnya pemotongan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilu bervariasi. Mulai Rp 700 juta hingga Rp 4 miliar. Pemotongan terbanyak dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, dan Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.  Di Kabupaten Ogan Ilir, jumlah yang disepakati dalam NPHD adalah Rp 19,35 miliar. Namun, jumlah itu kemudian dipangkas Rp 4 miliar sehingga menjadi Rp 15,35 miliar. Di Kabupaten Rejang Lebong, anggaran yang semula disepakati Rp 9,5 miliar juga dipangkas Rp 4 miliar sehingga menjadi Rp 5,5 miliar (selengkapnya lihat grafis).  Afifuddin meminta daerah-daerah tersebut tidak mengurangi dana untuk pilkada seperti yang sudah disepakati dalam NPHD. Sebab, angka itu sudah disesuaikan dengan perkiraan biaya penyelenggaraan. Jika dana dikurangi, apalagi dalam jumlah besar, kualitas pengawasan pilkada juga akan berkurang. ’’Harus mengacu pada NPHD awal. Rancangan awal sudah sangat rasional,’’ ujarnya.  Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menyatakan sudah mendengar kabar pemotongan dana hibah untuk pilkada itu. Bahkan, pihaknya sudah memanggil daerah yang bersangkutan untuk menjelaskan problem di daerah. Menurut dia, penyebab utama pemangkasan NPHD adalah terbatasnya APBD. ’’APBD kurang karena harus dibagi dengan kebutuhan anggaran lainnya,’’ bebernya.  Meski demikian, pihaknya punya pandangan agar daerah tidak memotong dana NPHD. Kemendagri pun berupaya tetap memenuhi semua kebutuhan dana hibah bagi penyelenggara pemilu. Solusi dan jalan keluar sudah ada. Yaitu, meminta pemerintah provinsi (pemprov) setempat untuk mengucurkan bantuan keuangan khusus untuk pilkada.  ’’Kami minta bantuan provinsi. Karena yang diurus kan berada pada teritorial yang sama,’’ tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/bawaslu-mendagri.jpg" alt="KOORDINASI: Ketua Bawaslu (kanan) bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian kemarin untuk membicarakan antisipasi dan penanganan potensi masalah dalam Pilkada 2020. (HUMAS BAWASLU FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KOORDINASI: Ketua Bawaslu (kanan) bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian kemarin untuk membicarakan antisipasi dan penanganan potensi masalah dalam Pilkada 2020. (HUMAS BAWASLU FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure> Pilkada 2020 (JAWA POS)  224 Petahana Kembali Mencalonkan Diri  Pada kesempatan yang sama, Bawaslu juga menyampaikan potensi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2020. Potensi itu terkait dengan banyaknya calon incumbent yang kembali mencalonkan diri. ’’Tadi kami minta upaya pencegahan dari Pak Mendagri sebagai pembina ASN,’’ kata Ketua Bawaslu Abhan.  Dia menjelaskan, calon kepala daerah incumbent atau kerabatnya yang berpotensi maju dalam Pilkada 2020 cukup besar. Mereka tersebar di sekitar 224 daerah. Kondisi tersebut dinilai rentan menimbulkan persoalan, khususnya terkait dengan netralitas ASN.  Calon petahana, jelas Abhan, punya potensi besar dalam memobilisasi ASN. Tidak terkecuali dari unsur TNI-Polri. ’’Relasi kuasa lokal adalah salah satu potensi kerawanan dalam pilkada,’’ paparnya.  Bawaslu juga menyampaikan larangan kepala daerah melakukan mutasi pejabat enam bulan sebelum penetapan calon. Batas akhir melakukan mutasi pejabat adalah 8 Januari lalu. Saat ini kepala daerah praktis tidak bisa lagi mengeluarkan keputusan mutasi. Larangan itu muncul karena dinilai rentan bermuatan politis demi pemenangan pilkada. ’’Aturan ini juga kami sampaikan ke Pak Mendagri agar diteruskan ke daerah,’’ imbuhnya.  Menanggapi kekhawatiran itu, Bahtiar berjanji bahwa pihaknya segera melakukan antisipasi. Salah satunya, Mendagri Tito Karnavian segera mengeluarkan surat edaran (SE) ke 270 daerah yang menggelar pilkada serentak. Surat edaran itu berisi imbauan agar ASN benar-benar menjaga netralitas dalam pilkada. Tidak terlibat dalam dukung-mendukung apalagi menjadi bagian dari tim sukses calon kepala daerah. ’’Jika terbukti melanggar, pasti ada mekanisme sanksi yang tegas,’’ ujar Bahtiar.

Enam Kabupaten Pangkas Dana Pilkada, Bawaslu Mengadu ke Mendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/dana-pilkada-hanya-untuk-29-daerah-mendagri-diminta-turun-tangan_m_139508.jpeg" alt="Bawaslu melaunching website baru Rabu (21/6)" width="100%">
<figcaption>Bawaslu melaunching website baru Rabu (21/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) &nbsp;meminta Menteri Dalam Negeri mengawal proses penganggaran pengawas pilkada. Pasalnya, hingga hari ini (21/6), dari 171 daerah peserta Pilkada 2018, baru 29 daerah saja yang sudah menyetujui. "Dari 29 itu, satu diantaranya sudah tandatangan hibahnya, yaitu Provinsi Jawa Barat," ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Rabu (21/6). Abhan menjelaskan, proses penganggaran yang tepat diperlukan agar program dan aktivitas pengawasan pilkada tidak terganggu. Tahapan pilkada sendiri akan dimulai Agustus mendatang. "Supaya begitu tahapan pilkada dimulai, pengawasan sudah bisa dilaksanakan" imbuhnya.&nbsp; Dari 149 daerah lainnya yang belum menyetujui, &nbsp;31 daerah di antaranya bahkan sama sekali belum membahasnya. Di antaranya Provinsi Papua, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lumajang, hingga Kota Palangka Raya. "Sisanya masih proses pembahasan," kata mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut.&nbsp; Saat ini, pihaknya di pusat tengah melakukan advokasi terhadap daerah-daerah tersebut. Sebab jika tidak diantisipasi sejak awal, dikhawatirkan akan menghambat jalannya program dan tugas pengawasan. (far/JPK)

Dana Pilkada Hanya Untuk 29 Daerah, Mendagri Diminta Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/62862_81924_ANGGARAN-PILKADA.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya membutuhkan anggaran sebesar Rp 18 miliar untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palangka Raya. Jumlah anggaran tersebut pun sudah diajukan ke Komisi A di DPRD Kota Palangka Raya. Proposal pengajuan dana Pilkada sudah diterima oleh Ketua Komisi A, Riduanto bahkan sempat melakukan pertemuan untuk penganggaran dana Pilkada Kota Palangka Raya 2018 mendatang.&nbsp; Saat ini Riduanto mengaku belum membedah isi proposal yang berisi anggran untuk pelaksanaan Pilkada. Hanya saja besaran yang diajukan pihak KPU Kota sudah sangat jelas diketahui jumlah besarannya. Dari Rp 18 miliar lebih itu, pihaknya mengakku bakal memelototi mana saja anggaran yang nantinya dianggap tidak penting dan membebani anggaran daerah. &ldquo;Memang mereka (KPU Kota Palangka Raya, Red) menganggarkan dana Pilkada pada tahun 2018 mendatang yang dilaksanakan serentak itu sebesar Rp 18 miliar lebih. Itupun belum kami setujui, kendati kita yang membidangi masalah anggaran,&rdquo; kata Riduanto kepada Radar Sampit (Jawa Pos Group). &ldquo;Usai kami bedah proposal dari KPU kota ini tentunya kami dapat menjawabnya,&rdquo; sambungnya. Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai, KPU Kota menganggarkan dana Pilkada ini dengan angka yang bombastis. Jumlah tersebut, menurutnya, dua kali lipat dibandingkan pelaksanaan Pilwakot tahun 2013 lalu. (rm-78/vin/fab/JPG)

Dana Pilkada Palangka Raya Dinilai Bombastis

dana pilkada

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dana pilkada

Berita Terkini

Dana Pilkada Berujung Sengketa: Bupati Sidoarjo Subandi Laporkan Suami Wakilnya ke Polda Jatim

Provinsi Jawa Barat Siapkan Dana Pilkada Jabar 2024 Sebesar Rp 1 Triliun, Berikut Pemaparannya

Enam Kabupaten Pangkas Dana Pilkada, Bawaslu Mengadu ke Mendagri

Dana Pilkada Hanya Untuk 29 Daerah, Mendagri Diminta Turun Tangan

Dana Pilkada Palangka Raya Dinilai Bombastis

Download Aplikasi JawaPos.com