<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/dokter-raka-1-629970865.jpg" alt="Ilustrasi Fasilitas Kesehatan di daerah terpencil. (dr Tjokorda Raka Gekko Dananjaya untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Fasilitas Kesehatan di daerah terpencil. (dr Tjokorda Raka Gekko Dananjaya untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto baru saja menerbitkan Perpres Nomor 81 Tahun 2025. Isinya tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Pada tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp 30.012.000 per bulan akan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK. khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. "Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dihubungi di Jakarta, Senin (4/8) malam sebagaimana dilansir dari Antara. Dalam kesempatan yang sama, Hasan menjelaskan, penetapan wilayah penerima diprioritaskan berdasarkan beberapa kriteria. Yaitu daerah dengan keterbatasan akses, daerah yang kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif atau dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat. Tidak hanya tunjangan khusus, dokter-dokter spesialis dan subspesialis, serta dokter gigi spesialis dan subspesialis juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karir. "Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan agar profesionalisme tetap terjaga," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada bulan lalu (28/7). Menkes menjelaskan tunjangan khusus untuk para dokter spesialis dan dokter subspesialis di daerah-daerah DTPK merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas. Pemerintah, lanjut Menkes, menyadari pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar. Sehingga mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah terpencil perlu menerima insentif yang adil, layak, dan berkelanjutan. &ldquo;Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,&rdquo; lanjut Budi Gunadi. Dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2025, tunjangan khusus bagi para dokter per bulan&nbsp;itu di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian. Pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif pemda untuk mendukung kebijakan tersebut. Terutama terkait alokasi anggaran, penyediaan logistik, dan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan bagi tenaga medis.

Pada tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp 30.012.000 per bulan akan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis dan subspesialis di DTPK.

Prabowo terbitkan Perpres 81/2025, Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal hingga Perbatasan Dapat Tunjangan Rp 30 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/WhatsApp-Image-2025-07-02-at-101733-648421268.jpeg" alt="Komunitas trading GS 68EA Jogjakarta melakukan aksi peduli sesama di Gunungkidul. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komunitas trading GS 68EA Jogjakarta melakukan aksi peduli sesama di Gunungkidul. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktivitas trading cryptocurrency atau kripto dewasa ini semakin naik daun, seiring iming-iming keuntungan bagi mereka yang cakap memainkannya. Tak terkecuali bagi komunitas trading GS 68EA Jogjakarta, yang berhasil meraup pundi-pundi cukup menjanjikan dari jual beli mata uang digital tersebut. Meski demikian, komunitas yang berpusat di Sidney, Australia itu, tidak mau berbahagia dan menikmati hasil dari kesuksesan trading-nya seorang diri. Sebagai contoh, pada Selasa (1/7/2025), belasan personel GS 68EA Jogjakarta menggulirkan aksi bakti sosial menyasar daerah-daerah tertinggal di kawasan Gunungkidul. "Karena KAMI sudah mendapat keuntungan, atau istilahnya cuan dari trading. Sehingga, harus berbagi untuk masyarakat secara luas," tandas Ketua Komunitas, Haji Enggar Susanto. Menurutnya, pesan-pesan untuk berbagi untuk kalangan warga yang membutuhkan pun senantiasa ditekankan oleh empunya GS Investment, Anthony Smith. Hal tersebut, selaras dengan ungkapan migunani tumraping liyan yang wajib dikhidmatinya sebagai bagian dari lapisan masyarakat di Jogjakarta. "Kami menyasar desa Ngloro, Saptosari, di Gunungkidul, karena di sana kondisinya kekurangan. Kami sudah survei ke sana dan memang banyak warga yang membutuhkan," ucapnya. Dalam kesempatan itu, pihaknya menggelontorkan 50 paket sembako senilai Rp 100 ribu, berupa beras, tepung terigu, minyak goreng, gula, mie instan dan lain-lain, plus uang cash. Ke depan, lanjutnya, kegiatan semacam ini bakal dilangsungkan secara rutin, tak sebatas pada momen-momen tertentu saja. "Supaya orang lain bisa merasakan kebahagiaan, seperti yang kita rasakan. Kita akan gencarkan aksi-aksi berbagi lagi nanti," pungkasnya.

Komunitas tak selalu hanya bicara kebahagiaan para anggotanya, tapi juga dapat berbagi dengan sesama.

Cara Unik Komunitas Trading Jogja Berbagi dengan Sesama, Susuri Daerah Tertinggal Pesisir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/JKT_Budi-Gunadi-Sadikin_MIFTAHUL-HAYAT-04JPG-2735327223.jpg" alt="Budi Gunadi Sadikin di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Budi Gunadi Sadikin di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan tidak mengalami perubahan menteri maupun wakil menteri. Budi Gunadi Sadikin dan Dante Saksono Harbuwono masih berduet sebagai Menkes dan Wamenkes. Meski demikian, Prabowo punya tiga program yang harus mereka kerjakan. Pertama, melaksanakan program skrining kesehatan untuk seluruh masyarakat. "Harus dibereskan di November adalah peluncuran skrining nasional untuk semua siklus hidup," ungkapnya. Tugas kedua, Budi harus mempercepat pembangunan rumah sakit di daerah terpencil dan tertinggal. Tugas ketiga, mengatasi penyakit tuberkulosis (TB). "Kita buatkan programnya yang bagus. Cara kerjanya kita luncurkan pada Desember,&rdquo; lanjutnya. Pada bagian lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini mengaku memiliki target cukup besar dalam sebulan pertama kepemimpinannya. Pasalnya, pihaknya harus melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.\ "Kami tentunya bersama-sama dengan menteri sekretaris negara dan menteri keuangan, kita akan menata. Bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga bagaimana kita menata sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian yang baru,&rdquo; terangnya. Kemen PU Lanjutkan Pembangunan Tol <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/JKT-1-PROGRESS-JALAN-TOL-LAYANG-ANCOL-TIMUR-PLUIT-FED-1JPG-332112319.jpg" alt="Pembangunan Jalan Tol Layang Harbour Road (HBR) II Jl. RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (23/5/2024). Jalan Tol Layang Sepanjang 9,6 KM ini dimulai dari Ancol Timur hingga Pluit yang menelan biaya Rp 15,8 triliun yang di targetkan selesa" width="100%">
<figcaption>Pembangunan Jalan Tol Layang Harbour Road (HBR) II Jl. RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (23/5/2024). Jalan Tol Layang Sepanjang 9,6 KM ini dimulai dari Ancol Timur hingga Pluit yang menelan biaya Rp 15,8 triliun yang di targetkan selesa</figcaption>
</figure> Di bidang infrastruktur, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memastikan pembangunan tol hingga bendungan akan berlanjut. Khusus untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam 100 hari pertama pihaknya akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan sebelumnya. Kementerian Pekerjaan Umum akan berkoordinasi dengan Otorita IKN. Terpisah, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa pihaknya sempat dipanggil Prabowo untuk membantu dalam pembangunan IKN. "Bahkan Pak Prabowo menginstruksikan IKN dipercepat pembangunannya," terangnya. Karena itu, pembangunannya akan dilanjutkan untuk bangunan lembaga legislatif dan yudikatif. "Gedung DPR dan gedung MA akan dibangun," sebutnya. (idr/far/mia/lyn/c17/oni)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin harus mempercepat pembangunan rumah sakit di daerah terpencil dan tertinggal.

Menkes dan Wamenkes Bangun RS di Daerah Terpencil-Tertinggal, Menteri PU Lanjutkan Bangun Tol

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/IMG-20231010-WA0005-3882009878.jpg" alt="Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal saat memberi sambutan pada di Kemendesa PDTT pada Selasa(10/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal saat memberi sambutan pada di Kemendesa PDTT pada Selasa(10/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah (pemda). Baik&nbsp;tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. &rdquo;Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki basis agenda yang serupa, fokus menjawab tantangan lapangan yang serupa,&rdquo; kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar&nbsp;pada Forum Sinergitas Kebijakan dan Implementasi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Antara Pusat dan Daerah dilansir dari Antara, Selasa (10/10). Dia menyebutkan jumlah desa sangat tertinggal sejak 2015 hingga saat ini telah berkurang 8.603 desa. Pada awalnya desa sangat tertinggal berjumlah 13.453 desa menjadi 4.850 desa pada 2023. Pengurangan juga terlihat pada jumlah desa tertinggal yang saat ini 7.154 desa, sedangkan sebelumnya 33.592 desa. Keberhasilan tersebut, kata dia, tidak akan mungkin tercapai bila tidak ada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang salah satunya terlihat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa&nbsp;pada 2023 mencapai Rp 124 triliun&nbsp;dengan sumbangan pemerintah&nbsp;kabupaten/kota Rp 47 triliun dan pemerintah provinsi Rp 4 triliun, yang artinya pemprov, pemkab, dan pemkot turut berinvestasi dalam pembangunan desa hingga 41 persen. Oleh karena itu, Gus Halim sapaan&nbsp;Abdul Halim Iskandar menjelaskan,&nbsp;kolaborasi antara Kemendes PDTT dan pemerintah daerah hingga 2030 masih difokuskan untuk memenuhi sasaran&nbsp;Sustainable Development Goals&nbsp;(SDGs)&nbsp;Desa, sedangkan pada 2031 hingga 2045, sinergi diprioritaskan untuk penguatan posisi desa dalam visi Indonesia Emas 2045. &rdquo;Selain melalui kesepakatan dokumen, sinergitas harus dijalin sehari-hari melalui komunikasi intensif antara kementerian dan lembaga pada tingkat pusat dengan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Transmigrasi, baik provinsi maupun kabupaten/kota,&rdquo; ujar Gus Halim. Dalam kaitannya dengan Indonesia Emas 2045, Kemendes PDTT memiliki sejumlah target, di antaranya jumlah nol persen untuk kategori desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, 100 persen untuk kategori desa maju dan mandiri, serta jumlah nol untuk daerah tertinggal.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingg dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar optimis menyongsong Indonesia 2045

Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menurun, Abdul Halim Iskandar Optimistis Songsong Indonesia Emas 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tidak-cukup-hanya-peningkatan-ekonomi_m_.jpg" alt="Jalan Trans Papua empat lajur. (Noel Wenda/Cendrawasih pos/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jalan Trans Papua empat lajur. (Noel Wenda/Cendrawasih pos/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertinggal dan kemiskinan masih menjadi isu besar di Papua. Supaya bisa keluar dari garis itu, generasi muda Papua didorong untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi.  "Pendidikan kunci memajukan pembangunan Papua. Untuk itu, Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih besar pada pendidikan," ujar Dian May Fitri dalam keterangan persnya, Senin (19/10).  Sebelumnya Dian May Fitri didaulat sebagai narasumber Webinar Let’s Talk About Papua dengan tema ”In The Eyes of Young Papuan” pada pekan lalu.  Dian menyebut bahwa kemiskinan dan pengangguran di Papua masih menjadi persoalan besar. Kedua persoalan itu yang membuat Papua masih tertinggal. Salah satu solusi atas kondisi itu hanyalah dengan meningkatkan pendidikan generasi mudanya.  Menurut Dian, hingga kini banyak anak atau pemuda dari Papua yang mendapat beasiswa di berbagai jenjang pendidikan. Untuk perguruan tinggi tidak sedikit dari mereka mendapat beasiswa di dalam maupun luar negeri.  "Kita berharap setelah mereka menyelesaikan pendidikannya kembali ke Papua. Pemerintah bisa melibatkan mereka dalam membangun Papua. Tentunya pemberian beasiswa dan penempatan setelah lulus sesuai dengan kualifikasinya," paparnya.  Ali Kabiay, pemuda asal Papua, berharap rekan-rekannya untuk terus belajar dan sekolah lebih tinggi. Dengan pendidikan atau sekolah di jenjang lebih tinggi bisa mengubah pola pikir dan menjadikan masa depan Bumi Cenderawasih itu lebih baik.  "Dulu belajar di Papua diajarkan tentang politik, tidak diajarkan kewirausahaan, ekonomi, dan lainnya. Saat ini semua dipelajari," kata Ali Kabiay.  Berdasar data BPS Papua 2019, penduduk berusia 7-24 tahun sebanyak 16,02 persen tidak atau belum pernah sekolah; dan 22,08 persen putus sekolah.  Untuk di Papua Barat, menurut data BPS, sebanyak 6,73 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas tidak atau belum pernah sekolah; dan 63,73 persennya lagi putus sekolah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/07/10/2020/batu-batu-besar-yang-dibawa-burung-pipit-dari-papua-nugini-ke-sentani/">Batu-Batu Besar yang Dibawa Burung Pipit dari Papua Nugini ke Sentani</a>  Angka putus sekolah di dua propinsi tersebut jauh di bawah target rencana strategis Kemendikbud 2015-2019 yang sebesar 1 persen di semua jenjang pendidikan seluruh provinsi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3GzTW3JAAoY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Keluar dari Ketertinggalan, Pemuda Papua Didorong Sekolah Lebih Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/tv-digital-hikmia.jpg" alt="Menkominfo Rudiantara meluncurkan TV digital untuk daereah perbatasan. (Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Rudiantara meluncurkan TV digital untuk daereah perbatasan. (Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia (3T) bisa sedikit berbahagia. Mulai kini mereka bisa bisa menikmati siaran televisi digital.  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) secara resmi meluncurkan siaran perdana TV digital di wilayah perbatasan pada Sabtu (31/8). Sebagai langkah awal, siaran TV digital bakal dirasakan oleh warga Nunukan (Kalimantan Utara), Batam (Kepulauan Riau), dan Asmat (Papua).  Menkominfo Rudiantara menuturkan, rencana perpindahan dari Tv analog ke digital sebenarnya sudah diinisiasi sejak 2010. Namun, implementasinya belum juga terlaksana. Padahal kebutuhannya sudah mendesak.  "Sementara RUU Penyiaran masih belum disahkan oleh DPR," ujarnya ditemui dalam acara Peluncuran Siaran TV Digital, di GOR Dwikora, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).  Tak ingin berpangku tangan, pihaknya bersama Bakti dan tiga stasiun televisi, TVRI, Trans7, dan Metro TV menginisiasi adanya simulkas. Yakni, siaran TV analog dan digital yang dapat dilakukan bersama. "Ini merupakan masa peralihan atau transisi, sebelum nantinya masuk ke analog switch off (ASO)," jelasnya.  Lebih jauh, Rudiantara mengatakan, setidaknya ada dua keuntungan dari penerapan TV digital ini. Pertama, kualitas gambar jauh lebih baik dibanding siaran TV analog. "Istilahnya, udah gak ada semutnya," tuturnya.  Kedua, penggunaan frekuensi lebih efisien. Dia menjelaskan, saat ini TV analog memanfaatkan pita frekuensi di 700 Mhz. Sementara TV digital hanya memanfaatkan frekuensi selebar 336Mhz.  "Nah sisanya ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk layanan internet pita lebar dan kebencanaan," paparnya.  Peluncuran TV digital di daerah perbatasan ini disambut baik oleh Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. Dia menyebut dengan peralihan ke TV digital ini diharapkan masyarakat Nunukan dapat memperoleh lebih banyak konten asal Indonesia. "Selama ini masyarakat kebanyakan nontonnya dari siaran TV Malaysia. Sekarang sudah tidak lagi ya," ungkapnya.  Diakuinya, penggunaan parabola memang sudah banyak menolong masyarakat Nunukan menjangkau siaran-siaran televisi. Namun, masih sering diacak. "Dengan siaran TV digital, tidak lagi," tandasnya.

Lewat TV Digital, Masyarakat Daerah 3T Kini Bisa Akses Dunia Luar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/solok-selatan-kejar-target-keluar-dari-daerah-tertinggal_m_183215.jpeg" alt="Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria." width="100%">
<figcaption>Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Solok Selatan adalah satu dari tiga kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar) yang belum lepas dari status ketertinggalan. 5 Dari 27 indikator daerah tertinggal masih belum tuntas dicapai daerah pemekaran Kabupaten Solok itu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2017, 5 indikator yang perlu dibenahi antara lain sumber daya manusia (SDM). Kemudian sektor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik daerah dan termasuk bidang kesehatan. Namun, persoalan mendasar dalam melakukan percepatan pencapaian indikator keluar dari status tertinggal adalah kapasitas anggaran daerah. "APBD Solok Selatan belum optimal membiayai pembangunan. Padahal semua sektor yang akan dibangun bersifat mendesak," kata Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria kepada sejumlah wartawan, Senin (22/1). Persoalan SDM yang perlu ditingkatkan antara lain angka harapan hidup dan bidang pendidikan. Di kabupaten Solok Selatan, angka harapan hidup penduduk rata-rata 66,78 tahun. Sedangkan bidang pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk masih tercatat rendah dengan 7,99 tahun. Termasuk pendistribusian guru yang belum merata. Angka harapan hidup sendiri dipengaruhi rasio ketersediaan dan pemerataan tenaga medis yang masih rendah. Seperti satu unit Puskesmas di Lubuk Ulang Aling masih belum memenuhi sarana dan prasarana. Tak terkecuali tenaga kesehatannya. Lalu ketersediaan sarana jamban keluarga masih di angka 59,3 persen. "Solusinya tentu dengan pengadaan tenaga medis hingga bantuan sarana dan prasarana," sebut Muzni. Kemudian soal ekonomi. Untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah telah merancang dan melaksanakan program strategis melalui bantuan 1.000 renovasi rumah tidak layak huni. Serta gerakan 1.000 jamban gratis serta program sanitasi. Namun lagi-lagi karena APBD terbatas, realisasi program tersebut belum maksimal. Bantuan renovasi rumah tidak layak huni baru terealisasi 87 unit dari Dinas Sosial dan 640 rumah dari Perumkim. Sementara gerakan 1.000 jamban baru terealisasi 850 unit. "Di sini, kami juga butuh partisipasi pemerintah provinsi untuk bisa mengalokasikan anggaran dalam menuntaskan program ini," harap Muzni. Selanjutnya persoalan infrastruktur. Masih banyak akses jalan, drainase hingga jembatan yang akan dibangun. Selain itu, perlu juga mengatasi persoalan titik blank spot. "Untuk menuntaskan itu semua, kami perlu dukungan semua pihak. Terutama pemerintah pusat dan provinsi. Kami tetap optimis keluar dari status daerah tertinggal 2019 mendatang," ucap Muzni. Pemerintah pusat akan melakukan evaluasi pencapaian kategori daerah tertinggal setiap lima tahun. Dalam targetnya, 2019 mendatang Solok Selatan akan keluar dari status terisolir. Saat ini dari 122 daerah tertinggal, Solok Selatan berada di peringkat 35 besar.

Solok Selatan Kejar Target Keluar dari Daerah Tertinggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/371-ribu-warga-sumbar-masih-tergolong-miskin_m_167801.jpeg" alt="Foto dua orang tua miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Sumatera Barat" width="100%">
<figcaption>Foto dua orang tua miskin di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Sumatera Barat</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Tingkat kemiskinan masyarakat Sumatera Barat masih relatif tinggi. Hingga akhir tahun 2016 lalu, jumlah warga miskin di Sumbar mencapai angka 371.550 atau setara 7,9 persen dari total penduduk Sumbar, 5 juta jiwa. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan, program pengentasan kemiskinan harus berjalan mulai dari tingkat Nagari sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota di setiap daerah. "Mengentaskan kemiskinan tugas kita bersama. Tidak akan selesai-selesai, jika wali nagari atau kepala desa tidak peka terhadap lingkungan yang dipimpinnya," kata Nasrul Abit di Padang, Juma't (10/11). Persoalan kemiskinan menurut Wagub, juga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, mutu pendidikan, infrastruktur bisa membaik, jika ekonomi masyarakat juga telah membaik. "Keberhasilan Nagari akan berdampak pada daerah, begitu seterusnya hingga tingkat Provinsi. Kami menghimbau agar semua wali nagari maupun kepala desa bersungguh-sungguh dalam mengentaskan kemiskinan," kata Nasrul. Disamping itu, Sumbar masih memiliki 57 Nagari yang masuk dalam kategori tertinggal. Nagari tersebut tersebar di tiga Kabupaten. Masing-masing, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dua bulan lalu, Provinsi Sumbar telah melakukan Rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga dihadiri langsung tiga Bupati daerah kategori tertinggal. "Kita tengah berjuang untuk menuntaskan persoalan ketertinggalan di tiga Kabupaten itu," ungkap Nasrul Abit.

371 Ribu Warga Sumbar Masih Tergolong Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/paling-bahagia-di-indonesia-warga-maluku-utara-masih-saja-begini_m_151499.jpeg" alt="Penduduk di Maluku Utara" width="100%">
<figcaption>Penduduk di Maluku Utara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tantangan hidup di setiap daerah Indonesia memang berbeda-beda. Baik di kota maupun di desa. Hal itu sangat memengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang atau masyarakat di suatu daerah. Dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Maluku Utara disebut sebagai provinsi dengan penduduk paling bahagia di Indonesia sepanjang tiga tahun terakhir. Hal itu berdasarkan pada Indeks Kebahagiaan Indonesia 2017. Malut memperoleh skor indeks kebahagiaan 75,68 dari skala 0-100. Kepala BPS Malut Misfaruddin menyatakan, Malut dinilai sebagai provinsi paling bahagia berdasar kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. "Tiga dimensi inilah yang menjadi indikator penilaian kami bagi warga Maluku Utara," tuturnya saat ditemui di Kantor BPS Malut, Jl Stadion Nomor 65, Ternate Tengah, Rabu (16/8). Misfaruddin menjelaskan, pada dimensi kepuasan hidup, wilayah perkotaan dan pedesaan memiliki skor yang berbeda-beda. "Untuk wilayah perkotaan, kepuasan hidupnya lebih tinggi ketimbang masyarakat di desa," ungkapnya. Menurut pejabat asal Sumatera Barat itu, minimnya infrastruktur desa-desa di Malut amat memengaruhi tingkat kepuasan hidup penduduk desa. "Jadi, karena keterbatasan infrastruktur, kepuasan hidup mereka lebih berkurang ketimbang di kota. Tapi, pada dasarnya, masyarakat desa lebih mengutamakan hubungan sosial dalam bentuk saling membantu. Itu cukup tinggi," tambahnya. Pada dimensi perasaan, lanjut Misfaruddin, masyarakat Malut dinilai jauh lebih baik daripada wilayah lain di Indonesia. Saling membantu, saling menghargai, dan gotong royong disebut Misfaruddin sebagai indikator yang paling tampak pada masyarakat Malut. "Itulah yang memicu Maluku Utara berbeda dengan daerah lainnya. Saya contohkan, warga dari provinsi lain jika datang ke Maluku Utara selalu disapa, dilayani dengan baik. Ini yang membedakan dengan daerah lain," jelasnya. Misfaruddin mengungkapkan, warga asal daerah lain yang tinggal di Maluku Utara umumnya merasa lebih bahagia ketimbang yang hidup di daerah lain. Kultur masyarakat Malut yang mengedepankan aspek sosial menjadi faktor utama. "Dalam hal ini, saling membantu dan menghargai itu. Kalau di daerah lain, hal ini jarang ditemui," katanya. Dia secara pribadi mengaku amat betah hidup di Malut. Tiga tahun belakangan bertugas di Malut dirasakannya sangat berbeda dengan daerah-daerah lain yang pernah ditempatinya. "Dan kalau bisa, saya ingin tugas di sini terus sampai pensiun," jelasnya.

Paling Bahagia di Indonesia, Warga Maluku Utara Masih Saja Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/bebaskan-daerah-tertinggal-wagub-curhat-ke-menteri-puan_m_103870.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masih banyaknya daerah tertinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar membuat Wakil Gubernur setempat Nasrul Abit harus mengadu ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani. Bersama (Pemkab) Kepulauan Mentawai, Nasrul Abit memaparkan kondisi terkini di sejumlah daerah tertinggal yang terdapat di Mentawai. Orang nomor dua di Sumbar ini berharap ada sentuhan atau kebijakan dari Kemenko PMK, agar daerah tertinggal bisa meninggalkan ketertinggalan tersebut. Wagub Nasrul Abit meminta bantuan dari kementerian agar bisa mengatasi persoalan kemiskinan di Mentawai dan melepaskan daerah itu dari status tertinggal. &ldquo;Kita sudah memaparkan kondisi terkini di kabupaten tersebut. Pemaparan sesuai hasil kunjungan kerja yang sudah dilakukan 3 kali di Mentawai,&rdquo; sebut Nasrul Abit seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Sabtu (21/1) Mantan Bupati Pessel itu mengatakan, dalam kunjungan kerja di Mentawai, ditemukan masih minimnya masalah kesehatan dan tidak lengkapnya sarana penunjang. Selain itu, sektor pendidikan masih di bawah daerah lainnya.&nbsp; &ldquo;Pemaparan lainnya yang kita sampaikan adalah masih minimnya infrastruktur di daerah itu. Seperti jalan tidak layak atau banyak yang rusak,&rdquo; ujarnya. Wagub menambahkan, sektor yang paling fokus dalam pembahasan Menteri PMK Puan Maharani adalah kelistrikan. Sebab di Mentawai banyak masyarakat yang tidak menikmati aliran listrik. Hal itu disebabkan daerah Mentawai terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. &ldquo;Kita berupaya bagaimana di Mentawai tidak krisis listrik lagi,&rdquo; tukasnya. Kedatangan Wagub ke kementerian itu sesuai permintaan Puan Maharani. Putri mantan Presiden RI Megawati tersebut, sudah berkunjung sebelumnya ke Mentawai dan minta agar Pemprov memberi perhatian khusus terhadap Mentawai. Puan sendiri terus berkoordinasi dengan Pemprov dan minta data terkini Mentawai untuk mengatasi bermacam persoalan di daerah itu. Bahkan, Presiden Jokowi dalam kunjungannya juga minta Pemprov fokus membenahi daerah tertinggal. Seperti diketahui, tidak hanya Mentawai yang tertinggal di Sumbar, masih ada dua kabupaten lainnya yang berstatus sama, yakni Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan. Pemprov optimistis bisa menghapus predikat daerah tertinggal itu pada 2019. (wni/iil/JPG)

Bebaskan Daerah Tertinggal, Wagub Curhat ke Menteri Puan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#daerah tertinggal

Berita Terkini