<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/IMG-20251121-WA0019-1774371248.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mempercepat penyelesaian penegasan batas desa, terutama bagi wilayah yang tidak memiliki sengketa administrasi. Penegasan batas dinilai krusial untuk mencegah konflik antardesa sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan anggaran dan pemanfaatan sumber daya. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan, percepatan dibutuhkan agar target nasional penyelesaian batas desa dapat tercapai. &ldquo;Kami berharap ada akselerasi. Desa yang tidak bermasalah seharusnya bisa lebih cepat diselesaikan administrasinya,&rdquo; ujarnya, Jumat (21/11). Menurut dia, ketidakjelasan batas desa kerap memicu perselisihan bahkan benturan fisik di lapangan. Dengan batas yang ditetapkan secara definitif, potensi konflik dapat ditekan, sementara tata kelola wilayah menjadi lebih tertib. Penetapan batas juga memengaruhi sejumlah aspek penting, seperti besaran dana desa, akses CSR, hingga pemetaan sumber daya lokal. Tomsi mengingatkan bahwa desa secara hukum harus memiliki batas wilayah yang jelas. Kewajiban itu semakin ditegaskan dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur percepatan kebijakan satu peta. Dalam regulasi tersebut, Kemendagri ditugaskan menjadi wali data peta batas administrasi desa. Hingga akhir September 2025, baru 10.909 desa atau sekitar 14,4 persen dari total 75.266 desa di Indonesia yang melaporkan penyelesaian batas wilayahnya ke Kemendagri. Sementara itu, sebagian besar pemerintah daerah belum menyerahkan laporan resmi beserta data pendukung seperti Peraturan Bupati, peta digital, berita acara, serta bukti verifikasi teknis. Saat ini, hanya 22 kabupaten yang telah merampungkan penegasan batas desa seratus persen. Di antaranya Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bandung, Bantul, Cirebon, Sukoharjo, Kayong Utara, hingga Pegunungan Arfak. Tomsi berharap daerah lain dapat segera menyusul. &ldquo;Ini kewajiban kita bersama. Semakin cepat diselesaikan, semakin kecil potensi persoalan di lapangan,&rdquo; tuturnya. (*)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mempercepat penyelesaian penegasan batas desa, terutama bagi wilayah

Kemendagri Desak Daerah Percepat Penegasan Batas Desa untuk Cegah Konflik dan Atur Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/IMG-20231114-WA0096-3360911919.jpg" alt="Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama Ahmad Zainul Hamdi di Jakarta, Selasa (14/11). Kementerian Agama (Kemenag) berupaya mencegah terjadinya konflik berbau agama." width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama Ahmad Zainul Hamdi di Jakarta, Selasa (14/11). Kementerian Agama (Kemenag) berupaya mencegah terjadinya konflik berbau agama.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Potensi konflik terkait isu agama, kerap bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia. Kementerian Agama (Kemenag) berupaya mencegah terjadinya konflik berbau agama. Di antaranya melalui rumah moderasi beragama (RMB) yang didirikan di sejumlah kampus perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Kemenag menyampaikan dengan adanya RMB itu, terbukti memiliki manfaat besar dalam menciptakan kerukunan beragama di tengah masyarakat. Selain itu potensi-potensi kerawanan terkait isu agama bisa dicegah lebih dini dengan adanyan RMB. Keberadaan RMB ini juga didukung sivitas akademika yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang agama yang mumpuni. "RMB ini terobosan paling hebat karena advokasi," kata Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama Ahmad Zainul Hamdi di Jakarta, Selasa (14/11). Dia mengatakan selama ini kampus hanya memiliki kekuatan dalam hal penelitian. Namun hasilnya dipublikasikan di jurnal yang sifatnya elite. Baginya, lewat terjun ke masyarakat langsung, maka nilai-nilai moderasi bisa lebih membumi. Menurut Inung, panggilan akrabnya, gagasan moderasi beragama telah dijadikan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tugas Kemenag semakin besar karena diberi mandat sebagai leading sector atas program ini. Selain itu, dalam Peraturan Presiden No 58 Tahun 2023, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga dipercaya sebagai ketua pelaksana sekretaris bersama (sekber) penguatan moderasi beragama. Kemenag terus mendorong pendirian RMB di PTKI. Inung mengatakan Rumah Moderasi dibentuk menjadi pusat pendidikan dan penelitian moderasi beragama. Namun tidak terbatas pada sivitas akademik di kampus tersebut, tetapi perlu lebih jauh menjangkau publik. "Melalui Rumah Moderasi ini, mereka mulai dipanggil untuk keluar," jelasnya. Civitas kampus diajak berjejaring ke luar dengan organisasi masyarakat sipil di luar. Kemudian juga dengan stakeholders eksternal untuk mulai menyuarakan serta memperkuat isu-isu moderasi beragama. Dia menjelaskan program yang dilakukan RMB antara lain melalui penguatan isu dan wacana publik. Serta melakukan advokasi kasus. Advokasi dilakukan pada kasus-kasus yang terjadi di lapangan maupun advokasi regulasi. Sementara itu Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama Diktis Thobib Al-Asyhar menambahkan, tugas RMB di kampus PTKI adalah sebagai pusat penguatan dan penyebaran wacana beragama yang moderat di masyarakat. Apalagi kampus PTKI merupakan garda terdepan dalam mengawal pemikiran dan gerakan moderasi beragama. Selain itu PTKI telah teruji dengan gagasan-gagasan moderatisme beragama. Gagasan moderasi beragama juga ditularkan melalui kelompok-kelompok mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diturunkan di desa-desa. Mereka menyebarkan indikator moderasi seperti komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan di tengah masyarakat dengan beragam kegiatannya. Thobib juga menjelaskan bahwa moderasi beragama ini tidak sekadar diarusutamakan melalui Rumah Moderasi Beragama. Tetapi juga masuk dalam kurikulum perkuliahan. Hal ini sebagai upaya untuk menjadikannya bukan sekadar wacana, tetapi juga paradigma.

Di antaranya melalui rumah moderasi beragama (RMB) yang didirikan di sejumlah kampus perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI).

Cegah Konflik Agama Lewat Rumah Moderasi Beragama di Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ketua-Bawaslu-Rahmat-Bagja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk memanfaatkan data-data dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 dengan baik. Sebab, data tersebut bisa digunakan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan 2024.  “IKP merupakan parameter sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia ke depan. Maka harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya dalam peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Jumat (16/12).  Bagja berharap pesta demokrasi 2024 tidak dihiasi oleh berita bohong, politisasi sara dan kampanye hitam. Seluruh pihak terkait dan masyarakat harus bersama-sama menjaga suasana pemilu dan pemilihan agar berjalan kondusif.  Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menilai, IKP merupakan produk yang sangat penting. Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai mitigasi program dari beberapa pihak terkait. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.  “IKP semacam manajemen resiko. KPU akan gunakan IKP sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi ledakan konflik di daerah,” tuturnya.  Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menuturkan, data yang dihimpun Bawaslu dalam IKP sangat penting. Bisa dijadikan sebagai rujukan berbagai pihak untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meredam terjadinya konflik.  “IKP sangat penting karena kerawanan dan dinamika dilapangan bisa berdampak kepada penyelenggara pemilu. Sehingga akan pengaruhi kredibilitas dan integritas penyelenggara dalam melakukan tugasnya,” terangnya.

Cegah Konflik di Pemilu, Bawaslu Minta Panwas Manfaatkan IKP 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663647878739.jpg" alt="Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dalam mengatasi krisis global yang tengah terjadi. Termasuk dalam menyelesaikan masalah pangan, di mana kelaparan akut melanda berbagai negara yang disebabkan akibat konflik antarnegara.  Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada acara Global Food Security Forum di Bali, Minggu (13/11).  "Memecahkan kerawanan pangan, ya, soal bibit, soal teknologi. Soal ini itu. Tetapi, yang lebih penting adalah kesatuan, kekompakan, kemampuan antarelite nasional dan internasional untuk bekerja sama," kata Prabowo.  Prabowo menekankan, pentingnya negara-negara di dunia menghindari konflik guna mengantasi krisis global secara bersama-sama. Namun, bukan berarti mengabaikan pertahanan negara.  "Kita harus menghindari konflik, tapi bukan berarti kita tanpa pertahanan, tidak! Sebab, manusia sebagai spesies suka menguasai dan mengambil apa yang ada di depannya yang tak dilindungi dan dipertahankan. Ini sifat manusia," tuturnya.  Prabowo berharap negara-negara di dunia mencapai kesepakatan bersama, khususnya dalam KTT G20 di Bali. Mengingat pada 13-17 November 2022, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20.  "Bali juga sering disebut sebagai Pulau Dewata, Island of the God. Kami berharap akan ada magis dan keajaiban di Pulau Dewata yang kami datangi demi kedamaian dan kemakmuran," papar Prabowo.  Setelah menyampaikan sambutannya, Prabowo mendapat banyak pujian dari para hadirin. Pujian itu salah satunya datang dari wartawan senior, Desi Anwar.  "Saya hanya ingin katakan, saya sangat terkesan. Maksudku, saya tak bisa berkata-kata. Itu sangat bagus, kuliah panjang yang sangat bagus," pungkasnya.  &nbsp;

Menhan Prabowo Ajak Pemimpin Dunia Cegah Konflik Guna Tuntaskan Krisis

cegah konflik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#cegah konflik

Berita Terkini

Kemendagri Desak Daerah Percepat Penegasan Batas Desa untuk Cegah Konflik dan Atur Dana Desa

Cegah Konflik Agama Lewat Rumah Moderasi Beragama di Kampus

Cegah Konflik di Pemilu, Bawaslu Minta Panwas Manfaatkan IKP 2024

Menhan Prabowo Ajak Pemimpin Dunia Cegah Konflik Guna Tuntaskan Krisis

Download Aplikasi JawaPos.com