<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Bowo-Sidik-Pangarso-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan pribadi (pledoi). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan pribadi (pledoi). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono dituntut hukuman dua tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa meyakini, Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap mantan Anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso melalui orang kepercayaannya, Indung Andriani.  Perbuatan yang dilakukan Taufik diduga bersama-sama dengan mantan Marketing Manajer PT HTK, Asty Winasti. Asti sendiri telah dihukum satu tahun dan enam bulan penjara.  "Menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan Terdakwa Taufik Agustono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa Amir Nurdianto membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/11).  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan," sambungnya.  Jaksa menilai Taufik dan Asty memberikan suap kepada Bowo Sidik melalui Indung sebesar USD 163.733.00 dan Rp 311.022.932. Suap itu diberikan Taufik dan Asty agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan dan atau sewa kapal dengan PT PILOG.  Jaksa juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan dinilai Taufik tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi.  "Hal yang meringankan Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum," pungkas Jaksa.  Taufik dituntut melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  https://www.youtube.com/watch?v=k9886jY0rt0

Suap Bowo Sidik, Eks Direktur Transportasi Kimia Dituntut 2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/kriminal-polda-jatim-ungkap-uang-palsu-jember-02-gg.jpg" alt="Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim ungkap tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Jember dengan menangkap dua tersangka berinisial UD dan SK. Dari pengungkapan itu Polda Jatim mengamankan uang palsu senilai Rp633 juta. Baran" width="100%">
<figcaption>Tim Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim ungkap tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Jember dengan menangkap dua tersangka berinisial UD dan SK. Dari pengungkapan itu Polda Jatim mengamankan uang palsu senilai Rp633 juta. Baran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan uang hasil penanganan perkara suap yang melibatkan koruptor Bowo Sidik Pangarso ke kas negara. Setoran ini merupakan upaya pengembalian kerugian negara atau Asset Recovery, akibat perbuatan pidana korupsi yang dilakukan pelaku. "Total keseluruhannya sebesar Rp 10.424.031.000,00 dan SGD 1.060 serta USD 50," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (3/5). KPK melalui Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono pada Jumat, 24 24 April 2020, telah melakukan penyetoran ke kas negara. Menurut Ali, pengembalian ke kas negara itu terdiri dari sejumlah uang yang telah disita KPK dalam penanganan perkara suap. Adapun proses setoran dilakukan secara bertahap yakni, pada 22 Januari 2020, jumlah yang disetorkan senilai Rp 1,850 miliar. Selanjutnya pasa 24 April 2020, jumlah yang disetorkan senilai Rp 8.574.031.000, SGD 1.060, dan USD 50. Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 10.424.031.000 dan SGD 1060 serta USD 50. Adapun setoran ini merupakan hasil tindaklanjut dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Desember 2019 atas nama Terdakwa Bowo Sidik Pangarso yang antara lain menetapkan seluruh barang bukti uang tersebut di rampas untuk negara. "KPK berkomitmen dalam setiap penyelesaian perkara akan terus memaksimalkan upaya pemulihan asset untuk negara dari hasil korupsi, baik melalui tuntutan uang pengganti maupun perampasan asset hasil Tipikor melalui penyelesaian perkara TPPU," tegas Ali. Untuk diketahui, Majelis Hakim Tipikor Jakarta pada 4 Desember 2019 telah menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 250 juta. Hakim meyakini, Bowo dinyatakan terbukti bersalah dalam menerima suap dan gratifikasi yang berlawanan dengan jabatannya sebagai anggota DPR. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=AcM6tkhdp5I &nbsp; https://www.youtube.com/watch?v=v62gOEyiP30 &nbsp; https://www.youtube.com/watch?v=wO4kZoxcUT8

Lebih dari Rp 10 M, KPK Setorkan Uang Sitaan Koruptor ke Kas Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-IDRUS-MARHAM-RIKSA-KPK-FED-6.jpg" alt="Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi terhadap dua terpidana kasus korupsi yang berbeda. Kedua terpidana itu adalah mantan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso yang terjerat kasus suap jasa pelayaran, serta mantan Sekjen Golkar Idrus Marham terkait suap proyek PLTU MT Riau-1.  "Telah dilaksanakan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Bowo Sidik Pangarso di lapas klas 1 Tangerang," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).  Dalam perkara kasus suap jasa pelayaran, Bowo Sidik Pangarso divonis lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan. Bowo dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait jabatan.  Selain itu, majelis hakim PN Tipikor Jakarta pun turut mencabut hak politiknya selama lima tahun usai menjalani pidana pokok. Bowo dinilai, terbukti menerima suap dari Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono dan General Manager Komersial PT HTK Asty Winasty.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Bowo-Sidik-Pangarso-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Secara keseluruhan, Bowo Sidik dalam perkara ini menerima suap sebesar USD 163.733 dan Rp 311,02 juta. Bowo juga menerima Rp300 juta dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera, Lamidi Jimat terkait bantuan mendapatkan proyek penyediaan BBM dan penagihan piutang PT Djakarta Llyod senilai Rp 2 miliar.  Selain itu, Bowo juga terbukti menerima gratifikasi SGD 700 ribu dan Rp 600 juta dari sejumlah sumber dengan nilai yang bervariasi yang berlangsung sejak 2016 saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII dan anggota Badan Anggaran DPR (Banggar).  Sementara itu, Idrus Marham yang juga mantan menteri sosial era Joko Widodo telah dieksekusi ke lapas klas 1 Cipinang terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1. Idrus akan menjalani masa hukuman selama dua tahun menyusul dikabulkannya kasasi oleh Mahkamah Agung (MA).  Padahal, hukuman Idrus sebelumnya diperberat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi lima tahun penjara dari putusan tingkat pertama pada PN Tipikor Jakarta yang divonis 3 tahun penjara.

KPK Jebloskan Bowo Sidik dan Idrus Marham ke Lapas Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Bowo-Sidik-Pangarso-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan pribadi (pledoi). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan pribadi (pledoi). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso divonis bersalah dalam perkara suap terkait dengan kerja sama angkutan pelayaran antara PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Mantan anggota DPR itu juga dinyatakan terbukti menerima gratifikasi.  Kemarin (4/12) majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan untuk Bowo. Majelis hakim yang diketuai Yanto juga mencabut hak politik Bowo selama empat tahun yang berlaku setelah masa pemidanaan selesai.  ’’Menyatakan terdakwa Bowo Sidik Pangarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,’’ kata Yanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.  Putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Sebelumya, jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.  Hal yang memberatkan bagi Bowo, menurut hakim, perbuatan menerima suap USD 163.733 dan Rp 311,02 juta dari PT HTK itu tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi.  Selain suap, Bowo didakwa menerima Rp 300 juta dari Dirut PT Ardila Insan Sejahtera Lamidi Jimat terkait dengan proyek penyediaan BBM dan penagihan piutang PT Djakarta Llyod sejumlah Rp 2 miliar. Bowo juga menerima SGD 700 ribu dan Rp 600 juta dari sejumlah sumber dengan nilai variatif sejak menjabat wakil ketua komisi VII dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.  Bowo memilih pikir-pikir sebelum menentukan langkah selanjutnya. ’’Kami pikir-pikir, Yang Mulia,’’ ujarnya.

Hakim Cabut Hak Politik Bowo Sidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Juru-Bicara-Kpk-Febri-Diansyah-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Juru Bicara Kpk Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kpk Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Komisaris PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Theo Lykatompesy sebagai saksi terkait kasus dugaan suap kerjasama pengerjaan pengangkutan atau sewa kapal untuk distribusi pupuk antara PT HTK dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Theo diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur PT HTK Taufik Agustono.  Juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, penyidik mendalami sumber uang suap yang diduga diberikan Taufik dan Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti kepada mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso melalui anak buahnya Indung.  "Penyidik mendalami keterangan saksi terkait aliran dana kepada terdakwa BSP (Bowo Sidik Pangarso) dari PT Humpuss Transportasi Kimia," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).  KPK menduga, uang suap yang diberikan lantaran Bowo telah membantu PT HTK mendapatkan kembali kontrak kerjasama pengerjaan pengangkutan atau sewa kapal untuk distribusi pupuk dengan PT PILOG itu berasal dari PT HTK. Dalam perkara ini, KPK pada hari Rabu (16/10) telah menetapkan Taufik sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara kerja sama pengangkutan bidang pelayaran.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni, mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso (BSP), Indung (IND) dari unsur swasta dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (ASW). KPK menduga, PT HTK memiliki kontrak pengangkutan dengan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik selama 2013—2018. Ketiga tersangka tersebut telah menjalani proawa pengadilan.  Pada tahun 2015, kontrak ini dihentikan karena membutuhkan kapal dengan kapasitas yang lebih besar yang tidak dimiliki oleh PT HTK. Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia.  Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan Bowo Sidik yang merupakan anggota DPR RI. Bowo kemudian bertemu dengan Asty selaku Marketing Manager PT HTK.  Tersangka Taufik lantas diduga bertemu dengan beberapa pihak, termasuk Asty dan Bowo. Pertemuan itu untuk menyepakati kelanjutan kerja sama sewa menyewa kapal yang sempat terhenti pada tahun 2015.  Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 2019 dilakukan nota kesepahaman (MoU) antara PT PILOG (Pupuk Indonesia Logistik) dan PT HTK, salah satu materi MoU-nya adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

KPK Cecar Komisaris PT Humpuss Terkait Sumber Suap ke Bowo Sidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/penyuap-bowo-sidik.jpg" alt="Manager Commercial PT Humpuss Transportasi Kimia (HKT) Asty Winasti menjalani sidang vonis di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/8)." width="100%">
<figcaption>Manager Commercial PT Humpuss Transportasi Kimia (HKT) Asty Winasti menjalani sidang vonis di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Manager Commercial PT Humpuss Transportasi Kimia (HKT) Asty Winasti divonis satu tahun dan enam bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Selain dihukum pidana, Asty juga didenda sebesar Rp 50 juta subsider empat bulan kurungan.  "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (21/8).  Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Asty dinilai tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.  "Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya," ucap hakim Rianto.  Hakim meyakini, Asty telah menyuap anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso sebesar Rp 311.022.932 dan USD 158.733. Suap itu dilakukan bersama dengan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia, Taufik Agustono.  Suap yang diberikan Asty dan Taufik bertujuan agar Bowo selaku anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN dan BUMN di seluruh Indonesia membantu PT Humpuss Transportasi Kimia mendapatkan pekerjaan jasa pengangkutan dan sewa kapal dengan PT Pilog.  Suap tersebut dilakukan secara bertahap yakni pada 1 Oktober 2018 sebesar Rp 221.522.932 di Rumah Sakit Pondok Indah melalui orang kepercayaan Bowo Sidik, Indung Andriani. Selanjutnya pada 1 November 2018 sebesar USD 59.587 di Coffee Lounge Hotel Grand Melia melalui Indung Andriani. Selain, pada 20 Desember 2018 sebesar USD 21.327 di Coffee Lounge Hotel Grand Melia melalui Indung Andriani.  Kemudian pada 26 Februari 2018 sebesar USD 7.819 di kantor PT HTK melalui Indung Andriani. Pada 27 Maret 2019 sebesar Rp 89.449.000 di kantor PT HTK melalui Indung Andriani. Bahkan, majelis hakim menyebut, Asty menerima fee sebesar USD 23.977.  Menurut majelis hakim perbuatan Asty terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHAP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHAP.  Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya Asty dituntut 2 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Atas vonis tersebut, terdakwa Asty melalui kuasa hukum menyatakan pikir-pikir. Sementara jaksa KPK juga menyatakan yang sama, yakni pikir-pikir.

Penyuap Politikus Golkar Bowo Sidik Divonis 1,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Enggar-Soal-Beras3-Sachril.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk menghadirkan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, sebagai saksi di persidangan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso. Sebab, Enggar sudah tiga kali mangkir dari panggilan KPK di tingkat penyidikan terkait perkara gratifikasi Bowo Sidik Pangarso.  Sementara KPK sudah melimpahkan berkas Bowo Pangarso ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk disidangkan. "Nanti jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan apakah perlu memanggil yang bersangkutan kembali atau memanggil saksi-saksi yang lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/7).  Febri menyayangkan sikap Enggar yang tidak taat hukum untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Bowo. Mangkirnya Enggar dinilai sebagai contoh buruk yang ditunjukkan penyelenggara negara setingkat menteri.  "Boleh dibilang kami sesalkan ya, ketika ada penyelenggara negara apalagi setingkat menteri tidak cukup memberikan contoh yang baik untuk hadir dalam proses pemeriksaan sebagai saksi di KPK," ucap Febri.  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, seharusnya Enggar dapat menunjukkan itikad baik dengan sikap komitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun, sikap tersebut tidak ditunjukkan oleh politikus Partai Nasdem tersebut.  "Padahal kita tahu Presiden juga sangat berkomitmen dengan pemberantasan korupsi sebagaimana yang sering disampaikan oleh Presiden," tegas Febri.  Dalam penyidikan gratifikasi Bowo Pangarso, KPK telah menggeledah sejumlah tempat, termasuk ruang kerja Enggartiasto Lukita dan ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Demokrat, Nasir. Penyidik juga menggeledah kediaman Enggar.  Dalam penggeledahan itu, tak ditemukan alat bukti apapun yang dapat disita sebagai bukti perkara. Penggeledahan dilakukan KPK untuk menelusuri dugaan sumber dana gratifikasi Bowo Pangarso.  Diduga, salah satu sumber gratifikasi Bowo berasal dari pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait gula kristal rafinasi. Bowo Pangarso menjadi tersangka dalam dua perkara.  Pertama, kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Bowo diduga sudah menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan USD 85.130.  Pihak terduga pemberi suap adalah Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti. Uang itu diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT PILOG.  Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi. Kemudian, pada pengembangan perkara, KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR. Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut. Hal itu mengingat KPK juga menemukan 400.000 amplop uang sekitar Rp 8 miliar.

KPK Sesalkan Sikap Mendag Enggar yang Tak Taat Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Enggar-Soal-Beras3-Sachril.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita agar hadir pada pemanggilan ulang yang dijadwalkan Kamis (18/7) mendatang. Sebab, politikus Nasdem itu sudah dua kali mangkir dari pemanggilan penyidik KPK untuk diperiksa terkait dugaan penerimaan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso.  "Jadi kami harap nanti pada hari Kamis, 18 Juli, saksi (Enggar, red) bisa hadir dan sekaligus juga bisa memberikan contoh yang baik kepada publik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Senin (8/7).  Karena sebagai pejabat publik, lanjut Febri, semestinya saksi-saksi yang dipanggil oleh KPK itu hadir memenuhi panggilan dan mau berbicara secara benar di hadapan penyidik.  Menurut Febri, KPK telah menerima surat dari Sekjen Kemendag terkait akan kehadiran Enggar. Dalam surat itu, pihak Kemendag juga turut menanyakan kapan Enggar akan kembali dipanggil. Sehingga, menurut Febri, adanya surat itu memperlihatkan kesediaan Enggar untuk hadir.  "Saya kira kalau dari surat yang dikirimkan oleh Sekjen Kementerian Perdagangan itu sebenarnya sudah ada pernyataan yang cukup jelas ya ini kami pandang sebagai pernyataan kesediaan untuk hadir," ucap Febri.  Oleh karena itu, KPK akan kembali mengirimkan surat pemanggilan kepada Enggar. Pada panggilan selanjutnya, KPK berharap Enggar dapat hadir dan bersaksi di hadapan penyidik.  "Informasi tentang jadwal pemeriksaan berikutnya akan kami sampaikan kembali. Kami harap setelah sebelumnya tidak datang dua kali di jadwal sebelumnya, maka pada penjadwalan berikutnya Mendag dapat datang memenuhi kewajiban hukumnya sebagai Saksi," ucap Febri.  Sebelumnya, Enggar pun tak dapat menghadiri panggilan penyidik pada Selasa (2/7) lalu. Alasan ketidakhadirannya ke KPK, karena tengah berada di luar negeri untuk menjalani sejumlah kegiatan kenegaraan.  Dalam penyidikan gratifikasi Bowo, KPK telah menggeledah sejumlah tempat, termasuk ruang kerja Enggartiasto Lukita dan ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Demokrat, Nasir.  Penyidik juga turut menggeledah kediaman Enggar. Dalam penggeledahan itu tak ditemukan alat bukti apapun yang dapat disita sebagai bukti perkara.  Diketahui saat ini KPK mulai menelusuri dugaan sumber dana gratifikasi Bowo Sidik Pangarso terkait sejumlah kewenangannya sebagai anggota DPR. Salah satu dugaannya ialah terkait penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait gula kristal rafinasi.  Bowo Sidik menjadi tersangka dalam dua jenis perkara. Pertama, kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).  Bowo diduga sudah menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat. Pihak terduga pemberi suap adalah Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti.  Uang itu diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT PILOG. Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi.  Kemudian, pada pengembangan perkara, KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR. Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut. Hal itu mengingat KPK juga menemukan 400.000 amplop uang sekitar Rp 8 miliar.  &nbsp;

Mendag Enggar Sudah Dua Kali Mangkir dari Panggilan KPK

Bowo Sidik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bowo Sidik

Berita Terkini