<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/sHx0iLfzzr8s8KPighPuAXHMs3YOlciD2NbraeBz-2886249899.jpg" alt="Ilustrasi CPNS Pemkab Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS Pemkab Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah berencana kembali membuka seleksi CPNS di tahun ini. Namun Pemkab Gresik masih belum menyusun kebutuhan pegawai untuk mengajukan formasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik menyatakan lebih dulu menghitung beban kerja dan kebutuhan di lapangan. Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Utomo mengatakan, saat ini masih menata ASN di lingkungan Pemkab Gresik. &rdquo;Baik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, paruh waktu maupun PNS,&rdquo; ujar Agung Endro Utomo. Menurut dia, di lapangan masih terjadi ketidaksesuaian beban kerja. Karena itu, pihaknya akan lebih dulu fokus pemenuhan beban kerja. &rdquo;Jika beban kerja sudah sesuai, nanti akan terlihat mana posisi yang butuh seleksi,&rdquo; ucap Agung Endro Utomo. Mantan Camat Gresik itu belum bisa memastikan apakah Pemkab Gresik akan membuka seleksi CPNS. Yang jelas, jika dibuka akan diajukan sejumlah pegawai yang pensiun. Tahun ini ada sekitar 300 ASN yang pensiun. &rdquo;Lebih sedikit dari tahun lalu yang mencapai sekitar 400 pegawai,&rdquo; imbuh Agung Endro Utomo. Seleksi CPNS 2025 terdapat sejumlah formasi yang tidak ada pendaftar. Seperti dokter spesialis di RSUD Ibnu Sina dan RS Gresik Sehati. Terkait pemenuhan dokter spesialis itu, Agung menyebut bahwa terdapat beragam mekanisme yang bisa dilakukan. Seperti kerja sama rumah sakit dengan rumah sakit lain, baik Gresik maupun luar kota. &rdquo;Bisa juga rekrutmen melalui BLUD, jadi rumah sakit sendiri yang merekrut dokter tersebut. Tapi statusnya bukan PNS,&rdquo; jelas Agung Endro Utomo. Seperti RS Gresik Sehati, lanjut dia, di sana ada kekosongan dokter spesialis radiologi. Namun RS di Kecamatan Kedamean itu kerja sama dengan RSUD Ibnu Sina agar dokter juga praktik di Sehati.

Pemkab Gresik fokus pemenuhan beban kerja sebelum susun pengajuan formasi CPNS. Tahun lalu sejumlah formasi dibuka tapi tidak ada pelamar

Pemkab Gresik Belum Susun Pengajuan Formasi CPNS, Fokus Pemenuhan Beban Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/a1a07aaf-35c8-49e5-acfb-0f6553994e64-2833063967.jpeg" alt="Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Dokumentasi JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Dokumentasi JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya buka suara terkait isu upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang belum dibayarkan. Kabar ini viral di media sosial. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Ira Tursilawati menjelaskan mekanisme jadwal penggajian, untuk menjawab keluh kesah para pegawai. Terkait mekanisme pengupahan, Ira menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya patuh pada Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900.1.1/227 tertanggal 16 Januari 2025. "Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan perbedaan mekanisme penggajian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kategori PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu, yakni mengenai waktu dan sumber alokasi anggarannya," imbuhnya. PPPK Penuh Waktu mendapatkan gaji di awal bulan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui alokasi pos belanja pegawai. Artinya, gaji PPPK Penuh Waktu di lingkungan Pemkot Surabaya diberikan setiap tanggal 1 di awal bulan. Sementara upah PPPK Paruh Waktu dibayarkan setelah masa kerja berjalan dan bersumber dari anggaran pos belanja barang dan jasa. Artinya, upah PPPK Paruh Waktu diberikan setiap tanggal 1 pada bulan berikutnya. "Berdasarkan Diktum 20 pada Permenpan, sumber pendanaan upah dapat berasal selain dari belanja pegawai. Di Surabaya, (upah PPPK Paruh Waktu) posisinya ada di belanja barang dan jasa," terang Ira. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya, Wiwiek Widayati menegaskan bahwa isu Pemkot Surabaya terlambat membayar upah PPPK Paruh Waktu adalah keliru. Pihaknya akan segera melakukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu, setelah bulan Januari berakhir. Pada awal Februari 2026, PD akan mengajukan permohonan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). "Setelah itu, upah langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai. Jadi, bukan tidak konsisten, tetapi kita menyesuaikan aturan terbaru dari Kemenpan-RB dan Kemendagri yang baru terbit Januari ini," terang Wiwiek. Perubahan mekanisme penggajian PPPK Paruh Waktu ini adalah langkah evaluasi untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menyesuaikannya dengan ketentuan dan nomenklatur nasional. "Sepanjang aturan pedoman dari pusat mengarahkan demikian, kami di daerah wajib mengikuti. Kami harap para pegawai memahami bahwa proses ini adalah bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku," tukasnya. &nbsp;

Pemkot Surabaya beri klarifikasi soal isu gaji PPPK Paruh Waktu yang telat cair. Simak jadwal dan mekanisme pembayaran sesuai aturan terbaru

Pemkot Surabaya Buka Suara Soal Gaji PPPK Paruh Waktu yang Ramai Isu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/kekerasan-anak-2178396817.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan anak. (Freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan anak. (Freepik.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Perseteruan antar pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) masih berlanjut. Kabarnya, terduga pelaku penganiayaan sudah ditetapkan tersangka oleh Polres Gresik. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik menunggu kepastian hukum untuk bertindak. Pada 17 Oktober 2024, dugaan penganiayaan itu terjadi di ruang kantor dinas tempat keduanya bekerja. SB, 46, terduga pelaku, merupakan tenaga honorer di sana. Berikut juga DRA, 31, yang berstatus sebagai korban. Berdasar informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat DRA menyapa SB dan memberikan informasi mengenai pekerjaan memorial aset 2017&ndash;2019 yang belum rampung. Namun, komunikasi tersebut berujung cekcok setelah terduga pelaku memberikan jawaban dengan nada yang menyinggung perasaan korban. Emosi yang tak terkendali memicu SB melempar botol air mineral ke arah muka korban. Akibat lemparan tersebut, DRA mengalami luka serius dan dilarikan ke RSUD Ibnu Sina. Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Utomo mengatakan, perseteruan itu sebetulnya sudah dilakukan mediasi di internal dinas. Bahkan kepegawaian baru mendengar saat korban melayangkan laporan ke Polres Gresik. "Saat itu langsung kami panggil atasannya untuk mengetahui apa yang terjadi," ucap Agung Endro Utomo. Nah, terkait perjalanan kasusnya, pihaknya belum bisa memberikan keputusan untuk keduanya. Sebab, proses hukum masih berlangsung di Polres Gresik. "Setelah nanti proses hukum selesai, baru kami bisa memberikan tindakan," tandas Agung Endro Utomo. Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti belum memberikan respons saat dikonfirmasi mengenai status kedua pegawai tersebut. Apakah tetap bekerja normal atau ada kebijakan di internal dinas.

Kasus penganiayaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Gresik terus berlanjut, dengan satu tersangka sudah ditetapkan

BKPSDM Gresik Tunggu Proses Hukum Kasus Perseteruan Pegawai Dinas PUTR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/462576230_942604754567573_5418744518613034010_n-4117590051.jpg" alt="Peserta mengikuti tes SKD di Gedung Serbaguna Jember pada Jumat (18/10). (Diskominfo Jember/Antara)" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti tes SKD di Gedung Serbaguna Jember pada Jumat (18/10). (Diskominfo Jember/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember Sukowinarno mengatakan, tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 di Gedung Serbaguna Jember sempat terganggu akibat hujan deras dan angin kencang pada Minggu (20/10) sore. &rdquo;Hujan deras menyebabkan tenda yang dipasang panitia bocor, sehingga lokasi cek administrasi, tempat registrasi, penitipan barang, dan pemeriksaan badan, dipindah di serambi Gedung Serbaguna,&rdquo; kata Sukowinarno seperti dilansir dari Antara di Jember, Senin (21/10). Dia mengatakan kondisi tersebut menyebabkan jadwal pelaksanaan tes SKD pada Minggu (20/10) sore untuk sesi keempat juga molor dari jadwal pelaksanaan yang seharusnya dimulai pukul 15.30 hingga 17.10 WIB. &rdquo;Tes SKD sesi keempat akhirnya dilaksanakan pada pukul 17.30 hingga 20.00 WIB. Kami selaku panitia meminta maaf atas keterlambatan jadwal pelaksanaan tes CPNS tersebut, namun semuanya karena faktor alam,&rdquo; tutur Sukowinarno. Kendati hujan deras dan angin kencang, lanjut dia, tidak ada kendala dalam jaringan dan komputer untuk mengerjakan soal atau materi tes SKD CPNS tersebut aman digunakan. &rdquo;Kami akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang berada di Jember, sehingga dapat diantisipasi apabila hujan deras kembali mengguyur di kawasan Gedung Serbaguna Jember,&rdquo; terang Sukowinarno. Kabupaten Jember menjadi salah satu lokasi ujian SKD berbasis Computer Assisted Test (CAT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024. Dengan jumlah peserta sebanyak 20.120 orang, sehingga pelaksanaan tes berlangsung selama 19 hari yakni pada 18 Oktober-5 November. Tidak hanya peserta dari Jember, peserta yang mengikuti SKD di Gedung Serbaguna Jember juga berasal dari Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, dan Bondowoso. Termasuk juga dari instansi vertikal seperti Kemendikbudristek, Kemenkumham, Kementerian PANRB, Kemenhub, Kemenag, dan lainnya.

BKPSDM Kabupaten Jember mengatakan, tes SKD CPNS 2024 di Gedung Serbaguna Jember sempat terganggu akibat hujan deras dan angin kencang

Tes CPNS di Jember Sempat Terganggu akibat Hujan Deras, Lokasi Tes Bocor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ada 14.675 pendaftar dalam seleksi CPNS penempatan Pemkab Gresik. Namun, 1.922 pelamar di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Penyebab paling dominan adalah berkas tidak lengkap dan ketidaksesuaian program studi (prodi). Bagi yang dinyatakan TMS dengan penyebab berkas kurang, ada waktu untuk memperbaiki pada masa sanggah. Waktu pelaksanaannya mulai besok (20/9) sampai 22 September. &rsquo;&rsquo;Formasi yang dituju kurang lengkap juga ada hingga penyelewengan meterai. Ada yang bisa disanggah tapi ada juga yang sudah pasti gugur,&rdquo; ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Agung Endro Utomo. Pihaknya telah melakukan verifikasi keseluruhan berkas. Rencananya, hasil seleksi administrasi diumumkan hari ini (19/9). Yang jelas, imbuh Agung, sebanyak 12.753 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak menuju tahapan seleksi berikutnya. &rsquo;&rsquo;Kalau yang TMS bisa melakukan sanggah, bahkan bisa juga ternyata ada peserta yang memenuhi syarat tapi kemudian jadi TMS karena dilaporkan temannya misalkan,&rdquo; bebernya. Agung mengungkapkan, kesalahan paling menonjol adalah peserta tidak sanggup mengisi surat pernyataan. Ada lima poin dalam isi pernyataan tersebut, tetapi yang diisi hanya tiga poin. &rsquo;&rsquo;Salah satu poinnya berupa kesiapan para pendaftar ditugaskan pada unit penempatan mana pun. Otomatis langsung gagal,&rdquo; jelasnya. Hal itu ditujukan untuk mengisi sejumlah formasi yang memiliki kebutuhan serupa namun nihil pendaftar. Sebab, hingga hari penutupan, masih terdapat 80 formasi yang kosong. Sebanyak 56 di antaranya merupakan formasi dengan penempatan di tingkat kecamatan. &rsquo;&rsquo;Misal, di Kecamatan Gresik ternyata formasi penata kelola sistem informasi ada 10 pendaftar yang lolos passing grade dan diambil tiga. Maka, sisanya akan kami distribusikan ke formasi serupa pada kecamatan lainnya yang masih kurang,&rdquo; ucap Agung. Siapkan Gedung untuk Lokasi Tes Saat ini BKPSDM juga sedang mempersiapkan venue untuk lokasi tes CPNS. Di mana ditargetkan bisa menampung para peserta dari empat wilayah. Yaitu Gresik, Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Salah satu kriteria venue yang ditetapkan adalah lokasi tes harus mampu menampung 300 peserta dalam sekali pelaksanaan. Sejauh ini terdapat tiga tempat yang dipersiapkan. Yaitu Gedung Nasional Indonesia, Graha Kartini, dan Ballroom Hotel Aston. Ketiga tempat tersebut dianggap cukup representatif untuk menampung jumlah peserta. Dari ketiga alternatif itu, akan ditetapkan satu tempat sebagai venue tes. &rsquo;&rsquo;Rencananya setiap hari ada tiga kali sesi tes. Tiap tes terdiri atas 300 peserta. Jadi, sehari total ada 900 peserta tes yang harus kami tampung,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;(leh/c17/son) HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI - Jumlah pendaftar submit: 14.675 pelamar - Memenuhi syarat: 12.753 pelamar - TMS: 1.922 pelamar - Tahapan lanjutan: Masa sanggah - Waktu: 20&ndash;22 September 2024 Sumber: BKPSDM Pemkab Gresik

Ada 14.675 pendaftar dalam seleksi CPNS penempatan Pemkab Gresik. Namun, 1.922 pelamar di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Dari 14.675 Pendaftar, 1.922 Pelamar CPNS Gresik Tidak Memenuhi Syarat karena Mayoritas Berkas Tidak Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/web-asnJPG-3304361384-4201689308.jpg" alt="ILUSTRASI. Ratusan PNS Pemkot Surabaya mengikuti kegiatan halalbihalal di Balai Kota Surabaya belum lama ini (SURYANTO/RADAR SURABAYA)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Ratusan PNS Pemkot Surabaya mengikuti kegiatan halalbihalal di Balai Kota Surabaya belum lama ini (SURYANTO/RADAR SURABAYA).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya mulai fokus melakukan proses entry data untuk formasi rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini. Dilansir dari Radar Surabaya JawaPos Grup, Senin (6/5), hal ini menyusul akan segera pensiunnya sebanyak 600 pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Surabaya dalam waktu dekat. Sehun untuk mengisi kebutuhan pegawai di lingkup Pemerintah Kota Surabaya, agenda rekrutmen pegawai PNS pun terus dipersiapkan segala halnya oleh pemkot. Menurut Kepala BKPSDM Surabaya Ira Tursilowati, setiap tahunnya jumlah PNS yang pensiun mencapai angka kurang lebih 600 orang. Angka ini merupakan total keseluruhan PNS yang berada di bawah naungan Pemkot Surabaya. "Setiap tahun rata-rata itu kurang lebih ada sekitar 600-an pegawai yang pensiun," kata Ira di Surabaya, Jumat (3/5). Mengingat hal tersebut, Ira menyebut, dalam waktu dekat Pemkot Surabaya juga bakal membuka rekrutmen untuk mengisi pos-pos yang ditinggalkan ratusan pegawai itu. Selain memenuhi kebutuhan dinas yang ditinggal pensiun oleh pegawainya, rekrutmen ini juga bertujuan untuk mengisi pos-pos tertentu yang dirasa sangat membutuhkan sokongan tenaga pegawai baru. Menurutnya, total jumlah kebutuhan yang akan dibuka Pemkot Surabaya dalam rekrutmen yang akan datang sebanyak 2.789 orang. Mereka nantinya akan dibagi untuk CPNS dan PPPK. Rinciannya, 680 orang untuk mengisi kebutuhan CPNS dan 2.109 orang lainnya untuk kebutuhan PPPK. "Usulan tahun ini 2.789 itu disetujui semua. Kebutuhannya untuk tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis," ucapnya. Ira juga menjelaskan, kebutuhan nakes itu salah satunya adalah untuk mencukupi kebutuhan di RS Surabaya Timur yang saat ini tengah dalam proses pembangunan. Sementara itu, untuk kebutuhan guru atau tenaga pendidik, Ira menuturkan bahwa, nantinya pengrekrutan akan dipenuhi melalui rekrutmen PPPK. Ira mengonfirmasi bahwa, saat ini BKPSDM tengah fokus melakukan entry data untuk formasi tersebut. Menurut Ira, saat proses entry data ini telah selesai, maka BKPSDM akan segera mengumumkannya. "Sementara ini entry rencana kebutuhan. Nanti perkiraan akhir bulan Mei pengumuman formasinya," ungkapnya.

Total jumlah kebutuhan yang akan dibuka Pemkot Surabaya dalam rekrutmen yang akan datang sebanyak 2.789 orang.

Siap-siap! Pemkot Surabaya Bakal Rekrut 2.789 CPNS dan PPPK Baru Tahun Ini, Intip Formasi yang Dibutuhkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Moratorium pengangkatan CPNS berdampak pada jumlah pegawai yang terus menyusut. Tahun ini Pemkot Surabaya masih kekurangan 4.404 PNS. Untuk memaksimalkan pekerjaan, pemkot mengandalkan tenaga kontrak. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Ira Tursilowati menyatakan, pihaknya telah menganalisis beban kerja pegawai. Hasilnya, seluruh OPD memang kekurangan PNS atau yang kini dikenal dengan ASN. &rdquo;Khususnya di bidang-bidang teknis,&rdquo; kata Ira&nbsp;Selasa (27/6). Pengurangan ASN itu disebabkan sejumlah faktor. Pemicu utamanya adalah moratorium dari pemerintah pusat. Sudah beberapa tahun Surabaya tidak kebagian pengangkatan PNS. &rdquo;Sampai tahun ini, dari pemerintah pusat tidak ada pengangkatan CPNS,&rdquo; jelasnya. Banyaknya PNS yang memasuki masa purnatugas juga mengurangi jumlah pegawai. Setiap tahun jumlah rata-rata ASN yang pensiun mencapai 600&ndash;700 orang. Pemkot mencari solusi untuk menopang kekurangan ASN tersebut. Pemkot siap mengoptimalkan peran pegawai kontrak atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tahun ini Surabaya mendapat jatah pengangkatan PPPK sebanyak 5.000 orang. Khusus untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik atau guru. BKPSDM berencana melobi pemerintah pusat agar sebagian dialihkan untuk PPPK di luar guru dan tenaga kesehatan. &rdquo;Kami akan usulkan sebagian ke tenaga teknis. Kami masih usulkan. Hasilnya seperti apa, nanti tunggu pusat,&rdquo; ujar mantan Kabag hukum Pemkot Surabaya tersebut. Untuk mengatasi kekurangan pegawai, BKPSDM mengembangkan aplikasi. Lewat aplikasi, pemkot bisa menekan tingkat penggunaan kertas. &rdquo;Misalnya, pengajuan cuti. Jika sebelumnya kami pakai berlembar-lembar kertas dan dokumen, sekarang nggak lagi,&rdquo; ungkap Ira. Aplikasi itu dipakai untuk berbagai keperluan. Mulai pengajuan izin cuti, pensiun, hingga kenaikan pangkat. &rdquo;Kami dorong pelayanan yang efektif ini diterapkan ke semua OPD,&rdquo; tegasnya. Pada bagian lain, DPRD mendapatkan data bahwa jumlah ASN lebih sedikit ketimbang tenaga outsourcing (OS). Jumlah ASN mencapai 12 ribu orang. Tenaga OS berjumlah 25 ribu orang. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Mochamad Machmud menilai pengangkatan OS tidak dilakukan secara sistematis. Sebab, setiap OPD bebas membuka rekrutmen OS. Tidak terpusat oleh BKPSDM. &rdquo;Harusnya satu pintu melalui BKPSDM. Pendaftaran di sana karena ini urusan kepegawaian,&rdquo; katanya. Jika pengajuan OS tidak terencana, dewan khawatir berdampak serius. Salah satunya, beban APBD kian membengkak. &rdquo;Belum lagi, banyak OS yang tidak cocok di OPD yang ditempati,&rdquo; ujarnya. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi&rsquo;i meminta pemkot aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Khususnya terkait dengan kekurangan ASN. BKPSDM, misalnya, bisa mengajukan dispensasi pengangkatan ASN. &rdquo;Karena kalau tenaga kontrak kan ada keterbatasan wewenang. Bisa jadi kendala untuk pelayanan,&rdquo; paparnya.&nbsp;(mar/c14/aph) SOLUSI PEMKOT ATASI KEKURANGAN PEGAWAI 1. Gencarkan inovasi dengan membuat aplikasi. 2. Selain memudahkan pelayanan, inovasi mengurangi ketergantungan kepada tenaga pegawai. 3. Memaksimalkan peran pegawai kontrak atau PPPK. 4. Tahun ini pemkot mendapat 5 ribu kuota PPPK. Selain guru dan tenaga kesehatan, pemkot ingin sebagian PPPK ke OPD teknis lain. Penyebab ASN Menyusut - Moratorium pengangkatan CPNS - Gelombang pensiun setiap tahun - Meninggal Sumber: BKPSDM Kota Surabaya

Moratorium pengangkatan CPNS berdampak pada jumlah pegawai yang terus menyusut. Tahun ini Pemkot Surabaya masih kekurangan 4.404 PNS.

Jumlah PNS 12 Ribu, Tenaga Outsourcing Capai 25 Ribu, Pemkot Surabaya Kekurangan 4.404 PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/WhatsApp-Image-2023-04-03-at-160605-1328057692.jpg" alt="Posko pengaduan THR Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya." width="100%">
<figcaption>Posko pengaduan THR Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Fakta yang berbeda dengan surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja terkait Tunjangan Hari Raya (THR) disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Ira Tursilowati. Ira menyatakan, secara aturan dari pemerintah, tidak ada THR bagi tenaga kontrak. Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu mengungkapkan, biasanya, perlu ada Peraturan Wali Kota dulu. Perwali itu, lanjut Ira, bakal menjadi pedoman daerah untuk melakukan pemberian THR. Lantas, kapan perwali itu keluar? Ira tidak bisa memastikan kapan perwali itu keluar. Jika sudah ada perwali, pemberian THR untuk tenaga kerja kontrak yang bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya bisa dilakukan. &rdquo;Kalau ASN kan ada dua, PNS dan PPPK. (Kalau) tenaga kontrak itu memang nggak dapat. Tapi khusus ada, yang nanti sementara kita tunggu perwalinya,&rdquo; tambah Ira Tursilowati. Salah seorang tenaga kontrak Pemkot Surabaya yang bertugas di DPRD Surabaya mengatakan, sejak awal ditugaskan di DPRD Surabaya tak pernah mendapatkan THR. Pegawai yang enggan disebutkan namanya itu mengungkapkan, awal tahun, ketika ada pemotongan gaji tenaga kontrak Pemkot Surabaya disampaikan jika ada THR Lebaran 2023. &rdquo;Karena gaji kan dipotong tenaga kontrak Pemkot Surabaya jadi ada THR. Tapi, entah juga sampai sekarang kami seperti diberi harapan palsu,&rdquo; terangnya kepada JawaPos.com. Dia berharap, Pemkot Surabaya memberikan THR kepada tenaga kontrak. Sejauh ini, tenaga kontrak di DPRD Surabaya hanya bisa mengharapkan pemberian dari legislator.&nbsp; Sementara itu, pemberian THR kepada tenaga kontrak tertuang dalam&nbsp;Surat Edaran&nbsp;(SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 yang diterbitkan Kemenaker. Dijelaskan, pegawai honorer dan karyawan kontrak berhak mendapatkan THR. &rdquo;Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh,&rdquo; kata Menaker Ida Fauziah mengutip&nbsp;laman&nbsp;resmi Setkab.

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya menyatakan THR untuk tenaga kerja kontrak di pemkot tunggu perwali

Ditanya Soal THR Tenaga Kontrak Pemkot Surabaya, BKPSDM Sebut Tunggu Perwali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surakarta menyebut, ada dua calon pegawai negeri sipil (CPNS) mundur usai pengumuman lolos seleksi penerimaan tahun 2021.  ”Total kan ada 120, yang saya serahkan 118. Dua orang mundur itu kalau ditanya kemarin pada prinsipnya tidak sesuai dengan ekspektasi,” kata Kepala BKPSDM Kota Surakarta Dwi Ariyatno seperti dilansir dari Antara di Solo.  Meski demikian, dia memastikan dua orang yang mundur tersebut tidak terkena sanksi karena keduanya mundur sebelum pengangkatan resmi. ”Posisinya bukan sejak pengangkatan tapi pascapengumuman, jadi sebelum pengangkatan. Kalau yang dikatakan BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang kena sanksi itu yang sudah diberi SK (Surat Keputusan) tapi mundur, nah itu kena sanksi,” terang Dwi.  Dia mengatakan, kedua CPNS yang mengundurkan diri tersebut merupakan tenaga kesehatan. ”Dokter gigi dan psikolog klinis. Bahasanya ya tidak sesuai ekspektasi saat dia melamar,” tutur Dwi.  Mengingat usai pengumuman masih ada proses pemberkasan, pihaknya bisa mencari pengganti untuk kedua CPNS yang mundur tersebut. ”Kan ada proses pemberkasan, nah dia menyatakan mundur saya boleh mengajukan pengganti. Makanya saya dapat ganti dua, diambilkan sesuai urutan atas,” papar Dwi.  Sementara itu sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyayangkan ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lulus seleksi namun mengundurkan diri. Hal itu merugikan negara karena pemerintah telah menghitung jumlah CPNS yang diperlukan beserta biayanya, namun tidak mendapatkan sumber daya manusia (SDM) sesuai harapan.  ”Pemerintah seharusnya mendapatkan ASN yang dibutuhkan. Namun, karena ada yang mengundurkan diri, formasinya jadi kosong. Biaya yang dikeluarkan besar, tapi tidak mendapatkan SDM-nya,” kata Tjahjo.  Terkait dugaan alasan ratusan CPNS tersebut mengundurkan diri karena gaji PNS kecil, Tjahjo mengatakan, seharusnya calon pelamar memahami hak dan kewajiban menjadi abdi negara sebelum melamar formasi CPNS. ”Harusnya, CPNS sudah tahu berapa gaji dan penerimaan per bulan. Kalau mau (gaji) lebih, ya bisnis saja,” ucap Tjahjo.  Dia mengakui gaji PNS untuk formasi tertentu masih ada yang di bawah Rp 5 juta per bulan. Namun, jumlah tersebut belum termasuk tunjangan, honor lembur, dan dana pensiun seumur hidup.  Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Jumat (27/5), tercatat 100 CPNS yang lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021 mengundurkan diri. Angka tersebut turun lima orang setelah pada Jumat (20/5) BKN mencatat terdapat 105 CPNS yang lolos seleksi penerimaan tahun 2021 mengundurkan diri.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

BKPSDM Surakarta Sebut Dua CPNS Mundur usai Pengumuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220522_172208.jpg" alt="Kebakaran Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu (22/5) sore. Teofilusianto Timotius/Antara" width="100%">
<figcaption>Kebakaran Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu (22/5) sore. Teofilusianto Timotius/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 8.013 arsip data pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ludes terbakar. Data-data itu ludes saat peristiwa kebakaran Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kapuas Hulu, Minggu (22/5) sekitar pukul 15.48 WIB.  ”Semua data arsip pegawai Kapuas Hulu tidak bisa diselamatkan, termasuk SK CPNS dan SK PPPK non-guru,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kapuas Hulu Sudarso seperti dilansir dari Antara di lokasi kebakaran jalan Danau Luar Kota Putussibau, Kapuas Hulu, Minggu (22/5).  Dia menyampaikan, untuk data arsip pegawai aktif sebanyak 4.658 dan keseluruhan arsip pegawai Kapuas Hulu sebanyak 8.013. Surat keputusan (SK) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kapuas Hulu sebanyak 105 dan 16 SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) non-guru.  ”SK CPNS dan SK PPPK non-guru itu rencananya Senin (23/5) akan dibagikan, tetapi karena kebakaran kami tetap berusaha, kemungkinan sementara SK dalam bentuk draf dan kemungkinan tetap dibagikan besok (23/5),” ujar Sudarso.  Selain arsip pegawai, satu mobil dinas jenis Innova yang terparkir di samping belakang Gedung BKPSDM Kapuas Hulu juga tidak bisa diselamatkan. Pantauan di lokasi kebakaran pukul 18.15 WIB, tim gabungan pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui.

BKPSDM Sebut 8.013 Data Pegawai Kapuas Hulu Hangus Terbakar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BKPSDM

Berita Terkini