<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/1000204115-513294498.jpg" alt="Lagu All I Want for Christmas Is You dari Mariah Carey, salah satu cocok diputar di momen perayaan Natal 2025. (YouTube Mariah Carey)" width="100%">
<figcaption>Lagu All I Want for Christmas Is You dari Mariah Carey, salah satu cocok diputar di momen perayaan Natal 2025. (YouTube Mariah Carey)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan pemutaran lagu rohani, khususnya yang terkait momen Natal, secara komersial atau dipergunakan dalam ruang publik berbayar, maka kewajiban pembayaran royalti tetap berlaku. Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum Achmad Iqbal Taufiq menyebutkan setiap penggunaan lagu dan/atau musik, termasuk lagu rohani dalam bentuk acara ibadah berbayar, konser rohani, tayangan digital, maupun pemanfaatan komersial lainnya, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. "Pelindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik tidak mengenal kategori genre. Lagu rohani tetap merupakan karya cipta yang dilindungi undang-undang," ucap Iqbal dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (31/12). Dia mengatakan penegasan tersebut sejalan dengan prinsip dasar pelindungan hak cipta yang memberikan penghargaan dan pelindungan kepada pencipta, pemegang hak cipta, serta pelaku ekonomi kreatif yang menggantungkan hidupnya dari karya cipta, tanpa membedakan jenis dan tema lagu. Iqbal menuturkan musik menjadi pembangun suasana terbaik utamanya di momen-momen perayaan keagamaan. Lagu legendaris, "All I Want for Christmas Is You" dan "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas", misalnya selalu diputar di berbagai tempat pada perayaan Natal. Dilansir dari The Economist, kata dia, lagu tersebut menjadi sumber pendapatan tahunan yang fantastis, dengan estimasi royalti mencapai sekitar USD 2,5 juta hingga 3 juta atau setara dengan Rp 39,3 miliar hingga Rp 49 miliar per tahun. Bahkan, analisis terbaru dari Billboard memperkirakan total akumulasi royalti kini telah melampaui USD 100 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun, seiring dengan ledakan penggunaan streaming. "Hal ini menunjukkan bahwa lagu rohani tidak luput dari pelindung hak cipta dan royalti," tuturnya. Ia menjelaskan kewajiban pembayaran royalti bukan semata-mata persoalan legalitas, melainkan juga bentuk keadilan bagi pencipta. Menurutnya, masih banyak pihak yang beranggapan lagu rohani bersifat bebas digunakan, padahal pelindungan hukum tetap berlaku sepanjang pencipta tidak melepaskan haknya. Untuk itu, dirinya mendorong seluruh penyelenggara acara rohani, pengelola platform, maupun institusi yang menggunakan lagu rohani untuk melakukan perizinan dan pembayaran royalti melalui mekanisme resmi. "Prinsipnya sederhana, siapa pun yang menikmati manfaat ekonomi dari karya cipta orang lain, wajib memberikan penghargaan melalui mekanisme pembayaran royalti,&rdquo; kata Iqbal menambahkan. DJKI juga mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau lembaga terkait dalam proses perizinan penggunaan lagu dan/atau musik. Langkah itu penting untuk memastikan distribusi royalti berjalan transparan dan tepat sasaran. Melalui kebijakan tersebut, DJKI berharap ekosistem industri musik Indonesia, termasuk musik rohani, dapat berkembang lebih sehat, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum baik bagi pencipta maupun pengguna karya cipta. Selain itu, DJKI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk penggunaan lagu rohani tanpa izin.

pemutaran lagu rohani, khususnya yang terkait momen Natal, secara komersial atau dipergunakan dalam ruang publik tetap harus bayar royalti

Kemenkum Nyatakan Pemutaran Lagu Natal di Ruang Publik Tetap Harus Bayar Royalti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/JKT_Dekorasi-Natal-di-Pusat-Perbelanjaan_Salman-Toyibi_-5-1274103788-290150580.jpg" alt="Ilustrasi perayaan natal di salah satu mal di Jakarta. DJKI mengingatkan penggunaan lagu rohani, termasuk lagu Natal untuk tujuan komersial dikenakan royalti. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perayaan natal di salah satu mal di Jakarta. DJKI mengingatkan penggunaan lagu rohani, termasuk lagu Natal untuk tujuan komersial dikenakan royalti. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lagu-lagu ikonik seperti All I Want for Christmas Is You milik Mariah Carey bukan sekadar penghias suasana Natal. Di balik nadanya yang ceria, lagu ini adalah "mesin uang" yang menghasilkan royalti fantastis, mencapai Rp 39 miliar hingga Rp 49 miliar setiap tahunnya. Bahkan, analisis terbaru Billboard memperkirakan total royalti lagu tersebut telah menembus angka Rp 1,5 triliun berkat ledakan tren streaming. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan: Lagu rohani tidak bebas hak cipta, termasuk lagu rohani Natal bila tujuannya untuk komersial. <h2>Hak Cipta Tak Pandang Genre</h2> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menegaskan bahwa penggunaan lagu rohani dalam acara berbayar, konser, hingga tayangan digital tetap tunduk pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Artinya, meski bertema keagamaan, jika lagu tersebut digunakan untuk tujuan komersial, ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk melindungi para pencipta dan pelaku ekonomi kreatif yang menggantungkan hidup dari karya mereka. <h2>Kapan Harus Bayar Royalti?</h2> Banyak yang mengira lagu rohani boleh diputar bebas di mana saja. Namun, Analis Hukum Ahli Muda DJKI, Achmad Iqbal Taufiq, meluruskan pandangan tersebut. "Pelindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik tidak mengenal kategori genre. Lagu rohani tetap merupakan karya cipta yang dilindungi undang-undang. Ketika dimanfaatkan secara komersial atau dipergunakan dalam ruang publik berbayar, kewajiban pembayaran royalti tetap berlaku," ujar Achmad Iqbal Taufiq dalam keterangannya, Kamis (25/12). Ia menekankan bahwa pembayaran royalti adalah bentuk keadilan bagi para pencipta lagu yang telah berkarya. <h2>Mekanisme Perizinan yang Sah</h2> Untuk menghindari masalah hukum, penyelenggara acara atau pengelola platform diimbau untuk mengurus perizinan secara resmi. DJKI meminta masyarakat bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pihaknya mendorong seluruh penyelenggara acara rohani, pengelola platform, maupun institusi yang menggunakan lagu rohani untuk tujuan komersial agar mengajukan perizinan dan membayar royalti melalui mekanisme resmi.&nbsp; "Prinsipnya sederhana, siapa pun yang menikmati manfaat ekonomi dari karya cipta orang lain, wajib memberikan penghargaan melalui mekanisme pembayaran royalti," tambah Iqbal. <h2>Komitmen Penegakan Hukum</h2> Langkah ini diambil agar ekosistem musik di Indonesia, termasuk musik rohani, menjadi lebih sehat dan transparan. DJKI tidak hanya fokus pada penindakan hukum terhadap pelanggar, tetapi juga gencar melakukan edukasi. Dengan memahami prosedur perizinan, diharapkan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, dan para pencipta lagu tetap mendapatkan hak ekonomi yang semestinya mereka terima.

Artikel ini membahas pentingnya memahami hak cipta lagu rohani dan kewajiban royalti bagi penyelenggara acara.

Hati-Hati, Putar Lagu Rohani Natal untuk Komersial Wajib Bayar Royalti, Ini Aturannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/19/IMG_0683JPG-3927311434.jpg" alt="Anak-anak player escort menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama para Timnas Indonesia U-23 dalam laga penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (18/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anak-anak player escort menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama para Timnas Indonesia U-23 dalam laga penyisihan Grup A Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (18/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Bidang Kolekting dan Lisensi, Yessi Kurniawan, menegaskan penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk tujuan komersial akan dikenakan kewajiban membayar royalti. &ldquo;Misalnya dinyanyikan dalam orkestra, simfoni, begitu ya. Kalau dimainkan dalam pertunjukan seperti itu, semuanya harus membayar melalui LMKN,&rdquo; kata Yessi kepada wartawan, Rabu (7/8). Menurutnya, meskipun lagu tersebut adalah lagu kebangsaan, penggunaan dalam konteks komersial, seperti pertunjukan berbayar atau acara yang menghasilkan keuntungan, tetap masuk dalam kategori yang wajib membayar royalti.&nbsp; &ldquo;Itu dari penggunaan komersial, seperti lagu-lagu kebangsaan yang digunakan oleh orkestra, simfoni, dan sebagainya. Semua itu bayar,&rdquo; tegasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa lagu Indonesia Raya adalah ciptaan Wage Rudolf Soepratman, yang wafat pada 17 Agustus 1938. Yessi mengungkapkan, ahli waris W.R. Supratman telah memberikan kuasa pengelolaan hak cipta lagu tersebut kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai lembaga manajemen kolektif. Oleh karena itu, LMKN menyalurkan royalti dari pemanfaatan komersial lagu tersebut ke YKCI. &ldquo;Seingat saya, ahli waris dari W.R. Supratman memberikan kuasanya kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia, dan kita salurkan royaltinya ke sana,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, penggunaan lagu Indonesia Raya oleh pemerintah untuk kepentingan nasional tidak dikenakan royalti. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur bahwa karya cipta bisa digunakan tanpa izin jika untuk kepentingan negara.

Penggunaan lagu Indonesia Raya untuk tujuan komersial harus membayar royalti, kata LMKN, dan akan disalurkan ke ahli Waris WR Supratman.

LMKN: Putar Lagu Indonesia Raya Wajib Bayar Royalti Jika untuk Tujuan Komersial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/13/i-1882346629.jpg" alt="Ketua LMKN Dharma Oratmangun (tengah) bersama Ikke Nurjanah dan Isra. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua LMKN Dharma Oratmangun (tengah) bersama Ikke Nurjanah dan Isra. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyampaikan sikap tegas bahwa kafe, restoran, dan tempat usaha komersial harus membayar royalti ketika menggunakan lagu atau musik.&nbsp; Ketegasan LMKN tersebut diklaim sebagai bagian dari amanat Undang Undang dimana LMKN diberi mandat untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan royalti. Ketua LMKN Dharma Oratmangun secara tegas mengatakan bahwa memutar musik instrumental yang hanya menampilkan suara burung, gemericik air, dan sejenisnya tanpa ada lirik lagunya, juga dikenakan kewajiban membayar royalti dan bakal ditagih oleh LMKN. "Misalnya dia putar suara burung sekalipun, itu harus bayar royalti. Karena disitu ada hak dari produser fonogramnya," kata Dharma Oratmangun. Pernyataan tegas LMKN tersebut sebagai respons atas sejumlah pemilik kafe dan restoran yang keberatan akan kewajiban membayar royalti ketika memutar lagu. Sejumlah dari mereka kemudian berinisiatif untuk memutarkan musik instrumental yang memperdengarkan suara alam seperti gemericik air, suara burung, dan sejenisnya di tempat usaha mereka untuk tujuan menghindari kewajiban membayar royalti. LMKN menyatakan, apabila pemilik usaha tidak mau bayar royalti, sebaiknya mereka tidak usah memutar lagu atau musik di tempat usahanya. Karena memutar lagu di tempat usaha sebenarnya tidak ada kewajiban bagi mereka. "Kalau nggak mau bayar royalti jangan putar lagu atau musik, kan ggak ada kewajiban juga harus memutar musik," tegas Dharma Oratmangun. Dia juga mengatakan, LMKN tetap akan menagih royalti apabila tempat usaha tidak memutar lagu atau musik bahasa Indonesia atau hanya memutar lagu-lagu barat. Pasalnya, LMKN sudah bekerja sama dengan banyak negara untuk menarik royalti atas lagu-lagu yang diputar di Indonesia. "Kalau mereka memutar lagu, musik, mau itu lagu Indonesia atau lagu barat, tetap wajib bayar royalti," tuturnya.

LMKN menegaskan bahwa kafe dan restoran harus membayar royalti meski hanya memutar suara alam, terkait hak dari produser fonogramnya.

LMKN Tegaskan Kafe yang Putar Suara Burung Harus Bayar Royalti, Dharma Oratmangun: Ada Hak dari Produser Fonogramnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Agnez-Mo-di-Madame-Tussauds-2.jpg" alt="Agnez Mo asli (kanan) dan versi lilinnya yang ada di Madame Tussauds Singapura. (Instagram mtssingapore)" width="100%">
<figcaption>Agnez Mo asli (kanan) dan versi lilinnya yang ada di Madame Tussauds Singapura. (Instagram mtssingapore)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyanyi Agnes Monica atau yang akrab disapa Agnez Mo mengatakan bahwa dirinya sempat membedah Undang Undang Hak Cipta. Itu setelah dia digugat oleh Pencipta Lagu Ari Bias karena menyanyikan lagu Bilang Saja di 3 acara konser pada tahun 2023 silam. Dia sengaja mempelajari UU Hak Cipta dari awal sampai akhir agar bisa memahami titik masalah atas kasus yang dialaminya tersebut. Agnez Mo melakukannya juga supaya tidak salah ketika buka suara tentang hal ini ke hadapan publik. Salah satu yang diungkap Agnez Mo, berdasarkan aturan yang saat ini berlaku, royalti yang didapat pencipta lagu adalah sebesar 2 persen dari penjualan tiket. "Royalti yang didapatkan pencipta lagu adalah 2 persen dari penjualan tiket. Kita mana tahu 2 persen itu angkanya berapa? Kan penjualan tiket bukan tugasnya penyanyi. Yang tahu berapa angkanya dari 2 persen itu adalah penyelenggara harusnya," kata Agnez Mo dalam podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Di sisi lain, Agnez Mo sebagai performer mengaku tidak ada urusan dengan jumlah penonton. Mau banyak atau sedikit jumlah penonton, dia tetap akan perform secara profesional. "Fee penyanyi adalah upah jasa untuk gua perform," kata Agnez Mo. Lebih lanjut, pelantun lagu Matahariku itu mengatakan, dia sebenarnya tidak setuju kasus yang dialaminya disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Sebab, Agnez merasa tidak pernah mengklaim lagu Bilang Saja sebagai miliknya. "Ini masalah performing rights. Apalagi ini lagu aku kan. Dia (Ari Bias) kasih lagu itu ke label dan pihak label kasih lagu itu ke gua. Dan dipermasalahkan 20 tahun kemudian," tuturnya. Menurut Agnez Mo, dia juga punya kontribusi untuk memperkenalkan lagu Bilang Saja ke publik. Selain sebagai penyanyi, dia juga keluar uang untuk bikin video klip yang bagus pada masanya hingga keluar biaya untuk mempromosikan lagu Bilang Saja supaya dikenal luas oleh publik.

Salah satu yang diungkap Agnez Mo, berdasarkan aturan yang berlaku, royalti yang didapat pencipta lagu adalah 2 persen dari penjualan tiket.

Tegaskan Tak Setuju Penyanyi Wajib Bayar Royalti ke Pencipta Lagu, Agnez Mo: Kita Mana Tahu 2 Persen Angkanya Berapa? 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/WhatsApp-Image-2023-04-07-at-111554-3304525788.jpeg" alt="Ketua Umum LMKN Dharma Oratmangun menanggapi perseteruan Ahmad Dhani dan Once Mekel soal royalti." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum LMKN Dharma Oratmangun menanggapi perseteruan Ahmad Dhani dan Once Mekel soal royalti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perdebatan antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel terkait permasalahan royalti menjadi perhatian publik luas beberapa waktu belakangan. Perdebatan mereka berdua menjadi menarik karena menimbulkan spekulasi di masyarakat apakah menyanyikan lagu bisa berujung permasalahan pidana atau tidak. Ketua Umum LMKN Dharma Oratmangun menegaskan bahwa menyanyikan lagu yang memiliki hak cipta tidak akan berujung permasalahan pidana, dengan catatan membayarkan royalti melalui LMKN untuk kemudian didistribusikan kepada pemilik hak cipta. LMKN menegaskan tidak perlu minta izin secara langsung kepada pemilik hak cipta untuk membawakan sebuah lagu. Dharma menyebut Pasal 9 UU Hak Cipta dikecualikan soal perizinan hak cipta dalam pertunjukan musik. "Dengan syarat penyelenggara pertunjukan musik atau pengguna sudah mengurus izin dan membayar royalti ke LMKN. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 87 UU Hak Cipta yang menyatakan sebagai bukan pelanggaran," tuturnya di bilangan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (6/4). Lebih lanjut dia mengatakan, wacana untuk melaporkan penyanyi yang membawakan lagu tanpa izin pencipta tidak dapat diterapkan selama pihak event organizer atau penyelenggara pertunkukan musik membayarkan royalti. Dia pun memberikan pengandaian yang sederhana namun masuk akal seandainya setiap lagu yang dibawakan harus minta izin kepada pencipta. Dia menyebut akan menimbulkan ketidakpastian. "Kalau mau menggunakan lagu harus seizin pencipta, bisa terhenti industri musik. Karena kalau mau menyayikan lagu harus cari penciptanya kemudian negosiasi harga untuk dapat izin. Lantas kapan nyanyinya atau kapan bisa lagunya diputar?" paparnya. Lebih lanjut, penarikan royalti tidak boleh dilakukan oleh siapa pun kecuali LMKN yang mendapatkan amanat dari UU mengumpulkan sekaligus mendistribusikan royalti. LMKN secara tegas tidak membenarkan apabila ada pencipta lagu menarik sendiri royaltinya. "Users harus membayar royalti kepada LMK (satu pintu melalui LMKN) dengan tarif yang telah disahkan oleh Menkumham, bukan kepada pencipta dengan tarif yang ditentukannya sendiri," tegasnya. Guna memudahkan event organizer atau penyelenggara acara pertunjukan musik membayar royalti atas lagu-lagu yang digunakan, LMKN mempermudah mereka untuk proses pengurusan perizinannya. Cukup dengan masuk laman website lmknlisensi.id dengan mendaftarkan acara yang akan digelar dan membayarkan royalti atas lagu-lagu yang akan digunakan. Dengan demikian, maka penyelenggara acara atau EO akan terbebas dari pelanggaran hukum yang bisa berujung tindak pidana.

LMKN menegaskan tidak perlu minta izin secara langsung kepada pemilik hak cipta untuk membawakan sebuah lagu.

Tanggapi Perseteruan Ahmad Dhani dan Once, LMKN: Menyanyikan Lagu Bukan Pelanggaran Asal Bayar Royalti

bayar royalti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bayar royalti

Berita Terkini

Kemenkum Nyatakan Pemutaran Lagu Natal di Ruang Publik Tetap Harus Bayar Royalti

Hati-Hati, Putar Lagu Rohani Natal untuk Komersial Wajib Bayar Royalti, Ini Aturannya

LMKN: Putar Lagu Indonesia Raya Wajib Bayar Royalti Jika untuk Tujuan Komersial

LMKN Tegaskan Kafe yang Putar Suara Burung Harus Bayar Royalti, Dharma Oratmangun: Ada Hak dari Produser Fonogramnya

Tegaskan Tak Setuju Penyanyi Wajib Bayar Royalti ke Pencipta Lagu, Agnez Mo: Kita Mana Tahu 2 Persen Angkanya Berapa?

Tanggapi Perseteruan Ahmad Dhani dan Once, LMKN: Menyanyikan Lagu Bukan Pelanggaran Asal Bayar Royalti

Download Aplikasi JawaPos.com