<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pilkada Barito Utara harus kembali diulang untuk kedua kalinya. Bahkan kali ini, harus diulang di seluruh kabupaten. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengesahkan hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang digelar 22 Maret 2025 lalu.</p> <p>Pada PSU 22 Maret, coblosan ulang digelar di dua TPS. Yakni TPS 01 Desa Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken. Namun dalam pelaksanaannya, terbukti terjadi money politik secara masif. Bahkan, satu suara dihargai 16 juta rupiah hingga tiket umrah.</p> <p>Dalam putusannya, MK membatalkan dua pasangan calon yang bertanding. Sebab keduanya, sama-sama melakukan politik uang. Yakni paslon nomor urut 1 Gogo Purman Jaya - Hendro Nakalelo dan paslon nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah - Sastra.</p> <p>Dalam persidangan, Hakim MK Guntur Hamzah mengatakan, pihaknya menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih. Paslon nomor urut dua, berani membayar Rp16.000.000 untuk satu pemilih.</p> <p>"Bahkan, Saksi Santi Parida Dewi menerangkan telah menerima total uang Rp64.000.000 untuk satu keluarga," ujarnya di Gedung MK, Rabu (14/5).</p> <p>Sementara paslon nomor urut 1, kata Guntur, menghargai satu suara sebesar Rp 6.500.000 dan dijanjikan tiket umrah bila menang. Hal itu sesuai keterangan saksi atas nama Edy Rakhman yang total menerima uang sebanyak Rp19.500.000 untuk satu keluarga.</p> <p>Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, praktik jual beli suara di kedua TPS memiliki dampak yang sangat besar dalam perolehan suara hasil PSU masing-masing pihak.</p> <p>Bagi MK, praktik politik uang itu menciderai prinsip-prinsip Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Juga telah merusak dan mendegradasi pemilihan umum yang jujur dan berintegritas.</p> <p>"Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi," kata Guntur.</p> <p>Terkait pemilihan ulang jilid 2, MK memerintahkan KPU untuk memberi kesempatan kepada partai politik mengajukan lagi bakal calon yang memenuhi persyaratan. Kemudian memproses tahapan sampai dengan hari pemungutan suara.</p> <p>"PSU tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan a quo," pungkasnya.</p>

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengulang Pilkada Barito Utara akibat praktik politik uang yang masif di PSU.

MK Batalkan Lagi Hasil Pilkada Barito Utara, Terungkap Suara Dibeli Pakai Tiket Umrah dan Uang Rp 16 Juta

<div id="m#msg-f:1824916195623098137" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;Pilkada</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_-Sidang-pengucapan-putusan-sengketa-Pilkada-2024_SALMAN-TOYIBI_-08JPG-702087528.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1824916195623098137-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Mahkamah Konstitusi (MK)&nbsp;</div> <div dir="auto">memerintahkan KPU Barito Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. PSU itu dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015683657/surprise-ambyar-superclub-basra-surabaya-hadirkan-tiara-amora">Surprise! Ambyar Superclub Basra Surabaya Hadirkan Tiara Amora </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini setelah MK mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Barito Utara 2024.</div> <div dir="auto">Putusan perkara yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya ini dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mengadili, dalam pokok permohonan: mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian&rdquo; kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga memerintahkan agar PSU dilaksanakan dengan mengikusertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada 27 November 2024. Kemudian, hasil PSU digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk diletakkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah,&rdquo; ujar Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan dikabulkannya sebagian permohonan dan adanya perintah PSU, maka Keputusan KPU Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dinyatakan batal, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi&nbsp;</div> <div dir="auto">Daniel Yusmic P Foekh menjelaskan, putusan demikian dijatuhkan lantaran terbuktinya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Selain itu, MK juga mempertimbangkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Barito Utara di TPS-TPS tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khusus di TPS 01 Kelurahan Melayu, lanjut Daniel, MK juga mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga mempertimbangkan tindakan KPU Barito Utara yang memasukkan selisih surat suara tidak sah kepada surat suara tidak terpakai demi finalisasi Sirekap KPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mahkamah menilai adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kelurahan Melayu, baik sebelum maupun setelah dilakukan PSSU pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Teweh Tengah, dan diakui oleh Ketua PPK Kecamatan Teweh Tengah&nbsp; dalam persidangan, menjadi fakta hukum yang tidak terdapat keraguan telah terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali,&rdquo; ujar Daniel Yusmic.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk TPS 04 Malawaken, Mahkamah membenarkan adanya sebagian pemilih yang hanya menggunakan Formulir Model C Pemberitahuan KWK tanpa menunjukkan kartu identitas. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan tersebut telah memberikan penekanan atas kepemilikan KTP el atau biodata penduduk yang dapat menerangkan identitas calon pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menurut Mahkamah, persyaratan mengenai adanya dokumen yang menjelaskan identitas pemilih, secara teknis, akan membantu penyelenggara pemilu dalam melakukan proses verifikasi dan administrasi pemilihan di TPS,&rdquo; tutur dia. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

MK memerintahkan KPU Barito Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS)

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang 2 TPS di Pilkada Barito Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-nyatakan-siap-100-persen-hadapi-sengketa-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Iluatrasi MK." width="100%">
<figcaption>Iluatrasi MK.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkal dugaan adanya 15 pemilih yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat proses pemilihan. Namun, praktisi hukum Resmen Kadapi menduga, KPU Barito Utara disinyalir 'main mata' dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Persidangan PHP Kada itu saat ini tengah berproses di MK yang ditangani Panel Hakim 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, KPU Barito Utara juga turut diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait tuduhan tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami minta KPU Kabupaten Barito Utara tidak main mata, rekomendasi untuk PSU sudah dilayangkan Bawaslu tetapi tidak dilakukan,&rdquo; kata Resmen Kadapi kepada wartawan, Senin (3/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rekomendasi tersebut terbit usai dilaporkannya dugaan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara pada Pilbup 2024 lalu. Sehingga, Bawaslu mengeluarkan surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara nomor 226/PP.01.02/<a href="http://k.kh/12/2024" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://K.KH/12/2024&amp;source=gmail&amp;ust=1738681203019000&amp;usg=AOvVaw2pBXlz_HGAJG4vpfkg5QoP">K.KH/12/2024</a>&nbsp;tertanggal 3 Desember 2024 perihal pemilihan suara ulang (PSU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015602478/polri-pastikan-situasi-tetap-kondusif-menjelang-putusan-sengketa-pilkada-di-mk">Polri Pastikan Situasi Tetap Kondusif Menjelang Putusan Sengketa Pilkada di MK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan pelanggaran itu terkait penambahan suara tanpa identitas atau pemilih yang tidak membawa KTP saat melakukan pencoblosan, pada 14 Februari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jelas ada pelanggaran berupa calon pemilih yang datang ke TPS 04 di desa Melawaken Kecamatan Teweh Baru tidak membawa KTP elektronik atau biodata lainnya,&rdquo; ungkap Resmen</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan adanya potensi penggunaan formulir Model C-Pemberitahuan-KWK oleh orang lain yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, atau daftar pemilih tambahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Padahal dalam pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 ayat (1) butir a-c dan ayat (2) jelas dikatakan wajib membawa KTP elektronik atau biodata kependudukan dalam melakukan pemilihan suara,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sikap KPU Kabupaten Barito Utara yang sangat singkat dalam menelaah hukum yang dilayangkan Bawaslu itupun sangat disayangkan. Sebab, dianggap tak cermat dalam menentukan langkah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tanggal 3 Desember 2025 surat rekomendasi untuk melakukan PSU oleh Bawaslu keluar, tiba-tiba tanggal 4 Desember 2025 pukul 00.15 WIB KPU merilis hasil perhitungan Pilbup,&rdquo; pungkas Resmen.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

KPU Barito Utara juga turut diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait tuduhan tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu.

Bersengketa di MK dan Diadukan ke DKPP, KPU Barito Utara Diingatkan Tak Main Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dmo-dihapus-ceri-pikirkan-juga-cadangan-batubara-di-masa-depan_m_232009.jpg" alt="Direktur CERI Yusri Usman" width="100%">
<figcaption>Direktur CERI Yusri Usman</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menindak pihak-pihak yang diduga berperan dalam pencemaran lingkungan di Desa Lawe Hulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng).</p> <p>Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mengaku mendapat hasil investigasi dan fakta temuan National Corruption Watch (NCW) Kalimantan Tengah. Menurut laporan NCW Kalteng, sebuah industri dalam operasinya mengangkut dan menyimpan serta menimbun kondensat di Wilayah Kerja Migas Medco Bengkanai.</p> <p>Diduga korporasi itu tidak memiliki izin lingkungan, izin angkutan migas, izin menimbun serta izin menggunakan terminal khusus dalam pengankutan materil industrinya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan di sektor Migas, Perhubungan, serta Lingkungan hidup.</p> <p>Adapun industri yang dimaksud adalah PT Kimia Yasa. Perusahaanitu beroperasi mengangkut dan menyimpan serta menimbun kondensat di Wilayah Kerja Migas Medco Bengkanai.</p> <p>Yusri berpendapat, jika informasi NCW Kalteng benar, maka bisa menjadi persoalan serius yang harus menjadi atensi khusus penegak hukum. Sebab, operasional mereka telah melanggar banyak aturan dan khususnya di area lapangan migas yang mudah terbakar dan meledak. "Itu berisiko tinggi," tegasnya.</p> <p>Yusri berpendapat, operator WK Migas Medco Bengkanai seharusnya menjalankan standar kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL) dan Health Safety Security Environment (HSSE) ketat, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ditjen Migas dan SKK Migas melalui Pedoman Tata Kerja (PTK) nomor 05 tahun 2018.</p> <p>"Bahkan sejak tahun 2020, semua KKKS dalam beroperasi sudah mulai menerapkan Electronic Contractor Health Safety Environment Management System (E-CHSEMS)," timpal Yusri.</p> <p>Sebelumnya, KLHK melalui Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bagakum LHK) Wilayah Kalimantan menyurati National Corruption Watch (NCW) Kalimantan Tengah.</p> <p>Dalam surat S.1207/BPPHLHK4/SW.1/GKM.0/11/2023 tertanggal 17 November 2023, Kepala Bagakum LHK Kalimantan David Muhammad menyatakan bahwa PT Kimia Yasa tidak terbukti melakukan dugaan pencemaran lingkungan.</p>

Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mendorong KLHK untuk menindak pihak-pihak yang diduga berperan dalam pencemaran lingkungan.

CERI Dorong KLHK Usut Dugaan Pencemaran Lingkungan di Barito Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kecewa-puluhan-foto-panasnya-tersebar-pns-cantik-ini-ngadu-ke-polisi_m_139301.jpeg" alt="ilustrasi foto hot" width="100%">
<figcaption>ilustrasi foto hot</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com - </strong>Beredarnya puluhan foto panas milik seorang perempuan berinisial RW yang sempat menghebohkan masyarakat Barito, sedang dalam penyelidikan polisi.</p><br /> <p><br /><strong></strong></p><br /> <p>Polres Kabupaten Barito Utara (Batara) terus mengusut peredaran puluhan foto hot itu. Bahkan, pihak berwajib sudah memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) cantik itu, Senin (19/6).</p><br /> <p></p><br /> <p>RW datang bersama temannya yang mengenakan pakaian dinas. Kedatangan perempuan cantik itu dimintai keterangan terkait peredaran foto panas itu.</p><br /> <p></p><br /> <p>Namun, menurut Kasat Reskrim AKP Benito H pihaknya belum bisa menyimpulkan RW merupakan pelaku penyebaran foto panas atau hanya korban.</p><br /> <p></p><br /> <p>&ldquo;Tunggu hasil pemeriksaan, sekarang yang bersangkutan sedang kami mintai keterangannya,&rdquo; ujar Benito.</p><br /> <p></p><br /> <p>Berdasarkan kabar yang beredar, RW sempat kehilangan handphone sebelum puluhan foto panasnya beredar.</p><br /> <p></p><br /> <p>Gara-gara insiden itu, RW beberapa hari tidak masuk kerja. Namun, institusi tempat RW bekerja mengklaim bahwa PNS cantik itu sakit.</p><br /> <p></p><br /> <p>Di sisi lain, Kapolres Batara AKBP Tato P Suyono mengaku sudah bekerja sama dengan Polda Kalteng untuk mengusut pemilik blog yang mengunggah foto-foto panas RW.</p><br /> <p></p><br /> <p></p><br /> <p>&ldquo;Yang pasti kami mengambil data-data terkait blog tersebut. Nanti kami lidik (penyelidikan) apakah yang menyebarkan melakukan dengan sengaja,&rdquo; kata Tato. (<strong>viv/vin/dms/JPG)</strong></p>

Kecewa Puluhan Foto Panasnya Tersebar, PNS Cantik Ini Ngadu ke Polisi

barito utara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#barito utara

Berita Terkini

MK Batalkan Lagi Hasil Pilkada Barito Utara, Terungkap Suara Dibeli Pakai Tiket Umrah dan Uang Rp 16 Juta

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang 2 TPS di Pilkada Barito Utara

Bersengketa di MK dan Diadukan ke DKPP, KPU Barito Utara Diingatkan Tak Main Mata

CERI Dorong KLHK Usut Dugaan Pencemaran Lingkungan di Barito Utara

Kecewa Puluhan Foto Panasnya Tersebar, PNS Cantik Ini Ngadu ke Polisi

Download Aplikasi JawaPos.com