<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/abdul-kadir-2857245099.jpg" alt="Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Rampasan Negara dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo (kanan) dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding. (ist)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Rampasan Negara dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo (kanan) dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding. (ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menerima barang rampasan negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa tanah dan bangunan di wilayah Lampung. Barang rampasan itupun akan digunakan sebagai Migrant Center. "Aset tersebut diserahkan ke KemenP2MI yang terletak di Lampung dengan luasan tanah 860 meter persegi yang ada bangunannya. Aset ini akan kami gunakan untuk upaya-upaya membangun infrastruktur terutama migrant center yang digunakan untuk pelatihan atau untuk sementara kami gunakan untuk shelter untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan perlindungan pekerjaan migran Indonesia," terang Karding, kemarin (14/8).&nbsp; Proses penyerahan diawali dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Rampasan Negara dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding. "Pada 2024 KPK juga telah menyerahkan aset rampasan hasil korupsi berupa tanah dan bangunan yang berada di Kota Surabaya, Jawa Timur, " ujarnya.&nbsp; Sementara Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan, mekanisme penyerahan aset rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap akan dieksekusi untuk lelang atau bisa diserahkan ke kementerian atau instansi pemerintah untuk digunakan. "Jadi, hasil dari perampasan tindak pidana korupsi itu setelah mendapatkan keputusan dari pengadilan atau pengadilan tinggi pengadilan negeri ataupun Mahkamah Agung yang penting telah memulai kekuatan hukum tetap maka dieksekusi," katanya. "Kami tadi sudah menyerahkan untuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti yang disebutkan Pak Menteri, rumah atau tanah beserta bangunannya kurang lebih senilai Rp 3 miliar," sambung Ibnu. Menurut Ibnu, penyerahan aset kepada Kemen-P2MI ini merupakan salah satu tindak lanjut mengembalikan kerugian negara agar aset tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. "(Itu) kami serahkan, (itu) namanya sudah dieksekusi. Eksekusinya diberikan kepada instansi lain yang mengajukan permohonan dan permohonan KPK tersebut diteruskan kepada Menteri Keuangan dan kemudian Menkeu memberikan suatu penetapan namanya PSP," katanya. PSP adalah Penetapan Status Penggunaan, terkait aset rampasan negara hasil tindak pidana korupsi, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2021. Aset rampasan yang memenuhi kriteria dapat ditetapkan status penggunaannya untuk kementerian/lembaga yang membutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

KemenP2MI menerima barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk digunakan sebagai Migrant Center di Lampung.

KPK Serahkan Aset Korupsi ke KemenP2MI, Nilainya capai Rp 3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/01/Anggota-Dewas-KPK-Chisca-Mirawati-Dery-Ridwansah-1JPG-3821129385.jpg" alt="Anggota Dewas KPK Chisca Mirawati saat meninjau lelang barang rampasan di Gedung Rupbasan KPK, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK Chisca Mirawati saat meninjau lelang barang rampasan di Gedung Rupbasan KPK, Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan berhasil menghimpun nilai lelang barang rampasan hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp 24.863.404.700 atau Rp 24,86 miliar. Dana hasil lelang itu akan masuk ke kas negara, setelah pemenang melunasi pembayaran maksimal lima hari sesudah penetapan. Lelang itu dilaksanakan KPK bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di 14 kota pada 11&ndash;12 Juni 2025. Lelang barang rampasan itu sebagai upaya nyata memulihkan kerugian negara dari hasil korupsi. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto menjelaskan, lelang dengan nilai Rp 24,8 miliar itu diperoleh dari penjualan 39 lot barang bergerak senilai Rp 732 juta dan 7 lot barang tidak bergerak senilai Rp 24,1 miliar, dari total 82 lot yang ditawarkan. Meski berlangsung secara daring, atmosfer lelang dinilai tetap terasa hidup. Salah satunya di KPKNL Jakarta III. Sesi open bidding pada hari Rabu (11/6) dipandu langsung oleh pejabat lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, disaksikan oleh perwakilan KPK. "Saya melihat peserta sangat luar biasa antusiasmenya. Bahkan, ada salah satu barang yang diperebutkan oleh kurang lebih 20 peserta lelang. Kejar-kejaran penawaran bahkan masih terjadi hingga 10 detik sebelum lelang ditutup,&rdquo; kata Mungki Hadipratikto kepada wartawan, Jumat (13/6). Salah satu momen menarik terjadi saat kemeja sutera lengan panjang yang dibuka dengan harga limit hanya Rp 5.700, laku hingga Rp 5.675.700. Sementara mobil VW Caravelle yang dibuka Rp 17,9 juta, terjual dengan harga fantastis Rp 123,9 juta. Beberapa barang rampasan yang sebelumnya tidak terjual juga laris kali ini, seperti tas Louis Vuitton, sepeda motor Triumph Speedmaster Bonneville, dan sepeda lipat Brompton. &ldquo;Contohnya sepeda motor perkara Rafael Alun, alhamdulillah laku juga. Begitu juga dengan mobil VW Caravelle dan tas LV yang sudah dua kali gagal ternyata laku juga. Semuanya akhirnya terjual. Ini tentu capaian yang sangat baik,&rdquo; ucap Mungki. Melalui program lelang ini, lanjut Mungki, KPK kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tak hanya memberi efek jera melalui hukuman badan, tapi juga memulihkan kerugian negara secara konkret. &ldquo;Dengan membeli barang lelang, masyarakat tak hanya memperoleh barang berkualitas dengan harga miring, tetapi juga berkontribusi langsung membantu negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP),&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

KPK berhasil mengumpulkan Rp 24,8 miliar dari lelang barang rampasan, termasuk kemeja sutera yang terjual dengan harga fantastis.

KPK Bukukan Nilai Lelang Rp 24,8 Miliar, Ada Kemeja Sutera Harga Rp 5 Ribu Terjual Rp 5,6 Juta!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/IMG-20250303-WA0010-3531743313.jpg" alt="Tampilan sebagian barang rampasan dari koruptor yang akan dilelang KPK. (KPK)" width="100%">
<figcaption>Tampilan sebagian barang rampasan dari koruptor yang akan dilelang KPK. (KPK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang eksekusi barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Lelang barang rampasan koruptor itu akan dilaksanakan secara daring pada 6 Maret mendatang. Anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Jozua Mamoto menyatakan, lelang barang rampasan dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara. KPK melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III.&nbsp; &ldquo;Kami memastikan bahwa seluruh tahapan lelang, termasuk aanwijzing, dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dalam lelang dengan keyakinan bahwa proses ini berjalan secara adil dan profesional,&rdquo; kata Benny, Senin (3/3). Benny juga menegaskan, calon pembeli tidak perlu meragukan kualitas barang yang dilelang. Ia memastikan, barang rampasan yang disimpan di Rupbasan KPK telah dirawat dengan baik untuk memastikan nilainya tetap terjaga. &ldquo;Kami menyaksikan bagaimana sistem pengamanan yang sangat baik di sini. Upaya yang dilakukan untuk menjaga nilai barang rampasan ini sangat penting, karena jangan sampai barang yang awalnya bernilai tinggi menjadi turun drastis saat dilelang," ujar Benny. Sementara, Direktur Labuksi KPK, Mungki Hadipratikto, menekankan pentingnya aanwijzing atau peninjauan sebelum Lelang. Itu memberikan kesempatan bagi calon peserta lelang untuk menilai langsung kondisi barang. Ia menekankan, peserta dapat memperoleh barang berkualitas dengan harga kompetitif, sekaligus mendukung pemulihan aset negara. &ldquo;Lelang ini merupakan salah satu sumber kas negara untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kontribusinya cukup besar, yakni mencapai 40&ndash;50 persen dari PNBP yang didapatkan dari pengenaan bea lelang atas kegiatan jual-beli yang dilakukan," ucap Mungki. "Sebagian besar calon peserta lelang menyebutkan bahwa harga barang kami lebih murah dibandingkan harga pasaran, tetapi ada juga beberapa barang yang nilainya setara dengan harga pasar,&rdquo; sambungnya. Mungki berharap, proses lelang ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi, serta pengelolaan aset negara yang transparan dan akuntabel. Lelang eksekusi barang rampasan KPK akan digelar daring melalui situs <a href="https://portal.lelang.go.id/">https://portal.lelang.go.id/</a> atau&nbsp;<a href="https://lelang.go.id/">https://lelang.go.id/</a>. Proses ini diawasi langsung oleh pejabat lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk menjamin transparansi. Lelang akan berlangsung dalam dua sesi dengan total 81 objek barang rampasan, yang terdiri dari berbagai aset, antara lain: Sesi pertama: 6 unit apartemen dan 6 bidang tanah berikut bangunan rumah. Sesi kedua: 14 paket elektronik yang berisi beberapa telepon seluler, laptop, media penyimpanan hard disk, dan table forensic imager. Selain itu, terdapat barang rampasan lainnya, di antaranya: 3 unit sepeda motor: Harley-Davidson Road Glide 2013, Harley-Davidson Street Glide 2009, dan Triumph Speedmaster Bonneville 1200. 6 unit kendaraan roda empat. 3 unit telepon seluler. 29 buah tas bermerek. 3 paket logam mulia. 3 buah ikat pinggang bermerek. 3 paket sepeda. 1 unit sepeda bertipe road bike. 1 paket perhiasan. 1 paket tas ransel. 1 paket stik golf beserta tas. 1 buah jam tangan bermerek. 1 unit server network. "Calon peserta lelang dapat mendaftarkan diri secara online melalui&nbsp;<a href="http://lelang.go.id/">lelang.go.id</a>, memilih barang yang diminati, membayar bea permohonan lelang melalui kode e-billing, dan mengikuti proses lelang eksekusi terbuka sesuai jadwal yang ditentukan," pungkasnya.

KPK kembali menggelar lelang eksekusi barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap.

KPK akan Lelang 81 Barang Rampasan dari Koruptor, Mulai Apartemen hingga Motor Harley Davidson

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selain-kemenkumham-tiga-insitusi-hukum-ini-juga-dapat-barang-rampasan_c_184981.jpeg" alt="Pelaksana tugas (Plt) Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi, Irene Putri saat memberikan mobil barang rampasan ke pihak perwakilan Kemenkumham Selasa (30/01)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (Plt) Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) Komisi Pemberantasan Korupsi, Irene Putri saat memberikan mobil barang rampasan ke pihak perwakilan Kemenkumham Selasa (30/01)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara (BMN) sehingga manfaatnya bisa kembali ke masyarakat. BMN termasuk yang berasal dari barang rampasan dan gratifikasi.  Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Purnama Sianturi menuturkan, manfaat pengelolaan itu bisa dilakukan melalui hibah atau penetapan status penggunaan (PSP). Pengelolaan tersebut melibatkan beberapa kementerian/lembaga. Yakni, Kemenkeu, Kejaksaan RI, Oditur Militer, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  "Hibah BMN yang berasal dari barang rampasan negara kepada sejumlah pemerintah daerah sebesar Rp 108,85 miliar pada 2021. Sedangkan nilai PSP atas BMN dari barang rampasan kepada sejumlah kementerian/lembaga pada 2021 sebesar Rp 76,25 miliar. Jadi, totalnya senilai Rp 185,1 miliar," ujarnya.  Purnama melanjutkan, capaian dari pengelolaan BMN yang berasal dari barang gratifikasi pada 2021 menghasilkan nilai lelang Rp 401,84 juta. Total nilai PSP BMN dari barang gratifikasi Rp 187,24 juta.  Kewenangan atas tindak lanjut pengelolaan BMN tersebut dilimpahkan secara berjenjang kepada unit kerja DJKN sesuai batasan berdasar peraturan yang berlaku.  Barang rampasan negara dengan nilai wajar sampai dengan Rp 1 miliar dilimpahkan kepada kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sementara itu, BMN dengan nilai di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar dilimpahkan kepada Kantor Wilayah DJKN.  Barang dengan banderol di atas Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar kepada direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) DJKN, dan BMN di atas Rp 10 miliar dilimpahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara.

Hibahkan Barang Rampasan-Gratifikasi Senilai Rp 185,1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpu-tetapkan-9-panelis-di-debat-ketiga-ini-profilnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan hibah barang rampasan hasil penanganan tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPU mendapatkan aset berupa satu unit rumah di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.  "Aset satu rumah di Cempaka Putih. Rencana kita belum tahu ya, ini bisa pengarsipan, bisa juga museum Pemilu, karena kita belum punya museum Pemilu," kata Ketua KPU, Ilham Saputra di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/11).  Ilham mengaku ingin mendiskusikan penerimaan aset itu kepada rekan-rekannya di KPU. Dia berencana, aset unit rumah itu akan dibangun museum sejarah Pemilu di Indonesia.  "Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK karena kantor KPU sudah cukup padat, kita perlu beberapa gedung lain untuk jadi kantor agar pekerjaan kita lebih maksimal," ucap Ilham.  Sebelumnya, KPK menyerahkan barang rampasan hasil penanganan tindak pidana korupsi kepada lima instansi. Hal ini dilakukan sebagai langkah pemanfaatan asset recovery atau barang rampasan.  "Dalam rangka mendorong pemanfaatan asset recovery atau barang rampasan hasil penanganan tindak pidana korupsi agar lebih optimal, KPK akan melakukan hibah barang rampasan kepada lima instansi yaitu Kejaksaan RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemerintah Kota Jogjakarta," ucap pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri.  Ali menjelaskan, barang rampasan yang disita dalam berbagai wujud seperti kendaraan, tanah dan bangunan dengan nilai taksiran total sekitar Rp 85,1 miliar.  "Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Hibah ini akan digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK pukul 13.30 – 15.30 WIB, dihadiri oleh Ketua KPK dan perwakilan kelima instansi penerima hibah," ujar Ali.  KPK berharap melalui PSP dan hibah ini, kata Ali, barang-barang rampasan hasil tindak pidana korupsi dapat memberikan manfaat optimal. Hal ini semata mendukung pelaksanaan tugas-tugas pada instansi penerima.  Bahkan hal ini juga selaras dengan penegakkan hukum pada konteks pemberantasan korupsi, yang tidak hanya memberikan efek jera kepada pelakunya.  "Namun bagaimana upaya tersebut juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap pemulihan kerugian keuangan negara," pungkas Ali.

Dapat Aset Rumah dari KPK, KPU Ingin Gunakan untuk Museum Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terpidana-kasus-simulator-sim-budi-susanto-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Terpidana kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri, Budi Susanto (paling kanan) saat mengikuti sidang PK kasus yang mellitnya di PN Tipikor Jakarta, Rabu (5/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri, Budi Susanto (paling kanan) saat mengikuti sidang PK kasus yang mellitnya di PN Tipikor Jakarta, Rabu (5/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima aset dan uang Rp 88,2 miliar dari terpidana kasus korupsi simulator surat izin mengemudi (SIM) Korlantas Polri Budi Susanto. Aset dan uang tersebut merupakan kompensasi uang pengganti yang harus dibayar eks Dirut PT Citra Mandiri Metalindo Abadi itu sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA).  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan, Budi menyerahkan aset miliknya sebagai kompensasi uang pengganti. Aset pertama berupa tanah dan bangunan di Jalan Agung Karya V Blok A Nomor 15, Jakarta Utara.  Berdasar laporan hasil penilaian tim penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III, aset itu punya harga wajar Rp 56,745 miliar.  Berikutnya, aset berupa tanah dan bangunan di Jalan Gempol Sari, Kelurahan Cigondewah Kaler, dan Jalan Cigondewah Blok Cibiut. Dua aset tersebut memiliki harga wajar Rp 28,411 miliar berdasar laporan hasil penilaian tim KPKNL Bandung. Selain itu, Budi membayar uang pengganti Rp 3,113 miliar secara tunai.  ”Sehingga nilai keseluruhan barang rampasan dan uang yang diserahkan terpidana tersebut mencapai Rp 88,269 miliar,” kata Ali kemarin (18/8). Berdasar Putusan MA Nomor: 1452 K/Pid.Sus/2014 tanggal 13 Oktober 2014, uang pengganti yang dibebankan majelis hakim kepada Budi sejatinya sebesar Rp 88,446 miliar.  Ali menyebut, selain aset dan uang tunai, jaksa KPK menerima tambahan kompensasi uang pengganti dari hasil lelang 1 unit mobil Kijang Innova V A/T Diesel keluaran 2012 senilai Rp 177 juta. Total uang pengganti yang telah dibayarkan mencapai Rp 88,446 miliar atau sesuai dengan putusan MA.  Sebagaimana diketahui, berdasar putusan kasasi, Budi dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Pengusaha yang terbukti melakukan korupsi simulator SIM bersama mantan Kepala Korlantas Polri (Kakorlantas) Djoko Susilo itu juga dijatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti Rp 88,446 miliar.  Ali menuturkan, pihaknya terus berupaya optimal menagih pembayaran uang pengganti kepada para terpidana kasus korupsi. Uang pengganti itu nanti diserahkan ke kas negara untuk kepentingan umum.

KPK Terima Rp 88,2 M dari Terpidana Simulator SIM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BUPATI-TALAUD-DI-TAHAN-FED-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang tas mewah merek Balenciaga yang merupakan barang rampasan dari terpidana mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Tas mewah berwarna abu-abu itu dilelang seharga Rp 14.803.000, dengan uang jaminan senilai Rp 4.000.000.  "KPK bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III akan melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 92/Pid.Sus-TPK/2019/JKT.PST tanggal 9 Desember 2019 atas nama Terpidana Sri Wahyumi Maria Manalip," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (6/7).  Selain itu, lembaga antirasuah juga turut melelang set anting-anting emas putih bermata berlian, dengan harga limit Rp 28.645.000,00 dan uang jaminan Rp8.000.000,00. Pelaksanaan lelang akan dilakukan pada Senin (12/7) menggunakan metode close biding dengan mengakses https://www.lelang.go.id, untuk batas akhir penawaran pada pukul 13.30 WIB  "Calon peserta lelang dapat melihat objek yang akan dilelang pada Jumat, 9 Juli 2021 Pukul 10.00 – 12.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan," ucap Ipi.  Dalam perkara ini, Sri Wahyumi terbukti bersalah menerima berbagai hadiah, seperti tas mewah dan perhiasan senilai total Rp 491,94 juta dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui orang kepercayaannya, Benhur Lalenoh. Hukuman Sri Wahyumi dalam putusan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) yang semula divonis hakim Tipikor 4 tahun 6 bulan penjara, dikurangi menjadi 2 tahun penjara.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/01/2021/siapa-mau-kpk-lelang-anting-hingga-gelang-emas-mata-berlian-koruptor/">Siapa Mau, KPK Lelang Anting Hingga Gelang Emas Mata Berlian Koruptor</a>  Vonis tersebut lebih rendah dibanding dengan tuntutan JPU KPK yang meminta agar Sri Wahyumi divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.  Sri Wahyumi terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Barang Rampasan Eks Bupati Talaud Dilelang, Ada Tas Mewah dan Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korupsi-adik-zulhas-capai-rp-100-miliar-buat-parpol-sampai-beli-aset_m_.jpg" alt="Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan. KPK menduga Zainudin menyamarkan sejumlah asetnya dengan menggunakan nama keluarga" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan. KPK menduga Zainudin menyamarkan sejumlah asetnya dengan menggunakan nama keluarga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hasil rampasan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan. Penyerahan barang rampasan adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu dilakukan jaksa eksekusi KPK ke Pemkab Lampung Selatan.  "Bertempat di Kantor Bupati Lampung Selatan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a> melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020 tanggal 28 Januari 2020 atas nama terdakwa Zainuddin Hasan yang pada pokoknya memerintahkan barang bukti dalam perkara TPPU dirampas untuk negara ke Pemerintah Daerah Lampung Selatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/11). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/11/2020/puluhan-pegawai-kpk-mundur-icw-dampak-revisi-uu-dan-faktor-pimpinan/">Puluhan Pegawai KPK Mundur, ICW: Dampak Revisi UU dan Faktor Pimpinan</a></li> </ul> Menurut Ali, penyerahan dilakukan secara simbolis dan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lampung Selatan, Sulpakar dengan disaksikan Sekretaris Daerah Pemkab Lampung Selatan, Thamrin dan jaksa KPK Josep Wisnu Sigit.  Ali menyatakan, perampasan perkara dari TPPU yang menjerat Zainudin Hasan sebagai upaya efek jera terhadap pelaku korupsi. Sehingga harta benda milik adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu dirampas dan disita untuk negara.  "Dalam proses penyelesaian perkara, KPK tidak hanya berupaya menghukum penjara terhadap para koruptor, namun juga adanya tuntutan perampasan aset hasil korupsi untuk pemasukan kas negara/daerah," pungkas Ali.  Untuk diketahui, mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan sudah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bandar Lampung pada Kamis, 6 Februari 2020. Zainuddin merupakan terpidana kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana korupsi berupa suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan.  Ekseskusi terhadap ini dilakukan usai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Zainuddin. Zainuddin akan menjalani pidana 12 tahun penjara sesuai putusan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada 25 April 2019.  Barang-barang rampasan yang diserahkan di antaranya: 1. Dokumen sebanyak 29 (dua puluh sembilan) berkas. 2. Uang sejumlah Rp 7.569.227.394,00 dan telah isetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor rekening 383.00.09.00003.9 pada PT.BPD Lampung cabang Kalianda pada hari senin tanggal 16 November 2020. 3. Tanah sebanyak 58 bidang. Dengan nilai penaksiran Rp 19.098.883.000,00. 4. Satu bidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Dengan nilai penaksiran Rp 2.462.500.000,00. 5. Kendaraan 25 unit. Dengan nilai penaksiran Rp 5.787.897.000,00. 6. AMP dan perlengkapannya 22 unit. Dengan nilai penaksiran Rp 7.210.961,000,00. 7. Handphone sebanyak sembilan buah. Dengan nilai penaksiran Rp 13.312.000,00. 8. Satu buah jam tangan merk Richard Mille. Dengan nilai penaksiran Rp 3.575.000,00. 9. Satu buah cincin. Dengan nilai penaksiran Rp 13.745.000,00.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ynO1EDKkSCk

KPK Serahkan Barang Rampasan Adik Ketua Umum PAN ke Pemkab Lamsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-hibahkan-barang-rampasan-milik-nazaruddin-dan-fuad-amin-ke-polri_m_194236.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan menghibahkan barang rampasan dua terpidana kasus korupsi kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia. Proses hibah tersebut akan dilakukan besohari ini. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, hibah tersebut merupakan bagian dari agenda Rakernis Bareskrim 2018 di Hotel Mecure Ancol. "Besok, sebagai bagian dari agenda Rakernis Bareskrim 2018 di Hotel Mecure Ancol, direncanakan akan dilakukan penyerahan barang rampasan dari kasus Nazaruddin dan Fuad Amin," kata Febri Diansyah dalam pesan tertulisnya, Rabu (7/3). Febri menjelaskan, barang tersebut merupakan rampasan dari dua perkara. Perkara tersebut yakni, terkait kasus yang pernah menjerat Nazaruddin dan Fuad Amin. "Perkara Nazaruddin berupa 2 bidang tanah dan bangunan seharga Rp 12,4 M yang bertempat di Jl. Wijaya Graha Puri Blok C No.15 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan," ungkap Febri. Hibah tersebut akan diserahkan KPK besok ke Polri untuk digunakan oleh Bareskrim Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum. Sedangkan, hibah lainnya merupakan dari perkara Fuad Amin. "1 unit mobil yang akan digunakan oleh Polres Tanah Toraja dari perkara Fuad Amin," jelas Febri. Mobil tersebut merupakan satu buah Kijang Innova XW43 perolehan tahun 2010. Proses hibah atau penyerahan barang milik negara ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI.

KPK Hibahkan Barang Rampasan Milik Nazaruddin dan Fuad Amin ke Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#barang rampasan

Berita Terkini