<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/60ZMxxxz74KVRMarriaCX4INihQAQvbvECBSsPMy-3745657937.jpg" alt="Warga mengurus pajak di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya memberi diskon BPHTB dan penghapusan denda PBB hingga 29 November 2025. (Humas Pemkot Surabaya)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Warga mengurus pajak di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya memberi diskon BPHTB dan penghapusan denda PBB hingga 29 November 2025. (Humas Pemkot Surabaya)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para Wajib pajak di Kota Surabaya mendapat kabar gembira. Pemkot Surabaya memberikan diskon pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan denda Pajak Bumi Bangunan (PBB), bagian dari peringatan Hari Pahlawan.&nbsp; Kabar ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Siti Miftachul Janna. Bahkan ada dua diskon BPHTB yang diberikan pada wajib pajak.&nbsp; &ldquo;Untuk PBB, sekarang lagi ada program bebas denda. Jadi bayar tahun berapapun itu dendanya langsung hilang. Kalau untuk BPHTB, kita (ada) diskon pengurangan pokok sampai dengan 40 persen,&rdquo; kata Miftachul, Kamis (6/11). Untuk pengurangan pokok BPHTB, Miftachul menyebut ada beberapa ketentuan yang disesuaikan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP): - Kategori NPOP Jual-Beli Rp 0-Rp 1 miliar: &nbsp;diskon 20 persen.&nbsp; - Kategori NPOP Jual-Beli lebih dari Rp 1 miliar: &nbsp;diskon 5 persen - Kategori NPOP Non Jual-Beli waris, hibah, dan sebagainya Rp 0-Rp 1 miliar: &nbsp;diskon 40 persen.&nbsp; - Kategori NPOP Non Jual-Beli waris, hibah, dan sebagainya senilai Rp 1-2 miliar: diskon 15 persen - Kategori NPOP Non Jual-Beli waris, hibah, dan sebagainya senilai lebih dari Rp 2 miliar: diskon 5 persen.&nbsp; &ldquo;Jadi memang ada ketentuan terhadap waris yang paling besar, yang nilai properti NPOP-nya kurang dari Rp 1 miliar maka sudah langsung dapat diskon 40 persen. Kalau yang berlaku untuk Jual-Beli itu (diskonnya) sampai 20 persen,&rdquo; terang Mifta.&nbsp; Mifta menjelaskan, pemberian diskon ini bukan sekadar untuk memperingati Hari Pahlawan 2025, melainkan untuk mendorong pertumbuhan penjualan properti di Surabaya pada akhir tahun 2025.&nbsp; &ldquo;Biasanya kan pengembang properti ada diskon-diskon dan kemudahan fasilitas menjelang skhir tahun. Begitu pula dengan Pemkot, memberikan potongan BPHTB apabila warga Surabaya yang bertransaksi di bulan ini,&rdquo; lanjutnya.&nbsp; Periode diskon ini, lanjut Miftachul, sangat terbatas. Hanya berlangsung pada tanggal 1-29 November 2025. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Kota Surabaya agar bisa memanfaatkan program ini. &ldquo;Karena jarang-jarang kan bisa diskon sampai 40 persen. Pemkot ingin membantu masyarakat Surabaya memiliki hunian impian, monggo dimanfaatkan secara maksimal," pungkas Miftachul.&nbsp; Selain itu, setiap hari minggu pagi di Car Free Day Taman Bungkul, Pemkot Surabaya juga menyediakan mobil PBB mobile. Masyarakat bisa berkonsultasi langsung soal pembayaran PBB dan BPHTB.&nbsp;

Pemkot Surabaya memberikan diskon BPHTB dan penghapusan denda PBB dalam rangka Hari Pahlawan 2025, warga bisa memanfaatkannya.

Pemkot Surabaya Beri Diskon BPHTB Hingga 40% dan Hapus Denda PBB, Cuma Sampai 29 November!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/XOsyho7pwMYzfJQqCJPSjQz2Zk4U2Ty1jaxPJcQD-3739316143.jpg" alt="Gubernur Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemprov DKI Jakarta tancap gas mengejar target penerimaan pajak daerah 2025 sebesar Rp 48 triliun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, hingga pertengahan Juni ini, capaian pajak telah menembus 46,7 persen atau sekitar Rp 22,6 triliun. Hal itu disampaikan Gubernur Pramono saat menghadiri Malam Apresiasi Pajak Daerah di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/6). Dalam acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, demi mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan daerah. Gubernur Pramono menegaskan komitmen Pemprov melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mencapai target tersebut. "Intinya, Jakarta memungutnya dengan hati. Maka, saya hampir setiap saat jika bertemu Bu Lusi (Kepala Bapenda DKI Jakarta), pertanyaan saya sederhana: pajak kita tercapai atau tidak? Alhamdulillah tadi disampaikan bahwa per hari ini, kurang lebih pajak kita 46,7 persen. Saya ucapkan terima kasih," ujar Pramono. Pemprov DKI Jakarta menargetkan bisa menyentuh angka 50 persen pada akhir Juni ini. Sebagai bentuk penghargaan, sebanyak 30 wajib pajak dari berbagai sektor seperti PBB dan pajak barang-jasa mendapat apresiasi. Instansi pendukung seperti Polda Metro Jaya, DJP, DJPK, Kejati, BPN, dan PT Jasa Raharja juga turut diberi penghargaan. Pramono pun menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak Jakarta. "Transparansi menjadi sangat penting. Maka saya ingin melaporkan bahwa DKI Jakarta harus transparan dan terbuka dalam pengelolaan pajak," lanjut Pramono. Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut capaian perolehan pajak Pemprov DKI Jakarta saat ini lebih tinggi ketimbang Pemerintah Pusat yang baru mencapai 32 persen per Juni ini. "Pemerintah Pusat baru mencapai 32 persen per Juni ini, sedangkan Pemprov DKI sudah hampir 47 persen. Malam ini kami sangat disemangati oleh keteladanan Bapak Gubernur, dan tentu juga oleh kepatuhan luar biasa para wajib pajak," kata Bimo. Dia berharap sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat demi harmonisasi data dan transparansi pajak yang lebih maksimal. "Sinkronisasi ini adalah hal yang mahal. Maka, perjanjian kerja sama malam ini merupakan milestone. Kalau sekarang 46,7 persen, tahun depan bisa 100 persen di bulan yang sama. Itu penting, karena dengan begitu visi-misi Gubernur dan Wagub untuk menyejahterakan rakyat Jakarta akan lebih mudah tercapai," tambah Bimo.

Pemprov DKI Jakarta capai pajak 46,7 persen hingga Juni 2023, targetkan Rp48 triliun, pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak

Kejar Target Pajak Rp 48 Triliun, Gubernur Pramono Anung Sebut Jakarta Memungut Pajak dengan Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/24/rCoPRY8FTJLNvnIAECMgtsReCHJoIy6ZZM2T8aBd-4016063348.jpg" alt="Bapenda Kota Surabaya sosialisasikan pembayaran PBB tepat waktu dan pembebasan denda pajak hingga 31 Mei 2025. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Bapenda Kota Surabaya sosialisasikan pembayaran PBB tepat waktu dan pembebasan denda pajak hingga 31 Mei 2025. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bapenda Kota Surabaya mengingatkan warga untuk memanfaatkan penghapusan denda dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu sebelum 31 Mei 2025. Berbagai upaya pun dilakukan, salah satunya dengan menggalakkan sosialisasi bertajuk Gebyar Sosialisasi dan Imbauan Pembayaran PBB On The Street&nbsp;di lima titik strategis perempatan jalan raya yang padat. Perempatan tersebut meliputi, Jalan Kertajaya - Jalan Dharmawangsa, Jalan Dr. Ir. H. Soekarno - Galaxy Mall, Hotel Sahid - Plaza Surabaya, Jalan Darmo - Polisi Istimewa (Wismilak), dan Jalan HR. Muhammad - PTC. Kepala Bapenda Kota Surabaya Febrina Kusumawati menyatakan, sosialisasi On The Street&nbsp;merupakan bagian dari langkah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan daerah. "Kami mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera melunasi PBB sebelum jatuh tempo. Kami ingatkan, membayar pajak tepat waktu adalah bagian dari kontribusi nyata memajukan pembangunan daerah," tutur Febri, Sabtu (24/5). Selain sosialisasi di jalan, Bapenda Surabaya juga memanfaatkan berbagai kanal komunikasi Pemkot Surabaya, media sosial Bapenda, dan videotron di berbagai area strategis untuk menyebarkan informasi ini.&nbsp; Lebih lanjut, Febri menuturkan, tingkat kepatuhan masyarakat Surabaya dalam membayar PBB sudah sangat baik, dengan banyak warga yang menyadari pentingnya pembayaran tepat waktu.&nbsp; "Ada yang menggunakan pemahaman seperti ini, aku sudah bayar tepat waktu, aku bayar pada saat posisinya sebelum jatuh tempo. Artinya, sudah banyak warga yang telah menyadari pentingnya membayar PBB,&rdquo; imbuh Febrina Kusumawati. Bagi wajib pajak yang ingin membayarkan PBB, Bapenda Kota Surabaya telah menyediakan pilihan pembayaran mudah. Bisa melalui aplikasi mobile banking maupun marketplace yang bekerja sama dengan Bapenda. &ldquo;Bisa juga melakukan pembayaran tunai melalui loket Bapenda atau bank yang ditunjuk. Mari bersama-sama wujudkan Kota Surabaya yang lebih maju dengan menunaikan kewajiban pajak,&rdquo; tukas Febri.&nbsp; "Masyarakat dapat mengunjungi situs resmi Bapenda Surabaya melalui https://pbb.surabaya.go.id atau menghubungi layanan informasi pajak daerah," imbuh dia.&nbsp;&nbsp;

Bapenda Surabaya ingatkan warga untuk bayar PBB tepat waktu sebelum 31 Mei 2025, sosialisasi dilakukan di lima titik strategis

Batas Akhir Pembayaran PBB Surabaya 31 Mei 2025, Nikmati Bebas Denda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/NISSAN-24-2434836135.jpg" alt="Nissan S13. (speedhunters.com)" width="100%">
<figcaption>Nissan S13. (speedhunters.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Produsen otomotif asal Jepang, Nissan, memberikan kode untuk meluncurkan Nissan X-Trail e-Power di Indonesia. Bima Aristantyo, Head of Sales and Product Planning PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMID), mengatakan bahwa kabar ini akan segera diumumkan ke publik. &ldquo;Iya, ini yang menarik ya. Nanti akan kita informasikan dalam waktu dekat buat teman-teman dari media. Doanya ya, kan kemarin sudah coba nih dari Desember yang tahun lalu, dari beberapa teman media juga sudah kita coba,&rdquo; kata Bima di Kawasan Jakarta Selatan, Selasa (14/4). Dia menjelaskan, X-Trail e-Power mendapatkan respons yang sangat positif untuk mereka yang telah mencoba langsung. Bima pun meminta masyarakat menunggu terkait peluncuran resminya. &ldquo;Overall antusiasme sangat-sangat positif, nanti dalam waktu dekat akan kita informasikan mengenai kalender berikutnya untuk launching product,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Sebagai informasi, Nissan X-Trail e-Power mempunyai mesin 1.500 cc dengan teknologi e-Power generasi kedua. Dalam sistem hybrid, sistem penggerak memakai motor elektrik dan mesin konvensionalnya berperan menyuplai daya ke komponen baterai sebelum diteruskan ke motor listrik. Mesin itu mampu memacu hingga tenaga maksimal 204 PS (201 dk) dan torsi 330 Nm di roda depan. Serta, tenaga maksimal 136 PS (134 dk) dan torsi 195 Nm pada roda belakang. Sinyal dijualnya X-Trail ini pun menguat setelah mobil ini tertera pada kode di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov Jakarta. Di manaterdapat dua kode baru Nissan pada kategori minibus. Dalam dokumen yang ada, tertera kode X-Trail terbaru yakni XTRAIL EPWR VCTRB VE dengan NJKB Rp 468 juta dan XTRAIL EPWR VCTRB VL dengan NJKB Rp 492 juta. &nbsp;

Produsen otomotif asal Jepang, Nissan, memberikan kode untuk meluncurkan Nissan X-Trail e-Power di Indonesia.

Nissan X-Trail e-Power Segera Hadir di Indonesia, Sudah Muncul di Bapenda Jakarta, Antusiasme Masyarakat Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/layanan-pajak-daerah-2585317660.jpg" alt="Layanan di lingkungan Pemkot Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Layanan di lingkungan Pemkot Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Surabaya kembali menggulirkan program pembebasan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga akhir tahun. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, program itu dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November, untuk meringankan masyarakat atau Wajib Pajak (WP) yang memiliki tunggakan pembayaran PBB. &rdquo;Penghapusan denda pajak memang rutin dilakukan Pemkot Surabaya dalam beberapa momentum. Pertama saat HUT Kota Surabaya sekitar Mei, lalu peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, dan yang terakhir dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Kami mengajak masyarakat untuk menuntaskan kewajibannya sebagai wajib pajak lewat program ini,&rdquo; kata Febrina yang akrab disapa Febri itu seperti dilansir dari Antara. Apabila masyarakat masih merasa bingung terkait lokasi pembayaran pajak, Febri menjelaskan, telah menyediakan beberapa kanal layanan yang bisa diakses. Di antaranya melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) di lima Lokasi. Yakni Mal Pelayanan Publik Siola hingga Kantor Bapenda di Jalan Jimerto, Surabaya. &rdquo;Jika masih kesulitan masyarakat bisa meminta bantuan pihak kelurahan, nantinya petugas kami yang hadir menjemput wajib pajak yang akan melakukan pembayaran,&rdquo; ujar Febrina Kusumawati. Selain itu, kata dia, pembayaran pajak di Kota Pahlawan itu juga bisa dilakukan secara digital melalui berbagai platform e-commerce dan swalayan yang sudah bekerja sama dengan Bapenda Surabaya. &rdquo;Pembayaran tidak harus datang, kalau masyarakat mau membayar secara online kami memiliki fasilitasnya. Pembayaran bisa dilakukan melalui Qris dari beberapa bank atau lewat toko modern yang bekerja sama dengan kami. Syarat pembayaran dalam jaringan hanya perlu menunjukkan nomor objek pajak saja, secara otomatis tidak ada tagihan denda selama pembayaran dilakukan hingga 31 Desember 2024,&rdquo; papar Febrina Kusumawati. Febri juga memberi kesempatan kepada masyarakat yang masih merasa keberatan terkait pembayaran pajak untuk berkonsultasi. &rdquo;Kalau memang masih ada Wajib Pajak yang dengan momen ini masih keberatan bisa menghubungi kami untuk berdiskusi, terkait kemampuan pembayaran dan lainnya. Kami berharap ada upaya positif dari Wajib Pajak yang belum menuntaskan kewajibannya dengan melakukan follow up,&rdquo; tutur Febrina Kusumawati. Febri juga menerangkan, setiap program pembebasan denda pajak digulirkan Pemkot Surabaya selalu disambut antusiasme masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang berbondong-bondong melakukan pembayaran pajak. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari pembangunan kota dengan menuntaskan kewajiban pembayaran pajak. &rdquo;Butuh nyaman ayo bayar pajak. Apabila masyarakat merasa nyaman tinggal di Surabaya dengan fasilitas publik yang terus ditingkatkan, itu adalah hasil dari kontribusi pajak. Karena itu, mari manfaatkan momen akhir tahun dengan bebas dari tunggakan pajak,&rdquo; ucap Febrina Kusumawati.

Pemkota Surabaya kembali menggulirkan program pembebasan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga akhir tahun

Pemkot Surabaya Gulirkan Program Hapus Denda PBB Sampai Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/IMG-20241002-WA0001_2-259184512.jpg" alt="Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik. (Bapenda Jabar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik. (Bapenda Jabar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar menggulirkan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku sepanjang Oktober sampai November. Itu guna mengoptimalisasi pendapatan Jabar, meningkatkan kesadaran warga untuk bayar pajak, sekaligus meringankan beban masyarakat. Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik mengatakan, kebijakan itu diambil berdasar hasil evaluasi pemberian diskon 10 persen yang berlaku di Samsat Leuwipanjang hingga akhir tahun. Selain itu, pemutihan ini tindak lanjut dari diskon 10 persen BBNKB I untuk pengunjung yang melakukan pembelian kendaraan baru di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2024 beberapa waktu lalu. &rdquo;Banyak masyarakat yang ingin program pemutihan kembali berlaku. Hasil evaluasi, akhirnya kami sepakat memberlakukan pemutihan selama dua bulan hingga November,&rdquo; kata Dedi seperti dilansir dari Antara. Program itu juga, merupakan upaya untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan tertib administrasi yang dampaknya akan positif.&nbsp; &rdquo;Dari sisi kepatuhan meningkat dari sisi pendapatan juga terjaga, keringanan juga terasa oleh masyarakat,&rdquo; ujar Dedi. Dia berharap kebijakan itu bisa menjadi stimulus peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayarkan pajaknya. Sekaligus menuntaskan dokumen kepemilikan kendaraan atas nama pribadi. &rdquo;Setiap kemudahan layanan kami sudah siapkan, dengan adanya pemutihan ini kami imbau masyarakat memanfaatkannya dengan baik. Tujuan akhirnya ini untuk pembangunan Jawa Barat,&rdquo; ucap Dedi Taufik. Dia optimistis kebijakan itu bisa berdampak positif pada peningkatan pembayaran pajak. Berdasar data dan hasil tinjauan, pengelolaan pendapatan selalu meningkat saat program pemutihan bergulir. Dalam dua tahun terakhir, rata-rata program pemutihan dimanfaatkan lebih 2 juta wajib pajak, dengan penerimaan PKB meningkat sebesar 42, 67 persen. Terdapat lima hal yang masuk dalam program pemutihan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Yakni program diskon pajak kendaraan bermotor (PKB), bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan (BBNKB II), bebas tunggakan pokok tahun ke 3-4-5 dan seterusnya, bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat. Khusus untuk bebas tunggakan pokok tahun ke 3-4-5 dan seterusnya, pemilik kendaraan hanya perlu membayar dua tahun, plus satu tahun berjalan, asalkan semua syarat bisa terpenuhi. Promo ini pun, dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melunasi biaya PKB baik motor maupun mobil yang telat bayar.

Bapenda Jabar gulirkan pemutihan pajak kendaraan sepanjang Oktober sampai November optimalisasi pendapatan Jabar

Bapenda Jabar Gulirkan Pemutihan Pajak pada Oktober-November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/1001296457-2905111222.jpg" alt="Layanan PBB di Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Layanan PBB di Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membebaskan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tunggakan 1994 hingga 2024 dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya&nbsp;Febrina Kusumawati menuturkan, program insentif pajak tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat mulai 2 hingga 30 September. Pihaknya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum itu. &rdquo;Jika ada yang mengalami kesulitan terkait lokasi atau tidak mengetahui cara membayar, kami siap membantu. Kami telah menyediakan beberapa kanal layanan yang bisa diakses masyarakat,&rdquo; ujar Febrina Kusumawati seperti dilansir dari Antara.&nbsp; Febri menjelaskan, masyarakat atau Wajib Pajak (WP) dapat memanfaatkan sejumlah kanal layanan untuk informasi dan pembayaran PBB. Antara lain&nbsp;melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang tersebar di lima lokasi, Mal Pelayanan Publik Siola, hingga Kantor Bapenda di Jalan Jimerto, Surabaya. &rdquo;Silakan masyarakat mengunjungi kanal-kanal tersebut jika memerlukan konsultasi atau diskusi secara langsung. Namun&nbsp;pembayaran pajak sebenarnya juga bisa dilakukan secara digital,&rdquo; kata Febrina Kusumawati. Menurut Febri, saat ini pembayaran pajak, seperti PBB, bisa dilakukan secara online melalui berbagai platform e-commerce. Selain itu,&nbsp;pembayaran juga dapat dilakukan di gerai minimarket, serta melalui virtual account di Bank Jatim, Bank Mandiri, dan BNI. &rdquo;Tidak hanya penghapusan denda PBB, program ini juga memberikan insentif pada kategori pajak lainnya&nbsp;seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, serta Pajak Air Tanah,&rdquo; terang Febrina Kusumawati. &rdquo;Program ini juga memberikan pengurangan pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 40 persen,&rdquo; tambah Febri. Dia menjelaskan, pengurangan pokok BPHTB dibagi menjadi dua kategori&nbsp;yaitu transaksi jual-beli dan non jual-beli (waris, hibah, dan sejenisnya). Untuk Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp 0 &ndash; Rp 1 miliar&nbsp;diberikan pengurangan sebesar 30 persen untuk transaksi jual-beli, sedangkan non jual-beli mendapatkan pengurangan 40 persen. Kemudian untuk NPOP lebih dari Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar, pengurangan sebesar 10 persen diberikan untuk transaksi jual-beli, sedangkan non jual-beli sebesar 15 persen. &rdquo;Sementara untuk NPOP di atas Rp 2 miliar, baik kategori jual-beli maupun non jual-beli, pengurangan diberikan sebesar 5 persen,&rdquo; papar Febrina Kusumawati. Febri menuturkan, inisiatif program itu dilatarbelakangi keprihatinan Pemkot Surabaya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya WP. Pemkot berharap&nbsp;itu dapat meringankan beban ekonomi para wajib pajak di tengah situasi yang sulit. &rdquo;Kami memberikan stimulan berupa penghapusan denda agar para wajib pajak bisa membayar sesuai dengan kemampuan finansial mereka,&rdquo; tutur Febrina Kusumawati. Pajak penting bagi pembangunan infrastruktur Kota Surabaya, seperti pengaspalan jalan hingga penerangan jalan umum (PJU), yang selama ini bisa dinikmati masyarakat.&nbsp; &rdquo;Jika masyarakat merasa nyaman tinggal di Surabaya dengan fasilitas publik yang terus kami tingkatkan, itu adalah hasil dari kontribusi pajak. Karena itu, mari kita manfaatkan momentum ini,&rdquo; ucap Febrina Kusumawati.

Pemkot Surabaya membebaskan denda PBB untuk tunggakan 1994 hingga 2024 dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila

Pemkot Surabaya Bebaskan Denda PBB Sambut Hari Kesaktian Pancasila 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/shutterstock_2182618747-1-3320064262.jpg" alt="Ilustrasi: STNK kendaraan bermotor. (Seva)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: STNK kendaraan bermotor. (Seva)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; STNK atau singkatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan bukan hanya sekadar selembar kertas. Tetapi salah satu bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor, baik itu roda dua atau roda empat yang sehari-hari kita gunakan. Penting bagi setiap pengemudi untuk memastikan bahwa STNK mereka tidak terblokir, untuk menjaga legalitas dan keabsahan penggunaan kendaraan di jalan. Apalagi saat baru membeli kendaraan second hand atau bekas, sering diketahui bahwa STNK sudah diblokir. Terkadang juga, pemilik kendaraan dapat merasa cemas terkait kemungkinan pemblokiran STNK yang bisa disebabkan oleh tunggakan pajak atau pelanggaran lalu lintas. Atau memang pemilik lama kendaraan tersebut sudah melakukan pemblokiran sesaat sebelum kendaraan terjual. Pada dasarnya, STNK tidak dapat diblokir oleh pihak tertentu, kecuali dalam situasi spesifik yang melibatkan lembaga pemerintah terkait. Namun, jika Anda ingin mengecek informasi terkait STNK, Anda dapat melakukannya dengan beberapa cara berikut. Cek Online Banyak pemerintah daerah menyediakan layanan online untuk mengecek informasi kendaraan, termasuk STNK secara daring atau online. Kunjungi situs web resmi instansi yang berwenang di wilayah anda, seperti Dinas Perhubungan atau Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).&nbsp; Di situs web tersebut, biasanya terdapat layanan untuk mengecek informasi kendaraan dengan memasukkan nomor polisi atau nomor rangka. Berikut adalah informasi mengenai situs web SAMSAT di beberapa wilayah. <ol> <li>Untuk area DKI Jakarta, anda dapat mengunjungi website E-Samsat Jakarta. Pada menu yang ada, silakan masukkan nomor polisi kendaraan beserta informasi lain yang diminta.&nbsp;</li> <li>Di wilayah Jawa Barat, Informasi mengenai status pajak kendaraan dapat diakses melalui laman Bapenda Jabar.</li> <li>Bagi warga Jawa Timur, anda dapat mengakses informasi pajak kendaraan di situs Bapenda Jatim.</li> </ol> Setelah Anda masuk ke halaman depan situs, harap masukkan nomor polisi, nomor mesin, dan seluruh informasi yang diminta dalam kolom yang tersedia. Setelah itu, klik tombol pencarian, dan hasilnya akan segera muncul pada layar Anda. Datang Langsung ke Samsat Terdekat Untuk mengecek apakah STNK diblokir, salah satu caranya adalah dengan datang langsung ke kantor Samsat terdekat.&nbsp;Di kantor Samsat, Anda dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap status STNK kendaraan.&nbsp; Petugas di sana akan memberikan informasi terkait apakah STNK kendaraan tersebut dalam kondisi diblokir atau tidak.&nbsp; Penting untuk membawa dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan dokumen kendaraan lainnya, agar proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih lancar.&nbsp; Jika STNK kendaraan Anda diblokir, petugas Samsat akan memberikan informasi lebih lanjut terkait alasan pemblokiran dan prosedur yang perlu diikuti untuk mengatasi masalah tersebut.

Penting bagi setiap pengemudi untuk memastikan bahwa STNK mereka tidak terblokir untuk menjaga legalitas dan keabsahan penggunaan kendaraan.

Ingin Memastikan STNK Kendaraan Sudah Diblokir Atau Belum? Ini Cara Gampang untuk Mengeceknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/IMG_8979-572541124.jpg" alt="Bapenda Batam beri peringatan pada restoran tunggak bayar pajak." width="100%">
<figcaption>Bapenda Batam beri peringatan pada restoran tunggak bayar pajak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Kepulauan Riau, menempelkan stiker dan memasang spanduk di sejumlah restoran karena menunggak membayar pajak. &rdquo;Sejumlah restoran sudah kami datangi di Grand Mall Batam. Ada beberapa yang sudah kami ingatkan melalui surat sebelumnya namun tidak digubris,&rdquo; kata Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah seperti dilansir dari Antara di Batam. Dia mengatakan, sejumlah restoran dinilai tidak kooperatif, sehingga pihaknya menempelkan stiker dan memasang spanduk pemberitahuan terkait kewajiban restoran mengenai pembayaran pajak. Berdasar data Bapenda Kota Batam, hingga saat ini, pajak restoran terkumpul Rp 116,9 miliar atau 76,62 persen dari target Rp 152,6 miliar.&nbsp;Bapenda terus berupaya merealisasikan pendapatan di sektor restoran pada 2023. Raja Azmansyah berharap dengan upaya itu wajib pajak segera melunasi tunggakan. Dengan begitu, pendapatan asli daerah dari sektor restoran bisa terealisasi. &rdquo;Ini juga merupakan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah. Dan kami berharap wajib pajak bisa melunasi sesuai waktu yang sudah ditentukan,&rdquo; kata Azmansyah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Kepulauan Riau mencatat realisasi penerimaan pajak dari Sarana Informasi Bus Interaksi Pajak (Si Bijak) telah mencapai Rp 200 juta pada periode Agustus hingga 28 November. Azmansyah mengatakan, enam pelayanan dihadirkan dari Si Bijak. Yakni pembayaran pajak terutang, pelayanan mutasi/balik nama, pelayanan percetakan pajak terutang, pembetulan, data baru, cetak e-Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). &rdquo;Pendapatan pajak sebesar Rp 200 juta tersebut berasal dari pembayaran pajak terutang yang dilakukan 712 wajib pajak,&rdquo; kata Raja Azmansyah.

Bapenda Kota Batam menempelkan stiker dan memasang spanduk di sejumlah restoran karena menunggak membayar pajak

Bapenda Batam Tempel Stiker di Restoran yang Tunggak Bayar Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/WhatsApp-Image-2023-11-26-at-161053-1247151049.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadiri resepsi peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-61 Bapenda Provinsi Jatim." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadiri resepsi peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-61 Bapenda Provinsi Jatim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri resepsi peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-61 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim di Kantor Bapenda Jatim, Jalan Manyar Kertoarjo Surabaya, Jumat (24/11). Gubernur Khofifah mengapresiasi kontribusi besar yang dilakukan Bapenda Jatim dalam berbagai sektor pembangunan Jatim. Bapenda Jatim memberikan kontribusi keuangan utama dalam peningkatan pendapatan daerah. &rdquo;Meningkatnya pendapatan daerah ini menjadi salah satu faktor utama dalam menyukseskan berbagai program pembangunan Jatim. Salah satunya di bidang pendidikan selama beberapa tahun terakhir ini,&rdquo; kata Khofifah. Khofifah mengatakan, meningkatnya kualitas pendidikan di Jatim tidak lepas dari peran Bapenda Jatim yang telah mewujudkan program Khofifah-Emil melalui program pendidikan gratis dan berkualitas (tis tas). &rdquo;Saya ingin menyampaikan sumber utama untuk bisa memberikan dukungan kepada SMA, SMK, dan SLB, sampai menorehkan prestasi luar biasa, jantungnya atau sumber keuangan utamanya adalah di Bapenda,&rdquo; ujar Khofifah. &rdquo;Untuk itu terima kasih kepada seluruh jajaran Bapenda Jatim atas kerja keras dan dedikasi luar biasa dalam mendukung berbagai program pembangunan di Jatim,&rdquo; imbuh dia. Kontribusi di sektor pendidikan, lanjut Khofifah, terlihat dari sangat banyaknya torehan prestasi. Selama empat tahun berturut-turut, Jatim menempati peringkat pertama di Indonesia untuk siswa terbanyak yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Baik itu dengan tes, tanpa tes, reguler, maupun jalur KIP-K. &rdquo;Dari empat jalur tersebut di bidang pendidikan sudah menunjukkan prestasi luar biasa dan kalau tidak didukung secara berkecukupan oleh Bapenda dari sisi keuangan, prestasinya tidak akan seperti ini,&rdquo; papar Khofifah. Capaian itu, kata Khofifah, sebagai wujud nyata Jatim menyiapkan generasi emas bagi pelajar SMA dan SMK menyongsong Indonesia Emas 2045. Semua capaian itu salah satu jantung atau sumbernya dari Bapenda Jatim. Khofifah meminta Bapenda Jatim sebagai jantungnya keuangan menyiapkan perencanaan ke depan yang lebih detail, akurat, dan sistemik. Sebab, pemasukan di Pemprov Jatim kemungkinan berkurang Rp 4 triliun. Padahal, dengan jumlah Rp 4,9 triliun disiapkan untuk penguatan layanan pendidikan dalam program tis tas. Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jatim Bobby Soemiarsono mengatakan, intensif pajak daerah per Agustus - 31 Oktober yang kebijakannya diberikan Gubernur Khofifah kepada masyarakat Jatim telah dimanfaatkan satu juta wajib pajak dengan potensi PKB senilai Rp 938 miliar. Sedangkan jumlah intensif pajak yang diterima masyarakat Rp 111 miliar sehingga penerimaan pajak daerah Rp 827 miliar. &rdquo;Kebijakan beliau tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga kepada Bapenda Jatim,&rdquo; tutur Bobby Soemiarsono. Bobby menjelaskan, inovasi Samsat ATM QRIS merupakan pengembangan Samsat 4.0 yang sejak awal sudah dilakukan tetapi dengan bentuk yang berbeda. &rdquo;ATM QRIS terbaru ini dibangun oleh Unit Pengelolaan Bapenda. Software, database, termasuk alat-alatnya dibuat sendiri oleh tim samsat dan mesin ini tidak ada di pasaran. Khusus yang punya Bapenda Jatim,&rdquo; ujar Bobby. Rencananya, mesin ATM QRIS ditempatkan di titik-titik yang banyak membutuhkan layanan, seperti kantor pos, minimarket, dan kantor pemerintah di kabupaten/kota. &rdquo;Tujuannya agar lebih tertib membayar pajak kendaraan bermotor,&rdquo; terang Bobby.

Gubernur Khofifah mengapresiasi kontribusi besar yang dilakukan Bapenda Jatim dalam berbagai sektor pembangunan Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bapenda

Berita Terkini